DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018

Nomor: 49
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 179

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

15.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
16.lnstansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
17.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
18.Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
19.Cuti PPPK selanjutnya disebut dengan Cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
20.Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
21.Komisi ASN yang selanjutnya disingkat I(ASN adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. 22.Badan. . . PRES IDEN
22.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang- undang.
23.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

(1)Jabatan ASN yang dapat diisi oleh pppK meliputi:
1. a.JF; dan
2. b.JPT.
(2)Selain Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK.
(3)Jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Jabatan struktural tetapi menjalankan fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah. pasal 3 Manajemen PPPK meliputi:
1. a.penetapan kebutuhan;
2. b.pengadaan;
3. c.penilaian kinerja;
4. d.penggajian dan tunjangan;
5. e.pengembangan kompetensi;
6. f.pemberian penghargaan;
7. g.disiplin;
8. h.pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
9. i.perlindungan.

BAB II

PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 4

(1)Setiap Instansi Pemerintah wajib men5rusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban keda.
(2)Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
(3)Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.
(4)Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(5)Kebutuhan PPPK yang beke4ja pada instansi pemerintah secara nasional ditetapkan oleh Menteri pada setiap tahun, setelah memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pasal 5

(1)Selain pen5rusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21, PPK dapat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri kebutuhan JPT utama tertentu atau JpT madya tertentu yang dapat diisi oleh PPPK. (21 Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai dengan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
(3)JPr...
(3)JPT utama tertentu atau JPT madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan nomenklatur jabatan dan pangkatnya oleh Presiden.

BAB III

PENGADAAN

Pasal 6

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 7

(1)Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. (21 Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui tahapan:
1. a.Perencanaan;
2. b.pengumumanlowongan;
3. c.pelamaran;
4. d.seleksi;
5. e.pengumuman hasil seleksi; dan
6. f.pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 8

(1)Pengadaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
(2)Pengadaan... PRES IDEN (21 Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
1. a.Panitia seleksi nasional pengadaan PPPK;
2. b.Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK; dan/atau
3. c.Instansi pembina JF.

Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempertimbangkan kriteria:

a.jumlah dan jenis jabatan;
b.waktu pelaksanaan;
c.jumlah Instansi Pemerintah yang membutuhkan; dan
d.wilayah persebaran.

Pasal 10

(1)Pengadaan PPPK dilakukan secara nasional berdasarkan perencanaan kebutuhan jumlah pppK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (21 Dalam menjamin objektivitas, Menteri menetapkan kebijakan pengadaan PPPK.
(3)Dalam melaksanakan kebijakan pengadaan pppK sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Menteri dapat membentuk panitia seleksi nasional pengadaan pppK. (41 Panitia seleksi nasional pengadaan pppK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan PPPK oleh instansi pembinaJF dan panitia seleksi instansi pengadaan PPPK. PRES I DEN

Pasal 11

(1)Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang lowong dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (21 Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPI dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkoordinasi dengan KASN.

Pasal 12

(1)Pengadaan PPPK untuk mengisi JF dapat dilakukan secara nasional atau tingkat instansi. (21 Pengadaan PPPK secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK, dan instansi pembina JF.
(3)Pengadaan PPPK tingkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dan instansi pembina JF dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan BKN.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijaka.n pengadaan PPPK dan pembentukan panitia seleksi nasional pengadaan PPPK diatur dalam Peraturan Menteri.

Isi peraturan

Teks179PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (17)

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Peraturan turunan (17)

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2026

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2026

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 26 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2025