DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1970

Nomor: 43
Tahun: 1970
Ditetapkan: 26 September 1970
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas perlu mengatur tentang kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai Badan Hukum Publik;
b.bahwa Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas didalam kedudukan hukumnya, tetap termasuk dalam kesatuan ekonomi dan wilayah Indonesia; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 18 tahun 1965;
3.Undang-undang Nomor 3 tahun 1970.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SEBAGAI BADAN HUKUM PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 2

Yang dimaksud dengan kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai Badan Hukum Publik ialah status hukum dari Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terhadap Pemerintah Pusat, Dewan, Pemerintah Daerah seperti tersebut dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini dan Instansi Pemerintah yang berada di dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai bagian dari instansi-instansi Pemerintah di Pusat .

BAB II

TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN TERTENTU

Pasal 3

(1)Ketentuan-ketentuan larangan, pembatasan serta pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran dan transito beberapa jenis barang tertentu, yang berlaku diwilayah Republik Indonesia baik yang berdasarkan kepentingan Nasional maupun berdasarkan syarat-syarat perjanjian Internasional, tetap berlaku dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(2)Terhadap barang-barang yang berasal dari Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang hendak dimasukkan kedalam daerah pabean, dikenakan pungutan-pungutan pabean berdasarkan peraturan perundangan pabean yang berlaku didaerah pabean terhadap pemasukan barang-barang dari luar negeri
(3)Dalam hal-hal tertentu, mengingat kepentingan pengamanan hak-hak fiskal negara terhadap pemasukan barang-barang kedalam daerah pabean, Dewan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan dapat menetapkan ketentuan-ketentuan khusus tentang pelaksanaan ketentuan yang tersebut pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 4

Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melaksanakan peraturan-peraturan devisa yang khusus berlaku dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang ditetapkan oleh Dewan.

Pasal 5

(1)Dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pengaturan dan pemungutan pajak negara diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang melingkunginya, sesuai dengan peraturan- peraturan/ketentuan-ketentuan tata tertib yang berlaku didalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut yang pelaksanaannya diatur bersama antara Kepala Daerah dan Administrator.

Pasal 6

Peraturan-peraturan khusus termaksud pasal 1 ayat (1) sub a Undang- undang Nomor 3 tahun 1970, yakni peraturan-peraturan dibidang industri, perdagangan, pelayaran, keuangan/perbankan, imigrasi, kesehatan dan lain-lain ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

(1)Tugas pemerintahan umum diwilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melingkunginya, satu dan lain dalam rangka Undang-undang Nomor18 tahun 195 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
(2)Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dan Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas antara lain meliputi urusan-urusan perencanaan, penyediaan dan penggunaan tanah, serta pembinaan kesejahteraan sosial penduduk.
(3)Peraturan-peraturan yang dikeluarkan bersama oleh Administrator dan Kepala Daerah seperti dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

(1)Instansi-instansi Pemerintah sipil yang tugasnya berhubungan langsung dengan Badan. Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Administrator.
(2)Pegawai Daerah, begitu pula pegawai Negeri/pegawai Daerah lainnya yang bekerja didalam instansi-instansi yang berkedudukan didalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, secara organik tetap berada pada instansinya masing-masing.

Pasal 9

Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden-

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas perlu mengatur tentang kedudukan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai Badan Hukum Publik;
b.bahwa Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas didalam kedudukan hukumnya, tetap termasuk dalam kesatuan ekonomi dan wilayah Indonesia; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2.Undang-undang Nomor 18 tahun 1965;
3.Undang-undang Nomor 3 tahun 1970.

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEDUDUKAN DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SEBAGAI BADAN HUKUM PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 2

BAB II

TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN TERTENTU

Pasal 3

(1)Ketentuan-ketentuan larangan, pembatasan serta pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran dan transito beberapa jenis barang tertentu, yang berlaku diwilayah Republik Indonesia baik yang berdasarkan kepentingan Nasional maupun berdasarkan syarat-syarat perjanjian Internasional, tetap berlaku dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(2)Terhadap barang-barang yang berasal dari Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang hendak dimasukkan kedalam daerah pabean, dikenakan pungutan-pungutan pabean berdasarkan peraturan perundangan pabean yang berlaku didaerah pabean terhadap pemasukan barang-barang dari luar negeri
(3)Dalam hal-hal tertentu, mengingat kepentingan pengamanan hak-hak fiskal negara terhadap pemasukan barang-barang kedalam daerah pabean, Dewan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan dapat menetapkan ketentuan-ketentuan khusus tentang pelaksanaan ketentuan yang tersebut pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 4

Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melaksanakan peraturan-peraturan devisa yang khusus berlaku dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang ditetapkan oleh Dewan.

Pasal 5

(1)Dalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pengaturan dan pemungutan pajak negara diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang melingkunginya, sesuai dengan peraturan- peraturan/ketentuan-ketentuan tata tertib yang berlaku didalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut yang pelaksanaannya diatur bersama antara Kepala Daerah dan Administrator.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Tugas pemerintahan umum diwilayah Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang melingkunginya, satu dan lain dalam rangka Undang-undang Nomor18 tahun 195 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
(2)Hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dan Badan Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas antara lain meliputi urusan-urusan perencanaan, penyediaan dan penggunaan tanah, serta pembinaan kesejahteraan sosial penduduk.
(3)Peraturan-peraturan yang dikeluarkan bersama oleh Administrator dan Kepala Daerah seperti dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan Pemerintah Pusat.

Pasal 8

(1)Instansi-instansi Pemerintah sipil yang tugasnya berhubungan langsung dengan Badan. Pengusahaan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Administrator.
(2)Pegawai Daerah, begitu pula pegawai Negeri/pegawai Daerah lainnya yang bekerja didalam instansi-instansi yang berkedudukan didalam Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, secara organik tetap berada pada instansinya masing-masing.

Pasal 9

Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden-

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1970

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1970

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1970

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1970