Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 5 Tahun 2025
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Ringkasan
Keppres ini menetapkan mengenai program penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keppres ini.
Keppres ini menetapkan mengenai program penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keppres ini.
menetapkan Keputusan Pnesiden tentang program Fenyusunan Ferahrran Presidcn Tahun 2025;
SK No226,t03 A
KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT PR,ESIDEN FEPUEL|K INDONESIA
MEMUTUSKAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PEI.IYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2025. Menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yErng merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu I (satu) tahun. Pemrakarsa perkembangan realisasi penlrusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum. Menteri Hukum melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi pen5rusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. KELIMA. . . lnl Ditetapkan diJalorta pada tanggd 24 Januari 2O25 PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, ttd scsuai dengan aslinya Perundang-undangan dan i'! SK l{o226lm5 A I,AMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEI{YUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2025 NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 1 Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Nondelegasi. Penguatan tugas dan fungsi serta peningkatan pembinaan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum secara lebih optimal, komprehensif, dan sesuai perkembangan terkini dalam wadah jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Kementerian Hukum 2 Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor A7 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 2l ayat (6), Pasal 29, Pasal 31, Pasal 47 ayat (41, Pasal 53, Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64 ayat (3), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perubahan pengaturan mengenai:
Kementerian Hukum SK No l2lO45C Perundang-undangan . . . NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Perundang-undangan sebasaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundane-undangan.
lO. Ketentuan peralihan; dan
3 Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi Nondelegasi. Ketentuan pedoman bagi lembaga penegak hukum dalam melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan melalui pusat pertukaran data untuk mendukung perbaikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kementerian Hukum 4 Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor lOO Tahun 2O16 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah Nondelegasi. Perubahan pejabat yang membacakan keterangan Presiden di Mahkamah Konstitusi. Kementerian Hukum SK No 121046C 5. Rancangan . . . NEPUELIK INDONESTA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 5 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2026-2030 Nondelegasi. Pengaturan mengenai sasaran strategis Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kementerian Hak Asasi Manusia 6 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran2026 Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
Kementerian Keuangan 7 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Hak-Hak Kebudayaan Masyarakat Adat Nondelegasi. l. Ruang lingkup pemenuhan hak kebudayaan masyarakat adat meliputi pendidikan, akses pekerjaan, ekspresi budaya, tempat sakral, pengakuan, penetapan masyarakat adat, dan administrasi organisasi;
Kementerian Kebudayaan
REPUEUK TNDONESIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 8 Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemenuhan Hak Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nondelegasi. 1. Pengakuan dan pendaftaran organisasi kepercayaan;
Kementerian Kebudayaan SK No 121048 C 9. Rancangan . . . FRESIOEN REPUEUK INDONESIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA 9 Rancangan Peraturan Presiden tentang Registrasi dan Pelestarian Warisan Dokumenter sebagai Ingatan Dokumenter Nasional Nondelegasi. 1. Registrasi ingatan dokumenter nasional;
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah lo. Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2O2l tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak Pasal 2l ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak. Perubahan pengaturan mengenai:
NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA langsung setiap pemenuhan indikator kota layak anak sebagai wujud tanggung jawab instansi terhadap pembangunan anak; dan
Nomor I I tentang
6, Pajak dan bea masuk;
Kementerian Pemuda dan Olahraga t2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Logistik dan Industri Pertahanan antara Pemerintah Nondelegasi. Pengaturan mengenai pengesahan kerja sama logistik dan industri pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina, dengan materi memorandum saling pengerti"n sslagai berikut: Kementerian Pertahanan SK No 121050 C Republik. . . FR,ESIOEN NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina (Memorandum of Understanding on Logistics and Defene Industry Cooperation betueen the Gouernment of the Republic of Indoresia and. the Gouemment of tte Republic of the Philippinesl
Kementerian Dalam Negeri SK No l2l05l C 2. Pelayanan . . . FRES!DEN REPUEUK INDONESIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
dan
dan strategi Kementerian Dalam Negeri
1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan SK No l2l0520
,( NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
Pembangunan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Rencana program dan kegiatan, beserta penanggung jawab dan kerangka waktu pelaksanaannya, baik kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan bidang. . . I REPUEUK INDONESIA - 1l - NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA bidang yang ditentukan dan tata cara koordinasi antar pemangku kepentingan;
Pembangunan Nasional
R,EFUELIK INOONESIA _t2_ NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
Kementerian Perencanaan Nasional/Badan Perencanaan Nasional
2, Tugas dan wewen€rng dewan kawasan aglomerasi;
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Kesehatan Pelaksanaan NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
I l. Pembinaan dan pengawasan; dan
22 Rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan
lJirt{r.ril] NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2oll tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. kebijakan KRIS dan rumah sakit berbasis kompetensi; dan
Ketahanan komunitas dan keluarga; Pendidikan, keterampilan masyarakat, dan fasilitas lapangan kerja; Pelindungan dan pemberdayaan perempuan, anak, dan pemuda; Komunikasi strategis, media, dan sistem elektronik; Deradikalisasi dan pemutusan kekerasan (disengagementl untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial; Hak asasi manusia, tata kelola7 yang baik, dan keadilan; 8, Pelindungan saksi dan pemenuhan hak korban; dan
Badan Nasional Terorisme
BUK INDONESIA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN
POKOK MATERI MUATAN
PEMRAKARSA 24 Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2025 -2029 Kementerian Perindustrian Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Nasional 25 Nondelegasi. Perubahan pengaturan mengenai:
Kementerian Kelautan dan Perikanan 26 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cenderawasih Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang Kelautan sebaqaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ti 1 2 3 4 5 6 7 Peran dan fungsi; Rencana zonasi wilayah perairan; Rencana zonasi wilayah yurisdiksi; Rencana pemanfaatan ruang laut; Pengendalian pemanfaatan ruang laut; Peran masyarakat; dan J waktu dan auan kembali. Kementerian Kelautan dan Perikanan Undang-Undang. . . PR,ESIDEN REFUBUK INDONESTA NO JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja frilEm adi U -U 27. 29 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah [.aut Utara Papua Pasal 43 ayat (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terfia;ng Cipta Kerja adi U -Umen
Nondelegasi. Memasyarakatkan Makan Ikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Final Ads of tle World Conferene, Dubai 2023 (Akta-Akta Akhir Konferensi Radiokomunikasi Dubai 2O23 Peran dan fungsi; Rencana zonasi wilayah perairan; Rencana zonasi wilayah yurisdiksi; Rencana pemanfaatan ruang laut; Pengendalian pemanfaatan ruang laut; Peran masyarakat; dan Jangka waktu dan peninjauan kembali.
Pengaturan mengenai pengesahan Finnl Ads of tle World Radioammunimtion Conferene, Dubai 2023 (Akta-Akta Akhir Konferensi I 2 3 4 5 6 7 Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Komunikasi dan Digital Sedunia, Dubai 20231, dengan materi akta sebagai berikut:
2, Pengaturan radio serta kegiatan Intemational Teleammunication Union dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dalam pengembangan industri telekomunikasi/teknologi informasi dan komunikasi; dan
7, Pengelolaan kawasan strategis nasional kawasan selat sunda;
dan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional SK No 12106l C 3l.Rancangan... ,( R,EPUEUK TNDONESIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
Peran dan fungsi rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara pada wilayah perencanaan Jagoi Babang; Cakupan wilayah perencana.Ln Jagoi Babang; Tujuan penataan wilayah perencanaan Jagoi Babang; Rencana struktur ru"ng; Rencana pola ruang; Ketentuan pemanfaatan ruang; Peraturan zonasi; ; dan kembali. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 32 l. Peran dan fungsi rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara pada wilayah perencanaan long Nawang;
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
8. 9. Peraturan zonasi; Kelembagaan; dan Daerah.
Penin kembali. Tata ruang kawasan perbatasan negara pada wilayah perencanaan Kefamenanu dan wilayah perencan€ran Napan; Cakupan wilayah perencanaan Kefamenanu (di dalam bab akan memuat tujuan penataan wilayah perencanaan Kefamenanu, rencana struktur ruarg, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi); Cakupan wilayah perencanaan Napan (di dalam bab akan memuat tujuan penataan wilayah perenc.rnaan Napan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi); Kelembagaan; dan l. 2 3 4 5 auan kembali. PEMRAKARSA 33 Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Kefamenanu dan Napan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 34 Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Protool to Amend the ASEAIV Mufital Nondelegasi. Pengaturan mengenai Pengesahan Protoal to Amend tte ASEAMuhtal Reagnition Atangement on Tourism Prolessionals (Protokol Kementerian Pariwisata SK No 121063 C Remgnition NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Reagnition Arrangement on Tourism Prcfessionab (Protokol untuk Mengubah Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN). untuk Mengubah Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN), dengan materi protokol sebagai berikut:
Kementerian Perhubungan
NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
1O. Pengaturan kapasitas;
2O. Konvensi multilateral;
PR,ESIDEN REFUBUK INDONESTA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Republik Demokratik Timor-kste (Air Transport Agreement befiteen the Gouernment of the Republic of Indonesia and tle Gouernment of the Demouatic Republic of Ttmor-Iaste) Agreement behaeen the Gouemmerrt of tle Republic of Ind.onesia and the Gouemment of tle Democratic Republic of Ttmor-Leste), dengart materi persetujuan sebagai berikut:
NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
18
Badan Pangan Nasional
REFUBUK INDONESIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA Termasuk Daerah Terpencil, Daerah Sangat Terpencil, Daerah Rawan Konflik, dan Daerah Konflik serta Daerah Bermasalah Kesehatan Nomor 17 Tahun Kesehatan. 2023 tentang terpencil, daerah sangat terpencil, daerah rawan konflik, dan daerah konflik serta daerah bermasalah kesehatan;
Kementerian Kesehatan
R,EPUELIK INDONESTA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
Kementerian Luar Negeri
REPUELIK INDONESIA NO. JUDUL DASAR PEMBENTUKAN POKOK MATERI MUATAN PEMRAKARSA
dan
Kementerian Luar Negeri
Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OOA tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi SK No l2l0700 4. Pembiayaan . . . r:l-iTTrl:rlIT{'IIT{TN t intem 5. 4. FOKOK MATERI MUATAN biayaan pengawasan; dan NO JUDUL EII ttd. Salinan scsuai dengan aslinya l-I-d-Ili:-1f, Bf llilfrlF$n ti H i'l SK No l2l07l C
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)