Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1980
- Nomor
- 43
- Tahun
- 1980
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Isi peraturan
Menimbang
- b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960, apabila PERTAMINA tidak dapat melaksanakan sendiri tugas sebagaimana termaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1971 maka PERTAMINA dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain ;
- c.bahwa bentuk kerjasama yang dianggap sesuai untuk melaksanakan tugas PERTAMINA mengenai pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi adalah kerjasama dalam bentuk joint venture yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi ;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
Mengingat
- 2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/ MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
- 3.Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas-Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070)
- 4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) ;
Menetapkan
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : a. Dalam melaksanakan pembangunan pabrik hydrocracker di Dumai Riau PERTAMINA mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalambentuk Joint venture ;
- b.Perjanjian kerjasama dalam bentuk joint venture tersebut mulai berlaku setelah disetujui oleh Presiden.
KEDUA : Terhadap joint venture termaksud pada diktum PERTAMA berlaku peraturan perundang.-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi. KETIGA : … KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1980. PRESIDEN REPUBIIK INDONESIA Ttd SOEHARTO
Membuka PDF…
Dasar hukum (2)
Undang-Undang
Dokumen
menimbang | uud_1945 | 1945 | Undang-Undang Dasar