Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1970
- Nomor
- 61
- Tahun
- 1970
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS. BAB I ... BAB I KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS
BAB I
(1). Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas jang selandjutnja disebut Dewan, berkedudukan langsung dan bertanggung djawab kepada Presiden Republik Indonesia. (2). Dewan bertempat kedudukan ditempat kedudukan Pemerintah Pusat.
Dewan menjelenggarakan fungsi untuk menetapkan kebidjaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari Badan-badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas seperti jang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Dewan mempunjai tugas sebagai berikut :
BAB II ORGANISASI DAN TATA KERDJA
BAB II
dan Industri
(2). Ketua Dewan dapat menundjuk seorang anggota atau lebih sebagai Wakil Ketua Dewan.
(1). Dalam melakukan tugasnja sehari-hari Dewan dibantu oleh Staf Kerdja jang dibentuk oleh Dewan.
(2). Anggota-anggota Staf Kerdja jang dibentuk oleh Dewan adalah pedjabat-pedjabat jang ditundjuk oleh masing-masing Menteri/anggota Dewan jang bersangkutan. (3). Staf Kerdja dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua jang dalam melakukan tugasnja dibantu oleh sebuah Sekretariat jang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat. (4). Ketua dan Wakil Ketua Staf Kerdja merangkap sebagai Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan.
(1). Sekurang-kurangnja setiap enam bulan sekali Dewan menerbitkan laporan berkala tentang kegiatan-kegiatan jang telah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnja ; (2). Dewan mengesjahkan pertelaan penggunaan hasil bersih jang diperoleh dari usaha Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ; (3). Dewan menampung serta memberikan keputusan terhadap setiap persoalan ataupun selisih pendapat jang tidak dapat diselesaikan melalui musjawarah seperti dimaksudkan pada pasal 10 ajat (6) dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1970.
(1). Ketua dan Anggota-anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (2). Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Staf Kerdja diangkat dan diberhentikan oleh Dewan. (3). Kepala dan Anggota-anggota Sekretariat Staf Kerdja diangkat dan diberhentikan menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Dewan. BAB III … BAB III ANGGARAN DEWAN
BAB III
Pembiajaan jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas-tugas Dewan, dibebankan pada pendapatan Badan-badan Pengusahaan. BAB IV KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP
BAB IV
Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan lebih landjut dengan Keputusan tersendiri.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Presiden (Perpres)