(1)Kebijakan MRPN organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21huruf a paling sedikit memuat:
a.Struktur MRPN;
b.Kerangka Kerja MRPN; dan
c.strategi pembangunan Budaya Risiko.
(21 Kebijakan MRPN organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Entitas MRPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kebijakan MRPN organisasi diterapkan untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional tertentu dalam lingkup tugas masing-masing Entitas MRPN.
(2)Kebijakan . . .
(21 Kebijakan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diterapkan pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu.
(3)Penerapan kebijakan MRPN lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh komite MRPN.
(4)Kebijakan MRPN lintas sektor diterapkan pada Entitas MRPN Sektor Utama dan I (satu) atau lebih Entitas MRPN lainnya untuk mencapai sasaran Pembangunan Nasional tertentu.
BUK INDONESIA Paragraf 1 Struktur MRPN Lintas Sektor