DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Ruang Lingkup; Kewenangan Pemkab; Pemberdayaan Koperasi; Satuan tugas; Pelindungan; Pemantauan, evaluasi, pelaporan; Pembinaan & pengawasan; Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari DesajKeIurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desaj Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Desaj Kelurahan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Kabupaten untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi;
d.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 ten tang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 ten tang Satuan Tugas, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi DesajKelurahan Merah Putih; BUPATIOGANILIR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PEMBERDAYAANDAN PELINDUNGANKOPERASIDESAjKELURAHAN MERAHPUTIH TENTANG PERATURANBUPATIOGANILIR NOMOR <Z TAHUN2025 BUPATIOGANILIR PROVINSISUMATERASELATAN f.' SALINAN
1. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasif I <, , , ' SALINAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3.Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penye1enggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKMyang se1anjutnya disebut Dinas Perindagkop adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKMKabupaten Ogan Ilir.
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang se1anjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Ke1urahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Keeamatan.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsu;~ I BABI KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH. MEMUTUSKAN: dan Usaha Mikro, Keeil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Kepada Koperasi Pereontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 374); Menetapkan SALINAN Dalam Pe1aksanaan kemudahan, Penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Kabupaten berwenang:

Pasal 4

a.kewenangan Pemerintah Kabupaten;
b.pemberdayaan Koperasi;
c.satuan tugas;
d.pelindungan Koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pe1aporan;
f.pembinaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN Pasa13 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati mi, me1iputi:

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Kabupaten;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Kabupaten. penyelenggara Pemerintahan Desa.
1. 10.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
2. 11.Koperasi Desai Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
3. 12.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
4. 13.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
5. 14.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
6. 15.Pengelola adalah anggota Koperasi dan/ atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
7. 16.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. 17.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi. f; j , ' " SALINAN Pasal 5

(1)Dinas Perindagkop melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuaijadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
(2)Dinas Perindagkop memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Desa/Kelurahan.
(3)Dinas Perindagkop melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada Koperasi di Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja Koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
(4)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, Koperasi P dapat masuk dalam skema revitalisasi. I .f
1. a.berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
2. b.menugaskan Dinas Perindagkop untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
3. c.menugaskan Dinas PMD untuk berkoordinasi dengan Dinas Perindagkop, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Dinas PMD untuk menyelenggarakan musyawarah Desa dalam dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
4. d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
5. e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
6. f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi. (,' ! SALINAN

Pasal 7

(1)Setiap Desai Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah pembangunan kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Dinas PMD bersama dengan Dinas Perindagkop memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desai Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama un sur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam forum musyawarah Desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
1. a.pembentukan Koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.jenis bidang dan kegiatan usaha;
  3. 3.modal dasar; dan
  4. 4.keanggotaan awal;
3. c.pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi.
(4)Hasil musyawarah Desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi. f I
(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Desai Kelurahan, potensi Desai Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desai Kelurahan.
(2)Modelpembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan 3 (tiga)model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pad a Koperasi Desa/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktit'/Iemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen darr/ atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang diD tetapkan oleh Pemerintah Pusat. I ;:f-

Pasal 10

(1)Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
1. a.gerai penyediaan sembako;
2. b.gerai penyediaan obat murah;
3. c.penyediaan kantor Koperasi;
4. d.unit simpan pinjam Koperasi;
5. e.gerai klinik Desa;
6. f.penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang;
7. g.logistikj distribusi; danj atau
8. h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Desa setempat serta karakteristik wilayah.
(2)Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait, Instansi terkait danj atau Pihak Swasta sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar j Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus.
(2)Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus.
(3)Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa sebagai ex-officio.
(4)Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata "Koperasi";
2. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih"; dan
3. c.diakhiri dengan nama DesajKelurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama DesajKelurahan, maka ditambahkan nama KecamatanjKabupaten.
(1)Dalam melakukan pengelolaan Koperasi, Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan, meliputi:
1. a.kelembagaan;
2. b.produksi;
3. c.pemasaran;
4. d.keuangan;dan
5. e.inovasi dan teknologi.
(2)Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.kualitas partisipasi anggota;
2. b.kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
3. c.kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
4. d.kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
(3)Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
2. b.memberikan kemudahan dalarn pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
3. c.mendorong penerapan standardisasi dalarn proses produksi dan pengolahan; dan
4. d.meningkatkan kemarnpuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
(4)Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalarn pemanfaatan layanan Koperasi;
2. b.mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/ atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
3. c.pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sarna yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan an tara Koperasi dengan pihak lain;
4. d.mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
5. e.melakukan kurasi produk unggulan daerah yangD memiliki potensi sebagai waralaba. I "1' Paragraf2 Aspek Kebijakan Pasal 12 Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizman, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. : Sekretaris Daerah; ~ : Kepala Dinas =:dan
6. a.Ketua
7. b.Wakil Ketua
8. c.Sekretaris

Pasal 15

(1)Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut: BABIV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS Pasal 14
(1)Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
1. a.persyaratan dasar perizinan berusaha; dan /atau
2. b.perizinan berusaha berbasis risiko.
(2)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
  1. 1.hibah;
  2. 2.penyetaraan simpanan anggota; danj atau
  3. 3.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
2. b.meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalamjumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari :
  1. 1.anggota;
  2. 2.non -anggota;
  3. 3.Koperasi lain;
  4. 4.bank dan industri keuangan nonbank; dan Zatau
  5. 5.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6)Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
2. b.mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
3. c.mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi, serta dalam bidang Desain dan pengendalian mutu;
4. d.mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. e.mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
6. f.memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
7. g.pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi. SALINAN Pasal 17
(1)Program kemudahan, penyelenggaraan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
(2)Dinas Perindagkop dan Dinas PMD menyusun rencana tahunan.
(3)Pemerintah Kabupaten secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, penyelenggaraan, pelindungan, danp pernberdayaan usaha Koperasi. I 1 Pasa116
(1)Dalam rangka pemberian pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Kabupaten:
1. a.menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
2. b.menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
(2)Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
1. a.restrukturisasi kredit;
2. b.rekonstruksi usaha;
3. c.bantuan modal; dan/ atau
4. d.bantuan bentuk lain.
(3)Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
1. a.lembaga gerakan Koperasi;
2. b.dunia usaha; dan/ atau
3. c.masyarakat. dengan memperhatikan unsur persamgan usaha yang sehat. BABV PELINDUNGANKOPERASI
4. d.Anggota : Pejabat pimpinan tinggi Pratama Perangkat Daerah Kabupaten.
(2)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
1. a.mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/ atau Pemerintah Kabupaten;
2. b.memetakan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan; dan/ atau
3. c.melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
(3)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati. , " SALINAN Peraturan Bupati int / Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah disahkan akta pendiriannya sebelum berlakunya tetap diakui keberadaannya.

Pasal 21

BABIX KETENTUANPERALIHAN Pasal 20 Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

a.Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN Pasa13 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati mi, me1iputi:

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 21

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN Pasa13 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati mi, me1iputi:

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 21

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2025

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025