Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018
- Nomor
- 49
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 179
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
22.Badan. . . PRES IDEN
pasal 3 Manajemen PPPK meliputi:
BAB II PRES IDEN REPUBLIK INOONESIA BAB II PENETAPAN KEBUTUHAN
BAB II
(21 Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai dengan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.
BAB III PENGADAAN
BAB III
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi calon PPPK setelah memenuhi persyaratan.
(21 Pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat
PRES IDEN (21 Pengadaan calon PPPK oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
dan/atau
Pelaksanaan pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempertimbangkan kriteria:
(21 Dalam menjamin objektivitas, Menteri menetapkan kebijakan pengadaan PPPK.
(41 Panitia seleksi nasional pengadaan pppK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan PPPK oleh instansi pembinaJF dan panitia seleksi instansi pengadaan PPPK. PRES I DEN
(21 Pengadaan PPPK untuk mengisi JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang lowong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengisian JPI dalam peraturan perundang-undangan.
(21 Pengadaan PPPK secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PPPK, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK, dan instansi pembina JF.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijaka.n pengadaan PPPK dan pembentukan panitia seleksi nasional pengadaan PPPK diatur dalam Peraturan Menteri. Bagian PRES I DEN Bagian Kedua Perencanaan
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)