Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas: A. Pengarah
1.Ketentuan Pasai 8 diubah sehingga berbunvi · sebagai berikut:
Pasall Beberapa . ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHANATAS KEPUTUSANPRESIDENNOMOR7 TAHUN2020 TENTANG· GUGUS TUGAS .PERCEPATAN PENANGANANCORONA VIRUSDISEASE 2019 (COVID-19).
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 ten tang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
PRESIOEN REPUf:ILIK INDONESIA Menetapkan
17.Menteri ...
1.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan.
2.Menteri Kesehatan.
Menteri Keuangan.
1.· Menteri Dalam N egeri;
2.Menteri Luar Negeri;
3.Menteri Pertahanan;
4.Menteri Agama;
5.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
7.Menteri Sosial;
8.Menteri Ketenagakerjaan;
9.Menteri Perdagangan;
10.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11.Menteri Perhubungan;
12.Menteri Komunikasi dan · Informatika;
13.Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
14.Menteri Perencanaan Pembangunan. Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
16.Menteri Badan Usaha Milik Negara;
Sekretaris Anggota Wakil Ketua PRES I OEN
3.Sekretaris . . .
Kementerian Kesehatan;
2.Sekretaris Kernenterian Badan U~aha MilikNegara;
Jenderal1. SekretarisWakil Ketua Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ketua B. Pelaksana Indonesia. Barang/JasaPen~adaan Pemerintah;.. ......
25.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
26.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
27.Para Gubernur seluruh Riset dan Inovasi Nasional;
19.Menteri Pemuda dan Olahraga;
20.Kepala Badan Intelijen Negara;
21.Kepala Staf Kepresidenan;
22.Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
23.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
24.Kepala Lembaga Kebijakan dan Bad an
17.Menteri Pariwisata dan Ekonomi - Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18.Menteri Riset Teknologi/ Kepala PRES I DEN
13.Unsur ...
BA Unsur Kementerian Agama;
9.Unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10.Unsur Kementerian Keuangan;
11.Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12.Unsur Kementerian Kesehatan;
Kementerian Kernaritiman dan Investasi;
5.Unsur Kementerian Dalam Negeri;
6.Unsur Kementerian Luar Negeri;
7.Unsur Pertahanan;
Kernenterian Bidang
3.Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
4.Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia;
dan
5.Asis ten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1.Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2.Unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3.Unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
4.Unsur Koordinator Anggota PRES I DEN REPl.JBLIK INDONES.IA
29.Unsur ...
Perhubungan;
18.Unsur Kementerian Komunikasi dan lnformatika;
19.Unsur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
20.Unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
21.Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
22.Unsur Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
23.Unsur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
24.Unsur Kementerian .Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
25.Unsur Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
26.Unsur Badan lntelijen.Negara;
27.Unsur Kantor Staf Presiden;
28.Unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan;
Kementerian17. Unsur
13.Unsur Kementerian Sosial;
14.Unsur Kementerian Ketenagakerjaan;
15.Unsur Kementerian Perdagangan;
16.Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
PRES I DEN 3.--Diantara ...