DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1999

Nomor: 59
Tahun: 1999
Ditetapkan: 15 Juni 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk keperluan tersebut, dengan memperhatikan keadaan perekonomian dewasa ini, maka dipandang perlu meninjau kembali dan mengadakan perubahan terhadap pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1993; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.

Pasal 1

…

Pasal 1

Kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka selaku anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan.

Pasal 2

Fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:

a.Pemberian kredit sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia dengan masa pengembalian selama-lamanya 15 (lima belas) bulan yang pelaksanaannya diangsur setiap bulan;
b.Bunga yang dikenakan atas kredit tersebut di atas, ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

…

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk keperluan tersebut, dengan memperhatikan keadaan perekonomian dewasa ini, maka dipandang perlu meninjau kembali dan mengadakan perubahan terhadap pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan perorangan kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1993; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.

Pasal 1

…

Pasal 1

Pasal 2

Fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:

a.Pemberian kredit sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia dengan masa pengembalian selama-lamanya 15 (lima belas) bulan yang pelaksanaannya diangsur setiap bulan;
b.Bunga yang dikenakan atas kredit tersebut di atas, ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Pasal 5

…

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1999

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 112 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 112 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 16 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1999