DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Badan Gizi Nasional (BGN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang a. Pakaian Dinas b. Atribut Pegawai c. Pembinaan dan Pengawasan d. Pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pakaian dinas bagi pegawai di lingkungan Badan Gizi Nasional telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai di Lingkungan Badan Gizi Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
3.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
4.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar atau ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
4.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian khusus yang digunakan pada acara kenegaraan atau acara resmi.
5.Pegawai Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Badan Gizi Nasional.
6.Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.
7.Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
8.Kepala Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah unsur pimpinan Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Pasal 2

Setiap Pegawai wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Pakaian Dinas Pegawai terdiri atas:

a.PDH;
b.PDL;
c.PSL;
d.pakaian batik; dan
e.seragam batik korps profesi pegawai aparatur sipil negara

Pasal 4

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.PDH putih hitam lengan panjang;
2. b.PDH putih hitam lengan pendek;
3. c.PDH biru hitam lengan panjang; dan
4. d.PDH khaki lengan panjang.
(2)PDH putih hitam lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari Senin.
(3)PDH putih hitam lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan pada hari Selasa kecuali untuk wanita yang berjilbab.
(4)PDH biru hitam lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan pada hari Rabu.
(5)PDH khaki lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan pada hari Kamis.
(6)Desain dan warna PDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas PDL khaki lengan pendek.
(2)PDL khaki lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat Pegawai melaksanakan kegiatan dinas lapangan.
(3)Desain dan warna PDL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
1. a.Pria
  1. 1.jas berwarna hitam gelap;
  2. 2.kemeja putih polos dengan dasi; dan
  3. 3.celana panjang berwarna sama dengan jas; dan
2. b.wanita
  1. 1.jas berwarna hitam gelap;
  2. 2.kemeja putih polos; dan
  3. 3.rok dengan panjang minimal sebatas lutut atau celana panjang dengan panjang sampai mata kaki berwarna sama dengan jas.
(2)PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada acara kenegaraan atau acara resmi.

Pasal 7

Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada hari Jumat.

Pasal 8

Seragam batik korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bagi Pegawai wanita yang berjilbab, warna jilbab menyesuaikan dengan warna pakaian seragam.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 10

Atribut Pakaian Dinas Pegawai terdiri atas:

a.pin Badan Gizi Nasional;
b.kartu identitas Pegawai; dan
c.papan nama Pegawai.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…