DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 97 Tahun 1996

Nomor: 97
Tahun: 1996
Ditetapkan: 20 Desember 1996
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas permintaan Kamar Dagang dan Industri, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dipandang perlu untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang baru tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat :1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3345);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1988 tentang Persetujuan Atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri; Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI. Pasal 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri pada tanggal 7 Juni 1994 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini. Pasal 2. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 1996 TANGGAL 20 Desember 1996 ANGGARAN DASAR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ANGGARAN DASAR KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI MUKADIMAH..................................................................... 1 BAB I : KETENTUAN UMUM ........................................ 3 Pasal 1 ...................................................... 3 BAB II : NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU 5 Pasal 2 : Nama ........................................ 5 Pasal 3 : Tempat Kedudukan........................ 6 Pasal 4 : Daerah Kerja................................ 6 Pasal 5 : Waktu......................................... 6 BAB III : ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN............................ 6 Pasal 6 : Asas........................................... 6 Pasal 7 : Landasan..................................... 7 Pasal 8 : Tujuan........................................ 7 BAB IV : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEGIATAN................. 8 Pasal 9 : Tugas Pokok................................. 8 Pasal 10 : Fungsi......................................... 9 Pasal 11 : Kegiatan..................................... 9 BAB V : KERJA SAMA..................................................11 Pasal 12 : Kerja sama Kadin dengan Pemerintah ................................11 Pasal 13 : Kerja sama Antar- Pengusaha..................................12 Pasal 14 : Kerja sama Antar Organisasi Perusahaan, Antar Organisasi Pengusaha dan Antara Organisasi Perusahaan dengan Organisasi Pengusaha .....................12 Pasal 15 : Kerja sama Kadin dengan Masyarakat...................................13 Pasal 16 : Kerja sama Luar Negeri.....................13 BAB VI : ORGANISAI.......................................................13 Pasal 17 : Bentuk..........................................13 Pasal 18 : Sifat.............................................14 Pasal 19 : Struktur dan Hubungan Jenjang .......................................14 Pasal 20 : Perangkat......................................15 Pasal 21 : Kepengurusan.................................16 Pasal 22 : Musyawarah Nasional........................16 Pasal 23 : Musyawarah Nasional Luar Biasa ..........................................19 Pasal 24 : Musyawarah Nasional Khusus ................... 22 Pasal 25 : Dewan Pertimbangan Tingkat Nasional ......... 24 Pasal 26 : Dewan Pembina Tingkat Nasional ................. 27 Pasal 27 : Dewan Pengurus Tingkat Nasional.................. 29 Pasal 28 : Rapat Pimpinan Nasional... 31 Pasal 29 : Rapat Kerja Nasional...... 33 Pasal 30 : Sekretariat Jenderal ..... 35 Pasal 31 : Musyawarah Daerah ........ 36 Pasal 32 : Musyawarah Daerah Luar Biasa .................... 39 Pasal 33 : Dewan Pertimbangan Tingkat I dan Tingkat II ......... 44 Pasal 34 : Dewan Pembina Tingkat I dan Tingkat II ............... 47 Pasal 35 : Dewan Pengurus Tingkat I dan Tingkat II ............... 50 Pasal 36 : Rapat Pimpinan Daerah..... 52 Pasal 37 : Rapat Kerja Daerah........ 55 Pasal 38 : Sekretariat................................... 57 BAB VII : KEANGGOTAAN .............................................. 57 Pasal 39 : Keanggotaan ............................... 57 Pasal 40 : Hak Anggota ............................... 58 Pasal 41 : Kewajiban Anggota ....................... 59 BAB VIII : PELINDUNG ................................................... 60 Pasal 42 : ................................................ 60 BAB IX : PENGAMBILAN KEPUTUSAN ................................. 60 Pasal 43 : ................................................ 60 BAB X : MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU ......................... 61 Pasal 44 : Masa Jabatan................................ 61 Pasal 45 : Pendelegasian Wewenang ................ 62 Pasal 46 : Pergantian Antar-Waktu .................. 63 BAB XI : KEUANGAN ..................................................... 64 Pasal 47 : Sumber Dana................................. 64 Pasal 48 : Penggunaan Dana dan Pengelolaan Harta Kekayaan...................................... 65 BAB XII : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ORGANISASI ..................................... 65 Pasal 49 : Perubahan Anggaran Dasar…………………… 65 Pasal 50 : Pembuatan Organisasi.. ……………………... 65 BAB XIII : ANGGARAN RUMAH TANGGA ................................. 65 Pasal 51 : .................................................. 65 BAB XIV : PERATURAN KHUSUS .......................................... 66 Pasal 52 : .................................................. 66 BAB XV : ATURAN PERALIHAN ........................................... 66 Pasal 53 : Pengesahan ................................... 66 Pasal 54 : Kepengurusan, Dewan-Dewan dan Badan-Badan ............................ 67 BAB XVI : ATURAN PENUTUP .............................................. 68 Pasal 55 : ................................................... 68 MUKADIMAH Pengusaha Indonesia menyadari sedalam-dalamnya bahwa Pancasila pembangunan nasional, termasuk di dalamnya pembangunan di bidang merupakan ideologi negara dan falsafah bangsa dan telah menjadi kesepakatan nasional bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat serta pelaksanaan ekonomi, pada hakikatnya adalah wujud pengamalan Pancasila.

Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, menegaskan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang. Oleh karena itu, masyarakat pengusaha dengan binaan dan bimbingan Pemerintah harus mempunyai peranan besar di dalamnya. Masyarakat pengusaha Indonesia serta dunia usaha nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta berdasarkan demokrasi ekonomi harus mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang sehat dan dinamis dalam mewujudkan pemerataan, keadilan, serta kesejahteraan rakyat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional. Untuk menjalankan peran tersebut, usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta sebagai pelaku ekonomi nasional harus membina dan mengembangkan kerja sama yang serasi, seimbang dan selaras dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis demi mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia dalam ikut serta melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembinaan dan Pengembangan kerja sama yang serasi dalam iklim usaha yang sehat dan dinamis itu harus terkait secara sektoral dan lintas sektoral dan didasari prinsip bahwa pengusaha yang skala usahanya lebih besar hendaknya membina pengusaha yang skala usahanya lebih kecil dan sektor informal pada umumnya sehingga terjalin kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan secara serasi atas dasar asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan bahwa pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah pembinaan, wadah komunikasi dan konsultasi, serta wadah penyaluran aspirasi dalam rangka keikutsertaannya dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan Demokrasi Ekonomi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rakhmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur para pengusaha disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

a.Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
b.Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
c.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba.
d.Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang bersangkutan.
e.Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
f.Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
g.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebahagian dimiliki oleh Negara, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebagian dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
i.Badan Usaha Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j.Badan Usaha Swasta adalah perusahaan yang tidak termasuk BUMN atau BUMD dan Badan Usaha Koperasi, yang diusahakan oleh perorangan atau sekelompok orang, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
k.Badan atau Lembaga adalah aparat organisasi Kamar Dagang dan Industri yang dibentuk berdasarkan peraturan atau keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri, dengan tujuan, fungsi dan tugas tertentu dalam rangka pengembangan dunia usaha nasional dan atau meningkatkan hubungan ekonomi dan dagang internasional.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 2

Nama

(1)Organisasi ini bernama Kamar Dagang dan Industri disingkat Kadin.
(2)Kamar Dagang dan Industri pada Tingkat Nasional dinamakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia, yang dalam bahasa Inggris disebut the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, disingkat ICCI.
(3)Kamar Dagang dan Industri pada Tingkat Provinsi dinamakan Kamar Dagang dan Tingkat I yang bersangkutan.
(4)Kamar Dagang dan Industri pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan yang disetingkatkan dengan itu dinamakan Kamar Dagang dan Industri Daerah Tingkat II, disingkat Kadinda Tingkat II, yang disertai nama Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

(1)Kadin Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(2)Kadinda Tingkat I berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
(3)Kadinda Tingkat II berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II/Kotamadya yang bersangkutan atau yang disetingkatkan dengan itu.

Pasal 4

Daerah Kerja Daerah kerja Kadin Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk Kadinda Tingkat I dan Kadinda Tingkat II meliputi wilayah daerah masing-masing.

Pasal 5

Waktu Kadin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 didirikan pada tanggal 24 September 1987 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 6

Asas Kadin berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Pasal 7

Landasan Kadin berlandaskan:

a.Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
b.Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai landasan pembangunan.
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin sebagai landasan struktural.
d.Keputusan Musyawarah Nasional sebagai landasan operasional.

Pasal 8

Tujuan Kadin bertujuan:

a.Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta, dalam kedudukannya sebagai para pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan kehidupan dunia usaha nasional yang sehat, dinamis dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
b.Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha dan dunia usaha yang memungkinkan terwujudnya keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara aktif dan efektif dalam pembangunan nasional.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa atas permintaan Kamar Dagang dan Industri, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, dipandang perlu untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang baru tersebut dengan Keputusan Presiden; Mengingat :1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3345);

Menetapkan

Pasal 33

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

a.Kamar Dagang dan Industri adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
b.Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
c.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba.
d.Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan atau laba sesuai dengan asas pelaku ekonomi yang bersangkutan.
e.Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
f.Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
g.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebahagian dimiliki oleh Negara, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang modal dan sahamnya baik seluruhnya maupun sebagian dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
i.Badan Usaha Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j.Badan Usaha Swasta adalah perusahaan yang tidak termasuk BUMN atau BUMD dan Badan Usaha Koperasi, yang diusahakan oleh perorangan atau sekelompok orang, yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
k.Badan atau Lembaga adalah aparat organisasi Kamar Dagang dan Industri yang dibentuk berdasarkan peraturan atau keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri, dengan tujuan, fungsi dan tugas tertentu dalam rangka pengembangan dunia usaha nasional dan atau meningkatkan hubungan ekonomi dan dagang internasional.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 2

Nama

(1)Organisasi ini bernama Kamar Dagang dan Industri disingkat Kadin.
(2)Kamar Dagang dan Industri pada Tingkat Nasional dinamakan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, disingkat Kadin Indonesia, yang dalam bahasa Inggris disebut the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, disingkat ICCI.
(3)Kamar Dagang dan Industri pada Tingkat Provinsi dinamakan Kamar Dagang dan Tingkat I yang bersangkutan.
(4)Kamar Dagang dan Industri pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan yang disetingkatkan dengan itu dinamakan Kamar Dagang dan Industri Daerah Tingkat II, disingkat Kadinda Tingkat II, yang disertai nama Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

(1)Kadin Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(2)Kadinda Tingkat I berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
(3)Kadinda Tingkat II berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II/Kotamadya yang bersangkutan atau yang disetingkatkan dengan itu.

Pasal 4

Daerah Kerja Daerah kerja Kadin Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan untuk Kadinda Tingkat I dan Kadinda Tingkat II meliputi wilayah daerah masing-masing.

Pasal 5

Waktu Kadin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 didirikan pada tanggal 24 September 1987 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 6

Asas Kadin berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Pasal 7

Landasan Kadin berlandaskan:

a.Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.
b.Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai landasan pembangunan.
c.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin sebagai landasan struktural.
d.Keputusan Musyawarah Nasional sebagai landasan operasional.

Pasal 8

Tujuan Kadin bertujuan:

a.Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta, dalam kedudukannya sebagai para pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan kehidupan dunia usaha nasional yang sehat, dinamis dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
b.Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha dan dunia usaha yang memungkinkan terwujudnya keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha Indonesia sehingga dapat berperan serta secara aktif dan efektif dalam pembangunan nasional.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 97 Tahun 1996

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 33

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1987

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 33

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAERAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1987