DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2021

Nomor: 25
Tahun: 2021
Ditetapkan: 6 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terdiri atas dokumen nasional kebijakan KLA dan rencana aksi nasional penyelenggaraan KLA. Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Dalam Perpres ini juga diatur mengenai peran serta masyarakat, media massa, dan dunia usaha yang berperan dalam penyelenggaraan KLA. Peran masyarakat tersebut dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;

l.Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor lO9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g1l sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor lT Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S9a6); SK No l0.j00l A MEMUTUSI(AN MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG KABUPATEN / KOTA LAYAK ANAK. KEBIJAKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.KabupatenlKota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3.Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupatenlkota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
4.Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 2

Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan:

a.kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA; dan
b.pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 3

Kebijakan KLA terdiri atas:

a.Dokumen Nasional Kebijakan KLA; dan
b.Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA.

Pasal 4

(1)Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupatenlkota dalam penyelenggaraan KLA. (21 Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
(3)Dokumen Nasional Kebijakan KLA dapat dilakukan kaji ulang. (41 Menteri mengoordinasikan kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota terkait.
(5)Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan perubahan Dokumen Nasional Kebijakan KLA.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kaji ulang Dokumen Nasional Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

(1)Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan penjabaran dari Dokumen Nasional Kebijakan KLA. (21 Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA terdiri atas kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
(3)Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (21terdiri atas:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.perlindungan khusus.

Pasal 6

(1)Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA untuk pertama kali ditetapkan pada periode tahun 2O2O-2O24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. (21 Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA selanjutnya ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan perencanaan KLA, Pra-KLA, pelaksanaan KLA, evaluasi KLA, dan penetapan peringkat KLA. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. PRES IDEN

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA.
(2)Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
(3)Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
(4)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat Rencana Aksi Daerah KLA yang mengacu kepada Kebijakan KLA.

Pasal 9

(1)Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan KLA.
(2)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.orang perseorangan;
2. b.lembaga Perlindungan Anak;
3. c.lembaga kesejahteraan sosial;
4. d.organisasi kemasyarakatan; dan
5. e.lembaga pendidikan.

Pasal 10

(1)Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan KLA. (21 Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di provinsi.
(3)Bupati/wali kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan KLA di kabupaten I kota.
(4)Dalam penyelenggaraan KLA di kabupatenfkota, bupati/wali kota membentuk gugus tugas KLA. Sii I'lo l0l0qr A Pasal 1 1 PRES IDEN Pasal 1 1
(1)Menteri melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (21 Gubernur melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.
(3)Bupati/wali kota melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun sesuai kewenangannya.

Pasal 12

Pendanaan Kebijakan KLA bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
c.sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (11)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (11)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2022