DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1970

Nomor: 61
Tahun: 1970
Ditetapkan: 26 September 1970
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan, tugas pokok dan organisasi dari pada Dewan tersebut ; Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 3 tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 20) tentang Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1970 tentang Kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai Badan Hukum Publik.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

(1). Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas jang selandjutnja disebut Dewan, berkedudukan langsung dan bertanggung djawab kepada Presiden Republik Indonesia.
(2). Dewan bertempat kedudukan ditempat kedudukan Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Dewan menjelenggarakan fungsi untuk menetapkan kebidjaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari Badan-badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas seperti jang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang No. 3 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 3

Dewan mempunjai tugas sebagai berikut :

a.Menetapkan segala peraturan, pedoman dan petundjuk-petundjuk, serta memberikan perintah langsung kepada Badan-badan Pengusahaan sebagai dasar/pedoman pelaksanaan tugas-tugas Administrator Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, selandjutnja disebut Administrator ;
b.Memberikan pengarahan serta pengawasan terhadap kegiatan Badan-badan Pengusahaan guna mentjapai keserasian semua kegiatan Badan-badan Pengusahaan ;
c.Menerima laporan-laporan dan meminta pertanggungan djawab para Administrator berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugasnja jang meliputi bidang pemerintahan dan pengusahaan, menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Dewan ;
d.memberikan …
d.Memberikan laporan berkala kepada Presiden, atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Presiden, tentang kegiatan Badan-badan Pengusahaan ;
e.Mengadjukan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja jang disusun oleh para Administrator, untuk setiap tahun anggaran, disertai dengan pertimbangannja kepada Pemerintah Pusat ;
f.Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang tugasnja, jang diberikan oleh Presiden.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERDJA

Pasal 4

(1)Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, selandjutnja dalam Keputusan Presiden ini disebut Ketua, dengan susunan keanggotaan Dewan sebagai berikut :
1. a.Menteri Negara Ekonomi, Keuangan - sebagai Ketua merangkap Anggota. dan Industri
2. b.Menteri Perhubungan - sebagai Anggota.
3. c.Menteri Keuangan - sebagai Anggota.
4. d.Menteri Perdagangan - sebagai Anggota.
5. e.Menteri Dalam Negeri - sebagai Anggota.
6. f.Menteri Perindustrian - sebagai Anggota.
7. g.Menteri Pertahanan & Keamanan/ Panglima Angkatan Bersendjata - sebagai Anggota.
8. h.Gubernur Bank Indonesia - sebagai Anggota.
(2). Ketua Dewan dapat menundjuk seorang anggota atau lebih sebagai Wakil Ketua Dewan.

Pasal 5

(1). Dalam melakukan tugasnja sehari-hari Dewan dibantu oleh Staf Kerdja jang dibentuk oleh Dewan.
(2)Anggota …
(2). Anggota-anggota Staf Kerdja jang dibentuk oleh Dewan adalah pedjabat-pedjabat jang ditundjuk oleh masing-masing Menteri/anggota Dewan jang bersangkutan.
(3). Staf Kerdja dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua jang dalam melakukan tugasnja dibantu oleh sebuah Sekretariat jang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
(4). Ketua dan Wakil Ketua Staf Kerdja merangkap sebagai Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan.

Pasal 6

(1). Sekurang-kurangnja setiap enam bulan sekali Dewan menerbitkan laporan berkala tentang kegiatan-kegiatan jang telah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnja ;
(2). Dewan mengesjahkan pertelaan penggunaan hasil bersih jang diperoleh dari usaha Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ;
(3). Dewan menampung serta memberikan keputusan terhadap setiap persoalan ataupun selisih pendapat jang tidak dapat diselesaikan melalui musjawarah seperti dimaksudkan pada pasal 10 ajat (6) dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1970.

Pasal 7

(1). Ketua dan Anggota-anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2). Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Staf Kerdja diangkat dan diberhentikan oleh Dewan.
(3). Kepala dan Anggota-anggota Sekretariat Staf Kerdja diangkat dan diberhentikan menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Dewan.

BAB III

ANGGARAN DEWAN

Pasal 8

Pembiajaan jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas-tugas Dewan, dibebankan pada pendapatan Badan-badan Pengusahaan.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan lebih landjut dengan Keputusan tersendiri.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan tugas-tugas Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan, tugas pokok dan organisasi dari pada Dewan tersebut ; Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 3 tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 20) tentang Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1970 tentang Kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai Badan Hukum Publik.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS.

BAB I

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

(1). Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas jang selandjutnja disebut Dewan, berkedudukan langsung dan bertanggung djawab kepada Presiden Republik Indonesia.
(2). Dewan bertempat kedudukan ditempat kedudukan Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Pasal 3

Dewan mempunjai tugas sebagai berikut :

a.Menetapkan segala peraturan, pedoman dan petundjuk-petundjuk, serta memberikan perintah langsung kepada Badan-badan Pengusahaan sebagai dasar/pedoman pelaksanaan tugas-tugas Administrator Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, selandjutnja disebut Administrator ;
b.Memberikan pengarahan serta pengawasan terhadap kegiatan Badan-badan Pengusahaan guna mentjapai keserasian semua kegiatan Badan-badan Pengusahaan ;
c.Menerima laporan-laporan dan meminta pertanggungan djawab para Administrator berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugasnja jang meliputi bidang pemerintahan dan pengusahaan, menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Dewan ;
d.memberikan …
d.Memberikan laporan berkala kepada Presiden, atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Presiden, tentang kegiatan Badan-badan Pengusahaan ;
e.Mengadjukan Rentjana Anggaran Pendapatan dan Belandja jang disusun oleh para Administrator, untuk setiap tahun anggaran, disertai dengan pertimbangannja kepada Pemerintah Pusat ;
f.Melaksanakan tugas-tugas lain dalam bidang tugasnja, jang diberikan oleh Presiden.

BAB II

ORGANISASI DAN TATA KERDJA

Pasal 4

(1)Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, selandjutnja dalam Keputusan Presiden ini disebut Ketua, dengan susunan keanggotaan Dewan sebagai berikut :
1. a.Menteri Negara Ekonomi, Keuangan - sebagai Ketua merangkap Anggota. dan Industri
2. b.Menteri Perhubungan - sebagai Anggota.
3. c.Menteri Keuangan - sebagai Anggota.
4. d.Menteri Perdagangan - sebagai Anggota.
5. e.Menteri Dalam Negeri - sebagai Anggota.
6. f.Menteri Perindustrian - sebagai Anggota.
7. g.Menteri Pertahanan & Keamanan/ Panglima Angkatan Bersendjata - sebagai Anggota.
8. h.Gubernur Bank Indonesia - sebagai Anggota.
(2). Ketua Dewan dapat menundjuk seorang anggota atau lebih sebagai Wakil Ketua Dewan.

Pasal 5

(1). Dalam melakukan tugasnja sehari-hari Dewan dibantu oleh Staf Kerdja jang dibentuk oleh Dewan.
(2)Anggota …
(2). Anggota-anggota Staf Kerdja jang dibentuk oleh Dewan adalah pedjabat-pedjabat jang ditundjuk oleh masing-masing Menteri/anggota Dewan jang bersangkutan.
(3). Staf Kerdja dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua jang dalam melakukan tugasnja dibantu oleh sebuah Sekretariat jang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
(4). Ketua dan Wakil Ketua Staf Kerdja merangkap sebagai Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan.

Pasal 6

(1). Sekurang-kurangnja setiap enam bulan sekali Dewan menerbitkan laporan berkala tentang kegiatan-kegiatan jang telah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnja ;
(2). Dewan mengesjahkan pertelaan penggunaan hasil bersih jang diperoleh dari usaha Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ;
(3). Dewan menampung serta memberikan keputusan terhadap setiap persoalan ataupun selisih pendapat jang tidak dapat diselesaikan melalui musjawarah seperti dimaksudkan pada pasal 10 ajat (6) dari Undang-undang Nomor 3 tahun 1970.

Pasal 7

(1). Ketua dan Anggota-anggota Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2). Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Staf Kerdja diangkat dan diberhentikan oleh Dewan.
(3). Kepala dan Anggota-anggota Sekretariat Staf Kerdja diangkat dan diberhentikan menurut ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Dewan.

BAB III

ANGGARAN DEWAN

Pasal 8

Pembiajaan jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas-tugas Dewan, dibebankan pada pendapatan Badan-badan Pengusahaan.

BAB IV

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan ditetapkan lebih landjut dengan Keputusan tersendiri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1970

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1970