DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, kegiatan layanan akses arsip statis dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dapat dilakukan secara elektronik;
c.bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas- asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Arsip Statis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3.Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 175);
9.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;
13.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
14.Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Pelayanan Arsip Statis adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman umum penyelenggaraan pelayanan arsip statis baik dalam bentuk luar jaringan maupun dalam jaringan.
2.Pemanfaatan Arsip Statis adalah proses memanfaatkan arsip sebagai bagian dari pengelolaan arsip statis dalam suatu sistem kearsipan nasional.
3.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
4.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5.Pengguna adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan sebagai penerima manfaat pelayanan pemanfaatan arsip statis, baik secara luar jaringan maupun dalam jaringan.
6.Pelaksana Pelayanan Arsip Statis yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, dan setiap orang yang bekerja pada Direktorat yang membawahi Pemanfaatan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan arsip statis.
7.Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Standar Pelayanan Arsip Statis merupakan acuan bagi Arsip Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan pelayanan Pemanfaatan arsip statis kepada pengguna.

Pasal 3

Maksud disusunnya Standar Pelayanan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan arsip statis sesuai kebutuhan pengguna.

BAB III

Komitmen dan Produk Pelayanan

Pasal 4

(1)Dalam memenuhi standar pelayanan untuk kepastian jaminan tepat dan cepat ditetapkan Maklumat Pelayanan.
(2)Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ber bunyi ”Subdirektorat Layanan Arsip berkomitmen melaksanakan pelayanan arsip statis sesuai standar pelayanan nasional”.

Pasal 5

Dalam menjamin tersedianya khazanah arsip statis untuk dapat diakses fisik arsipnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Finding Aids Khazanah Arsip. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

Layanan Arsip Statis

Pasal 6

(1)Setiap pengguna arsip wajib memenuhi tata tertib berupa :
1. a.mengenakan kartu tanda pengenal tamu;
2. b.menyimpan barang di locker penitipan kecuali laptop dan alat tulis kantor yang diperlukan;
3. c.mengisi buku tamu;
4. d.mengisi formulir penelitian;
5. e.mengisi formulir peminjaman yang ditandatangani oleh pengguna arsip dan diketahui oleh pejabat layanan arsip dan petugas layanan arsip yang ditunjuk;
6. f.menjaga ketenangan ruangan.
(2)Bentuk kartu tanda pengenal tamu, formulir penelitian, formulir peminjaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 7

Setiap pengguna dalam ruang layanan arsip dilarang:

a.menggunakan pakaian yang tidak sopan dan tidak rapi;
b.memberikan coretan, tulisan atau tanda apapun pada arsip atau referensi yang dipinjam;
c.menggunakan arsip sebagai alas untuk menulis;
d.merusak, menyobek, atau melakukan tindakan lainnya yang merusak fisik arsip atau referensi yang digunakan;
e.menggandakan atau mereproduksi sendiri arsip atau referensi yang dipinjam dalam bentuk apapun tanpa ijin;
f.membawa makanan dan minuman; ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
g.makan, minum dan merokok;
h.berbuat gaduh dan membuang sampah sembarangan;
i.membawa tas, topi dan jaket;
j.mengganggu ketertiban pengguna arsip lainnya;
k.membawa dan menggunakan telepon genggam;
l.mengambil foto arsip dengan menggunakan telepon genggam;
m.membawa arsip keluar dari ruangan layanan Arsip; dan
n.masuk ruang lain yang tidak diperuntukkan bagi pengguna.

Pasal 8

(1)Khazanah arsip statis terbuka bagi umum.
(2)Untuk preservasi arsip penggandaan arsip hanya dapat diberikan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh khazanah arsip.
(3)Dengan Surat Pernyataan untuk kepentingan non komersial, penggandaan arsip dapat disertai softfile dengan persetujuan Kepala Subdit Layanan Arsip.
(4)Penggunaan hasil penggandaan arsip harus mencantumkan sumber Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Dalam hal tertentu akses arsip memerlukan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
(2)Akses arsip yang perlu persetujuan khusus Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi:
1. a.arsip yang aksesnya harus mendapatkan persetujuan dari pemilik arsip sebelumnya;
2. b.arsip yang berhubungan dengan tapal batas wilayah atau negara;
3. c.arsip yang berhubungan dengan pertanahan; ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
4. d.arsip yang belum selesai diolah (sedang diinventarisasi atau sedang dalam perawatan atau pelestarian); dan
5. e.akses belum tersedia sarana bantu penemuan kembali arsip (finding aids) dan arsip yang akan digunakan dalam keadaan rusak.

Pasal 10

(1)Waktu peminjaman untuk 25 (dua puluh lima) khazanah arsip yang dijaminkan paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah pengentrian arsip melalui Sistem Informasi Kearsipan Statis.
(2)Waktu peminjaman untuk khazanah diluar ayat (1) tergantung dari kondisi dan kemampuan Arsip Nasional

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, kegiatan layanan akses arsip statis dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dapat dilakukan secara elektronik;
c.bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas- asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3.Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866) ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Asing dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Arsip Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 175);
9.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis;
13.Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;
14.Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia; ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Pelayanan Arsip Statis adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman umum penyelenggaraan pelayanan arsip statis baik dalam bentuk luar jaringan maupun dalam jaringan.
2.Pemanfaatan Arsip Statis adalah proses memanfaatkan arsip sebagai bagian dari pengelolaan arsip statis dalam suatu sistem kearsipan nasional.
3.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
4.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5.Pengguna adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan sebagai penerima manfaat pelayanan pemanfaatan arsip statis, baik secara luar jaringan maupun dalam jaringan.
6.Pelaksana Pelayanan Arsip Statis yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, dan setiap orang yang bekerja pada Direktorat yang membawahi Pemanfaatan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan arsip statis.
7.Arsip Nasional Republik Indonesia selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

BAB II

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Standar Pelayanan Arsip Statis merupakan acuan bagi Arsip Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan pelayanan Pemanfaatan arsip statis kepada pengguna.

Pasal 3

Maksud disusunnya Standar Pelayanan Arsip Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan arsip statis sesuai kebutuhan pengguna.

BAB III

Komitmen dan Produk Pelayanan

Pasal 4

(1)Dalam memenuhi standar pelayanan untuk kepastian jaminan tepat dan cepat ditetapkan Maklumat Pelayanan.
(2)Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ber bunyi ”Subdirektorat Layanan Arsip berkomitmen melaksanakan pelayanan arsip statis sesuai standar pelayanan nasional”.

Pasal 5

BAB IV

Layanan Arsip Statis

Pasal 6

(1)Setiap pengguna arsip wajib memenuhi tata tertib berupa :
1. a.mengenakan kartu tanda pengenal tamu;
2. b.menyimpan barang di locker penitipan kecuali laptop dan alat tulis kantor yang diperlukan;
3. c.mengisi buku tamu;
4. d.mengisi formulir penelitian;
5. e.mengisi formulir peminjaman yang ditandatangani oleh pengguna arsip dan diketahui oleh pejabat layanan arsip dan petugas layanan arsip yang ditunjuk;
6. f.menjaga ketenangan ruangan.
(2)Bentuk kartu tanda pengenal tamu, formulir penelitian, formulir peminjaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini.

Pasal 7

Setiap pengguna dalam ruang layanan arsip dilarang:

a.menggunakan pakaian yang tidak sopan dan tidak rapi;
b.memberikan coretan, tulisan atau tanda apapun pada arsip atau referensi yang dipinjam;
c.menggunakan arsip sebagai alas untuk menulis;
d.merusak, menyobek, atau melakukan tindakan lainnya yang merusak fisik arsip atau referensi yang digunakan;
e.menggandakan atau mereproduksi sendiri arsip atau referensi yang dipinjam dalam bentuk apapun tanpa ijin;
f.membawa makanan dan minuman; ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
g.makan, minum dan merokok;
h.berbuat gaduh dan membuang sampah sembarangan;
i.membawa tas, topi dan jaket;
j.mengganggu ketertiban pengguna arsip lainnya;
k.membawa dan menggunakan telepon genggam;
l.mengambil foto arsip dengan menggunakan telepon genggam;
m.membawa arsip keluar dari ruangan layanan Arsip; dan
n.masuk ruang lain yang tidak diperuntukkan bagi pengguna.

Pasal 8

(1)Khazanah arsip statis terbuka bagi umum.
(2)Untuk preservasi arsip penggandaan arsip hanya dapat diberikan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari seluruh khazanah arsip.
(3)Dengan Surat Pernyataan untuk kepentingan non komersial, penggandaan arsip dapat disertai softfile dengan persetujuan Kepala Subdit Layanan Arsip.
(4)Penggunaan hasil penggandaan arsip harus mencantumkan sumber Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Dalam hal tertentu akses arsip memerlukan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
(2)Akses arsip yang perlu persetujuan khusus Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi:
1. a.arsip yang aksesnya harus mendapatkan persetujuan dari pemilik arsip sebelumnya;
2. b.arsip yang berhubungan dengan tapal batas wilayah atau negara;
3. c.arsip yang berhubungan dengan pertanahan; ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
4. d.arsip yang belum selesai diolah (sedang diinventarisasi atau sedang dalam perawatan atau pelestarian); dan
5. e.akses belum tersedia sarana bantu penemuan kembali arsip (finding aids) dan arsip yang akan digunakan dalam keadaan rusak.

Pasal 10

(1)Waktu peminjaman untuk 25 (dua puluh lima) khazanah arsip yang dijaminkan paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah pengentrian arsip melalui Sistem Informasi Kearsipan Statis.
(2)Waktu peminjaman untuk khazanah diluar ayat (1) tergantung dari kondisi dan kemampuan Arsip Nasional

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012