(1)Susunan Satuan Tugas Nasional dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
a.Ketua
b.WakilKetual
c.Wa*ilIGhraII
d.Wakil l(etua III
e.Wakil Ketua IV Menteri Pangan;
Mentcri Menteri Desa : Menteri Dalam Negeri; : Menteri Kelautarr Koordinator Bidang dan Daeratr f.Anggota... PRES!OEN BLIK INDONESIA
f.Anggota
g.Koordinator Ketua Pelaksana Harian
h.Ketua Felaksana Harian I meliputi I(abupaten/Kota di wilayah Provinsi:
Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yoglakarta, Kalimantan Selatan, . Menteri Sekretaris Negara; Hukum; . Menteri Keuangan; . Menteri Kesehatan;
5.Menteri Sosial;
6.Menteri Komunikasi dan Digital;
Menteri Pertanian; Menteri Kehutanan; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Nasional; lO. Menteri Kepala Nasional/ Badan Pembangunan Nasional;
11.Menteri Badan Usaha Milik Negara;
l2.Kepala Badan Pangan Nasional;
13.Kepala Badan Gizi Nasional; dan l4.Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Wakil Menteri lfuperasi;
Wakil Mentcri Pertanian; 1 2 3 4 7 8 9 I(alimantan Utara, Kalimantan . . , LhFFILtrN BUK INO Kalimantan Tengah, IGlimantan Timur
i.Ketua Pelaksana Harian II meliputi IGbupaten/Kota di wilayah Pnovinsi:
Jawa Barat, Aceh, Lampung, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Surnatera Barat, Rirau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi
j.Ketua Pelaksana Harian III meliputi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi:
Jakarta, Banten, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua
k.Ketua Harian U/akil Menteri Dal,am Negeri;
Wakil Menteri Pembangunan Tertinggal; Desa dan Daerah wilayah Jawa Nusa Timur, Pelaksana : Wakil Menteri Kelautan dan ru mefiputi Perikanan lY,"ota di Provinsi: Timur, Tenggara dan Nusa l, Ketua. . , ELIiEIEtrN K INDONESIA
l.Wakil Menteri Keuangan;
2.Wakil Menteri Kesehatan;
dan
3.Wakil Menteri Badan Us$a Milik Negara.
m.Anggota Pelaksana Tingi Madya pada Kementerian/Lembaga.
(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai susunEur tata keda, dan mekanisme Satuan T\rga.s Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Satuan Tugas Nasional.