DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah mengusulkan susunan keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai ketentuan Pasal 6 ayat

(2)Undang-Undang Nomor . 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Be bas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007;
1. c.bahwa · berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG NOMOR 8 TAHUN 2016 KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN...

3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat Anggota ... Perekonomian; BidangKoordinatorMenteriKetua merangkap Anggota Susunan keanggotaan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pas al 1, terdiri dari:

Pasal 2

(3)Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan kebijakan umum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(2)Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mernpunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
(1)Membentuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan.

Pasal 1

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM. MEMUTUSKAN:

(2)Tugas ...
(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis.

Pasal 3

11.Walikota Batam.
10.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
9.Gubernur Kepulauan Riau;
8.Sekretaris Kabinet; Negara7. Kepala Kepolisian Anggota 1. Menteri Dalam Negeri;
2.Menteri Hukum clan Hak Asasi Manusia;
3.Menteri Keuangan;
4.Menteri Perdagangan;
5.Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Bad an Pertanahan Nasional;
6.Panglima Tentara Nasional Indonesia; Pasal ... Dengan berlakunya Keputusan Presiden mi, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batarn, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dewan Kawasan bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Dewan Kawasan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 4

(2)Togas dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan. Salinan sesuai dengan aslinya JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Februari 2016 Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah mengusulkan susunan keanggotaan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai ketentuan Pasal 6 ayat

(2)Undang-Undang Nomor . 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Be bas menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007;
1. c.bahwa · berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat Anggota ... Perekonomian; BidangKoordinatorMenteriKetua merangkap Anggota Susunan keanggotaan Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pas al 1, terdiri dari:

Pasal 2

(3)Dewan Kawasan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan kebijakan umum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
(2)Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mernpunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
(1)Membentuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan.

Pasal 1

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KAWASAN PERDAGANGANBEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM. MEMUTUSKAN:

(2)Tugas ...
(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis.

Pasal 3

11.Walikota Batam.
10.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
9.Gubernur Kepulauan Riau;
8.Sekretaris Kabinet; Negara7. Kepala Kepolisian Anggota 1. Menteri Dalam Negeri;
2.Menteri Hukum clan Hak Asasi Manusia;
3.Menteri Keuangan;
4.Menteri Perdagangan;
5.Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Bad an Pertanahan Nasional;
6.Panglima Tentara Nasional Indonesia; Pasal ... Dengan berlakunya Keputusan Presiden mi, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batarn, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dewan Kawasan bertugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

Dewan Kawasan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling kurang 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 4

(2)Togas dan susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Kawasan dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Ketua Dewan Kawasan. Salinan sesuai dengan aslinya JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Februari 2016 Keputusan Presiden ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 8 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2000