Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penye1enggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKMyang se1anjutnya disebut Dinas Perindagkop adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKMKabupaten Ogan Ilir.
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang se1anjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Ke1urahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Keeamatan.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsu;~ I BABI KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.
MEMUTUSKAN: dan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
13.Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Pereontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 374);
Menetapkan SALINAN Dalam Pe1aksanaan kemudahan, Penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Kabupaten berwenang: