DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 11 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penanganan sisa pangan dalam Program MBG yang meliputi: a. Sisa Pangan segar; b. Sisa Pangan olahan; dan c. Sisa Pangan olahan siap saji; pengelolaan sampah yang SPPG lakukan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pemantauan dan evaluasi; dan d. pelaporan; pengelolaan air limbah domestik yang terdiri atas: a. air limbah nonkakus; dan/atau b. air limbah kakus; penyediaan sarana dan prasarana; pembinaan dan pengawasan; serta sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik Program Makan Bergizi Gratis; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

2.Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);
3.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG SISA PANGAN, SAMPAH DAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Program Makan Bergizi Gratis yang selanjutnya disebut Program MBG adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran.
2.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3.Sisa Pangan adalah Pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang menjadi sampah makanan pada tahap produksi dan konsumsi.
4.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5.Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
6.Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat SPPG adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Pemenuhan Gizi dan bertugas melaksanakan sebagian dan/atau seluruh tugas layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi.
7.Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disingkat BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
8.Kepala Badan Gizi Nasional, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.

Pasal 2

(1)Setiap SPPG bertanggung jawab untuk:
1. a.melakukan penanganan Sisa Pangan;
2. b.melakukan pengelolaan Sampah; dan
3. c.melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik.
(2)Dalam melakukan penanganan Sisa Pangan, pengelolaan Sampah, dan pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPPG dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau pihak ketiga.

BAB II

PENANGANAN SISA PANGAN

Pasal 3

(1)Sisa Pangan dalam Program MBG meliputi:
1. a.Sisa Pangan segar;
2. b.Sisa Pangan olahan; dan
3. c.Sisa Pangan olahan siap saji.
(2)Penanganan Sisa Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
1. a.pencegahan Sisa Pangan di SPPG;
2. b.pencegahan Sisa Pangan di kelompok sasaran;
3. c.pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG;
4. d.penyelamatan Pangan di SPPG dan kelompok sasaran; dan
5. e.pelaporan penyelamatan Pangan.

Pasal 4

Pencegahan Sisa Pangan di SPPG sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat tahapan:

a.perencanaan;
b.penerimaan dan penyimpanan;
c.pengolahan;
d.penyajian; dan
e.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

Pencegahan Sisa Pangan di kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui edukasi dan literasi.

Pasal 6

(1)Pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan untuk:
1. a.menyediakan data dan informasi Sisa Pangan per kategori Pangan baik di dapur SPPG maupun Sisa Pangan dari penerima Program MBG; dan
2. b.bahan evaluasi produksi berlebih, penyimpanan yang tidak tepat, serta pengolahan yang kurang efisien dan perencanaan porsi dan menu berikutnya untuk mencegah pemborosan Pangan.
(2)Pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.pendataan Sisa Pangan di SPPG;
2. b.pendataan Sisa Pangan dari wadah Pangan olahan siap saji yang dikembalikan ke SPPG; dan
3. c.pendataan daya terima dari penerima Program MBG.
(3)Data Sisa Pangan di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit, meliputi:
1. a.tanggal pendataan;
2. b.berat Sisa Pangan per kategori Pangan dalam satuan kilogram;
3. c.berat total Sisa Pangan; dan
4. d.keterangan bahan sisa.
(4)Data Sisa Pangan dari wadah Pangan olahan siap saji yang dikembalikan ke SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit, meliputi:
1. a.tanggal pendataan;
2. b.berat Sisa Pangan per kategori Pangan dalam satuan kilogram;
3. c.berat total Sisa Pangan; dan
4. d.keterangan menu.
(5)Pendataan daya terima dari penerima Program MBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner evaluasi menu.
(6)Pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan MBG.
(7)Hasil pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program MBG.
(8)Bentuk dan format pendataan Sisa Pangan oleh petugas di SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan formulir kuesioner evaluasi menu sebagaimana tercantum pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1)Penyelamatan Pangan di SPPG dan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan secara mandiri oleh SPPG atau bekerja sama dengan bank Pangan/penggiat penyelamatan Pangan.
(2)Penyelamatan Pangan di SPPG dan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
1. a.terdapat kelebihan produksi Pangan di SPPG;
2. b.makanan bergizi yang tidak tersalurkan; dan/atau
3. c.keadaan kahar.
(3)Penyelamatan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disalurkan kepada masyarakat setempat dengan memperhatikan kelayakan Sisa Pangan dan memenuhi standar keamanan Pangan.

Pasal 8

(1)Pelaporan penyelamatan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(2)Pelaporan penyelamatan Pangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan platform Stop Boros Pangan.

Pasal 9

(1)Penanganan Sisa Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.sosialisasi;
2. b.edukasi; dan
3. c.peningkatan kapasitas.
(2)Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

(1)Pengelolaan Sampah pada SPPG dilakukan melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemantauan dan evaluasi; dan
4. d.pelaporan.
(2)Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip ekonomi sirkular.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menghitung potensi Sampah yang dihasilkan melalui:
1. a.identifikasi jenis Sampah yang dilakukan pemilahan;
2. b.identifikasi potensi pemanfaatan kembali wadah/kemasan tertentu;
3. c.penyediaan Sampah terpilah;
4. d.penyediaan fasilitas pengumpulan Sampah terpilah;
5. e.penyediaan sarana pengomposan Sampah organik dan budidaya maggot secara mandiri atau kerja sama; dan
6. f.identifikasi penyedia jasa pengumpulan, pengangkutan atau pengolahan Sampah.
(4)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.kampanye dan edukasi;
2. b.pengurangan Sampah, meliputi:
  1. 1.pembatasan timbulan Sampah;
  2. 2.pendauran ulang Sampah; dan
  3. 3.pemanfaatan kembali Sampah.
3. c.penanganan Sampah, meliputi:
  1. 1.pemilahan;
  2. 2.pengumpulan;
  3. 3.pengolahan; dan
  4. 4.pengangkutan.
4. d.pencatatan dan pemantauan; dan
5. e.komunikasi dan tanggap darurat.
(5)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
1. a.pemantauan pelaksanaan pengelolaan Sampah;
2. b.pengumpulan data kuantitatif; dan
3. c.pengumpulan masukan dari para pihak yang terlibat dalam Program MBG.
(6)Pengumpulan data kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui penghitungan dan pencatatan volume/berat Sampah yang dikumpulkan secara total berdasarkan jenisnya.
(7)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyusunan laporan dan penyampaian kepada pemerintah daerah.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…