DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia

Ringkasan

Peraturan ini merupakan pedoman pelaksanaan manajemen risiko pembangunan nasional ANRI; kebijakan manajemen risiko pembangunan nasional ANRI yang memuat a. Struktur MRPN ANRI; b. Kerangka Kerja MRPN ANRI; dan c. Strategi Pembangunan Budaya Risiko.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional ditetapkan oleh pimpinan entitas manajemen risiko pembangunan nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 52);
5.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
6.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Balai Arsip Statis dan Tsunami (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95);
7.Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

STRATEGI PEMBANGUNAN BUDAYA RISIKO Penerapan MRPN adalah prasarana yang diperlukan untuk memulai pekerjaan MRPN, yang meliputi prasarana lunak (non-fisik) dan prasarana keras (fisik) yang terdiri dari Budaya Risiko; Sistem Informasi; dan Anggaran MRPN ANRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara.
2.Kepala adalah Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
3.Manajemen Risiko Pembangunan Nasional ANRI yang selanjutnya disingkat MRPN ANRI adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Risiko ANRI.
4.Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
5.Risiko Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran Pembangunan Nasional.
6.Budaya Risiko Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Budaya Risiko adalah nilai, kepercayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang Risiko yang dimiliki bersama oleh pimpinan dan pegawai ANRI dalam rangka berupaya mencapai sasaran Pembangunan Nasional.
7.Selera Risiko adalah ambang batas besaran level Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
8.Struktur MRPN ANRI adalah pembagian tugas, fungsi, peran, tanggung jawab dan hubungan antar pengemban tugas dalam penyelenggaraan MRPN ANRI.
9.Komunikasi dan Konsultasi adalah kegiatan yang melekat dalam proses MRPN ANRI yang bertujuan untuk mendapatkan, menyediakan dan berbagi informasi dengan para pemangku kepentingan internal dan eksternal mengenai Risiko di organisasi.
10.Penilaian Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan/atau sasaran organisasi yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
11.Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
12.Analisis Risiko adalah kegiatan memahami karakteristik Risiko yang telah diidentifikasi, serta menentukan besaran dan tingkat Risiko dengan cara mempertimbangkan kemungkinan keterjadian dan dampak Risiko.
13.Evaluasi Risiko adalah kegiatan menetapkan prioritas Risiko dalam rangka pengambilan keputusan terkait penanganan Risiko.
14.Profil Risiko adalah dokumen terkait proses MRPN ANRI yang menunjukan potensi Risiko yang teridentifikasi untuk ditangani dalam kurun waktu tertentu.
15.Rencana Penanganan Risiko adalah dokumen yang terkait proses MRPN ANRI yang menunjukkan Rencana Penanganan Risiko berdasarkan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
16.Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan pendokumentasian aktivitas MRPN ANRI dalam bentuk tulisan dan dituangkan dalam dokumen.
17.Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah kepala, unit organisasi atau satuan kerja yang bertanggung jawab melaksanakan MRPN ANRI.
18.Pemilik Risiko adalah pimpinan lembaga dan/atau pimpinan unit organisasi atau satuan kerja ANRI yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen risiko pembangunan nasional di lingkup kerjanya.
19.Pengelola Risiko adalah pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab MRPN ANRI pada unit organisasi atau satuan kerja masing-masing.
20.Tim MRPN ANRI adalah tim penyelenggara MRPN ANRI yang mengoordinasikan proses manajemen risiko pembangunan nasional di tingkat ANRI.
21.Inspektorat adalah unit kerja eselon II yang mempunyai tugas pengawasan intern.

Pasal 2

Peraturan ANRI ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan MRPN ANRI.

Pasal 3

MRPN ANRI dilaksanakan untuk:

a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
b.menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi, serta meminimalisasi dampak yang ditimbulkan;
c.melindungi ANRI dari Risiko yang signifikan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
d.meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
e.menciptakan kesadaran dan kepedulian pegawai mengenai pentingnya MRPN ANRI; dan
f.meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dalam pencapaian tujuan organisasi.

BAB II

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Kebijakan MRPN ANRI memuat:

a.Struktur MRPN ANRI;
b.Kerangka Kerja MRPN ANRI; dan
c.Strategi Pembangunan Budaya Risiko.

BAB III

PENUTUP Peraturan ANRI ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan MRPN Arsip Nasional Republik Indonesia dan diharapkan dapat diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada masing-masing unit kerja Arsip Nasional RI.

Pasal 5

(1)Struktur MRPN ANRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menggunakan model 3 (tiga) lini.
(2)Model 3 (tiga) lini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan model koordinasi MRPN ANRI dalam suatu organisasi yang membagi fungsi organisasi menjadi model 3 (tiga) lini terhadap Risiko.
(3)Struktur MRPN ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ANRI ini.

Pasal 6

Model 3 (tiga) lini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.lini pertama;
b.lini kedua; dan
c.lini ketiga

Pasal 7

Lini pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh:

a.Pemilik Risiko; dan
b.Pengelola Risiko.

Pasal 8

(1)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.Kepala selaku Pemilik Risiko pada ANRI;
2. b.Sekretaris utama dan Deputi selaku Pemilik Risiko pada unit kerja jabatan struktural eselon I;
3. c.Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Direktur, dan selaku Pemilik Risiko pada unit kerja jabatan struktural eselon II; dan
4. d.kepala unit pelaksana teknis selaku Pemilik Risiko pada unit pelaksana teknis.
(2)Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memastikan Risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. b.mengintegrasikan MRPN ANRI ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
3. c.menyampaikan laporan pengelolaan Risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Tim MRPN ANRI.
(3)Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk level unit kerja eselon I disampaikan kepada Kepala dengan tembusan kepada Tim MRPN ANRI dan Inspektorat.
(4)Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk tingkat unit kerja eselon II dan unit kerja eselon III, disampaikan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Tim MRPN ANRI dan Inspektorat.

Pasal 9

(1)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:
1. a.pimpinan unit kerja Sekretariat Utama selaku Pengelola Risiko tingkat ANRI;
2. b.pimpinan unit kerja eselon II selaku Pengelola Risiko tingkat unit kerja eselon I; dan
3. c.Pengelola Risiko unit kerja eselon II yang ditunjuk oleh pemilik risiko unit kerja eselon II; dan
4. d.pengelola risiko tingkat unit pelaksana teknis yang ditunjuk oleh pemilik risiko tingkat unit pelaksana teknis.
(2)Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.memfasilitasi dan mengadministrasikan proses Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko dalam register Risiko dan peta Risiko;
2. b.mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
3. c.menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa Risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa Risiko; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan MRPN ANRI kepada Pemilik Risiko.

Pasal 10

(1)Lini kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Tim MRPN ANRI.
(2)Tim MRPN ANRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh unit kerja eselon II yang mempunyai tugas manajemen kinerja dengan berkoordinasi dengan Inspektorat.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

STRATEGI PEMBANGUNAN BUDAYA RISIKO Penerapan MRPN adalah prasarana yang diperlukan untuk memulai pekerjaan MRPN, yang meliputi prasarana lunak (non-fisik) dan prasarana keras (fisik) yang terdiri dari Budaya Risiko; Sistem Informasi; dan Anggaran MRPN ANRI.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

PENUTUP Peraturan ANRI ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan MRPN Arsip Nasional Republik Indonesia dan diharapkan dapat diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada masing-masing unit kerja Arsip Nasional RI.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

STRATEGI PEMBANGUNAN BUDAYA RISIKO Penerapan MRPN adalah prasarana yang diperlukan untuk memulai pekerjaan MRPN, yang meliputi prasarana lunak (non-fisik) dan prasarana keras (fisik) yang terdiri dari Budaya Risiko; Sistem Informasi; dan Anggaran MRPN ANRI.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

PENUTUP Peraturan ANRI ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan MRPN Arsip Nasional Republik Indonesia dan diharapkan dapat diintegrasikan secara konsisten dalam setiap proses bisnis pada masing-masing unit kerja Arsip Nasional RI.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2023