DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Gizi Nasional; nilai capaian kinerja; penilaian kehadiran; pengurangan tunjangan kinerja

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Gizi Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
3.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 107);
4.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
5.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di Lingkungan Badan Gizi Nasional yang selanjutya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Gizi Nasional.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4.Pejabat Penilai Kinerja yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
5.Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
6.Daftar Hadir adalah bukti kehadiran Pegawai di kantor melalui perekaman secara elektronik dan/atau bentuk formulir secara manual.
7.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
8.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan.
9.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
10.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
11.Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
12.Kepala Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan, selain penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibayarkan kepada Pegawai sesuai dengan Jabatan dan Kelas Jabatan.
(3)Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 3

(1)Kepala diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dengan Kelas Jabatan tertinggi di lingkungan BGN.
(2)Wakil Kepala diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja Kepala.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja diberikan terhitung sejak tanggal diangkat/dilantik/melaksanakan tugas di lingkungan BGN dengan memperhitungkan Tunjangan Kinerja yang telah diterima.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai Jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; dan
d.Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pasal 6

Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:

a.capaian kinerja; dan
b.kehadiran.

Pasal 7

(1)Pegawai yang melaksanakan tugas belajar diberhentikan dari Jabatan manajerial atau Jabatan fungsional menerima Tunjangan Kinerja 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja Jabatan pelaksana pada Kelas Jabatan yang diduduki sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.
(2)Pegawai dengan Jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas belajar menerima Tunjangan Kinerja 100% (seratus persen) di Kelas Jabatannya terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.

Pasal 8

Calon pegawai negeri sipil diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang didudukinya.

BAB III

PENILAIAN CAPAIAN KINERJA

Pasal 9

(1)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja Pegawai.
(2)Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan predikat:
1. a.sangat baik;
2. b.baik;
3. c.butuh perbaikan;
4. d.kurang; dan
5. e.sangat kurang.
(3)Predikat kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan evaluasi oleh Pejabat Penilai terhadap laporan kinerja Pegawai yang disusun dalam periode triwulanan.
(4)Penilaian terhadap laporan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENILAIAN KEHADIRAN

Pasal 10

(1)Penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan berdasarkan kehadiran Pegawai menurut hari dan jam kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan hasil laporan rekapitulasi bulanan dan Daftar Hadir.

Pasal 11

(1)Jumlah jam kerja selama 1 (satu) minggu adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam, disesuaikan dengan waktu setempat dengan pengaturan hari dan jam kerja Pegawai sebagai berikut:
1. a.Hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jam Kerja : 07.30 - 16.00 Istirahat : 12.00 - 13.00
2. b.Hari Jumat. Jam Kerja : 07.30 - 16.30 Istirahat : 11.30 - 13.00
(2)Pegawai yang masuk kerja setelah jam 07.30 dinyatakan terlambat masuk kerja.
(3)Terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan toleransi paling lambat sampai dengan jam 09.00 dengan ketentuan Pegawai yang terlambat wajib mengganti waktu keterlambatan masuk kerja.
(4)Pegawai yang pulang kerja sebelum jam 16.00 untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis, atau sebelum jam 16.30 untuk hari Jumat dinyatakan pulang sebelum waktunya.
(5)Jam kerja pada bulan Ramadan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…