DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1980

Nomor: 43
Tahun: 1980
Ditetapkan: 19 Juli 1980
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960, apabila PERTAMINA tidak dapat melaksanakan sendiri tugas sebagaimana termaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1971 maka PERTAMINA dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain ;
c.bahwa bentuk kerjasama yang dianggap sesuai untuk melaksanakan tugas PERTAMINA mengenai pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi adalah kerjasama dalam bentuk joint venture yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi ; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/ MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
3.Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas-Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070)
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERTAMA : a. Dalam melaksanakan pembangunan pabrik hydrocracker di Dumai Riau PERTAMINA mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalambentuk Joint venture ;

b.Perjanjian kerjasama dalam bentuk joint venture tersebut mulai berlaku setelah disetujui oleh Presiden. KEDUA : Terhadap joint venture termaksud pada diktum PERTAMA berlaku peraturan perundang.-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi. KETIGA : … KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1980. PRESIDEN REPUBIIK INDONESIA Ttd SOEHARTO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1980

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1971

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1971