
Badan Gizi Nasional (BGN)
Badan Gizi Nasional (BGN) adalah lembaga non-kementerian strategis yang didirikan berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2024, dengan mandat utama untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi seluruh masyarakat Indonesia. Kehadiran BGN sangat signifikan dalam membangun fondasi generasi mendatang yang sehat, cerdas, dan tangguh, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Ruang lingkup operasional BGN mencakup regulasi, pelayanan gizi yang terstruktur dan berbasis data, serta program komprehensif untuk memastikan asupan gizi optimal bagi individu, khususnya ibu hamil, anak-anak, dan peserta didik. Melalui program strategis seperti Program Makan Bergizi 2025, BGN berupaya menurunkan angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
2 kebijakan2 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu
Kepemimpinan
Pejabat aktif
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN)
Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang hadir sebagai lembaga non-kementerian dengan mandat utama memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi seluruh masyarakat. Kehadiran BGN sangat signifikan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas, membangun fondasi generasi mendatang yang sehat, cerdas, dan tangguh, serta mewujudkan Indonesia yang lebih kuat. Mandat ini secara resmi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, menegaskan komitmen negara terhadap peningkatan kualitas gizi.
Ruang lingkup BGN mencakup aspek regulasi, pelayanan gizi yang terstruktur, terukur, dan berbasis data, serta program-program komprehensif untuk memastikan setiap individu mendapatkan asupan gizi optimal. BGN berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan gizi yang berkelanjutan. Sasaran pemenuhan gizi BGN meliputi ibu hamil dan menyusui, anak-anak, serta peserta didik di berbagai jenjang dan lingkungan pendidikan.
Salah satu program strategis utama BGN adalah Program Makan Bergizi tahun 2025, yang akan dilaksanakan di 5000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan target penerima manfaat 15 juta hingga 16,5 juta jiwa. Program ini menggunakan skema Bantuan Pemerintah (Banper) yang diberikan setiap hari sekolah, dan selama Ramadan akan diberikan bingkisan makanan. Intervensi lain termasuk pemantauan dan dukungan gizi intensif bagi anak-anak dalam usia emas perkembangan, serta dukungan kesehatan gizi ibu hamil dan menyusui.
BGN berperan penting dalam isu nasional dengan berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka panjang melalui generasi yang sehat dan produktif. Gizi yang lebih baik akan mengurangi beban biaya pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan status gizi yang baik bagi generasi mendatang, BGN berupaya mewujudkan Indonesia Emas melalui generasi yang sehat dan berkualitas, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Warga negara dapat berurusan dengan BGN terkait layanan gizi, terutama jika mereka termasuk dalam kelompok sasaran program seperti ibu hamil dan menyusui, anak-anak, atau peserta didik. BGN menyediakan portal geospasial gizi nasional (gina.bgn.go.id) untuk menemukan data spasial terkait Program Pemenuhan Gizi, mulai dari persebaran lokasi hingga informasi capaian di setiap wilayah. Selain itu, BGN terhubung dengan SP4N LAPOR! untuk menerima pengaduan dan laporan dari masyarakat terkait permasalahan layanan gizi.
Sebagai kesimpulan, Badan Gizi Nasional (BGN) adalah lembaga non-kementerian yang strategis, dibentuk berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2024, dengan mandat utama untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. Melalui program-program inovatif seperti Program Makan Bergizi, BGN berupaya meningkatkan kualitas SDM, menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan fokus pada kelompok rentan dan didukung oleh layanan pengaduan serta portal geospasial, BGN memegang peran krusial dalam mewujudkan visi Indonesia Emas melalui generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
Kebijakan
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2025
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Gizi Nasional; tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern; manajemen pengawasan intern; penjamin kualitas dan peningkatan independensi pengawasan intern; koordinasi pengawasan intern; sistem informasi pengawasan intern; tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP; Penerapan perangkat profesi; petunjuk teknis pengawasan intern
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2025
Jenis produk hukum terdiri atas Produk Hukum yang merupakan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya. Produk hukum meliputi peraturan BGN dan peraturan bersama. Produk hukum terdiri dari Keputusan Kepala Badan dan Keputusan PPTM. Pembentukan Produk Hukum harus berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik dan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi peraturan badan berisi : a. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. mengatur ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan dengan derajat yang sama yang bersifat pedoman umum; dan/atau c. melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional Materi muatan keputusan kepala badan berisi melaksanakan Peraturan BGN; dan/atau kebijakan teknis di lingkungan BGN Peraturan BGN menggunakan logo lambang garuda warna kuning emas yang ditempatkan pada bagian tengah atas di halaman pertama. Pembentukan Produk Hukum dilakukan dengan mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2024
peraturan ini mengatur tentang a. Pakaian Dinas b. Atribut Pegawai c. Pembinaan dan Pengawasan d. Pendanaan
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2024
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2024
1. Ketentuan Umum 2. Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas 3. Pembuatan Naskah Dinas 4. Pengamanan Naskah Dinas 5. Pejabat Penanda Tangan 6. Pengendalian Naskah Dinas 7. Ketentuan Peralihan 8. Ketentuan Penutup
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2024
peraturan ini mengatur tentang a. Bentuk Bantuan Pemerintah b. Penerima Bantuan Pemerintah
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Rencana strategis Badan Gizi Nasional; Data informasi kinerja
BeritaLihat semua
BGN Perbarui Strategi Penentuan Penerima MBG Agar Tak Menyasar Anak Orang Kaya
Pemerintah berencana mencoret siswa dari keluarga kaya sebagai penerima Makan Bergizi Gratis demi efisiensi anggaran dan kehati-hatian sosial.
MBG Bersiap Libatkan Kantin Sekolah
Sorotan agar BGN melibatkan kantin sekolah alih-alih pembangunan dapur khusus baru akan terwujud setelah 1,5 program berjalan.


