Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 57 Tahun 1969
- Nomor
- 57
- Tahun
- 1969
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PANITYA INTERDEPARTE- MENTAL PENJUSUNAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI TATA-TEMPAT PADA UPATJARA-UPATJARA KENEGARAAN, PERLAKUAN HU- KUM BAGI ANGGOTA-ANGGOTA MPRS/DPR-GR DAN PEMAKAIAAN PASPOR DI- PLOMATIK BAGI PEDJABAT-PEDJABAT NEGARA, PERTAMA : Membentuk Panitya Interdepartemental penjusunan Peraturan- peraturan Pemerintah mengenai Tata-tempat pada upatjara ke- Negara-an, perlakuan hukum bagi Anggota anggota MPRS/DPR.GR dan pemakaian paspor diplomatik bagi pedjabat-pedjabat Negara. KEDUA : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Keputusar. Presiden R.I. Nomor: 57 Tahun 1969. KEDUA : Susunan Panitya Interdepartemental seperti tersebut pada dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini adalah sebagai berikut:
KOLONEL CKH,
KETIGA : Panitya Interdepartemental tersebut pada dictum PERTAMA ber- tugas mempersiapkan dan menjusun Rantjangan Peraturan-pera- turan mengenai : (1). ...... - sebagai Ketua merang- kap Anggota. - sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota. - sebagai Anggota. - sebagai Anggota. - sebagai Anggota. - sebagai Anggota. - sebagai Anggota. - sebagai Anggota. - sebagai Anggeta. - sebagai Anggota. - sebagai Anggota. - sebagai Anggota. - sebagai Anggota. - sebagai Sekretaris merangkap Anggota. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - Keputusan Presiden R.I. Nomor: 57 Tahun 1969. (1). Peraturan Tata-tempat pada upatjara-upatjara ke-Nega- ra-an dan upatjara/pertemuan resmi jang bersifat Na- sional; (2). Peraturan tentang memperlakukan hukum bagi Anggota- anggota MPRS/DPR-GR; (3). Peraturan tentang pemakaian paspor Diplomatik bagi pedjabat-pedjabat Negara; dengan memperhatikan :
KEEMPAT : Selambat-lambatnja satu bulan setelah ditetapkannja Keputus an Presiden ini, ketentuan pada dictum KETIGA ajat (1) su- dah harus dapat diselesaikan. KELIMA : Ketentuan-ketentuan pada dictum KETIGA ajat (2) dan (3) sudah harus dapat diselesaikan selambat-lambatnja dua bu- lan sedjak ditetapkannja Keputusan Presiden ini. KEENAM : Panitya Interdepartemental berwenang menghubungi/meminta keterangan-keterangan jang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnja kepada semua Instansi Pemerintah jang berwenang. KETUDJUH : Pembiajaan Panitya Interdepartemental ini dibebankan ke- pada Sekretariat Negara R.I. m.a.38.2.1.260. KEDELAPAN : Keputusan Fresiden ini berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djuni 1969 Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 17 Pjuli 1969. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO DJENDERAL - TNI
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)