DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1971

Nomor: 8
Tahun: 1971
Ditetapkan: 15 September 1971
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan tingkat perkembangan dan kemajuan usaha yang telah dicapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 44), maka dipandang perlu untuk memberikan landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan menjamin usaha- usaha lebih lanjut;
c.bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi secara ekonomis di satu fihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pengusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa dan negara di lain fihak, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dengan suatu Undang-undang. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/ MPRS/1966;
3.Undang …
3.Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5.Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-undang tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemen- departemen dalam bidangnya masing-masing, maka tata-usaha, pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta pengawasan hasil pertambangannya dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi.
(2)Pengawasan termaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan produksi, pengawasan keselamatan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pertambangan minyak dan gas bumi yang menyangkut kepentingan umum.
(3)Cara …
(3)Cara pengawasan dan pengaturan keselamatan kerja yang ditujukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan effisiensi pekerjaan dari pada pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang- undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara
(2)Perusahaan termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usahanya berdasarkan Undang- undang ini.
(3)Definisi Perusahaan Negara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Pasal 1 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) harus dibaca Perusahaan dalam pengertian Undang-undang ini.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

BAB III

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional.

Pasal 6

(1)Perusahaan bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan.
(2)Dengan persetujuan Presiden dapat dilakukan perluasan bidang- bidang usaha, sepanjang masih ada hubungan dengan pengusahaan minyak dan gas bumi termaksud pada ayat (1) pasal ini, serta didasarkan pada anggaran perusahaan, rencana kerja tahunan dan rencana investasi perusahaan.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar yang ditanam dalam P.N. PERTAMINA sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya tercantum dalam Neraca Pembukaan yang akan disahkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Penambahan modal termaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Undang-undang.
(3)Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas modal Perusahaan.
(2)Perusahaan membentuk cadangan tujuan.
(3)Cadangan-cadangan yang diadakan oleh Perusahaan dinyatakan dengan jelas dalam pembukuan Perusahaan.
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan tingkat perkembangan dan kemajuan usaha yang telah dicapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 44), maka dipandang perlu untuk memberikan landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan menjamin usaha- usaha lebih lanjut;
c.bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi secara ekonomis di satu fihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pengusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa dan negara di lain fihak, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dengan suatu Undang-undang. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/ MPRS/1966;
3.Undang …
3.Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);
4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5.Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904). Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : Undang-undang tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)Dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemen- departemen dalam bidangnya masing-masing, maka tata-usaha, pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta pengawasan hasil pertambangannya dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi.
(2)Pengawasan termaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan produksi, pengawasan keselamatan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pertambangan minyak dan gas bumi yang menyangkut kepentingan umum.
(3)Cara …
(3)Cara pengawasan dan pengaturan keselamatan kerja yang ditujukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan effisiensi pekerjaan dari pada pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

(1)Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang- undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara
(2)Perusahaan termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usahanya berdasarkan Undang- undang ini.
(3)Definisi Perusahaan Negara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Pasal 1 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) harus dibaca Perusahaan dalam pengertian Undang-undang ini.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

BAB III

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional.

Pasal 6

(1)Perusahaan bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan.
(2)Dengan persetujuan Presiden dapat dilakukan perluasan bidang- bidang usaha, sepanjang masih ada hubungan dengan pengusahaan minyak dan gas bumi termaksud pada ayat (1) pasal ini, serta didasarkan pada anggaran perusahaan, rencana kerja tahunan dan rencana investasi perusahaan.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar yang ditanam dalam P.N. PERTAMINA sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya tercantum dalam Neraca Pembukaan yang akan disahkan oleh Menteri Keuangan.
(2)Penambahan modal termaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Undang-undang.
(3)Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.

Pasal 8

…

Pasal 8

(1)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas modal Perusahaan.
(2)Perusahaan membentuk cadangan tujuan.
(3)Cadangan-cadangan yang diadakan oleh Perusahaan dinyatakan dengan jelas dalam pembukuan Perusahaan.
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (4)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1994

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan turunan (4)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 43 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 1998

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1994