DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Badan Gizi Nasional (BGN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Rencana strategis Badan Gizi Nasional; Data informasi kinerja

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
4.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
6.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN GIZI NASIONAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Badan Gizi Nasional untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025- 2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Gizi Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2025 KEPALA BADAN GIZI NASIONAL Œ DADAN HINDAYANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN GIZI NASIONAL TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS BADAN GIZI NASIONAL TAHUN 2025-2029 Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan gizi yang signifikan, termasuk stunting, anemia, dan kekurangan mikronutrien yang tersebar di berbagai kelompok masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan menyusui. Kondisi ini memerlukan perhatian serius karena berdampak langsung pada kualitas hidup dan potensi generasi mendatang. Menyadari pentingnya peran gizi dalam pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 telah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga khusus yang bertugas memperkuat koordinasi antar lembaga dan sektor, memastikan implementasi kebijakan gizi yang efektif, tepat sasaran, dan terencana secara sistematis, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan gizi yang selama ini dihadapi Indonesia. Pembentukan BGN ini merupakan langkah strategis untuk memastikan agar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional memiliki fungsi yang meliputi koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di berbagai bidang terkait gizi, termasuk sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerjasama, serta pemantauan dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini mencerminkan pendekatan komprehensif yang diperlukan untuk mengatasi masalah gizi di Indonesia, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari sektor publik maupun swasta. Rencana strategis 2025-2029 ini disusun sebagai panduan bagi Badan Gizi Nasional dalam mencapai tujuan-tujuan besar yang telah ditetapkan. Rencana ini dirancang untuk menjawab tantangan gizi nasional yang ada saat ini, sekaligus mempersiapkan Indonesia dalam menghadapi dinamika dan tantangan global di masa depan. Dengan strategi yang terukur dan terarah, diharapkan Badan Gizi Nasional dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, sehingga menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing. 1.1 Kondisi Umum Pemenuhan gizi yang optimal merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing tinggi. Gizi yang baik sejak dini, terutama selama masa kritis 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yaitu sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun, sangat menentukan pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta produktivitas manusia sepanjang siklus kehidupannya. Dengan asupan gizi yang cukup dan seimbang pada periode ini, anak-anak dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan, baik dalam bidang pendidikan maupun kehidupan profesional. Lebih jauh lagi, upaya pemenuhan gizi sejak dini tidak hanya berdampak positif pada kesehatan individu, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap perkembangan sosial dan ekonomi bangsa. Anak-anak yang menerima asupan gizi yang memadai memiliki peluang lebih besar untuk mencapai potensi penuh mereka, yang kemudian berkontribusi secara optimal dalam berbagai bidang pembangunan nasional. Sebaliknya, tanpa pemenuhan gizi yang baik, generasi muda akan menghadapi hambatan fisik dan mental, sehingga kemampuan belajar, produktivitas, dan kontribusi mereka terhadap kemajuan bangsa akan terganggu. Dengan demikian, pemenuhan gizi bukan sekadar isu kesehatan, melainkan sebuah investasi strategis bagi masa depan bangsa Indonesia. Dalam periode 2020–2024, pembangunan gizi nasional telah mencatat berbagai pencapaian signifikan, terutama terkait dengan penurunan prevalensi stunting, wasting, serta upaya perbaikan akses pangan bergizi. Meski demikian, berbagai tantangan masih ada, seperti tingginya biaya pangan bergizi, ketidakmerataan akses, dan masalah koordinasi dalam implementasi program gizi antar sektor. Dalam konteks tersebut, evaluasi kondisi umum pembangunan gizi nasional periode sebelumnya serta pemahaman terhadap aspirasi masyarakat menjadi sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Gizi Nasional 2025–2029. Hasil evaluasi ini menjadi landasan perumusan arah kebijakan dan intervensi dalam Renstra BGN 2025–2029, sehingga upaya perbaikan gizi ke depan lebih terarah, tepat sasaran, dan sekaligus mampu mendorong percepatan perbaikan kondisi gizi nasional secara menyeluruh. 1.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Gizi Nasional Tahun 2020– 2024 Evaluasi pelaksanaan pembangunan gizi nasional periode 2020–2024 dilakukan dengan mencermati berbagai isu strategis yang relevan, bertujuan untuk mengidentifikasi pencapaian utama dan tantangan yang masih dihadapi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Gizi Nasional 2025–2029, guna merumuskan arah kebijakan dan strategi intervensi yang lebih efektif serta mampu menjawab tantangan yang ada, sehingga percepatan pencapaian tujuan pembangunan gizi nasional dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Berbagai hal penting yang perlu dievaluasi antara lain:

1.Prevalensi Stunting Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang paling serius di Indonesia, terutama pada kelompok balita. Stunting mengacu pada kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat, ditandai dengan tinggi badan yang jauh di bawah standar usianya. Kondisi ini bukan hanya persoalan tinggi badan, tetapi merupakan indikasi kekurangan gizi kronis yang dialami anak dalam jangka waktu panjang, terutama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan (dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun). Masa ini sangat krusial, karena kekurangan gizi pada periode tersebut dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan kognitif, motorik, serta kemampuan belajar anak. Dalam lima tahun terakhir, prevalensi di Indonesia mengalami penurunan, namun angka tersebut masih tinggi dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu kurang dari 20%. Berikut perkembangan prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dalam periode 2013– 2024: Gambar 1.1 Tren Stunting pada balita tahun 2013-2025 (Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kementerian Kesehathan RI, 2024) Berdasarkan data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting menurun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022, kemudian melambat menjadi 21,5% pada tahun 2023, dan ditargetkan turun signifikan menjadi 19,8% pada tahun 2024. Secara absolut, jumlah balita stunting berkurang dari 4.858.899 kasus (2022) menjadi 4.840.045 kasus (2023), menurun sebanyak 18.854 kasus, dengan target penurunan sebesar 357.705 kasus pada 2024, sehingga total menjadi 4.482.340 kasus. Meskipun tren ini menunjukkan progres yang signifikan dibandingkan dekade sebelumnya (37,2% pada 2013), perlambatan yang terjadi antara tahun 2022 dan 2023 menjadi indikasi bahwa berbagai program intervensi yang telah berjalan masih menghadapi tantangan struktural seperti kemiskinan, keterbatasan akses pangan bergizi, kesenjangan layanan kesehatan, serta rendahnya kesadaran gizi masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan intervensi yang lebih integratif dan tepat sasaran. Sebagai landasan strategis untuk merancang intervensi gizi yang lebih presisi dan efektif, berikut disajikan grafik yang menunjukkan prevalensi stunting menurut usia balita berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024:” Gambar 1.2 Grafik prevalensi stunting menurut usia balita (Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kementerian Kesehealthan RI, 2024) Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, pola prevalensi stunting pada balita memperlihatkan dinamika yang berubah secara signifikan seiring bertambahnya usia anak. Prevalensi terendah tercatat pada kelompok usia di bawah 6 bulan, yaitu sekitar 11%, yang mengindikasikan keberhasilan intervensi gizi dini melalui praktik pemberian ASI eksklusif yang efektif. Namun demikian, angka ini meningkat tajam setelah anak melampaui usia 12 bulan dan mencapai titik tertinggi sebesar 26% pada kelompok umur 24–35 bulan. Fenomena ini menandakan bahwa transisi dari ASI eksklusif menuju makanan pendamping ASI (MP-ASI) menjadi periode kritis di mana banyak keluarga menghadapi kesulitan dalam memastikan kecukupan nutrisi anak. Situasi ini mencerminkan keterbatasan pengetahuan keluarga mengenai praktik pemberian MP-ASI yang baik, pola konsumsi pangan yang kurang beragam, serta kendala dalam memperoleh pangan bergizi, khususnya yang kaya protein dan mikronutrien esensial. Faktor sosial ekonomi turut berperan dalam permasalahan stunting di Indonesia, di mana keterbatasan ekonomi rumah tangga secara langsung mempengaruhi daya beli pangan berkualitas, akses terhadap layanan kesehatan, serta lingkungan tempat tinggal yang mendukung pertumbuhan optimal anak. Kesenjangan ekonomi ini menyebabkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami stunting dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lebih sejahtera. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan tersebut, berikut adalah distribusi prevalensi stunting menurut status ekonomi rumah tangga berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024: Gambar 1.3 Grafik Prevalesi stunting menurut status ekonomi (Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kementerian Kesehealthan RI, 2024) Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, terdapat perbedaan mencolok dalam prevalensi stunting yang berkaitan dengan status ekonomi rumah tangga. Kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah (kuintil 1) menunjukkan prevalensi stunting paling tinggi, yaitu sebesar 29,8%, sementara kelompok masyarakat dengan status ekonomi tertinggi (kuintil 5) memiliki prevalensi yang jauh lebih rendah, hanya sebesar 12,1%. Tren ini mempertegas bahwa kondisi ekonomi keluarga menjadi determinan penting dalam masalah stunting. Rendahnya kemampuan ekonomi rumah tangga secara langsung membatasi akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan primer yang berkualitas, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak secara optimal. Sebaliknya, keluarga yang memiliki tingkat ekonomi lebih baik memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang memadai bagi anak-anaknya. Perbedaan prevalensi yang signifikan antar kelompok ekonomi ini mengisyaratkan perlunya intervensi kebijakan yang berorientasi pada perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan daya beli, terutama pada kelompok paling rentan. Strategi intervensi tersebut perlu mencakup kebijakan bantuan sosial yang tepat sasaran, subsidi atau insentif khusus untuk pangan bergizi, peningkatan edukasi gizi, serta penguatan akses terhadap layanan kesehatan primer yang merata dan berkualitas. Dengan demikian, intervensi tidak hanya diarahkan pada aspek kesehatan, tetapi juga mencakup aspek sosial ekonomi yang secara signifikan memengaruhi status gizi balita. Langkah-langkah strategis ini penting untuk mengurangi kesenjangan prevalensi stunting antar kelompok ekonomi secara efektif dan berkelanjutan, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Di samping faktor ekonomi rumah tangga, prevalensi stunting juga sangat dipengaruhi oleh kondisi regional, yang meliputi faktor geografis, akses terhadap infrastruktur kesehatan, dan ketersediaan pangan bergizi di masing-masing wilayah. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai sebaran prevalensi stunting di tingkat regional, berikut disajikan prevalensi stunting berdasarkan provinsi berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024: Gambar 1.4 Prevalensi stunting berdasarkan provinsi (Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Kementerian Kesehatan RI, 2024) Berdasarkan data terbaru Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan antar provinsi, mencerminkan disparitas dalam capaian pembangunan gizi dan kesejahteraan masyarakat di tingkat regional. Dari data tersebut, prevalensi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan dengan angka mencapai 37%, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 37% dan Sulawesi Barat dengan angka yang juga relatif tinggi. Sebaliknya, provinsi dengan prevalensi stunting terendah adalah Bali sebesar 8,7%. Secara keseluruhan, terdapat 12 provinsi yang berhasil mencatatkan prevalensi stunting di bawah angka nasional sebesar 19,8%. Variasi ini menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan lebih agresif, mengingat berbagai faktor penyebab stunting masih membutuhkan perhatian khusus. Ketersediaan dan akses pangan bergizi merupakan salah satu faktor utama yang perlu dipastikan, agar setiap individu, terutama ibu hamil dan balita, memiliki akses mudah dan terjangkau terhadap makanan yang kaya nutrisi. Edukasi gizi kepada masyarakat juga menjadi prioritas penting, sehingga keluarga dapat memahami dan memenuhi kebutuhan nutrisi seimbang bagi anak-anak, khususnya pada periode kritis awal kehidupan. Selain itu, evaluasi program bantuan pangan harus dilakukan untuk memastikan intervensi tepat sasaran dan efektif, guna memperkuat upaya pencegahan stunting di seluruh lapisan masyarakat.
2.Prevalensi Wasting dan Malnutrisi Akut Wasting merujuk pada kondisi ketika berat badan anak berada di bawah standar yang sesuai untuk tinggi badannya, yang sering kali disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka pendek atau infeksi yang berulang. Malnutrisi akut, khususnya malnutrisi akut berat, terjadi ketika anak mengalami penurunan berat badan yang drastis dan mendadak karena kurangnya asupan gizi yang cukup. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi wasting di Indonesia menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sebesar 7,1% pada tahun 2021, meningkat menjadi 8,5% pada tahun 2023, dan kemudian turun kembali menjadi 7,4% pada tahun 2024. Berikut tren prevalensi wasting pada balita Indonesia dalam periode 2013–2024: Gambar 1.5 Prevalensi Balita Wasting di Indonesia (2013 – 2024) Sumber: Riskesdas (2013 & 2018), Survei Status Gizi Indonesia (SSGI/SKI, 2019-2023), SSGI 2024, Kemenkes RI Wasting pada anak-anak di bawah lima tahun sangat berbahaya karena anak-anak yang mengalami wasting berisiko lebih tinggi terhadap kematian dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki status gizi baik. Masalah ini tidak hanya terjadi di wilayah terpencil, tetapi juga di beberapa daerah perkotaan dengan tingkat kemiskinan dan akses kesehatan yang terbatas. Wasting merupakan indikator gizi buruk akut dan secara langsung terkait dengan buruknya status gizi anak. Kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, zinc, dan vitamin A sangat mempengaruhi kondisi kesehatan anak-anak yang mengalami wasting. Ketika anak tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, tubuh mereka kehilangan jaringan otot dan cadangan lemak sebagai respons terhadap kekurangan energi. Masalah gizi ini membutuhkan perhatian segera dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Penanganan masalah wasting harus dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup pemberian makanan tambahan, perbaikan layanan kesehatan, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya nutrisi yang cukup bagi anak-anak. Penanganan wasting sangat bergantung pada intervensi gizi yang cepat dan tepat. Intervensi ini meliputi pemberian makanan tambahan khusus (seperti ready-to-use therapeutic foods atau RUTF) bagi anak-anak yang teridentifikasi mengalami wasting. Selain itu, diperlukan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya pemberian makanan bergizi yang seimbang untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi akut. Untuk menurunkan angka wasting, Indonesia telah meluncurkan berbagai program intervensi gizi, seperti pemberian makanan tambahan untuk anak-anak yang teridentifikasi mengalami malnutrisi akut dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak. Selain itu, kebijakan terkait peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun (1.000 hari pertama kehidupan), sangat penting dalam mencegah dan menangani masalah wasting. Pendekatan multisektoral yang melibatkan sektor pangan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi wasting. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi yang memadai.
3.Beban Gizi Ganda pada Anak Berdasarkan dua survei nasional, yaitu Riskesdas 2018 dan SKI 2023. Malnutrisi diukur melalui dua indikator utama, yakni kekurusan (thinness) serta kelebihan berat badan dan obesitas (overweight & obesity).

a.Anak usia 5–12 tahun Pada kelompok usia 5–12 tahun, prevalensi kekurusan meningkat dari 9,2% (Riskesdas 2018) menjadi 11% (SKI 2023). Sementara itu, prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas sedikit menurun dari 20% menjadi 19,7%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan proporsi anak yang kekurangan gizi ringan, meskipun kelebihan gizi masih tetap menjadi masalah dengan angka hampir 1 dari 5 anak mengalami kelebihan berat badan.
b.Remaja usia 13–15 tahun Pada kelompok usia 13–15 tahun, prevalensi kekurusan sedikit menurun dari 8,7% menjadi 7,6%, sedangkan kelebihan berat badan dan obesitas relatif stabil, yaitu 16% pada 2018 dan 16,2% pada 2023. Kondisi ini menggambarkan adanya perbaikan kecil pada status gizi kurang, namun tantangan obesitas pada remaja masih belum mengalami penurunan berarti.
c.Remaja usia 16–18 tahun Untuk kelompok usia 16–18 tahun, prevalensi kekurusan meningkat tipis dari 8,1% menjadi 8,3%, sedangkan kelebihan berat badan dan obesitas menurun dari 13,5% menjadi 12,1%. Gambar 1.6 Status Gizi Anak Usia Sekolah 2018 dan 2023 (Sumber: Riskesdas (2013 & 2018), Survei Status Gizi Indonesia (SSGI/SKI, 2019-2023), SSGI 2024, Kemenkes RI) Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi gizi seimbang sejak usia dini, termasuk penguatan edukasi gizi di sekolah dan peningkatan akses terhadap pangan bergizi seimbang untuk mencegah kedua bentuk malnutrisi tersebut. Dengan demikian, masalah gizi ganda (baik kekurangan maupun kelebihan) masih menjadi isu penting pada remaja akhir, meskipun tren obesitas menunjukkan sedikit penurunan. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), tren prevalensi overweight pada balita Indonesia mengalami penurunan secara konsisten sejak tahun 2013 hingga 2024. Prevalensi overweight pada tahun 2013 mencapai angka 11,8%, lalu menurun menjadi 8,0% pada tahun 2018, dan terus menurun hingga mencapai 3,4% pada tahun 2024. Penurunan yang konsisten ini mencerminkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait pola makan sehat serta meningkatnya intervensi kesehatan masyarakat yang berorientasi pada pencegahan overweight di usia dini. Namun, peningkatan kembali prevalensi overweight pada tahun 2023 menjadi 4,2%, setelah sebelumnya tercatat 3,5% pada tahun 2022, menunjukkan bahwa tantangan masih tetap ada, terutama terkait pola 9.2 20 8.7 16 8.1 13.5 11 19.7 7.6 16.2 8.3 12.1 Kurus Gemuk & Obesitas Kurus Gemuk & Obesitas Kurus Gemuk & Obesitas 5-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun Riskesdas 2018 SKI 2023 konsumsi pangan yang belum sepenuhnya konsisten sehat, aktivitas fisik yang kurang optimal pada anak, serta potensi pengaruh lingkungan dan keluarga dalam kebiasaan pola makan anak. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk memastikan bahwa penurunan prevalensi overweight dapat berkelanjutan dan tidak fluktuatif. Gambar 1.7 Tren prevalensi overweight (obesitas) pada balita Indonesia periode 2013 – 2024 (Sumber: Riskesdas (2013 & 2018), Survei Status Gizi Indonesia (SSGI/SKI, 2019-2023), SSGI 2024, Kemenkes RI) Tren prevalensi overweight pada balita Indonesia selama periode 2013– 2024 mengindikasikan adanya perbaikan bertahap dalam penanganan gizi dan pola hidup sehat di masyarakat. Penurunan prevalensi overweight dari 11,8% pada tahun 2013 menjadi 3,4% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa program-program edukasi terkait nutrisi, kesadaran pola makan seimbang, dan gaya hidup aktif telah mulai memberikan hasil positif secara nasional. Namun, kenaikan ringan menjadi 4,2% pada tahun 2023 menjadi perhatian, yang menandakan bahwa perubahan positif ini masih rentan terhadap faktor-faktor seperti perubahan pola konsumsi pangan, gaya hidup kurang aktif, dan kondisi sosial ekonomi yang bervariasi di berbagai wilayah. Data dari SSGI memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara kurangnya aktivitas fisik dan prevalensi obesitas pada anak-anak di Indonesia. Grafik berikut menunjukkan bahwa sekitar 64.4% anak usia 5-12 tahun mengalami kekurangan aktivitas fisik, yang sejalan dengan prevalensi obesitas yang mencapai 20% di kelompok usia ini (gabungan antara anak yang gemuk dan obesitas). Pada kelompok usia yang lebih tua, yaitu 13-15 tahun, kurangnya aktivitas fisik sedikit menurun menjadi 49.6%, dan prevalensi obesitas serta gemuk tercatat sebesar 16%. Hal yang serupa terlihat pada kelompok usia 16-18 tahun, di mana 49.6% anak kurang beraktivitas fisik, dengan prevalensi obesitas dan gemuk sebesar 13.5%. Gambar 1.8 Obesitas dan gemuk berdasarkan usia (Sumber: SSGI 2022) Gambar 1.9 Kurang aktivitas fisik berdasarkan usia (Sumber: SSGI 2022) Obesitas pada anak terjadi ketika berat badan mereka melebihi batas ideal untuk usianya, yang umumnya disebabkan oleh kelebihan asupan energi dan kurangnya aktivitas fisik. Beberapa faktor utama penyebabnya termasuk pola makan yang tidak sehat, seperti tingginya konsumsi makanan manis, makanan instan, dan makanan cepat saji, yang semakin marak di daerah perkotaan. Kecenderungan ini diperburuk oleh rendahnya asupan protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, serta minimnya konsumsi sayur dan buah, yang penting untuk menjaga keseimbangan gizi. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan anak-anak lebih sering mengonsumsi makanan tinggi kalori tetapi rendah nutrisi, yang mempercepat kenaikan berat badan mereka. Dampaknya semakin parah karena, berdasarkan data SSGI, sebagian besar anak di Indonesia belum memenuhi standar konsumsi sayur dan buah yang direkomendasikan. Kombinasi antara pola makan yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik ini berkontribusi besar pada meningkatnya prevalensi obesitas di kalangan anak-anak, yang dapat membawa risiko jangka panjang terhadap kesehatan mereka. Obesitas pada anak-anak memiliki dampak serius baik secara fisik maupun psikologis. Anak-anak yang obesitas berisiko lebih tinggi terhadap penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Di samping itu, obesitas dapat menyebabkan keterbatasan fisik, seperti kesulitan bergerak dan sesak napas, yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari anak. Dari sisi psikologis, anak-anak yang mengalami obesitas sering kali menghadapi stigma sosial dan rendahnya rasa percaya diri, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka obesitas, termasuk kampanye peningkatan aktivitas fisik dan edukasi gizi. Berdasarkan data SSGI 2022, sekitar 64,4% anak usia 5-12 tahun kurang beraktivitas fisik, yang menjadi salah satu penyebab utama obesitas. Program seperti Isi Piringku dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bertujuan memperbaiki pola makan anak-anak dan mendorong gaya hidup aktif. Kampanye nasional yang menekankan pentingnya olahraga sehari-hari, seperti program "1 Jam Olahraga Setiap Hari", diharapkan mampu mengatasi kurangnya aktivitas fisik. Edukasi gizi di sekolah dan komunitas menjadi langkah utama dalam mengatasi obesitas, dengan menyosialisasikan pola makan sehat dan seimbang kepada anak-anak dan orang tua. Akses terhadap makanan sehat, terutama di kantin sekolah, perlu diperkuat dengan pengawasan ketat terhadap iklan makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Selain itu, skrining gizi rutin di sekolah harus diperkuat agar intervensi dini dapat dilakukan kepada anak-anak yang berisiko mengalami obesitas. Dengan pemantauan berkala, anak-anak yang membutuhkan dapat segera menerima bantuan gizi yang tepat. Kolaborasi lintas sektor antara pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Peningkatan fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau di sekitar anak-anak juga diperlukan untuk mendorong aktivitas fisik. Pemerintah menargetkan penurunan angka obesitas hingga 3% pada tahun 2030 dengan kebijakan dan program yang mendukung pola hidup sehat serta pemantauan yang terus dilakukan untuk memastikan pencapaian target tersebut. Obesitas pada anak-anak usia sekolah di Indonesia adalah masalah kesehatan yang terus berkembang dan memerlukan perhatian khusus. Dengan prevalensi yang terus meningkat, terutama di daerah perkotaan, upaya penanggulangan obesitas harus menjadi prioritas dalam kebijakan kesehatan nasional. Langkah-langkah yang melibatkan pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat luas sangat diperlukan untuk mengubah tren ini dan memastikan bahwa anak-anak Indonesia dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih sehat dan produktif.
1. 4.Tingginya Prevalensi Anemia dan Kekurangan Gizi Ibu Hamil Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, hampir setengah dari ibu hamil di Indonesia menderita anemia (48,9%), dan sekitar 17,3% mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK). Angka ini menggambarkan kondisi gizi ibu hamil yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat kategori berat, terutama karena sebagian besar kasus anemia disebabkan oleh defisiensi zat besi dan asupan gizi yang tidak memadai. Selama kehamilan, kebutuhan zat besi dan nutrien meningkat signifikan untuk mendukung pembentukan sel darah merah dan pertumbuhan janin. Tanpa pola makan bergizi dan suplementasi yang memadai, ibu hamil mudah mengalami kekurangan gizi yang berdampak langsung terhadap kesehatannya maupun janin yang dikandung. Namun, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam lima tahun terakhir. Prevalensi anemia menurun menjadi 27,7%, atau turun 21,2 poin persentase dibandingkan Riskesdas 2018. Meski demikian, angka tersebut masih menunjukkan bahwa sekitar tiga dari sepuluh ibu hamil di Indonesia masih mengalami anemia. Sementara itu, risiko KEK pada ibu hamil— yang diukur melalui lingkar lengan atas (LiLA) <23,5 cm—juga sedikit menurun menjadi 16,9% pada tahun 2023. Gambar 1.10 Prevalensi Anemia Ibu Hamil (Sumber: Riskesdas 2018 dan SKI 2023) Gambar 1.11 Prevalensi Risiko KEK Ibu Hamil (Sumber: Riskesdas 2018 dan SKI 2023) Penurunan prevalensi anemia menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan penguatan gizi ibu hamil melalui distribusi tablet tambah darah (TTD), edukasi gizi, serta peningkatan cakupan pelayanan antenatal (ANC). Namun demikian, 27,7% tetap tergolong masalah kesehatan masyarakat tingkat sedang, yang memerlukan percepatan penanganan melalui peningkatan kepatuhan konsumsi TTD/Multi Micronutrient Supplement (MMS), penguatan konseling gizi di setiap kunjungan ANC, serta deteksi dini anemia sejak usia remaja. Sementara itu, perbaikan yang relatif kecil pada prevalensi risiko KEK (dari 17,3% pada Riskesdas 2018 menjadi 16,9% pada SKI 2023) menegaskan bahwa tantangan pemenuhan energi–protein pada ibu hamil masih signifikan, khususnya pada kelompok sosial-ekonomi rendah. Temuan SKI 2023—yang menggunakan LiLA <23,5 cm untuk menilai risiko KEK—mengindikasikan masih perlunya penguatan pemantauan rutin LiLA di layanan primer, konseling gizi pada setiap kunjungan ANC, serta tindak lanjut terarah (misalnya PMT lokal) bagi ibu hamil yang teridentifikasi berisiko. Perbaikan ini penting untuk melengkapi penurunan anemia yang sudah lebih nyata (48,9% → 27,7%) dan memastikan peluang luaran kehamilan yang lebih baik. Faktor sosial-budaya turut memperburuk situasi gizi ibu hamil. Rendahnya pendidikan, kemiskinan, usia kehamilan yang terlalu muda, serta pantangan makan di sejumlah daerah (misalnya menghindari ikan atau telur yang justru sumber protein dan zat besi) membuat asupan tidak beragam. Minimnya pengetahuan gizi dan dukungan keluarga— terutama dari suami—sering membuat ibu hamil tidak memprioritaskan konsumsi bergizi atau kepatuhan suplemen, sehingga risiko anemia dan KEK bertahan tinggi meski layanan tersedia. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan ibu (lebih rentan komplikasi kehamilan, perdarahan, bahkan kematian ibu), tetapi juga pada kualitas janin dan bayi. Ibu dengan anemia/KEK berisiko lebih besar melahirkan bayi BBLR dan panjang lahir rendah (stunting saat lahir), yang kemudian berpeluang berlanjut menjadi stunting pada usia balita. Dengan kata lain, memperbaiki gizi ibu hamil adalah kunci memutus rantai masalah gizi antargenerasi. Menimbang capaian SKI 2023 yang menunjukkan perbaikan, namun belum cukup untuk keluar dari status masalah gizi nasional, percepatan perlu difokuskan pada: (1) peningkatan cakupan dan kepatuhan suplementasi zat besi/MMS bagi ibu hamil dan remaja putri pra- kehamilan; (2) pemenuhan energi-protein melalui PMT berbasis pangan lokal bagi ibu hamil berisiko; (3) penguatan literasi gizi keluarga di kelompok berpendidikan rendah dan akses pangan terbatas; serta (4) monitoring berbasis data terintegrasi BGN–Kemenkes agar koreksi program dapat dilakukan sepanjang tahun berjalan.
2. 5.Ketidakmerataan Akses terhadap Pangan Bergizi Meskipun Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi besar dalam produksi pangan, distribusi dan akses terhadap pangan bergizi masih sangat tidak merata, terutama di daerah terpencil, pedesaan, dan beberapa wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini berdampak pada kualitas gizi masyarakat yang beragam, dengan prevalensi gizi buruk yang lebih tinggi di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Menurut data dari Global Food Security Index (GFSI) 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-69 dari 113 negara dalam hal ketahanan pangan. Meskipun Indonesia telah mengalami peningkatan dalam beberapa aspek, seperti ketersediaan pangan, masalah akses dan keterjangkauan pangan masih menjadi isu utama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 26,5% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terbatas terhadap pangan bergizi. Angka ini lebih tinggi di wilayah pedesaan, di mana keterbatasan infrastruktur, distribusi, dan kondisi ekonomi menjadi hambatan utama dalam memperoleh pangan bergizi. Gambar 1.12 Ketahan pangan Indonesia (Sumber: Global Food Security Index (GFSI) 2022) Ketidakmerataan akses terhadap pangan bergizi secara langsung mempengaruhi status gizi masyarakat. Ketika penduduk tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan yang bergizi, seperti protein, buah-buahan, dan sayuran, mereka cenderung mengonsumsi makanan yang lebih murah namun rendah nutrisi, seperti karbohidrat sederhana. Akibatnya, masyarakat yang mengalami ketidakmerataan akses pangan lebih rentan terhadap kekurangan mikronutrien, protein, serta vitamin dan mineral penting lainnya. Hal ini meningkatkan risiko masalah gizi, seperti stunting, wasting, dan defisiensi mikronutrien, terutama di kalangan anak-anak. Anak-anak yang tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup dalam masa pertumbuhan mereka berisiko tinggi mengalami stunting (kekurangan gizi kronis) dan wasting (kekurangan berat badan akut). Data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 21,6%, dan masalah ini paling tinggi di wilayah-wilayah dengan akses pangan yang terbatas, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pangan bergizi juga berhubungan dengan meningkatnya angka anemia di Indonesia, khususnya pada wanita hamil dan anak-anak. Kekurangan zat besi, vitamin A, dan zinc sering kali dialami oleh mereka yang tidak mendapatkan variasi makanan bergizi, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan dan menurunkan produktivitas jangka panjang. Ketidakmerataan akses terhadap pangan bergizi tetap menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia. Meski beberapa wilayah perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan berkualitas, daerah pedesaan dan terpencil masih tertinggal. Tantangan ini mencakup bukan hanya masalah distribusi dan ekonomi, tetapi juga menyangkut kesadaran akan pentingnya gizi seimbang. Untuk mencapai status gizi yang optimal bagi seluruh penduduk Indonesia, diperlukan upaya lintas sektor untuk memperbaiki akses pangan yang merata, memastikan stabilitas harga pangan bergizi, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan seimbang.
3. 6.Minimnya Pemantauan Gizi yang Tepat Pemantauan gizi yang akurat dan rutin sangat penting untuk mengidentifikasi masalah gizi, termasuk kekurangan atau kelebihan gizi pada masyarakat sedini mungkin, memberikan intervensi yang cepat, dan menilai dampak dari program-program gizi yang telah dilaksanakan. Pemantauan gizi yang efektif merupakan kunci untuk mengidentifikasi masalah gizi sedini mungkin, memberikan intervensi yang cepat, dan menilai dampak dari program-program gizi yang telah dilaksanakan. Namun, di Indonesia, pemantauan gizi sering kali tidak merata, kurang tepat sasaran, dan belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Kurangnya data gizi yang valid dan tepat waktu menyebabkan intervensi gizi sering terlambat atau tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat di berbagai daerah. Di daeraah tersebut, pemantauan gizi masih menghadapi kendala besar dalam hal cakupan, kualitas data, dan infrastruktur. Menurut laporan dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, meskipun upaya pemantauan telah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, cakupan pemantauan gizi yang dilakukan melalui posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya masih belum merata. Laporan tersebut menunjukkan bahwa cakupan pemantauan berat badan anak balita di Indonesia hanya mencapai sekitar 72%, dengan beberapa provinsi di Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur mencatat cakupan yang lebih rendah dibandingkan provinsi di Jawa dan Sumatra. Data dari Riskesdas 2018 juga menunjukkan bahwa 18,4% ibu hamil di Indonesia tidak pernah mendapatkan pemeriksaan berat badan atau pengukuran lingkar lengan atas (LILA) selama masa kehamilan, yang merupakan indikator penting untuk mendeteksi risiko gizi buruk pada ibu dan janin. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak wilayah di Indonesia yang memiliki keterbatasan dalam akses terhadap layanan pemantauan gizi, yang berpotensi menyebabkan masalah gizi tidak terdeteksi hingga berkembang menjadi lebih serius. Minimnya pemantauan gizi yang tepat sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program-program penanganan gizi nasional. Data yang tidak akurat atau jarang diperbarui menyebabkan banyak masalah gizi yang tidak terdeteksi, sehingga anak-anak yang mengalami masalah gizi seperti stunting atau wasting tidak segera mendapatkan penanganan yang diperlukan. Tanpa data yang valid dan terkini, sulit untuk memastikan bahwa sumber daya dan bantuan pangan gizi dialokasikan secara tepat. Pemantauan yang tidak memadai juga memengaruhi upaya penurunan stunting yang menjadi fokus nasional. Meskipun prevalensi stunting di Indonesia turun ke 21,5% pada 2023, target penurunan ke 14% pada tahun 2024 menuntut adanya peningkatan dalam frekuensi dan akurasi pemantauan. Keterbatasan ini juga membuat evaluasi terhadap program penanganan gizi sulit dilakukan, yang pada akhirnya menghambat perbaikan kebijakan di masa depan. Untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah perlu meningkatkan frekuensi dan jangkauan pemantauan gizi dengan melibatkan teknologi digital untuk mempercepat pengumpulan data. Program pemantauan juga perlu ditingkatkan dengan pelatihan bagi tenaga kesehatan di daerah tentang cara melaporkan status gizi secara akurat. Penggunaan aplikasi digital dan sistem informasi kesehatan dapat membantu mengintegrasikan data dari berbagai wilayah secara real-time, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah lebih cepat dan tepat dalam menangani masalah gizi. Selain itu, kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan komunitas lokal diperlukan untuk memperkuat pemantauan gizi di tingkat sekolah dan rumah tangga. Pendekatan ini akan membantu mendeteksi masalah gizi lebih dini, sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum kondisi semakin memburuk.
4. 7.Ketidakstabilan Ekonomi dan Kemiskinan Ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan status gizi di Indonesia. Kemiskinan membatasi daya beli masyarakat terhadap makanan yang bergizi, sehingga mereka cenderung memilih makanan yang murah tetapi rendah nutrisi. Ketidakstabilan ekonomi, yang mencakup pengangguran, inflasi, serta fluktuasi harga pangan, turut memperburuk situasi ini. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36%, atau sekitar 25,90 juta orang. Angka ini turun dari September 2022 yang mencatat 9,57%. Namun, disparitas antara perkotaan dan pedesaan masih signifikan, dengan kemiskinan di pedesaan mencapai 12,22%, jauh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yang berada di 7,29%. Ketidakstabilan ekonomi menyebabkan fluktuasi harga pangan, yang berdampak langsung pada kemampuan keluarga miskin untuk membeli makanan bergizi. Menurut FAO (2022), kenaikan harga pangan global telah menyebabkan kenaikan harga bahan pokok hingga 30% dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, rumah tangga miskin semakin tertekan, dan sebagian besar dari penghasilan mereka digunakan untuk membeli makanan pokok yang sering kali tidak memenuhi kebutuhan nutrisi. Kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi menyebabkan berkurangnya akses masyarakat terhadap pangan bergizi, yang mempengaruhi status gizi penduduk, terutama anak-anak dan ibu hamil. Anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan terhadap stunting dan wasting akibat kurangnya asupan protein dan mikronutrien penting. Berdasarkan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), prevalensi stunting di Indonesia berada pada 21,5%, dan angka ini cenderung lebih tinggi di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan lebih besar seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua. Ketidakstabilan ekonomi dan kemiskinan sangat memengaruhi status gizi karena membatasi kemampuan keluarga untuk membeli makanan bergizi. Sebagai akibatnya, banyak keluarga yang bergantung pada makanan berkalori tinggi tetapi rendah nutrisi, yang memperburuk kondisi gizi mereka. Selain itu, harga pangan yang tidak stabil dan rendahnya akses terhadap layanan kesehatan menyebabkan banyak masalah gizi tidak terdeteksi atau tertangani dengan baik. Dalam konteks perbaikan status gizi, stabilitas ekonomi dan pengentasan kemiskinan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Upaya untuk memperbaiki akses pangan bergizi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat layanan kesehatan, terutama di daerah miskin dan terpencil, adalah langkah yang harus diambil untuk mengurangi prevalensi stunting dan wasting.
5. 8.Tantangan Kebijakan dan Implementasi Program Gizi Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi masalah gizi seperti stunting, wasting, defisiensi mikronutrien lainnya dan obesitas. Namun, meskipun sudah ada program pemerintah yang cukup baik, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (GNPPG) dan Program 1.000 Hari Pertama Kehidupan, tantangan dalam implementasi dan koordinasi masih menjadi penghambat utama dalam mencapai tujuan gizi nasional yang optimal. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan gizi di Indonesia adalah koordinasi antar lembaga dan sektor, yang masih belum berjalan efisien. Program gizi yang efektif membutuhkan pendekatan multisektoral yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sosial. Namun, menurut Bappenas dan laporan dari Kementerian Kesehatan, koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait masih belum optimal. Hal ini menyebabkan lambatnya penanganan masalah gizi, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Padahal, wilayah- wilayah ini justru sering menghadapi tingkat kekurangan gizi yang paling parah, sehingga koordinasi yang lebih baik antar lembaga menjadi kunci keberhasilan program gizi nasional. Selain itu, kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap program- program gizi juga menjadi tantangan signifikan. Tanpa pengawasan yang efektif, sulit untuk memastikan bahwa program dilaksanakan sesuai rencana, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Sebagai contoh, meskipun Germas diperkenalkan untuk meningkatkan pola hidup sehat, implementasinya sering kali terbatas pada kampanye tanpa dukungan memadai dalam bentuk infrastruktur kesehatan dan akses terhadap makanan bergizi. Pendanaan yang terbatas juga memperburuk situasi, karena banyak program gizi bergantung pada alokasi dana pemerintah yang sering kali tidak cukup untuk mendukung pelaksanaan yang efektif di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses kesehatan yang rendah. Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan makanan bergizi juga masih sangat terbatas. Program fortifikasi makanan, yang sebenarnya sangat penting dalam mengatasi kekurangan gizi mikro seperti zat besi dan vitamin A, menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal regulasi dan kesadaran publik. Tantangan ini menunjukkan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa makanan yang dijual di pasar tidak hanya terjangkau, tetapi juga memberikan manfaat gizi yang maksimal bagi seluruh penduduk.
6. 9.Pengaruh Gizi Terhadap Human Capital Index (HCI) Human Capital Index (HCI) merupakan indikator yang mengukur potensi suatu negara untuk memaksimalkan kualitas sumber daya manusianya melalui kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Salah satu komponen utama dalam HCI adalah kesehatan dan gizi, karena gizi yang baik sangat berpengaruh pada perkembangan fisik dan kognitif anak, yang pada akhirnya akan memengaruhi produktivitas mereka di masa dewasa. Negara dengan skor HCI tinggi cenderung memiliki anak-anak yang sehat, berpendidikan tinggi, dan siap bersaing secara global, sementara negara dengan skor HCI rendah perlu meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia mereka. Menurut laporan World Bank pada tahun 2020, Indonesia memiliki skor HCI sebesar 0,54. Ini berarti bahwa seorang anak yang lahir di Indonesia hanya akan mencapai sekitar 54% dari potensi produktivitasnya jika ia mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang optimal, termasuk gizi yang baik. Skor HCI ini merupakan hasil yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Sebagai perbandingan, skor HCI Indonesia sebesar 0,54 menempatkan negara ini di peringkat menengah dalam skala global, setara dengan negara-negara di Asia Pasifik seperti Tonga dan Filipina. Berikut perbandingan skor HCI Indonesia dengan negara-negara di Asia Pasifik. Tabel 1.1 Perbandingan Skor Human Capital Index (HCI) Negara Human Capital Index 2020 Samoa 0.55 Indonesia 0.54 Tonga 0.53 Philippines 0.52 Fiji 0.51 Nauru 0.51 Micronesia, Fed. Sts. 0.51 Sumber: World Bank (2023). Human Capital Index 2020 Dataset, updated 2023. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun berada di posisi yang lebih baik daripada beberapa negara tetangganya di Pasifik, masih perlu fokus pada perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan serta pendidikan, khususnya untuk mengatasi masalah gizi seperti stunting dan defisiensi mikronutrien, yang berdampak langsung pada perkembangan kognitif dan produktivitas di masa depan. Berdasarkan tabel Human Capital Index (HCI) 2020, Indonesia memiliki skor 0,54 dan berada di peringkat 96 dunia, menempatkannya di posisi menengah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Negara-negara seperti Thailand (0,60) dan Malaysia (0,61) sedikit lebih unggul dengan peringkat yang lebih tinggi, mencerminkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang lebih baik. Sebaliknya, Filipina (0,52), Kamboja (0,49), dan Myanmar (0,48) berada sedikit di bawah Indonesia, menunjukkan bahwa mereka menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Singapura (0,88), yang berada di peringkat pertama, menampilkan kesenjangan yang signifikan, berkat sistem pendidikan dan kesehatan yang optimal. Untuk meningkatkan skor HCI, Indonesia perlu memperkuat kebijakan gizi dan layanan kesehatan, khususnya untuk mengatasi masalah stunting dan defisiensi gizi, yang mempengaruhi potensi produktivitas generasi mendatang. Tabel 1.2 Posisi skor HCI Indonesia dengan Negara ASEAN No Negara Peringkat HCI Skor HCI 1 Singapore 1 0.88 2 Vietnam 38 0.69 3 Brunei D. 56 0.63 4 Malaysia 62 0.61 5 Thailand 63 0.6 6 Indonesia 96 0.54 7 Philippines 103 0.52 8 Cambodia 118 0.49 9 Myanmar 120 0.48 10 Laos 126 0.46 Sumber: World Bank (2023). Human Capital Index 2020 Dataset, updated 2023. Salah satu faktor utama yang menurunkan HCI di Indonesia adalah masalah gizi buruk, terutama stunting dan wasting. Gizi yang tidak memadai selama masa kanak-kanak sangat memengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak. Anak-anak yang mengalami kekurangan gizi, sering kali memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah dan rentan terhadap masalah kesehatan. Akibatnya, pencapaian pendidikan mereka menjadi terhambat, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas ketika mereka dewasa. Kondisi ini secara langsung berdampak pada produktivitas tenaga kerja nasional, yang kemudian berkontribusi pada rendahnya HCI di Indonesia. Di sisi lain, anak-anak yang tumbuh dengan status gizi yang baik cenderung lebih siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tantangan pendidikan dan kehidupan kerja. Mereka memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik dan tingkat kesehatan yang lebih tinggi, sehingga dapat berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi gizi yang tepat sejak dini untuk memastikan bahwa generasi berikutnya dapat meningkatkan Human Capital Index Indonesia. Untuk meningkatkan Human Capital Index (HCI), perlu ada fokus yang lebih kuat pada program gizi yang terintegrasi dan tepat sasaran. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah memperkuat akses terhadap gizi seimbang melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) yang berkualitas bagi anak-anak, terutama balita dan anak usia sekolah. Selain itu, upaya untuk meningkatkan edukasi gizi di lembaga pendidikan dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang sejak dini. Intervensi yang berfokus pada pemantauan gizi secara berkala, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, juga penting untuk memastikan bahwa anak-anak menerima nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal, sehingga mampu berkontribusi pada peningkatan produktivitas di masa depan.
7. 10.Pengaruh Kondisi Gizi Nasional Terhadap Kualitas Pendidikan Berdasarkan Indeks PISA Berdasarkan data dari PISA 2022, skor Indonesia untuk membaca adalah 359, matematika 366, dan sains 383, yang menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD (487-490 untuk ketiga kategori tersebut). Skor ini menandakan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal kemampuan dasar seperti literasi membaca, matematika, dan sains, perlu mendapatkan perhatian serius. PISA mengukur kemampuan siswa usia 15 tahun di lebih dari 70 negara, dan hasil ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh sistem pendidikan Indonesia. Tabel 1.3 Peringkat indeks PISA Indonesia dengan Negara ASEAN Negara Membaca Matematika Sains Indonesia 359 366 383 Singapura 549 569 551 Malaysia 415 440 438 Thailand 393 419 426 Vietnam 505 496 543 Filipina 340 353 357 Sumber: OECD (2023). PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education Dibandingkan dengan negara-negara di Kawasan ASEA, indonesia mencatat skor PISA 2022 yang relatif rendah. Posisi Indonesia tertinggal dari negara-negara seperti Singapura dan Vietnam, yang mencatat skor jauh lebih tinggi. Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya performa Indonesia dalam PISA adalah kondisi gizi anak-anak, di mana prevalensi stunting dan gizi buruk masih tinggi. Keterbatasan gizi pada anak usia sekolah berdampak pada perkembangan kognitif mereka, yang mempengaruhi kemampuan belajar dan prestasi akademis. Untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam PISA, intervensi gizi dan kesehatan di sekolah menjadi langkah penting, selain perbaikan kurikulum dan kualitas pengajaran. Dalam konteks gizi, peringkat rendah Indonesia dalam PISA tidak dapat dilepaskan dari masalah gizi buruk yang masih tinggi di kalangan anak- anak. Stunting dan defisiensi mikronutrien sangat memengaruhi perkembangan kognitif dan kemampuan belajar anak-anak, yang berdampak pada hasil pendidikan mereka. Negara-negara seperti Singapura dan Vietnam, yang mencatat skor PISA lebih tinggi, memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan dan gizi, yang membantu meningkatkan kemampuan belajar siswa. Untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam peringkat PISA ASEAN, perlu ada fokus yang lebih kuat pada peningkatan gizi siswa sekolah dan program pendidikan yang mendukung gizi seimbang. Hanya dengan memastikan anak-anak tumbuh dengan gizi yang baik, Indonesia dapat meningkatkan performa akademis dan bersaing lebih baik di tingkat internasional.
8. 11.Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Gizi Selama periode 2020–2024, pemerintah telah memperluas jumlah fasilitas kesehatan dasar untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Hingga tahun 2023, jumlah Puskesmas di Indonesia tercatat sebanyak 10.205 unit, dengan jumlah Posyandu mencapai lebih dari 306.000 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Kemenkes RI, Profil Kesehatan Indonesia, 2023). Walaupun jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, tantangan dalam pemerataan masih dihadapi, terutama di kawasan Indonesia Timur dan wilayah terpencil. Sebagai contoh, Provinsi Papua dan Papua Barat masih memiliki rasio Puskesmas per kecamatan yang rendah, yakni masing-masing sebesar 0,91 dan 0,88, jauh di bawah rata-rata nasional (1,39 Puskesmas per kecamatan) (BPS, Statistik Indonesia, 2023). Dari sisi fasilitas logistik pendukung gizi, seperti rantai dingin vaksin dan distribusi produk pangan tambahan, pemerintah selama periode 2020–2024 telah melakukan penguatan kapasitas logistik. Hingga akhir tahun 2022, sekitar 232 kabupaten/kota di 32 provinsi telah menerima bantuan tambahan berupa refrigerator vaksin dan peralatan rantai dingin untuk menjaga kualitas vaksin serta produk gizi khusus yang didistribusikan ke daerah terpencil (Kemenkes RI, 2023). Namun demikian, survei Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa sekitar 15% fasilitas kesehatan primer di wilayah terpencil masih mengalami kendala dalam menjaga kestabilan suhu penyimpanan vaksin akibat keterbatasan infrastruktur listrik atau alat pendingin yang belum optimal (Kemenkes RI, Evaluasi Program Imunisasi, 2022). Dalam aspek sanitasi dan akses terhadap air bersih, capaian nasional hingga akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa 92,89% rumah tangga telah memiliki akses terhadap air minum layak, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 90,2%. Sementara akses terhadap sanitasi layak mencapai 80,9% pada 2022, mengalami kenaikan dari angka 77,4% di tahun 2020 (BPS, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, 2023). Meski demikian, beberapa provinsi masih memiliki capaian jauh di bawah rata-rata nasional, seperti Papua dengan tingkat akses sanitasi layak hanya sebesar 60,2%, yang secara langsung berdampak pada tingginya risiko penyakit infeksi seperti diare, yang turut memperburuk kondisi gizi anak-anak di daerah tersebut (BPS, 2023). Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan infrastruktur pendukung gizi—meliputi peningkatan jumlah dan pemerataan fasilitas kesehatan dasar, perbaikan sistem logistik distribusi pangan tambahan dan rantai dingin vaksin, serta percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi dan akses air bersih secara merata—harus menjadi perhatian serius dalam menyusun strategi periode mendatang. Langkah strategis ini akan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi yang lebih efektif, merata, serta mampu menurunkan disparitas antarwilayah, yang pada akhirnya mempercepat pencapaian target pembangunan gizi nasional secara berkelanjutan.
9. 12.Peran Teknologi dalam Pengelolaan Gizi Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan gizi nasional periode 2020–2024 semakin meningkat, terutama melalui penggunaan sistem informasi elektronik dan media digital dalam memantau dan melaporkan kondisi gizi masyarakat secara real-time. Pemerintah telah menerapkan sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sebagai platform digital utama untuk mengelola data gizi di tingkat komunitas. Pada tahun 2022, e-PPGBM telah digunakan secara aktif oleh seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, sebagai sarana utama pemantauan status gizi balita dan ibu hamil (Kemenkes RI & UN Global Pulse, 2023). Meski sempat mengalami penurunan cakupan pelaporan pada awal pandemi (dari 28,7% pada 2019 menjadi 19,3% pada 2020), pemanfaatan teknologi ini mengalami perbaikan signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai 52% dan terus meningkat hingga akhir 2024 (Kemenkes RI & UN Global Pulse, 2023). Selain itu, berbagai platform digital telah digunakan secara luas untuk memperkuat edukasi dan kampanye gizi kepada masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan ibu hamil. Selama periode ini, konseling gizi melalui media daring mengalami peningkatan pesat, terutama dalam bentuk webinar, kuliah daring melalui grup WhatsApp, serta aplikasi interaktif seperti chatbot. Misalnya, di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022, chatbot berbasis aplikasi digital digunakan untuk memberikan edukasi gizi kepada pengasuh balita dan ibu hamil. Hasil penggunaan chatbot selama 1–2 minggu mampu meningkatkan pengetahuan peserta secara signifikan, dengan 75% pengguna melaporkan bahwa materi gizi lebih mudah dipahami melalui platform digital tersebut dibanding metode tradisional (Field Exchange, 2022). Di sisi hilir layanan, kanal digital dimanfaatkan luas untuk edukasi dan kampanye gizi. Menurut evaluasi internal program, konseling gizi daring—melalui webinar, grup percakapan, dan aplikasi interaktif— mengalami lonjakan penggunaan, terutama bagi remaja dan ibu hamil. Uji coba chatbot edukasi gizi di salah satu provinsi kepulauan pada 2022, misalnya, menunjukkan peningkatan pemahaman pengguna dalam periode singkat; sebagian besar peserta menyatakan materi lebih mudah diserap dibanding metode tatap muka tradisional. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan gizi selama periode tersebut telah membawa dampak positif terhadap peningkatan jangkauan informasi dan layanan gizi kepada masyarakat luas. Teknologi digital membantu pengumpulan data gizi secara lebih akurat, real-time, dan sistematis, serta memperluas jangkauan penyampaian edukasi gizi ke daerah yang sulit dijangkau. Ke depan, pengembangan dan peningkatan penggunaan teknologi digital ini perlu terus diperkuat agar dapat mendukung pencapaian status gizi yang optimal secara nasional.
10. 13.Ketersediaan dan Kapasitas Tenaga Pelaksana Program Gizi Selama periode 2020–2024, jumlah tenaga pelaksana program gizi di Indonesia menunjukkan peningkatan secara bertahap. Hingga September 2022, jumlah tenaga ahli gizi yang tersebar di fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas mencapai sekitar 16.936 orang dari total 10.312 Puskesmas di seluruh Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, Profil Kesehatan Indonesia, 2022). Namun demikian, distribusi tenaga ahli gizi tersebut belum sepenuhnya merata. Beberapa daerah terpencil dan wilayah Indonesia bagian timur masih mengalami kekurangan tenaga ahli gizi. Contohnya, pada tahun 2021 tercatat sekitar 43,6% Puskesmas di Bengkulu dan 43,5% di Papua Barat belum memiliki tenaga gizi yang memadai (Kemenkes RI, Profil Kesehatan Indonesia, 2021). Upaya peningkatan kapasitas tenaga pelaksana program gizi terus dilakukan melalui berbagai pelatihan selama periode tersebut. Pemerintah melaksanakan pelatihan gizi secara rutin, baik secara tatap muka maupun secara daring (e-learning), yang jumlah pesertanya meningkat selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, pelatihan daring khusus di bidang gizi telah diikuti lebih dari 3.000 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, meliputi topik seperti Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), penanganan gizi buruk, konseling gizi, serta pelatihan standar antropometri (Kemenkes RI, Laporan Pelatihan Tenaga Kesehatan, 2022). Meskipun cakupan pelatihan terus meningkat, jumlah tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan fasilitas kesehatan primer di Indonesia, yang mencapai lebih dari 10.000 unit. Upaya untuk meningkatkan jumlah dan distribusi tenaga gizi yang merata juga dilakukan melalui kebijakan khusus, seperti program Nusantara Sehat yang telah menempatkan tenaga kesehatan, termasuk ahli gizi, ke wilayah-wilayah terpencil sejak tahun 2020. Hingga 2022, program ini berhasil menempatkan lebih dari 2.800 tenaga kesehatan, termasuk tenaga gizi, di 409 Puskesmas yang tersebar di 139 kabupaten pada 29 provinsi prioritas (Kemenkes RI, 2022). Selain itu, berbagai bentuk insentif finansial dan non-finansial diberikan kepada tenaga ahli gizi yang bertugas di daerah terpencil guna mengurangi kesenjangan pelayanan gizi antarwilayah. Secara keseluruhan, periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan jumlah tenaga gizi, peningkatan kapasitas melalui pelatihan, serta langkah-langkah strategis pemerataan tenaga ahli gizi. Namun, tantangan berupa ketimpangan ketersediaan tenaga gizi di daerah terpencil masih perlu mendapatkan perhatian khusus di periode berikutnya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, peningkatan jumlah tenaga ahli gizi, serta kebijakan distribusi yang lebih efektif dan berkelanjutan menjadi penting untuk diperhatikan dalam strategi ke depan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan gizi yang berkualitas dan merata.
11. 14.Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Gizi Selama periode 2020–2024, ketersediaan data gizi nasional di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan, terutama dengan pengembangan sistem surveilans berbasis digital seperti Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan pelaksanaan survei berkala melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Sistem e-PPGBM yang diimplementasikan secara nasional sejak 2019 memungkinkan pencatatan data status gizi anak secara rutin hingga tingkat posyandu, yang secara ideal dilakukan setiap bulan. Hingga akhir tahun 2021, tingkat kelengkapan data dalam sistem e-PPGBM mencapai sekitar 52%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (19,3% pada 2020 akibat dampak pandemi COVID-19). Meskipun demikian, kelengkapan ini masih belum optimal, mengingat idealnya seluruh balita tercatat setiap bulan (UN Global Pulse & Kemenkes, 2022). Kendala teknis seperti keterbatasan infrastruktur digital di daerah serta kapasitas kader posyandu dalam melakukan input data turut memengaruhi kelengkapan dan akurasi data yang tercatat. Di sisi lain, untuk melengkapi data rutin, Kementerian Kesehatan bersama BPS melaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) secara berkala sejak tahun 2021. Survei ini menjadi tolok ukur utama dalam pemantauan capaian indikator gizi nasional seperti prevalensi stunting, wasting, underweight, dan overweight. Hasil SSGI menunjukkan prevalensi stunting nasional berhasil menurun dari 27,7% (2019) menjadi 24,4% (2021) dan terus menurun menjadi 21,6% (2022). Tren ini menunjukkan efektivitas intervensi yang dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui survei tersebut (Kemenkes RI, 2022). Namun, data dari SSGI ini sering menunjukkan perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan data rutin dari e-PPGBM, menandakan perlunya perbaikan dalam mekanisme pencatatan rutin di lapangan. Dalam rangka membangun basis data terpadu, pemerintah telah mulai menerapkan integrasi data gizi dengan berbagai sistem informasi kesehatan lainnya, sesuai dengan inisiatif Satu Data Indonesia. Sistem Informasi Gizi Terpadu (SIGIZI Terpadu) dirancang agar terhubung dengan sistem identitas penduduk nasional (NIK), sehingga data balita yang berpindah domisili tidak mengalami duplikasi pencatatan. Contoh nyata penerapan integrasi ini adalah penggunaan sistem informasi terintegrasi di Kabupaten Sumedang melalui platform e-Simpati. Platform ini menggabungkan data e-PPGBM dengan kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi intervensi spesifik di tingkat desa secara real-time, yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di kabupaten tersebut dari 32,2% (2018) menjadi hanya 8,3% (2022) berdasarkan data lokal (Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2022). Keberhasilan ini menjadi model yang dipertimbangkan untuk direplikasi secara nasional. Efektivitas pemanfaatan sistem informasi gizi dalam mendukung pengambilan kebijakan terlihat dalam penerapan kebijakan percepatan penurunan stunting yang dimulai secara intensif sejak tahun 2018 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021. Data SSGI secara rutin digunakan untuk memonitor capaian dan menentukan target intervensi gizi di tingkat nasional maupun daerah. Data yang dihasilkan juga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, seperti identifikasi provinsi atau kabupaten prioritas yang memerlukan intervensi tambahan. Di sisi lain, data dari e-PPGBM membantu deteksi dini kasus stunting dan wasting di tingkat komunitas, yang memungkinkan tindakan intervensi cepat sebelum kondisi gizi anak memburuk. Dengan pemanfaatan data secara aktif, beberapa wilayah seperti Kabupaten Sumedang telah menunjukkan perbaikan status gizi lebih cepat dibanding wilayah lain yang masih menghadapi tantangan terkait kelengkapan data dan kapasitas petugas. Secara umum, ketersediaan data dan sistem informasi gizi selama periode 2020–2024 mengalami peningkatan yang signifikan, namun masih diperlukan penguatan lebih lanjut terkait kelengkapan, akurasi, interoperabilitas, serta pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan. Dalam periode Renstra 2025–2029, upaya penguatan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan kader dan petugas kesehatan, serta peningkatan kualitas dan integrasi data antar sistem kesehatan menjadi prioritas utama untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan gizi yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berdampak nyata bagi peningkatan status gizi masyarakat Indonesia.
12. 15.Partisipasi Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pembangunan Gizi Nasional 2020–2024 Partisipasi aktif dari masyarakat, sektor swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan gizi nasional di Indonesia selama periode 2020–2024. Mengingat kompleksitas tantangan gizi nasional, pendekatan multisektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi esensial. Dalam konteks ini, kontribusi masyarakat melalui kader dan Posyandu, inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sektor swasta, dan keterlibatan BUMN dalam berbagai program strategis turut mendukung pencapaian tujuan perbaikan gizi masyarakat secara nyata. Berikut adalah kontribusi masing-masing pihak dan dampaknya terhadap capaian indikator gizi nasional selama lima tahun terakhir.
a.Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Gizi Sepanjang periode 2020–2024, partisipasi masyarakat dalam pembangunan gizi nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan, meskipun sempat mengalami tantangan akibat pandemi COVID-19. Kegiatan utama berbasis komunitas, yaitu Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), memainkan peran sentral dalam pemberdayaan masyarakat di bidang gizi. Hingga akhir tahun 2023, terdapat sekitar 300.000 Posyandu aktif yang tersebar di seluruh Indonesia, didukung oleh lebih dari 1 juta kader kesehatan sukarelawan (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Para kader ini berperan aktif dalam memberikan layanan pemantauan pertumbuhan balita, imunisasi dasar, serta edukasi gizi kepada masyarakat. Sebelum pandemi, lebih dari 90% balita pernah mengakses layanan posyandu untuk pemantauan gizi (BPS & Kemenkes RI, 2022). Selama pandemi tahun 2020, aktivitas posyandu sempat mengalami penurunan drastis, yang menyebabkan cakupan penimbangan rutin dan imunisasi balita turun secara signifikan. Sebuah studi di 5 kabupaten menunjukkan bahwa pada awal pandemi, sekitar 75% rumah tangga mengalami kesulitan mengakses layanan posyandu (UNICEF, 2021). Namun, seiring adaptasi kebiasaan baru pada tahun 2021 hingga 2024, aktivitas posyandu kembali meningkat secara bertahap. Upaya ini turut berdampak pada penurunan prevalensi stunting nasional dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022 (SSGI Kementerian Kesehatan RI, 2022). Peningkatan partisipasi masyarakat juga didukung oleh berbagai inisiatif lokal seperti kelompok pendukung ibu menyusui dan integrasi layanan gizi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Salah satu indikator keberhasilan dari upaya ini adalah meningkatnya cakupan ASI eksklusif nasional dari 52% pada 2017 menjadi 68% pada tahun 2023 (UNICEF, 2023).
b.BUMN (Inisiatif & Kontribusi BUMN dalam Program Gizi Nasional) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara aktif berkontribusi dalam percepatan perbaikan gizi dan penurunan stunting, sejalan dengan instruksi pemerintah. Kementerian BUMN menetapkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang diarahkan mendukung agenda nasional penurunan stunting. Sejak stunting dijadikan prioritas nasional, banyak BUMN meluncurkan program intervensi gizi sesuai bidang dan kapasitas masing-masing . Peran BUMN di sini bersifat kolaboratif (sebagai mitra pemerintah, bukan sektor utama kesehatan) namun dampaknya signifikan mengingat cakupan operasi BUMN yang luas hingga pelosok. Kontribusi BUMN sangat beragam – mulai dari menjamin ketersediaan pangan bergizi, bantuan langsung ke sasaran stunting, hingga inovasi teknologi pendukung layanan gizi. Keterlibatan BUMN ini sejalan dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Perpres No. 72/2021) yang menggarisbawahi perlunya kolaborasi multi-pihak (pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat) dalam menurunkan stunting.
c.Kontribusi Sektor Swasta Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) Selama 2020–2024, kontribusi sektor swasta dalam pembangunan gizi nasional meningkat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menurut lembaga pengampu percepatan penurunan stunting, pemerintah hanya mampu menutup sebagian kebutuhan (sekitar sepertiga) tanpa dukungan eksternal; karena itu, partisipasi dunia usaha menjadi krusial untuk menutup kesenjangan pendanaan, pasok, dan layanan. Di lapangan, berbagai inisiatif CSR mendukung pemberian makanan bergizi tambahan bagi kelompok rentan (balita dan ibu hamil), penyediaan bahan pangan berfortifikasi, serta edukasi perilaku gizi. Pada tingkat nasional, kemitraan publik–swasta berkembang dari kegiatan sporadis menjadi program kolaboratif yang terintegrasi dengan strategi pemerintah. Skema kemitraan ini umumnya memadukan: (1) dukungan pembiayaan dan logistik untuk intervensi bergizi di kabupaten prioritas; (2) penguatan kapasitas pelaksana lokal; (3) kampanye literasi gizi yang seragam pesannya; dan (4) kontribusi industri pangan melalui fortifikasi dan penataan lingkungan pangan sehat. Di sisi jejaring, platform bisnis gizi mendorong perusahaan anggota untuk menyelaraskan praktik usaha—dari formulasi produk hingga pemasaran—dengan sasaran perbaikan gizi nasional. Tren ini menandai pergeseran positif: dari CSR yang terpisah-pisah menjadi ekosistem kolaborasi yang lebih terukur, akuntabel, dan selaras dengan prioritas penurunan stunting.
d.Hambatan dalam Partisipasi Masyarakat dan Sektor Swasta Dalam mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta, beberapa hambatan utama masih ditemukan sepanjang periode 2020–2024. Pandemi COVID-19 menjadi hambatan terbesar yang menyebabkan penurunan drastis dalam operasional layanan posyandu dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun
1. 2020.Selain itu, kader posyandu yang merupakan ujung tombak pelaksanaan program gizi masih menghadapi tantangan berupa insentif yang minim dan kapasitas pelatihan yang belum merata (UNICEF, 2024). Selain itu, beberapa daerah, terutama wilayah terpencil seperti NTT dengan prevalensi stunting sekitar 31% pada tahun 2022, masih mengalami tantangan sosial-budaya yang menghambat partisipasi optimal masyarakat dalam program gizi (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Dari sisi sektor swasta, keterlibatan perusahaan dalam program gizi nasional masih belum merata. Beberapa perusahaan masih menjalankan program CSR secara terpisah tanpa koordinasi dengan program pemerintah. Hambatan koordinasi lintas sektor ini menyebabkan program CSR belum optimal dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan status gizi secara nasional.
e.Peluang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Sektor Swasta Meski menghadapi berbagai hambatan, peluang besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta terbuka luas sepanjang periode ini. Adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting menciptakan momentum kuat untuk penguatan program gizi hingga tingkat desa. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK), dengan sekitar 200.000 tim atau sekitar 600.000 kader dan bidan di seluruh Indonesia yang siap mendampingi keluarga berisiko stunting (BKKBN, 2023). Di samping itu, modal sosial dan budaya gotong royong masyarakat Indonesia menjadi kekuatan besar yang terus dikembangkan, seperti program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), yang berhasil melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam mendukung balita stunting di lingkungannya. Program ini menunjukkan potensi besar keterlibatan masyarakat jika difasilitasi secara efektif (BKKBN, 2023). Dari sisi swasta, meningkatnya kesadaran sektor bisnis terhadap isu gizi sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, membuka peluang besar dalam kolaborasi yang lebih luas melalui kemitraan publik-swasta seperti program PASTI dan jejaring SUN Business Network. Dukungan mitra pembangunan seperti UNICEF, WHO, dan USAID juga memberikan peluang pengembangan inovasi teknologi, pelatihan kader, serta penyediaan data yang lebih akurat dan tepat waktu dalam penanganan gizi. Secara keseluruhan, partisipasi aktif dari Masyarakat, BUMN dan sektor swasta sepanjang 2020–2024 telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan gizi nasional. Dengan mengatasi berbagai hambatan dan mengoptimalkan peluang yang ada, diharapkan dalam periode Renstra 2025–2029 partisipasi masyarakat dan sektor swasta dapat meningkat lebih signifikan, sehingga mempercepat tercapainya tujuan pembangunan gizi nasional yang optimal dan berkelanjutan.
1. 16.Kebijakan dan Regulasi Terkait Gizi dalam Pembangunan Nasional 2020– 2024 Kebijakan dan regulasi memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program gizi nasional. Selama periode 2020–2024, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan gizi yang meliputi fortifikasi pangan pokok dan harmonisasi regulasi lintas lembaga. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini penting dilakukan guna mengidentifikasi pencapaian serta tantangan yang dihadapi, sebagai dasar dalam merumuskan strategi kebijakan gizi yang lebih efektif pada periode mendatang.
a.Implementasi Kebijakan Fortifikasi Pangan Dalam periode 2020–2024, Indonesia menerapkan kebijakan fortifikasi pangan sebagai salah satu strategi utama untuk mengatasi kekurangan zat gizi mikro, khususnya yodium, zat besi, dan vitamin A. Implementasi kebijakan fortifikasi mencakup tiga bahan pangan pokok, yaitu garam, tepung terigu, dan minyak goreng. Hingga tahun 2023, kebijakan iodisasi garam telah berhasil mencakup sekitar 77,1% rumah tangga (Riskesdas, Kemenkes, 2018). Meskipun telah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih di bawah target cakupan nasional sebesar 90% sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kendala utama dalam pencapaian target ini adalah masih beredarnya garam non- yodium di beberapa daerah, terutama wilayah pedesaan dan terpencil, serta tantangan regulasi seperti pengecualian terhadap garam dengan Indikasi Geografis yang tidak wajib yodium (UNICEF Indonesia, 2022; Kemenkes RI, 2022). Fortifikasi tepung terigu dengan zat besi, asam folat, seng, dan vitamin B telah berlangsung sejak tahun 2000-an dan terus diperkuat implementasinya hingga periode ini. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian tahun 2022, produksi tepung terigu nasional mencapai sekitar 6,7 juta ton per tahun, dan hampir seluruhnya telah difortifikasi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Kebijakan ini bertujuan mengurangi anemia defisiensi besi yang prevalensinya masih tinggi, yaitu sebesar 48,9% pada ibu hamil dan 32% pada remaja putri (Riskesdas, 2018). Untuk meningkatkan efektivitas, pemerintah merevisi SNI fortifikasi tepung pada tahun 2021 dengan mengubah jenis zat besi menjadi senyawa yang lebih mudah diserap tubuh (seperti Fe fumarat dan NaFeEDTA), yang mulai wajib diterapkan pada tahun 2022 (BPOM & Kemenperin, 2022). Selain garam dan tepung terigu, fortifikasi minyak goreng dengan vitamin A juga diwajibkan secara nasional sejak Januari 2020 melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 46 Tahun 2019. Berdasarkan laporan BPOM pada tahun 2022, sebanyak 86% dari sekitar 130 produsen minyak goreng nasional telah memenuhi kewajiban fortifikasi vitamin A sebesar minimal 45 IU per gram minyak. Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah sekitar 70% rumah tangga berpendapatan rendah masih mengonsumsi minyak goreng curah yang belum terfortifikasi. Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah meluncurkan program minyak goreng kemasan rakyat (Minyakita) pada tahun 2022 dengan tujuan memperluas cakupan minyak goreng bervitamin A ke seluruh lapisan masyarakat (Kemenperin & BPOM, 2022).
b.Penegakan Regulasi Keamanan Pangan dan Perlindungan Konsumen Selama periode 2020–2024, penegakan regulasi keamanan pangan semakin diperkuat untuk melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak sehat. Upaya ini terutama menyasar pengendalian konsumsi pangan dengan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) yang berlebihan, mengingat konsumsi pangan tinggi GGL merupakan faktor risiko utama obesitas, hipertensi, dan diabetes yang prevalensinya terus meningkat di Indonesia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) terakhir menunjukkan bahwa sekitar 28,7% penduduk Indonesia mengonsumsi gula, garam, dan lemak melebihi rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2022). Dalam rangka memperkuat pengendalian konsumsi pangan tinggi GGL, pada tahun 2024 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari Undang-Undang Kesehatan 2023. Regulasi ini secara eksplisit menetapkan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak yang diizinkan dalam produk pangan olahan, sekaligus mengatur kewajiban pencantuman informasi kandungan GGL secara jelas pada label kemasan atau media promosi. Aturan ini juga menetapkan larangan terhadap iklan dan promosi produk tinggi GGL, terutama pada segmen anak-anak dan remaja, serta larangan penjualan produk tinggi GGL di lingkungan sekolah (Kemenkes RI & BPOM, 2024). Sebagai langkah tambahan dalam perlindungan konsumen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkenalkan pelabelan produk dengan logo “Pilihan Lebih Sehat” mulai tahun 2021. Hingga akhir tahun 2023, tercatat sekitar 2.500 produk pangan olahan telah mencantumkan logo tersebut, yang menunjukkan kandungan gula, garam, dan lemak lebih rendah serta adanya kandungan gizi tambahan dibandingkan produk serupa. BPOM juga aktif mengadakan inspeksi rutin produk pangan olahan di pasar, dengan hasil bahwa lebih dari 85% produk yang diperiksa memenuhi standar keamanan pangan (BPOM, 2023). Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam pengawasan produk pangan di pasar informal dan industri rumahan, yang sebagian besar masih belum sepenuhnya terjangkau oleh pengawasan reguler BPOM. Data BPOM tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 30% pangan jajanan di luar sekolah belum memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, sehingga masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
c.Harmonisasi Regulasi Antar-Lembaga Terkait Gizi, Pangan, dan Kesehatan Mandat pemenuhan gizi sepanjang siklus hidup dipertegas oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Selain itu, amanat untuk pemenuhan gizi pada fase 1000 hari pertama kehidupan, juga diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 hari pertama kehidupan. Kedua UU tersebut menjadi landasan dalam penetapan prioritas penerima manfaat, penguatan paket layanan pendukung (skrining anemia, pemantauan berat/tinggi, rujukan kasus), dan integrasi komunikasi perubahan perilaku (KIE) bagi keluarga. Selain itu, landasan pemberian program Makan Bergizi juga merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memberikan mandat bahwa fungsi pendidikan nasional salah satunya adalah membentuk manusia yang sehat sesuai pasal 3 (pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab). Pemenuhan gizi pada seluruh kelompok umur, juga harus diselaraskan dengan pemberian pendidikan kesehatan dan edukasi gizi sesuai dengan amanat pada PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksana UU nomor 17 Tahun 2023. Intervensi ini juga harus sinergis dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN- PG) sebagai kerangka multisektor utama. RAN-PG menegaskan keterpaduan intervensi dari hulu ketersediaan dan keterjangkauan pangan bergizi hingga hilir pemanfaatan, perilaku konsumsi, dan tata kelola. BGN mengadopsi kerangka ini sebagai referensi perencanaan dan penganggaran MBG, sehingga prioritas menu, spesifikasi bahan, mekanisme pengadaan, serta pemantauan hasil gizi berada pada satu matriks kebijakan yang konsisten. Arsitektur koordinasi lintas program salah satunya ditambatkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini menyinergikan intervensi spesifik (kesehatan dan gizi) dengan sensitif (pangan, air, sanitasi, perlindungan sosial), serta mengikat peran K/L dan pemda dalam satu sistem akuntabilitas kinerja. Dalam konteks MBG, Perpres tersebut diterjemahkan BGN menjadi tata kelola pelaksanaan antarsektor: sinkronisasi sasaran (anak sekolah, ibu hamil/menyusui, kelompok rentan), rujukan layanan gizi kesehatan, dan indikator yang menaut ke target penurunan stunting nasional. Kedepannya, dalam rangka pemenuhan gizi nasional diperlukan koordinasi lintas sektor yang kuat untuk menjamin kesuksesan program. Penjaminan mutu, keamanan, dan kandungan gizi pangan dimandatkan pada Undang-Undang Pangan. Prinsip ketersediaan, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan diterjemahkan menjadi standar operasional MBG: menu berbasis AKG/AKR, spesifikasi bahan yang terstandar dan/atau terfortifikasi jika relevan, serta kewajiban pelabelan gizi dan ketertiban klaim gizi/kesehatan untuk seluruh bahan olahan yang digunakan. UU Pangan juga mengarahkan BGN menerapkan manajemen risiko keamanan pangan dari penerimaan hingga penyajian termasuk higiene-sanitasi SPPG, kontrol suhu, uji sampling, dan ketertelusuran (traceability) agar respons terhadap potensi insiden pangan cepat dan akuntabel. Intinya, UU Pangan menjadi motor spesifikasi teknis MBG: apa yang boleh dibeli, bagaimana diproses, dan seperti apa bukti kepatuhan yang harus ditunjukkan. Kerangka tersebut disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memberi landasan sistemik bagi intervensi gizi sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan masyarakat. Bagi MBG, UU Kesehatan memandu integrasi kegiatan di titik layanan (sekolah/puskesmas/dapur SPPG) dengan standar skrining dan rujukan, mengikat indikator hasil (status gizi/ anemia) ke sistem surveilans dan pencatatan-pelaporan kesehatan, serta menegaskan penguatan kapasitas SDM gizi dan sanitasi. Dengan keempat pilar regulasi itu RAN-PG, Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesehatan Ibu dan Anak, Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta pengikat UU Kesehatan BGN merumuskan rantai kebijakan yang utuh: perencanaan dan penganggaran berbasis menu dan target gizi; pengadaan yang mensyaratkan keamanan, mutu, dan gizi (SNI/fortifikasi/halal) sebagai klausul kontraktual; pelaksanaan yang menegakkan higiene-sanitasi, HACCP/CPPOB ekuivalen, dan SLA distribusi; serta evaluasi berbasis Satu Data Gizi yang menggabungkan data input (sertifikasi, log suhu, checklist), proses (kepatuhan SOP), output (cakupan porsi bergizi, proporsi bahan ber- SNI/terfortifikasi), dan outcome (antropometri, anemia) yang tersinkron dengan target Perpres 72/2021. Pengalaman lintas-sektor periode 2020–2024 sebelum BGN berdiri memberi baseline penting: standar dan instrumen pengawasan semakin kuat, tetapi kesenjangan implementasi masih ada pada konsistensi standardisasi, kepatuhan industri, integrasi data, dan efektivitas pembiayaan intervensi gizi. Renstra BGN 2025- 2029 menutup celah ini dengan mengonsolidasikan pedoman teknis lintas K/L sesuai RAN-PG; menormalisasi spesifikasi pengadaan yang mematuhi UU Pangan (SNI/fortifikasi/halal) dan tuntutan mutu-keamanan; mengikat pelaksanaan MBG pada kewajiban manajemen risiko keamanan pangan; serta menautkan layanan MBG ke mandat UU KIA dan UU Kesehatan melalui penguatan skrining, rujukan, dan KIE. Dengan demikian, regulasi yang Anda sebutkan tidak hanya menjadi daftar kepatuhan, melainkan peta kerja operasional MBG, dengan BGN berperan sebagai pengampu konsolidasi agar keterjangkauan, keamanan, mutu, dan dampak gizi tercapai secara terukur, konsisten, dan berkelanjutan.
1. 17.Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kondisi Gizi Nasional (2020–2024) Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 memberikan dampak luas terhadap pembangunan gizi nasional. Pembatasan mobilitas, gangguan rantai pasok pangan, serta penurunan daya beli masyarakat menyebabkan terganggunya akses terhadap pangan bergizi, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan keluarga berpenghasilan rendah. Pada saat yang sama, layanan gizi di fasilitas kesehatan dan kegiatan posyandu mengalami penurunan aktivitas, sehingga pemantauan status gizi masyarakat sempat terhambat. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan baru bagi upaya perbaikan gizi nasional, sekaligus mendorong pemerintah dan mitra untuk berinovasi dalam menjaga ketahanan gizi masyarakat di tengah krisis kesehatan global. Berikut efek dari Pandemi COVID-19 terhadap pembangunan gizi nasional:
a.Efek Langsung Pandemi terhadap Gangguan Distribusi Pangan dan Layanan Kesehatan Gizi Pandemi COVID-19 secara signifikan berdampak pada ketersediaan pangan dan layanan kesehatan gizi masyarakat selama periode 2020–2024. Adanya pembatasan mobilitas serta kebijakan pembatasan sosial menyebabkan terganggunya distribusi bahan pangan bergizi, terutama ke wilayah-wilayah terpencil dan pedesaan. Berdasarkan laporan Food and Agriculture Organization (FAO, 2021), pandemi secara nyata mempengaruhi rantai pasok pangan Indonesia, mengakibatkan kenaikan harga pangan bergizi seperti telur dan daging hingga 10-15% pada pertengahan tahun 2020. Kenaikan harga tersebut berdampak pada akses pangan yang menurun terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sangat bergantung pada kestabilan harga untuk mendapatkan pangan bergizi secara teratur. Pandemi juga secara langsung menyebabkan gangguan pelayanan kesehatan gizi di tingkat masyarakat, terutama layanan Posyandu. Data dari UNICEF (2021) mencatat bahwa sekitar 75% posyandu mengalami penurunan kegiatan atau bahkan berhenti beroperasi sementara selama masa pandemi, terutama pada tahun 2020–2021. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan cakupan imunisasi dasar anak dari 93,7% pada tahun 2019 menjadi sekitar 84,5% pada tahun 2020 (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Meski kegiatan mulai pulih pada akhir tahun 2021 dengan cakupan layanan meningkat kembali hingga mencapai 85% di akhir tahun, gangguan tersebut sempat menghambat upaya penurunan stunting serta menyebabkan peningkatan risiko malnutrisi akut (wasting).
b.Efek Tidak Langsung Pandemi terhadap Kondisi Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat terhadap Pangan Bergizi Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada kondisi ekonomi masyarakat, khususnya dengan meningkatnya angka kemiskinan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2021) memperlihatkan bahwa pandemi meningkatkan angka kemiskinan dari 9,22% pada tahun 2019 menjadi 10,19% pada September 2020, dengan tambahan sekitar 1,63 juta orang miskin baru dalam waktu kurang dari satu tahun. Meskipun pada tahun 2023 angka kemiskinan telah menurun kembali menjadi 9,36%, namun angkanya masih di atas kondisi sebelum pandemi (BPS, 2023). Peningkatan angka kemiskinan ini berimplikasi langsung pada menurunnya daya beli masyarakat, terutama terhadap pangan bergizi seperti protein hewani, sayuran, dan buah-buahan. Survei yang dilakukan World Bank (2021) menemukan bahwa akibat pandemi sekitar 28% rumah tangga di Indonesia mengurangi kualitas dan kuantitas konsumsi pangan karena masalah keuangan. Akibat langsung dari penurunan daya beli ini adalah meningkatnya risiko malnutrisi, khususnya pada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil. Kondisi ini tercermin dalam fluktuasi angka wasting nasional, yang mengalami kenaikan dari 7,1% pada tahun 2021 menjadi 7,7% pada tahun 2022 (Kemenkes RI, Survei Status Gizi Indonesia, 2022). Sementara itu, prevalensi stunting, meskipun secara nasional masih menunjukkan tren menurun, yakni dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022 (SSGI, Kemenkes RI, 2022), masih terdapat kesenjangan antar daerah, terutama di wilayah yang lebih terdampak secara ekonomi.
c.Respons Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Dampak Pandemi terhadap Gizi Masyarakat Pemerintah mengambil berbagai langkah strategis guna mengatasi dampak pandemi terhadap gizi masyarakat, khususnya melalui kebijakan bantuan sosial pangan dan intervensi distribusi pangan. Salah satu kebijakan utamanya adalah peningkatan jumlah penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dari sekitar 15,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 2019 menjadi 20 juta KPM di tahun 2021 (Kementerian Sosial RI, 2021). Besaran bantuan pangan juga ditingkatkan dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per keluarga per bulan untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga, sehingga membantu stabilitas konsumsi pangan bergizi. Selain itu, untuk merespons situasi krisis ekonomi rumah tangga, pemerintah memperkuat Program Keluarga Harapan (PKH). Data Kementerian Sosial menunjukkan jumlah penerima PKH bertambah dari 9,2 juta keluarga pada tahun 2019 menjadi sekitar 10 juta keluarga pada 2022. Pemerintah juga mempercepat jadwal pencairan bantuan PKH agar keluarga rentan memiliki pendapatan yang stabil selama pandemi. Di samping itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan langsung berupa beras sebanyak 15 kg per bulan untuk 10 juta keluarga miskin selama tiga bulan di tahun 2020, dengan total sekitar 450.000 ton beras didistribusikan secara nasional (Kemensos & Bulog, 2021). Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah melanjutkan bantuan pangan secara berkala seperti bantuan beras 10 kg per keluarga pada Juli 2021 kepada penerima BST dan PKH. Selain itu, pemerintah memastikan stabilitas harga pangan strategis melalui operasi pasar secara intensif yang dilaksanakan oleh Bulog bersama Kementerian Perdagangan selama periode pandemi, sehingga harga beras, minyak goreng, gula, dan pangan pokok lainnya relatif terkendali hingga tahun 2023 (Kementerian Perdagangan RI, 2023).
1. 18.Respons Kebijakan dan Tantangan ke Depan Respons cepat pemerintah dalam bentuk bantuan sosial pangan, penguatan program jaminan sosial, serta penyesuaian layanan kesehatan gizi berhasil mencegah dampak yang lebih serius terhadap kondisi gizi nasional. Meskipun demikian, tantangan ke depan masih besar terutama dalam hal peningkatan ketahanan pangan rumah tangga serta pemulihan ekonomi di wilayah terdampak berat. Pengalaman periode pandemi menggarisbawahi pentingnya strategi kebijakan yang adaptif, responsif, serta integratif lintas sektor untuk memastikan bahwa sistem distribusi pangan dan layanan gizi nasional lebih tangguh menghadapi krisis serupa di masa depan. Dengan pengalaman tersebut, dalam periode 2025–2029 perlu diprioritaskan penguatan sistem distribusi pangan yang tahan terhadap disrupsi, peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga agar masyarakat lebih mampu mengakses pangan bergizi secara mandiri, serta menjaga kontinuitas layanan kesehatan gizi di masyarakat melalui inovasi pendekatan layanan berbasis komunitas. 1.1.2 Aspirasi Masyarakat terhadap Pemenuhan Kebutuhan Barang Publik, Layanan Publik, dan Regulasi Aspirasi masyarakat yang dihimpun selama 2020–2024 menegaskan bahwa pemenuhan gizi adalah kebutuhan dasar yang melekat pada daya beli rumah tangga, akses layanan yang andal, dan kepastian regulasi yang operasional. Publik menghendaki negara hadir lebih efektif melalui penyediaan barang publik yang tepat (pangan bergizi yang tersedia dan terjangkau), layanan publik yang terselenggara dengan mutu terukur (distribusi yang tepat waktu, aman, dan higienis), serta regulasi yang jelas dan ditegakkan konsisten. Suara ini menjadi kompas perumusan kebijakan BGN 2025–2029 agar intervensi gizi menjangkau mereka yang paling membutuhkan, memberi dampak yang nyata, dan berkelanjutan.
2. 1.Harga dan Aksesibilitas Pangan Bergizi Selama periode 2020–2024, masyarakat masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses pangan bergizi akibat tingginya harga pangan yang berkualitas. Menurut laporan FAO dan WFP (2021), biaya rata-rata untuk makanan sehat di Indonesia mencapai Rp22.126 per orang per hari, menyebabkan sekitar 68% masyarakat Indonesia kesulitan untuk mendapatkan makanan sehat secara teratur karena keterbatasan daya beli. Sementara, data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mencatat bahwa pada Maret 2023, sekitar 25,9 juta penduduk atau 9,36% masih hidup di bawah garis kemiskinan, di mana sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk membeli bahan pangan pokok yang lebih murah namun kurang bergizi. Masyarakat berharap pemerintah menyediakan intervensi berupa subsidi langsung terhadap harga pangan bergizi seperti protein hewani, buah, dan sayur, untuk menjamin akses yang lebih luas, terutama bagi kelompok rentan di daerah pedesaan dan perkotaan miskin.
3. 2.Perluasan dan Efektivitas Bantuan Pangan Bergizi Aspirasi masyarakat terhadap bantuan pangan pemerintah sangat tinggi, terutama untuk ibu hamil, balita, dan anak usia sekolah. Data Kementerian Sosial (2022) menunjukkan bahwa Program Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berhasil diperluas cakupannya secara signifikan dari 15,2 juta keluarga penerima manfaat (2019) menjadi 20 juta keluarga pada 2021 dengan nilai bantuan meningkat dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan per keluarga. Namun demikian, masyarakat mengharapkan agar kualitas bahan pangan dalam paket bantuan terus ditingkatkan, tidak hanya karbohidrat seperti beras, tetapi juga protein hewani dan nabati yang selama ini dianggap masih terbatas. Selain BPNT, masyarakat juga memberikan apresiasi terhadap program seperti bantuan beras fortifikasi, di mana sekitar 10 juta keluarga penerima PKH menerima beras sebanyak 15 kg per bulan selama tiga bulan pada tahun 2020, dengan total anggaran mencapai Rp5,1 triliun (Kemensos RI dan Bulog, 2021). Program bantuan pangan seperti ini diharapkan tidak hanya bersifat sementara, melainkan berkelanjutan, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi seperti Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Barat. Masyarakat juga menginginkan agar cakupan program bantuan pangan bagi balita dan ibu hamil yang berisiko gizi buruk semakin luas menjangkau seluruh keluarga yang membutuhkan.
4. 3.Penguatan Regulasi dan Koordinasi Lintas Sektor Masyarakat mengharapkan adanya penguatan regulasi dan koordinasi antar-lembaga yang lebih efektif untuk memastikan program gizi berjalan terpadu di lapangan. Aspirasi ini diperkuat dengan adanya regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait dalam sinergi program gizi nasional. Data dari Kementerian Kesehatan (2022) menunjukkan hasil positif dari pendekatan ini, dengan angka prevalensi stunting yang turun dari 27,7% pada 2019 menjadi 21,6% pada tahun 2022 (SSGI Kemenkes RI, 2022). Namun, masyarakat menekankan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara sektor publik dan swasta untuk mempercepat pencapaian target gizi nasional, termasuk peningkatan partisipasi swasta dalam kegiatan fortifikasi pangan maupun kegiatan sosial tanggung jawab perusahaan (CSR).
5. 4.Penguatan Edukasi dan Kesadaran Gizi Masyarakat Tingkat pemahaman gizi yang merata di seluruh lapisan masyarakat menjadi aspirasi penting yang harus segera dipenuhi. Masyarakat menilai kampanye gizi yang selama ini dilaksanakan, seperti program nasional "Isi Piringku" atau kampanye lokal tentang pentingnya tablet tambah darah untuk remaja putri, perlu diperluas jangkauannya. Menurut data Kementerian Kesehatan (2022), hanya sekitar 65% remaja putri di Indonesia yang rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Di sisi lain, perilaku konsumsi pangan masih didominasi oleh makanan olahan tinggi gula dan garam, dengan data Global Nutrition Report (2022) mencatat konsumsi minuman berpemanis kemasan di Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi gizi secara berkelanjutan melalui berbagai media, seperti media sosial, televisi, radio komunitas, serta pendekatan langsung melalui kader gizi hingga tingkat keluarga.
6. 5.Program Makan Bergizi Gratis dan Harapan Masyarakat Salah satu program prioritas yang mendapat perhatian besar dari masyarakat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diharapkan dapat secara langsung meningkatkan asupan gizi anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui, serta menekan prevalensi stunting secara signifikan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp71 triliun dengan target sekitar 20 juta penerima manfaat pada tahun 2025 (Kemenkes RI, 2024). Masyarakat menyambut baik rencana ini, namun menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung seperti dapur umum, logistik distribusi makanan, serta pengawasan kualitas pangan yang diberikan. Aspirasi ini menegaskan pentingnya peran institusi yang bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan program secara efektif, transparan, dan akuntabel.
7. 6.Penguatan Ketahanan Gizi Nasional Pasca Pandemi COVID-19 Pandemi COVID-19 memberikan dampak penting terhadap kondisi gizi nasional, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pandemi telah mengganggu rantai distribusi pangan, khususnya pada periode awal pandemi (2020), yang berdampak pada melonjaknya harga pangan hingga 10-15% di beberapa daerah (FAO & WFP, 2021). Gangguan ini menyebabkan masyarakat miskin kesulitan mengakses pangan bergizi. Secara tidak langsung, pandemi menyebabkan naiknya angka kemiskinan nasional dari 9,22% (2019) menjadi 10,19% (2020), yang memperburuk ketahanan pangan keluarga (BPS, 2021). Untuk meredam dampak tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan sosial tambahan seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan pangan langsung melalui program sembako, PKH, serta bantuan beras fortifikasi. Di masa depan, masyarakat berharap sistem distribusi pangan dan layanan kesehatan gizi dapat dibangun lebih tangguh menghadapi krisis, serta meminta penguatan skema perlindungan sosial sehingga masyarakat lebih tangguh secara ekonomi dalam menghadapi berbagai potensi gangguan ketahanan pangan. Secara keseluruhan, aspirasi masyarakat sepanjang periode 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun banyak capaian positif dalam pembangunan gizi, masih ada berbagai tantangan mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih di masa depan. Isu harga pangan bergizi, kualitas bantuan pangan, koordinasi antar lembaga, edukasi gizi yang merata, dan keberlanjutan program prioritas seperti MBG menjadi perhatian utama masyarakat. Data-data tersebut diharapkan menjadi dasar kuat dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Gizi Nasional 2025–2029, guna memastikan intervensi pemerintah dapat berjalan lebih terpadu, efektif, serta menjawab aspirasi masyarakat secara optimal. Lebih lanjut, kondisi umum gizi nasional memberikan gambaran bahwa peningkatan gizi masyarakat menjadi kunci penting untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas. Gizi yang baik tidak hanya berperan dalam mendukung pertumbuhan fisik, tetapi juga dalam meningkatkan kapasitas kognitif dan produktivitas di masa depan. Mengingat pentingnya gizi dalam menciptakan SDM yang kompetitif, implementasi strategis harus dirancang untuk mendukung upaya ini, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam merumuskan, mengawasi, dan mengoordinasikan program- program terkait gizi nasional. Beberapa implikasi strategis yang dapat dilakukan meliputi:
8. 7.Penguatan Sistem dan Tata Kelola Gizi Nasional Sistem distribusi dan akses makanan bergizi harus dikelola secara efisien untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Langkah penting termasuk peningkatan infrastruktur distribusi makanan bergizi, terutama di daerah terpencil, serta penyediaan bantuan makanan bergizi bagi kelompok rentan. Mekanisme pemantauan stok pangan yang lebih kuat juga diperlukan untuk memastikan ketersediaan makanan bergizi yang berkelanjutan. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan untuk meningkatkan akses makanan bergizi dan sehat bagi masyarakat miskin.
9. 8.Penyediaan dan Penyaluran Gizi untuk Masyarakat Rentan Penyaluran makanan bergizi harus difokuskan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, anak-anak usia dini, dan siswa sekolah. Penguatan program fortifikasi pangan sangat penting, dengan memperkaya bahan pokok seperti beras, tepung, dan garam dengan mikronutrien penting. Kolaborasi dengan sektor swasta dan kementerian terkait diperlukan untuk menjamin keberhasilan distribusi pangan bernutrisi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah dengan prevalensi kekurangan gizi mikro yang tinggi.
10. 9.Peningkatan Gizi Siswa Melalui Bantuan Distribusi Makanan Bergizi Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan status gizi dan kualitas pendidikan siswa di Indonesia adalah melalui penyediaan bantuan distribusi makanan bergizi yang menjangkau seluruh pelajar, mulai dari pra sekolah, sekolah dasar, hingga sekolah menengah di seluruh wilayah Indonesia. Distribusi makanan bergizi ini perlu dirancang secara nasional dan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, BUMN, sektor swasta dan komunitas masyarakat untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan asupan nutrisi yang memadai selama jam belajar. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung perkembangan fisik dan kognitif siswa, membantu mengatasi masalah malnutrisi, serta meningkatkan fokus dan kualitas pendidikan mereka di seluruh jenjang pendidikan."
11. 10.Pemantauan dan Evaluasi Program Gizi Pengelolaan gizi memerlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan bahwa setiap program berjalan dengan efektif. Pengembangan Sistem Informasi Gizi Terpadu berbasis teknologi akan memungkinkan pemantauan masalah gizi seperti stunting dan wasting secara real-time, sehingga intervensi bisa dilakukan lebih awal di daerah- daerah dengan risiko tinggi. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas program, memperbaiki pendekatan yang kurang berhasil, dan mengoptimalkan sumber daya.
12. 11.Sinergi Multisektoral dan Kolaborasi Koordinasi lintas sektor yang kuat sangat diperlukan dalam pengelolaan gizi. Sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, sosial, pertanian, dan perdagangan harus bekerja sama untuk memastikan program gizi berjalan terpadu. Pendekatan ini bisa memperkuat program-program kesehatan seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), yang mencakup berbagai aspek gizi dan kesehatan. Kolaborasi ini akan meningkatkan efektivitas program dalam mengatasi masalah gizi nasional secara komprehensif.
a.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelibatan Masyarakat Kapasitas kelembagaan lokal seperti Posyandu, sekolah, pesantren dan organisasi masyarakat harus diperkuat untuk mendukung pelaksanaan program gizi di daerah masing-masing. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas akan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam deteksi dini masalah gizi dan pelaksanaan program-program kesehatan. Ini akan membantu menciptakan keberlanjutan program dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaksana utama di tingkat lokal.
b.Penguatan Edukasi Gizi di Sekolah Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pola makan seimbang dapat diatasi melalui peningkatan edukasi gizi di sekolah. Materi gizi harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, dengan fokus pada pendidikan mengenai gizi seimbang, pentingnya aktivitas fisik, dan kebiasaan makan sehat. Hal ini akan membantu anak-anak membangun kebiasaan yang mendukung pertumbuhan optimal dan prestasi akademis yang lebih baik.
c.Inovasi dan Diversifikasi Program Gizi Penting untuk mengembangkan inovasi dalam program gizi, baik melalui produk pangan bergizi yang terjangkau maupun penggunaan teknologi untuk memperbaiki distribusi makanan bergizi. Inovasi seperti fortifikasi pangan dengan zat besi, yodium, dan vitamin A harus terus diperluas.
d.Mobilisasi Sumber Daya yang Lebih Efektif Mobilisasi sumber daya secara efisien diperlukan untuk memperluas cakupan distribusi makanan bergizi. Kolaborasi dengan sektor swasta, melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan inisiatif lainnya, bisa membantu dalam hal pendanaan, teknologi, dan infrastruktur distribusi makanan bergizi. Partisipasi sektor swasta dalam pendanaan program fortifikasi pangan dan penyediaan infrastruktur di daerah terpencil akan mempercepat pencapaian target pengurangan stunting dan wasting di Indonesia.
e.Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran Publik yang Lebih Intensif Kampanye kesadaran publik tentang pentingnya gizi seimbang harus lebih luas jangkauannya, dengan pelibatan sektor swasta, komunitas, serta media massa. Kampanye kolaboratif ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap konsumsi makanan bergizi dan mengurangi angka malnutrisi. Media sosial, televisi, serta platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai gizi seimbang secara lebih efektif.
f.Intervensi Gizi di Daerah Rawan Gizi Daerah-daerah dengan prevalensi tinggi stunting dan wasting harus menjadi prioritas utama intervensi. Pemberian makanan tambahan bergizi tinggi dan program fortifikasi pangan harus diterapkan di wilayah-wilayah yang berisiko tinggi terhadap gizi buruk. Program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak-anak dan ibu hamil juga harus dioptimalkan sebagai solusi jangka pendek yang dapat menangani masalah gizi akut di daerah-daerah tersebut. Dengan implementasi strategis ini, diharapkan BGN dapat meningkatkan status gizi nasional secara menyeluruh, memperkuat SDM Indonesia, dan berkontribusi pada pencapaian target pembangunan kesehatan nasional. Peningkatan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga mendukung kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Anak-anak dengan status gizi baik cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik, daya konsentrasi yang lebih tinggi, dan lebih siap mengikuti pembelajaran di sekolah. Hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan prestasi akademik dan produktivitas jangka panjang. Pada akhirnya, perbaikan status gizi ini akan membantu Indonesia dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia yang lebih produktif dan kompetitif di masa depan. Sejalan dengan arah tersebut, penyelarasan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi rujukan untuk menempatkan kebijakan dan layanan gizi dalam kerangka yang konsisten, terukur, inklusif, dan berjangka panjang. Agenda berikut menandai sasaran-sasaran prioritas yang relevan. SDG 1 – No Poverty (Tanpa Kemiskinan) Intervensi gizi terpadu menurunkan beban pengeluaran pangan keluarga rentan sekaligus membuka peluang kerja dan usaha di rantai pangan lokal (dapur layanan, pengolahan, logistik), sehingga mendukung penguatan pendapatan komunitas berisiko. SDG 2 – Zero Hunger (Tanpa Kelaparan) Akses rutin terhadap pangan bergizi seimbang—disertai pemanfaatan bahan fortifikasi sesuai standar—dirancang untuk menekan kerawanan pangan dan mengurangi malnutrisi (stunting, wasting, anemia) pada kelompok sasaran utama. SDG 3 – Good Health and Well-Being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) Penegakan mutu–keamanan pangan dari hulu ke hilir serta edukasi gizi yang menyatu dengan layanan memperkuat upaya promotif–preventif, meningkatkan imunitas, dan mendukung kesehatan ibu, remaja putri, serta anak. SDG 4 – Quality Education (Pendidikan Berkualitas) Kondisi gizi yang baik meningkatkan kesiapan belajar, konsentrasi, serta kehadiran peserta didik; ekosistem sekolah yang sehat menjadi prasyarat pencapaian akademik dan pembentukan modal manusia. SDG 5 – Gender Equality (Kesetaraan Gender) Fokus pada perempuan rentan (remaja putri, ibu hamil/menyusui) dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam rantai nilai pangan (koperasi, dapur komunitas, kelompok tani/nelayan perempuan) untuk memperkuat peran dan kemandirian. SDG 8 – Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi) Kebijakan home-grown sourcing dan kemitraan dengan UMKM/koperasi menciptakan permintaan yang stabil bagi pangan lokal, memicu penyerapan tenaga kerja, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. SDG 12 – Responsible Consumption and Production (Konsumsi & Produksi Bertanggung Jawab) Perencanaan menu musiman, pengendalian porsi, pengawasan mutu, serta tata kelola stok menurunkan food loss/waste; edukasi mendorong perilaku konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan. SDG 17 – Partnerships for the Goals (Kemitraan untuk Tujuan) Orkestrasi multipihak—kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, lembaga pendidikan/keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional—menjamin konsistensi kebijakan, pendanaan, inovasi, serta pengawasan dari hulu ke hilir. 1.2 Potensi dan Permasalahan Dalam rangka melaksanakan mandatnya sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas peningkatan gizi nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) dihadapkan pada sejumlah tantangan dan peluang yang perlu dianalisis secara mendalam. Untuk mencapai tujuan strategis sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJMN, penting bagi BGN untuk memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerjanya. Melalui analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), BGN dapat mengidentifikasi secara sistematis kekuatan yang dapat dimaksimalkan, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang perlu diantisipasi. Pendekatan ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi institusi dan permasalahan yang harus dihadapi, sehingga memungkinkan BGN untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan terarah dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat serta pencapaian target pembangunan nasional.
1. 1.Strength (Kekuatan) Sebagai Lembaga yang baru dibentuk, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki sejumlah kekuatan yang berperan penting dalam memperkuat posisi dan kinerjanya. Kekuatan-kekuatan ini memungkinkan BGN untuk berfungsi lebih efektif dalam menangani masalah gizi di Indonesia serta mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan dasar yang kuat, BGN mampu menjalankan tugas-tugasnya secara optimal melalui strategi yang didukung oleh keunggulan organisasi. Hal ini memungkinkan BGN memainkan peran signifikan dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional yang terkait dengan gizi dan kesehatan secara lebih luas. Berikut beberapa potensi kekuatan yang dimiliki oleh BGN
a.Dukungan Pemerintah Pusat dan Regulasi yang Kuat BGN lahir dengan mandat kuat dari pemerintah pusat dan didukung oleh regulasi resmi, seperti dalam RPJMN dan undang-undang terkait gizi nasional. Hal ini memberi otoritas penuh kepada BGN dalam menjalankan program gizi serta mewujudkan kebijakan yang diatur secara legal dan politis, memastikan bahwa prioritas gizi nasional menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.
b.Mandat yang Jelas dalam Peningkatan Gizi Nasional Sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani masalah gizi, BGN memiliki mandat yang jelas dan fokus spesifik untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Dengan fokus yang tidak terpecah pada tugas-tugas lain, BGN dapat merancang program- program gizi dengan target yang jelas dan terukur, memastikan peningkatan kualitas SDM melalui intervensi gizi yang tepat.
c.Dukungan Global & Bukti Awal Indonesia mendapat pengakuan internasional dengan tergabung dalam School Meals Coalition (100+ negara) untuk program makanan sekolah. Hal ini membuka akses ke praktik terbaik global. Uji coba MBG di lapangan pun menunjukkan hasil positif: di salah satu daerah percontohan, angka kehadiran siswa naik dari ~60–70% menjadi 99% dan anak-anak lebih aktif serta sehat.
d.Jaringan Kelembagaan Lokal yang Siap Dimanfaatkan Meskipun BGN adalah lembaga baru, lembaga ini memiliki akses ke jaringan kelembagaan lokal seperti lembaga Pendidikan, pesantren, dan puskesmas yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Infrastruktur ini memungkinkan pelaksanaan program gizi dengan cakupan yang luas, menjangkau masyarakat bahkan di daerah terpencil.
e.Kemitraan dengan Organisasi Internasional Potensi besar untuk menjalin kemitraan dengan organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, dan FAO memperkuat posisi BGN. Melalui dukungan dari lembaga-lembaga internasional ini, BGN bisa mendapatkan bantuan teknis, pendanaan, dan akses pada praktik terbaik global dalam upaya meningkatkan status gizi di Indonesia, sehingga menambah legitimasi program-program yang dijalankan.
f.Penggunaan Teknologi Digital dan Inovasi Sebagai lembaga baru, BGN memiliki peluang besar untuk membangun sistem inovatif, termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan status gizi, pengelolaan data, serta komunikasi publik. Platform digital ini memungkinkan pemantauan secara real- time dan analisis data yang lebih cepat, sehingga BGN dapat merespons masalah gizi secara lebih efisien.
g.Momentum Global terhadap Masalah Gizi Pembentukan BGN sejalan dengan peningkatan perhatian global terhadap masalah gizi, terutama dalam konteks peningkatan kualitaas SDM, ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Peningkatan perhatian ini memberi momentum yang tepat bagi BGN untuk memperkuat program-program gizi di Indonesia, selaras dengan prioritas global, dan mempercepat implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan status gizi masyarakat.
h.Kesempatan untuk Membangun Budaya Organisasi yang Efektif Sebagai lembaga baru, BGN memiliki peluang besar untuk membangun budaya organisasi yang kuat dan inovatif sejak awal. Fokus pada kolaborasi, efisiensi, dan inovasi akan membantu membentuk tim yang solid, berorientasi pada solusi, dan mampu menjalankan program dengan optimal, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang produktif.
i.Kolaborasi Lintas Sektor yang Kuat BGN memiliki kesempatan untuk membangun sinergi lintas sektor yang lebih kuat dengan kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial serta sektor BUMN dan swasta . Pendekatan multisektoral ini memungkinkan program gizi yang lebih holistik dan terintegrasi, menangani masalah gizi dari berbagai aspek seperti ketahanan pangan, pendidikan gizi, dan layanan kesehatan.
j.Fortifikasi Pangan sebagai Prioritas BGN memiliki potensi besar dalam memimpin program fortifikasi pangan, dengan fokus pada pengayaan bahan pokok seperti beras, tepung, dan minyak goreng dengan mikronutrien penting seperti zat besi, yodium, dan vitamin A. Fortifikasi ini membantu mengatasi kekurangan gizi mikro yang menjadi masalah signifikan di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil.
k.Pengalaman Manajemen Gizi dari Program Nasional Meskipun baru, BGN dapat memanfaatkan pengalaman manajemen program gizi dari berbagai inisiatif nasional yang telah ada, seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), Isi Piringku dan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah. Pengalaman ini memberikan pemahaman terhadap tantangan di lapangan, sehingga memungkinkan BGN merancang program gizi yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
l.Dukungan Finansial dan Kebijakan yang Tepat Dengan posisi strategisnya, BGN memiliki akses pada anggaran pemerintah yang difokuskan untuk peningkatan gizi, terutama pada anak sekolah di tingkat pra sekolaah, dasar dan menengah. Selain itu, kebijakan yang mendukung peningkatan gizi nasional memberi peluang bagi BGN untuk menjalankan program dengan dukungan penuh dari pemerintah, memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target pembangunan nasional. Dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki, Badan Gizi Nasional (BGN) dapat memainkan peran strategis dalam mempercepat peningkatan status gizi nasional, membangun sistem yang inovatif, serta memaksimalkan dukungan dari berbagai sektor, baik nasional maupun internasional. Potensi besar ini memberi BGN kemampuan untuk tidak hanya memperbaiki status gizi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat, produktif, berdaya saing dan berkualitas.
1. 2.Weakness (Kelemahan) Dalam upaya menjalankan mandat strategisnya untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai lembaga yang baru terbentuk pada akhir tahun 2024, menghadapi sejumlah tantangan internal yang signifikan. Kelemahan-kelemahan tersebut mencakup aspek kelembagaan, kapasitas operasional, sumber daya manusia, hingga infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya matang. Identifikasi mendalam terhadap faktor-faktor kelemahan ini sangat penting guna memastikan efektivitas dan efisiensi implementasi program gizi nasional, serta sebagai pijakan strategis untuk mengatasi hambatan yang mungkin timbul di tahap awal operasional BGN. Berikut adalah rincian analisis kelemahan internal yang perlu mendapat perhatian khusus dari para pemangku kebijakan di BGN.
a.Keterbatasan Pengalaman Operasional Sebagai lembaga yang baru berdiri pada akhir 2024, BGN memiliki keterbatasan dalam pengalaman operasional, khususnya terkait manajemen program gizi berskala nasional. Keterbatasan ini berpotensi mempengaruhi efektivitas serta efisiensi implementasi program di tahap awal operasional lembaga.
b.Struktur Organisasi yang Belum Matang BGN masih dalam proses pengembangan struktur organisasi yang solid dan efektif. Kondisi ini menyebabkan koordinasi antarunit belum optimal, memperlambat proses pengambilan keputusan, serta dapat menghambat kelancaran implementasi program di lapangan.
c.Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Terbatas Kapasitas SDM, khususnya tenaga kerja profesional di bidang gizi dan kesehatan masyarakat, masih sangat terbatas. Minimnya pelatihan khusus mengenai edukasi gizi bagi tenaga pengajar di sekolah memperparah kondisi ini, sehingga efektivitas edukasi gizi secara nasional belum maksimal.
d.Infrastruktur Distribusi yang Terbatas Distribusi logistik makanan bergizi menghadapi tantangan besar akibat infrastruktur transportasi yang terbatas, terutama di luar Jawa dan daerah terpencil. Kesulitan geografis ini dapat menyebabkan keterlambatan distribusi, mengurangi efektivitas program, serta memperbesar risiko ketidakmerataan cakupan sasaran.
e.Sistem Pengawasan dan Pemantauan Belum Optimal BGN belum sepenuhnya memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi secara matang, menyebabkan kendala dalam mengukur efektivitas program secara konsisten. Kondisi ini dapat menghambat pengendalian kualitas serta efektivitas program di berbagai wilayah.
f.Ketergantungan Tinggi pada Dukungan Kementerian dan Lembaga Lain Karena kapasitas internal masih terbatas, BGN sangat bergantung pada dukungan teknis, logistik, serta operasional dari kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Ketergantungan ini berisiko menciptakan tantangan koordinasi dan dapat memperlambat respon program di lapangan.
g.Infrastruktur Teknologi yang Belum Memadai BGN menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan dalam digitalisasi, seperti sistem informasi terintegrasi dan platform pemantauan real-time. Hal ini menyulitkan lembaga dalam pengambilan keputusan yang berbasis data, pelaporan transparan, serta pengelolaan program secara efisien.
h.Kebutuhan Waktu untuk Pembentukan Jaringan dan Kemitraan Sebagai lembaga baru, BGN memerlukan waktu yang cukup untuk membangun jaringan kerja sama yang kuat dengan organisasi internasional, sektor swasta, BUMN, maupun masyarakat sipil. Proses membangun kemitraan strategis ini membutuhkan upaya intensif, yang jika tidak segera diatasi, dapat memperlambat efektivitas pelaksanaan program, khususnya terkait pendanaan, transfer pengetahuan, serta dukungan teknis di tahap awal operasional lembaga.
i.Ketidakmerataan Distribusi Program Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur menyebabkan ketidakmerataan distribusi program di daerah terpencil, kepulauan, maupun pedesaan. Hal ini menimbulkan risiko bahwa daerah yang paling membutuhkan justru kurang optimal terjangkau oleh program- program gizi BGN.
j.Kurangnya Kesadaran Publik tentang Peran BGN Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran, fungsi, dan mandat BGN dalam meningkatkan gizi nasional menjadi tantangan tersendiri. Minimnya sosialisasi dapat mengurangi partisipasi publik serta dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan lembaga secara maksimal.
k.Risiko Tata Kelola dan Manajemen Anggaran Besarnya anggaran yang dikelola BGN (Rp71 triliun pada 2025) menghadirkan risiko serius dalam aspek tata kelola keuangan. Tanpa pengalaman sebelumnya dalam pengelolaan dana besar, lembaga ini berisiko menghadapi inefisiensi, kesalahan administratif, serta tantangan logistik, terutama pada tahap awal implementasi.
l.Efektivitas Koordinasi Lintas Sektor Belum Optimal Koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih membutuhkan penyempurnaan. Mekanisme kerja sama antar-sektor yang masih dalam tahap penyesuaian ini menyebabkan tantangan serius terhadap sinergi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program gizi nasional. Meskipun BGN memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam peningkatan gizi nasional, berbagai kelemahan struktural dan operasional yang ada harus menjadi perhatian utama. Jika tidak ditangani dengan baik, kelemahan-kelemahan ini dapat menghambat efektivitas program yang direncanakan dan memperlambat pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk memperkuat kapasitas internal, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang ada. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, BGN dapat memaksimalkan perannya sebagai lembaga kunci dalam mewujudkan peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia.
1. 3.Opprotunity (Peluang) Sebagai lembaga yang baru dibentuk dengan mandat untuk meningkatkan status gizi masyarakat, Badan Gizi Nasional (BGN) berada dalam posisi strategis untuk memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada dalam mencapai tujuannya. BGN dihadapkan pada lingkungan yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang membuka jalan bagi terciptanya kolaborasi dan inovasi di berbagai bidang. Terdapat beberapa peluang yang memberikan ruang bagi BGN untuk memperkuat pelaksanaan program gizi dan memperluas dampaknya. Peluang-peluang ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a.Prioritas nasional & regulasi pendukung Peningkatan gizi dan penurunan stunting merupakan prioritas RPJMN 2025–2029, dengan target prevalensi stunting turun hingga ~14% di 2029. Program MBG digagas Presiden sebagai strategi unggulan percepatan penurunan stunting, didukung payung hukum dan kebijakan lintas sektor. Lingkungan kebijakan ini memberikan dukungan kuat bagi BGN menjalankan program.
b.Kolaborasi dengan Organisasi Internasional BGN dapat menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, FAO, dan WFP. Organisasi- organisasi ini menawarkan dukungan teknis, pendanaan, serta berbagi praktik terbaik dari berbagai negara dalam menangani masalah gizi. Kerja sama ini juga memperluas akses BGN terhadap sumber daya global untuk memperkuat program gizi di Indonesia.
c.Partisipasi BUMN dan Swasta Melalui CSR BGN dapat memanfaatkan potensi kolaborasi dengan BUMN dan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Banyak BUMN dan perusahaan swasta yang memiliki program sosial berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini dapat digunakan untuk memperluas distribusi makanan bergizi, mengedukasi masyarakat tentang pola makan sehat, serta mendukung inovasi produk pangan yang bergizi dan terjangkau bagi masyarakat luas.
d.Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Gaya Hidup Sehat Tren gaya hidup sehat yang semakin populer di Indonesia memberikan peluang bagi BGN untuk memperkuat program edukasi gizi. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola makan seimbang dan gaya hidup aktif merupakan peluang strategis untuk mempercepat perubahan perilaku gizi di tingkat individu dan keluarga. Melalui kampanye publik dan edukasi yang tepat, BGN dapat mendorong masyarakat untuk mengadopsi kebiasaan makan yang lebih sehat.
e.Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pemantauan Gizi Perkembangan teknologi digital memberi peluang bagi BGN untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan data, pemantauan program, dan pelaporan. BGN dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan sistem pemantauan gizi yang real-time dan berbasis data, sehingga dapat merespons masalah gizi dengan cepat. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi gizi melalui media digital dan aplikasi kesehatan.
f.Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan BGN dapat menjalin kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan, mulai dari tingkat pra sekolah, dasar hingga menengah, untuk memperkenalkan program gizi yang berkelanjutan. Program edukasi gizi di sekolah dapat memberikan dampak jangka panjang dalam membentuk kebiasaan makan sehat pada anak-anak dan remaja, yang penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka. Selain itu, sekolah juga dapat menjadi sarana distribusi makanan bergizi bagi siswa.
g.Dukungan Pendanaan dari Hibah dan Bantuan Internasional BGN memiliki peluang untuk memperoleh pendanaan dari lembaga donor internasional yang berfokus pada peningkatan gizi masyarakat. Bantuan dari lembaga donor dapat digunakan untuk memperkuat program-program yang telah direncanakan, terutama di daerah- daerah dengan masalah gizi yang akut. Pendanaan internasional ini juga dapat mempercepat pencapaian target gizi nasional melalui intervensi yang lebih luas dan terfokus.
h.Tren Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang memberikan peluang bagi BGN untuk memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Peningkatan infrastruktur transportasi dan distribusi memungkinkan BGN menjangkau wilayah terpencil dengan lebih mudah, memastikan bahwa program gizi nasional dapat diterapkan secara merata di seluruh pelosok negeri.
i.Inovasi dalam Produk Pangan Bergizi Industri pangan di Indonesia terus berkembang dengan munculnya inovasi dalam produk pangan yang lebih sehat dan bergizi. BGN dapat berkolaborasi dengan industri pangan untuk mempromosikan produk yang mendukung peningkatan asupan nutrisi di masyarakat. Inovasi pangan ini tidak hanya mencakup produk yang lebih bergizi, tetapi juga menciptakan solusi untuk masalah distribusi dan aksesibilitas makanan sehat.
j.Partisipasi Komunitas Lokal dalam Program Gizi BGN memiliki peluang besar untuk melibatkan komunitas lokal dalam pelaksanaan program-program gizi. Dengan memberdayakan tokoh masyarakat, kader gizi, dan organisasi lokal, BGN dapat menciptakan jaringan pendukung yang kuat di lapangan. Partisipasi aktif komunitas ini juga dapat memastikan bahwa intervensi gizi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal, sehingga lebih efektif dalam menangani masalah gizi di daerah-daerah yang paling membutuhkan.
k.Akses pada Riset dan Inovasi Global BGN dapat memanfaatkan akses terhadap riset dan inovasi global yang terkait dengan peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Inovasi dalam penelitian gizi, teknologi pangan, serta pendekatan baru dalam intervensi gizi yang didukung oleh lembaga internasional dapat diadopsi dan diterapkan di Indonesia. Hal ini akan membantu BGN dalam mempercepat pengembangan program-program yang lebih efektif dan berbasis bukti untuk meningkatkan status gizi masyarakat di seluruh Indonesia.
l.Dampak sosial-ekonomi positif Implementasi MBG berpotensi memberikan co-benefits: meningkatkan prestasi dan partisipasi pendidikan anak, serta membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pemerintah mengestimasikan program ini dapat menyumbang ~0,1% pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ~820 ribu lapangan kerja baru di daerah.
m.Dampak positif ini menjadi peluang meningkatkan dukungan publik dan politis terhadap program MBG. Dengan memanfaatkan berbagai peluang ini, BGN dapat memperkuat perannya sebagai lembaga kunci dalam peningkatan gizi nasional dan berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Kolaborasi lintas sektor, dukungan teknologi, dan keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan tersebut.
1. 4.Threat (Ancaman/Tantangan) Sebagai lembaga yang berperan penting dalam peningkatan status gizi nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal yang berpotensi menghambat pelaksanaan program- program yang direncanakan. Meskipun memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, BGN juga harus menghadapi berbagai ancaman yang berasal dari faktor ekonomi, sosial, lingkungan, hingga birokrasi. Ancaman-ancaman ini dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program-program gizi jika tidak diantisipasi dengan baik. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi ancaman yang dapat berdampak langsung pada pelaksanaan dan pencapaian tujuan strategis BGN. Hasil identifikasi ancaman tersebut adalah sebagai berikut:
a.Perubahan Prioritas Kebijakan Pemerintah Perubahan prioritas kebijakan nasional dapat mempengaruhi dukungan terhadap program-program gizi. Jika pemerintah mengalihkan fokus ke isu lain seperti ekonomi atau infrastruktur, program gizi bagi keloompok siswa pra sekolah dan sekolah di tingkat dasar hingga menengah bisa kehilangan momentum atau bahkan ditiadakan. Ancaman ini bersifat strategis karena bergantung pada keputusan politik tingkat tinggi yang bisa berdampak langsung pada keberlanjutan program.
b.Skala sasaran & kendala logistik Cakupan program sangat luas: MBG menargetkan >80–90 juta penerima (ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak usia PAUD hingga SMA) di seluruh Indonesia. Melayani wilayah kepulauan dan pelosok menghadapi tantangan infrastruktur, transportasi, dan potensi bencana alam yang dapat mengganggu distribusi makanan bergizi.
c.Keberlanjutan pendanaan & perubahan prioritas Program MBG memerlukan investasi besar secara berkelanjutan. Meski komitmen awal tinggi, ketergantungan pada APBN membuatnya rentan jika kondisi ekonomi melemah atau terjadi pergantian kebijakan di masa depan. Perubahan prioritas politik atau penghematan anggaran dapat menghambat pencapaian target program jangka panjang.
d.Ketidakstabilan Anggaran dan Pemotongan Dana Fluktuasi ekonomi nasional atau global dapat mempengaruhi alokasi anggaran untuk program gizi. Pemotongan anggaran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi atau pengalihan dana untuk sektor- sektor lain dapat membatasi kemampuan BGN dalam menjalankan program-program gizi secara berkelanjutan. Ancaman ini strategis karena berdampak pada skala dan jangkauan program yang bisa dijalankan di seluruh Indonesia.
e.Ketimpangan Sosial-Ekonomi Ketimpangan sosial-ekonomi yang besar di Indonesia menciptakan perbedaan signifikan dalam akses terhadap makanan bergizi. Siswa dari keluarga berpenghasilan rendah di daerah pedesaan dan perkotaan yang padat penduduk cenderung lebih rentan terhadap malnutrisi. Kondisi ini memperlambat upaya BGN untuk meningkatkan status gizi pada kelompok yang paling membutuhkan, terutama siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.
f.Perubahan Iklim dan Bencana Alam Perubahan iklim dan bencana alam, seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, atau badai, dapat memengaruhi produksi dan distribusi pangan, terutama di daerah-daerah pertanian. Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakstabilan pasokan makanan bergizi, khususnya di daerah terpencil yang infrastrukturnya terbatas. Dampaknya bisa dirasakan dalam jangka panjang, menyebabkan lonjakan malnutrisi dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan gizi di berbagai wilayah terdampak.
g.Tantangan Geografis dan Infrastruktur Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang signifikan, terutama di daerah terpencil. Akses terhadap daerah-daerah tersebut masih terbatas oleh infrastruktur transportasi yang kurang memadai, yang memperlambat distribusi makanan bergizi dan pelaksanaan program intervensi gizi. Daerah-daerah yang sulit dijangkau seringkali menjadi yang paling rentan terhadap masalah gizi, sehingga ancaman ini perlu diatasi dengan strategi distribusi yang inovatif.
h.Fluktuasi Harga Pangan dan Penyediaan Bahan Pangan Harga bahan pangan yang tidak stabil dapat memengaruhi ketersediaan makanan bergizi yang disalurkan ke sekolah-sekolah. Fluktuasi harga, terutama pada bahan pokok dan pangan bergizi, dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam penyediaan makanan dan memengaruhi pelaksanaan program BGN di tingkat sekolah.
i.Ketergantungan pada Kerja Sama Lintas Sektor Keberhasilan program BGN sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor. Jika sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, tidak berperan secara aktif atau tidak memiliki koordinasi yang baik, BGN akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan program- program gizi di sekolah. Keterbatasan dalam kolaborasi ini bisa memperlambat implementasi dan efektivitas program secara keseluruhan.
j.Ketergantungan pada Pendanaan Eksternal BGN menghadapi risiko besar jika terlalu bergantung pada hibah atau bantuan dari donor internasional maupun dari swasta atau BUMN untuk mendanai sebagian besar program-program gizi. Ketika dana eksternal ini dihentikan atau dikurangi, BGN bisa kehilangan sumber pendanaan yang kritis, yang berpotensi mengganggu keberlanjutan program-program penting. Ancaman ini memaksa BGN untuk mencari solusi jangka panjang yang lebih mandiri secara finansial melalui berbagai alternatif sumber pendanaan yang potensial.
k.Ketimpangan Sosial-Ekonomi Ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi di Indonesia menciptakan tantangan besar bagi BGN dalam memastikan akses yang merata terhadap makanan bergizi. Kelompok masyarakat miskin cenderung lebih rentan terhadap masalah gizi, karena keterbatasan akses terhadap pangan berkualitas dan layanan kesehatan. Ketimpangan ini mengakibatkan kesenjangan yang mencolok dalam pencapaian target gizi nasional, sehingga mempersulit BGN untuk mencapai keberhasilan yang merata di seluruh wilayah.
l.Kurangnya Kesadaran Gizi pada Orang Tua dan Guru Banyak orang tua dan guru yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pola makan bergizi bagi pertumbuhan anak-anak. Rendahnya kesadaran ini menjadi ancaman besar dalam upaya BGN untuk meningkatkan status gizi siswa, karena pola makan yang tidak sehat di rumah maupun di sekolah dapat menghambat perkembangan anak-anak secara fisik dan kognitif.
m.Keterbatasan Teknologi dalam Pemantauan Gizi Keterbatasan teknologi dalam pemantauan gizi merupakan ancaman strategis bagi BGN, karena pemantauan yang efektif sangat bergantung pada sistem digital yang canggih dan terintegrasi. Tanpa teknologi yang memadai, seperti platform digital untuk pengumpulan data dan pelaporan real-time, BGN akan kesulitan memantau status gizi secara akurat dan merespons masalah yang muncul dengan cepat. Selain itu, keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil semakin memperburuk situasi, membuat program-program gizi sulit dijalankan dengan konsisten dan menyeluruh. Akibatnya, kebijakan yang diambil bisa tidak sesuai dengan kondisi lapangan, mengurangi efektivitas intervensi, serta memperlambat pencapaian target peningkatan gizi nasional.
n.Kompleksitas masalah gizi (beban ganda) Tantangan gizi di Indonesia bersifat multifaktor: selain kekurangan gizi (stunting, anemia), juga meningkatnya obesitas dan penyakit tidak menular. Intervensi MBG saja tidak cukup mengatasi seluruh akar masalah (mis. pola asuh, sanitasi). Jika faktor pendukung (air bersih, edukasi gizi, kesehatan ibu) tidak berjalan seiring, target perbaikan gizi bisa tidak tercapai optimal.
o.Keamanan Pangan: Tantangan Strategis Program MBG Keamanan pangan dalam MBG merupakan tantangan strategis karena skala layanan, keragaman menu, dan sebaran geografisnya yang sangat besar. Jutaan porsi harus aman setiap hari untuk kelompok sasaran yang rentan seperti anak sekolah, santri, balita, serta ibu hamil/menyusui, sehingga toleransi kesalahan praktis mendekati nol. Pada skala ini, satu deviasi kecil (misalnya keterlambatan distribusi saat cuaca ekstrem atau kebersihan alat yang kurang) dapat berulang dan berkembang menjadi insiden yang merusak kepercayaan publik. Keamanan pangan, dengan demikian, bukan sekadar urusan dapur; ia menentukan legitimasi program dan memastikan manfaat gizi including dari pangan berfortifikasi benar- benar sampai ke penerima. Risiko muncul di seluruh rantai: dari pemilihan pemasok dan penerimaan bahan (konsistensi mutu, label alergen, suhu kedatangan), penyimpanan (kapasitas chiller/freezer, kepadatan muatan, disiplin buka-tutup), penyiapan dan pemasakan (pemisahan bahan mentah–siap santap, pemanasan inti), pendinginan dan penyimpanan panas/dingin (ketepatan waktu dan suhu), pengemasan/penandaan (kejelasan informasi alergen/lot), pengantaran (ketahanan rantai dingin/panas pada rute jauh), hingga penyajian di sekolah (higiene petugas, penanganan sisa makanan). Faktor lingkungan kelembapan tinggi, suhu udara ekstrem, listrik yang tidak stabil memperbesar risiko terutama di wilayah 3T, sementara jam layanan yang padat membuat disiplin waktu dan suhu semakin kritis. Di atas lanskap risiko proses tersebut, terdapat tantangan struktural yang memperberat: tata kelola yang terfragmentasi (perizinan higiene, pengawasan pangan olahan, dan standar SNI berada pada otoritas berbeda) sehingga interpretasi dan penegakan bisa tidak seragam antardaerah; kesenjangan kapasitas antarpenyedia (UMKM vs. industri besar) dan antarwilayah (terutama akses air aman, infrastruktur rantai dingin, dan laboratorium pengujian); tekanan biaya per porsi yang mendorong kompromi pada kemasan, alat, atau waktu proses; bias pengadaan ke harga terendah yang tidak selalu sejalan dengan kepatuhan keamanan; tingginya turnover petugas dapur/sekolah yang melemahkan konsistensi praktik higienis; serta celah data catatan suhu/kejadian yang tidak konsisten, kapasitas uji terbatas, dan belum adanya integrasi data konsumsi dengan indikator kesehatan yang menyulitkan deteksi dini dan pembuktian dampak. Khusus komponen fortifikasi, stabilitas mikronutrien (misalnya vitamin A) rentan menurun oleh panas, cahaya, dan waktu, sehingga manfaat gizi dapat tereduksi sebelum sampai ke anak; di sisi lain, pengelolaan alergen dan kebutuhan diet khusus menambah kompleksitas operasional di titik layanan. Semua ini menegaskan bahwa keamanan pangan adalah pilar krusial yang menuntut disiplin dan konsistensi di seluruh mata rantai MBG. Ancaman-ancaman ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi BGN dalam menjalankan mandatnya untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia. Agar dapat mengatasi ancaman ini, BGN perlu mengadopsi strategi yang responsif dan proaktif, yang mencakup peningkatan kapasitas internal, penguatan koordinasi lintas sektor, serta mitigasi risiko yang muncul dari tantangan eksternal. Dengan demikian, BGN dapat terus bergerak menuju pencapaian tujuan peningkatan gizi nasional yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas. Analisis di atas menunjukkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki fondasi potensi yang kuat untuk menjalankan mandat Renstra 2025–2029, berkat dukungan politik, pendanaan, serta kolaborasi luas. Program unggulannya (MBG) selaras dengan prioritas nasional penurunan stunting dan pengembangan SDM, serta didukung bukti awal yang menjanjikan. Namun, untuk mencapai target gizi nasional yang ditetapkan, BGN perlu segera mengatasi kelemahan internal seperti penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan pembangunan layanan di lapangan, dan penyempurnaan koordinasi lintas sektor. Berbagai peluang eksternal – mulai dari kebijakan yang mendukung, potensi kemitraan, hingga dampak ekonomi positif – harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai katalis program. Di sisi lain, antisipasi terhadap ancaman juga krusial: strategi manajemen risiko dan adaptasi perlu disiapkan menghadapi tantangan skala implementasi, keberlanjutan pendanaan, maupun kompleksitas masalah gizi. Dengan perencanaan strategis yang matang serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, BGN dapat memperkuat efektivitas program gizinya sehingga tujuan RPJMN 2025–2029 di bidang gizi, seperti penurunan stunting, perbaikan gizi ibu-anak, dan peningkatan kualitas generasi muda dapat tercapai secara berkelanjutan. Gambar 1.13 Analisis SWOT Badan Gizi Nasional 2025-2029 Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan, Badan Gizi Nasional (BGN) mampu merumuskan langkah-langkah strategis yang efektif untuk mencapai peningkatan status gizi nasional. Strategi ini diformulasikan melalui pendekatan optimalisasi kekuatan internal yang dimiliki BGN untuk memaksimalkan peluang eksternal yang ada kelemahan internal yang ditemukan dapat diperbaiki dengan memanfaatkan peluang yang terbuka, menggunakan kekuatan internalnya, untuk mengatasi ancaman eksternal yang dihadapi dan kelemahan internal diminimalkan untuk menghindari ancaman eksternal. Implikasi strategis yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
1. 1.Penguatan Koordinasi Antar Kementerian dan Lembaga Meningkatkan sinergi antara kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Pertanian, dan lembaga lainnya akan memastikan kebijakan gizi nasional berjalan terintegrasi. Koordinasi yang efektif ini dapat mempercepat pencapaian target gizi dan meningkatkan dampak program di lapangan.
2. 2.Pengembangan Kebijakan Gizi yang Terintegrasi Kebijakan gizi yang terintegrasi dengan sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, sosial dan pertanian, membantu memastikan bahwa program gizi berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Pendekatan lintas sektor ini juga memperkuat dampak intervensi gizi di masyarakat.
3. 3.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penguatan kelembagaan diperlukan untuk mendukung tata kelola peningkatan gizi masyarakat yang berkelanjutan, mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan peningkatan efisiensi operasional.
4. 4.Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Program Gizi Pengawasan dan evaluasi berbasis data yang komprehensif membantu memastikan bahwa program gizi berjalan sesuai rencana dan mencapai target. Sistem pengawasan ini juga memungkinkan identifikasi cepat terhadap kelemahan program dan perbaikan yang tepat waktu.
5. 5.Pengembangan Sistem Informasi Gizi Terintegrasi: Pengembangan Sistem Informasi Gizi Terintegrasi berfungsi memfasilitasi pengumpulan data secara real-time, pemantauan, dan evaluasi program gizi secara nasional. Sistem ini memastikan pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat, memungkinkan respons cepat terhadap masalah gizi, serta mendukung alokasi sumber daya yang lebih efisien dan terarah. Selain itu, sistem terintegrasi ini memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program gizi di seluruh wilayah.
6. 6.Pengembangan Infrastruktur Distribusi Makanan Bergizi Memperbaiki infrastruktur distribusi makanan bergizi, terutama di daerah-daerah terpencil, akan membantu mengatasi ketimpangan akses terhadap makanan bergizi. Hal ini memastikan bahwa masyarakat di semua wilayah mendapatkan manfaat dari program distribusi makanan bergizi, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau.
7. 7.Pengembagan Kerjasama Internasional BGN perlu memperluas jaringan kerjasama internasional dengan lembaga-lembaga global seperti WHO, FAOO dan UNICEF untuk mendapatkan dukungan teknis dan pendanaan dalam menjalankan program-program gizi di Indonesia.
8. 8.Pengembangan dan Pengelolaan Kemitraan Strategis dengan BUMN dan Swasta untuk Mendukung Peningkatan Gizi Nasional Kemitraan strategis dengan BUMN dan sektor swasta dapat memberikan dukungan yang signifikan dalam upaya peningkatan gizi nasional. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), BUMN dan swasta dapat membantu pendistribusian makanan bergizi secara lebih merata, khususnya di wilayah terpencil dan rentan gizi. Selain itu, dukungan dari sektor ini juga dapat digunakan untuk memperluas kampanye edukasi gizi di sekolah-sekolah dan masyarakat umum, memperkuat upaya BGN dalam memperbaiki status gizi masyarakat di seluruh Indonesia.
9. 9.Pengelolaan Dana dari Donor dan Pihak Eksternal Mengoptimalkan sumber pendanaan dari donor internasional, lembaga swasta, BUMN serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), program gizi dapat memiliki fondasi finansial yang lebih stabil dan berkelanjutan. Diversifikasi sumber pendanaan ini tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah, tetapi juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam merespon kebutuhan yang mendesak, seperti krisis pangan atau intervensi gizi di daerah-daerah yang rawan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana dan laporan berkala mengenai efektivitas penggunaan dana dari pihak eksternal dapat meningkatkan kepercayaan donor, mendorong kontribusi lebih lanjut, serta memastikan bahwa program gizi berjalan sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan.
10. 10.Pengembangan model pendanaan berkelanjutan Mengembangkan model pendanaan berkelanjutan merupakan langkah strategis penting untuk menjaga stabilitas program gizi dalam jangka panjang. Model ini dapat mencakup diversifikasi sumber pendanaan, seperti melalui kemitraan dengan sektor swasta, BUMN, serta lembaga internasional dan donor. Selain itu, memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor swasta dan BUMN dapat memberikan dukungan tambahan yang berkelanjutan. Pendanaan juga bisa diperoleh melalui insentif fiskal, di mana perusahaan yang mendukung program gizi mendapatkan pengurangan pajak atau fasilitas lainnya. Model ini memastikan bahwa program gizi tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah, sehingga dapat berjalan stabil bahkan saat terjadi perubahan kebijakan atau fluktuasi ekonomi. Dengan pendanaan yang lebih stabil dan beragam, pelaksanaan program gizi akan lebih efisien dan berdampak luas.
11. 11.Ekspansi Program Fortifikasi Pangan Pengembangan program fortifikasi pangan dapat meningkatkan asupan nutrisi di masyarakat, terutama melalui kerja sama dengan industri pangan. Produk-produk yang difortifikasi dengan zat gizi penting seperti zat besi, yodium, dan vitamin A dapat mengurangi angka kekurangan gizi mikro di berbagai daerah.
12. 12.Diversifikasi Sumber Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan Memanfaatkan keberagaman pangan lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan di berbagai wilayah. BGN dapat mendorong produksi dan konsumsi makanan lokal yang kaya akan nutrisi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor atau pangan yang sulit dijangkau.
13. 13.Intervensi Gizi Spesifik di Daerah Rawan Gizi Program intervensi yang lebih intensif di daerah dengan prevalensi stunting dan wasting tinggi sangat penting. Penyediaan makanan tambahan dan program fortifikasi di wilayah-wilayah tersebut dapat membantu menurunkan angka malnutrisi.
14. 14.Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Gizi Seimbang Kampanye nasional yang terstruktur dan berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan seimbang. Perubahan perilaku di tingkat keluarga dan komunitas menjadi salah satu faktor utama dalam mengurangi malnutrisi dan meningkatkan status gizi nasional.
15. 15.Integrasi Edukasi Gizi dalam Kurikulum Sekolah Mengintegrasikan program edukasi gizi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah akan memberikan dampak jangka panjang pada pola makan anak-anak. Edukasi gizi sejak dini dapat membantu membentuk kebiasaan makan sehat, sekaligus meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya asupan gizi yang tepat.
16. 16.Pemberdayaan Komunitas dalam Pelaksanaan Program Gizi Melibatkan komunitas lokal dalam implementasi program gizi, seperti kader gizi atau tokoh masyarakat, dapat memperkuat pemantauan di tingkat akar rumput. Partisipasi aktif masyarakat akan meningkatkan keberlanjutan program dan efektivitas intervensi gizi.
17. 17.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Tingkat Lokal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Tingkat Lokal merupakan upaya strategis dalam memperkuat pelaksanaan program gizi. Tenaga lokal, seperti petugas kesehatan dan tenaga pendidikan perlu dibekali keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik untuk menjalankan program secara efektif. Pelatihan teknis dalam pemantauan gizi, edukasi tentang pola makan sehat, dan penggunaan teknologi digital untuk pengumpulan data akan memperkuat implementasi di lapangan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM juga mencakup kemampuan mereka berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan sumber daya dimanfaatkan optimal dan jangkauan program diperluas, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan intervensi khusus.
18. 18.Respons Cepat terhadap Krisis dan Bencana Pengembangan mekanisme respons cepat terhadap bencana alam dan dampak perubahan iklim untuk memastikan bahwa distribusi makanan bergizi tetap berjalan di daerah terdampak. Penyediaan cadangan pangan dan peningkatan fleksibilitas logistik mendukung akses terhadap makanan bergizi di masa-masa darurat. Implikasi strategis yang dirumuskan berdasarkan analisis SWOT memberikan kerangka yang kuat bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menjalankan program-program gizi secara lebih terarah dan efektif. Dengan memaksimalkan kekuatan internal, memperbaiki kelemahan, serta memanfaatkan peluang eksternal, BGN dapat memastikan pelaksanaan program gizi yang berkelanjutan dan berdampak luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Di sisi lain, strategi untuk mengatasi ancaman eksternal seperti ketidakstabilan harga pangan dan krisis ekonomi juga akan memperkuat ketahanan gizi nasional. Melalui langkah-langkah strategis yang komprehensif, BGN mampu berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif. Selanjutnya, dalam merancang strategi untuk peningkatan status gizi nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen untuk belajar dari pengalaman internasional yang telah membuktikan keberhasilan dalam pelaksanaan program makan bergizi. Beberapa negara telah menunjukkan bagaimana intervensi gizi yang terintegrasi dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan warganya. Berikut pembelajaran dari negara- negara yang telah menerapkan program makan bergizi:
19. 1.National School Lunch Program (NSLP) – Amerika Serikat National School Lunch Program (NSLP) adalah program federal yang dikelola oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) dengan tujuan memberikan makan siang bergizi kepada siswa di sekolah- sekolah negeri, swasta, dan lembaga pendidikan yang memenuhi syarat. Sejak didirikan pada tahun 1946, program ini telah membantu meningkatkan kesehatan anak-anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Dengan menyediakan makan siang yang sehat dan terjangkau, NSLP bertujuan untuk mengurangi kerawanan pangan dan meningkatkan prestasi akademis melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Program ini melayani lebih dari 28 juta siswa setiap hari, memberikan dampak signifikan pada status gizi anak- anak di seluruh Amerika Serikat. Dari segi tata kelola, NSLP menerapkan sistem terintegrasi yang dikoordinasikan di tingkat federal oleh USDA, tetapi dikelola secara terdesentralisasi di tingkat negara bagian dan sekolah. Pendanaan diberikan oleh pemerintah federal berdasarkan jumlah makanan yang disajikan, sementara sekolah dan distrik sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan program sesuai dengan pedoman nutrisi federal. Model ini memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaan di tingkat lokal, termasuk penyusunan menu dan distribusi makanan sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas. Dengan otonomi ini, setiap sekolah dapat menyesuaikan layanan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, tetapi tetap mematuhi pedoman nutrisi yang ketat. NSLP menetapkan standar nutrisi yang ketat untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada siswa memenuhi kebutuhan gizi mereka. Makanan harus mencakup porsi yang cukup dari buah, sayuran, biji-bijian utuh, protein, dan susu rendah lemak, sementara kandungan gula, lemak, dan garam harus dibatasi. Pedoman ini disusun berdasarkan kebutuhan kesehatan anak-anak dan diperbarui secara berkala untuk mencerminkan rekomendasi gizi terbaru. Pengawasan kualitas makanan dilakukan melalui inspeksi lapangan dan pelaporan dari sekolah, sehingga memastikan bahwa standar dipatuhi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dan membangun kebiasaan makan yang lebih baik. Perkembangan terbaru mencakup pembaruan standar nutrisi yang diterapkan oleh USDA, yang menambahkan pembatasan gula tambahan dan pengurangan natrium, dengan tujuan memperbaiki kualitas makanan yang disajikan kepada siswa, sejalan dengan pedoman diet nasional terbaru. NSLP terus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nutrisi generasi muda Amerika. Pada tahun fiskal 2023, NSLP menyajikan sekitar 4,6 miliar makan siang kepada anak-anak di seluruh negeri, dengan total anggaran sebesar $17,2 miliar yang mencakup pembayaran tunai dan komoditas kepada sekolah-sekolah yang berpartisipasi. Program ini melayani lebih dari 28,6 juta siswa setiap harinya, di mana sekitar 19 juta di antaranya menerima makan siang gratis, 1,1 juta menerima makan siang dengan harga subsidi, dan sisanya membayar dengan harga penuh. Perubahan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi terbaik guna mendukung pertumbuhan dan prestasi akademis mereka. Salah satu aspek unik dari NSLP adalah dukungan terhadap penyediaan makanan dari sumber lokal melalui inisiatif Farm to School. Program ini menghubungkan sekolah dengan petani lokal untuk menyediakan bahan pangan segar, seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa tetapi juga mendukung perekonomian lokal dengan menciptakan pasar bagi hasil pertanian setempat. Selain itu, konsumsi makanan segar yang berasal dari sumber lokal memberikan nilai edukatif kepada siswa tentang pentingnya keberlanjutan dan produksi pangan. NSLP juga mempromosikan edukasi gizi sebagai bagian integral dari program. Anak-anak diajarkan tentang pentingnya mengonsumsi makanan sehat dan seimbang, yang bertujuan untuk membangun kebiasaan makan sehat sejak usia dini. Program ini sering melibatkan guru, ahli gizi, dan tenaga kesehatan yang memberikan pelajaran dan kegiatan edukatif. Edukasi gizi ini membantu mengubah perilaku makan siswa dan mendorong mereka untuk memilih makanan yang sehat di luar lingkungan sekolah, memberikan dampak positif yang bertahan seumur hidup. Pelaksanaan NSLP melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah federal, negara bagian, sekolah, organisasi non-pemerintah, dan penyedia makanan. Kemitraan dengan petani, penyedia layanan makanan, dan organisasi kesehatan memperkuat pelaksanaan program dan meningkatkan cakupan serta kualitas layanan yang diberikan. Program ini diawasi secara ketat dengan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, mengidentifikasi tantangan, dan memberikan solusi untuk perbaikan. Dengan pendekatan multisektoral, NSLP mendukung ketahanan pangan nasional dengan menyediakan akses makanan bergizi kepada anak-anak dan memperkuat sistem pangan lokal. Tingkat keberhasilan program ini terlihat dari peningkatan status gizi siswa dan penurunan kerawanan pangan di kalangan anak-anak, meskipun tantangan seperti kualitas dan pemborosan makanan tetap menjadi perhatian.
20. 2.Mid-Day Meal Scheme - India Mid-Day Meal Scheme di India adalah salah satu program makan siang terbesar di dunia yang dirancang untuk meningkatkan status gizi anak- anak sekolah sekaligus mendorong partisipasi pendidikan. Program ini dimulai secara nasional pada tahun 1995 dengan tujuan memberikan makanan bergizi kepada siswa di sekolah-sekolah negeri dan lembaga pendidikan yang didukung oleh pemerintah. Program ini menyediakan makanan gratis kepada lebih dari 100 juta anak-anak setiap harinya di sekolah-sekolah dasar dan menengah di seluruh India. Tujuan utamanya adalah mengurangi kelaparan di kalangan anak-anak sekolah, meningkatkan kehadiran, serta mendukung pencapaian pendidikan melalui intervensi gizi. Dengan cakupan yang sangat luas, skema ini telah menjadi pilar penting dalam upaya mengurangi kekurangan gizi dan mendorong kesetaraan sosial di kalangan siswa yang berasal dari berbagai latar belakang. Tata kelola Mid-Day Meal Scheme dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian, dengan dukungan dari pemerintah daerah dan sekolah-sekolah. Pemerintah pusat menyediakan pedoman umum serta sebagian besar pendanaan, sementara pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas implementasi program di tingkat lokal. Tata kelola di lapangan mencakup pengadaan bahan pangan, memasak makanan, dan distribusi kepada siswa. Untuk daerah perkotaan, makanan sering kali disiapkan di dapur terpusat yang dapat melayani banyak sekolah sekaligus, sedangkan di daerah pedesaan, makanan umumnya dimasak langsung di sekolah oleh staf atau sukarelawan yang terlatih. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan, yang memungkinkan setiap wilayah menyesuaikan program dengan kebutuhan komunitas setempat. Standar nutrisi dalam Mid-Day Meal Scheme dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak. Menu makanan umumnya mencakup nasi, gandum, kacang-kacangan, sayuran, serta bahan pangan berbasis protein yang lain. Standar ini ditetapkan oleh pemerintah dan dimaksudkan untuk menyediakan kalori dan protein yang cukup untuk mendukung pertumbuhan anak-anak. Pengawasan terhadap kualitas makanan dilakukan oleh otoritas pendidikan dan kesehatan setempat, serta komite pengawasan di sekolah-sekolah. Meski demikian, ada tantangan dalam memastikan kualitas makanan tetap tinggi di semua lokasi, termasuk kebutuhan akan infrastruktur dapur yang layak, pelatihan tenaga kerja, dan pengawasan ketat terhadap kebersihan. Program ini juga mendorong penyediaan makanan dari sumber lokal, yang berfungsi untuk memperkuat ekonomi daerah dan mendukung petani kecil. Sebagian besar bahan pangan yang digunakan dalam Mid- Day Meal Scheme dibeli dari pasar lokal, menciptakan hubungan erat antara sekolah dan komunitas sekitar. Hal ini tidak hanya mendukung keberlanjutan pangan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi kepada petani dan distributor lokal. Penyediaan makanan dari sumber lokal meningkatkan kesegaran bahan pangan yang dikonsumsi siswa dan memberikan peluang ekonomi bagi para petani, terutama di daerah pedesaan. Salah satu komponen penting dari Mid-Day Meal Scheme adalah edukasi gizi. Melalui program ini, siswa diajarkan tentang pentingnya makanan sehat, kebersihan, dan pola makan seimbang. Di beberapa sekolah, edukasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga kesehatan atau organisasi non-pemerintah yang memberikan pelatihan tentang praktik gizi yang baik. Edukasi ini bertujuan untuk mendorong kebiasaan makan sehat dan membangun kesadaran akan pentingnya nutrisi sejak usia dini, yang diharapkan akan membentuk kebiasaan positif yang bertahan seumur hidup. Pelaksanaan Mid-Day Meal Scheme melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, sekolah, organisasi masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Kerja sama lintas sektor ini memungkinkan program dapat diakses oleh jutaan anak di seluruh negeri. Banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan inisiatif sosial turut terlibat dalam menyediakan dapur besar dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah. Dengan evaluasi dan pemantauan yang terus dilakukan, program ini telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, mengurangi angka putus sekolah, dan memperbaiki status gizi anak- anak. Tantangan seperti kualitas makanan dan distribusi yang merata di seluruh wilayah tetap ada, namun dengan komitmen terus-menerus, Mid-Day Meal Scheme tetap menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan anak-anak di India.
21. 3.School Meals Program / Kyushoku - Jepang School Meals Program di Jepang, yang dikenal sebagai Kyushoku, adalah program makan sekolah yang memberikan makanan sehat dan seimbang kepada siswa sekolah dasar dan menengah pertama di seluruh negeri. Program ini telah berlangsung selama lebih dari seabad, sejak diperkenalkan pertama kali pada akhir 1800-an, dengan tujuan awal untuk menangani kekurangan gizi dan meningkatkan kesehatan anak- anak. Kini, Kyushoku menjadi bagian integral dari sistem pendidikan Jepang, di mana siswa menerima makan siang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi mereka, mendapatkan makanan bergizi, yang pada akhirnya meningkatkan kesehatan dan produktivitas siswa. Dari segi tata kelola, Kyushoku dikelola oleh pemerintah kota atau prefektur, yang bekerja sama dengan sekolah dan ahli gizi. Pemerintah lokal menetapkan pedoman nutrisi, sementara setiap sekolah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan menu sesuai dengan kebutuhan komunitas dan ketersediaan bahan pangan lokal. Sekolah-sekolah di Jepang umumnya memiliki dapur di lokasi atau bekerja sama dengan dapur terpusat yang menyajikan makanan untuk beberapa sekolah di sekitarnya. Guru dan siswa berpartisipasi dalam penyajian makanan di ruang kelas, menjadikannya bagian dari pendidikan moral dan pembentukan karakter, di mana anak-anak diajarkan untuk menghormati makanan dan bekerja sama dalam menyajikan dan membersihkan makanan. Kyushoku mengikuti standar nutrisi yang ketat yang dirancang oleh ahli gizi untuk memastikan keseimbangan gizi dalam setiap makanan yang disajikan. Menu biasanya mencakup beras atau roti, protein (seperti ikan, ayam, atau tahu), sayuran, sup, dan susu. Pedoman nutrisi berfokus pada menyediakan makanan yang rendah lemak, tinggi serat, dan mengandung porsi yang cukup dari setiap kelompok makanan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Setiap makanan dirancang untuk memberikan sekitar sepertiga dari kebutuhan gizi harian siswa. Pemerintah lokal juga mengawasi kualitas dan keamanan makanan yang disediakan untuk menjaga standar yang tinggi di semua sekolah. Penyediaan bahan makanan dalam Kyushoku sering kali berasal dari sumber lokal. Program ini mengutamakan penggunaan hasil panen dari petani setempat untuk memastikan makanan segar dan mendukung ekonomi lokal. Banyak sekolah memiliki program Farm to School, yang memperkenalkan siswa pada pentingnya makanan lokal dan keberlanjutan. Konsumsi makanan lokal juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari tentang daerah mereka, mendukung pertumbuhan ekonomi komunitas, dan mengurangi jejak karbon melalui pengurangan rantai pasokan pangan yang panjang. Kyushoku tidak hanya fokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga memberikan edukasi gizi yang mendalam. Siswa diajarkan tentang pentingnya nutrisi, kebersihan, dan etika makan. Di banyak sekolah, waktu makan menjadi momen pendidikan di mana siswa mempelajari asal-usul makanan, pentingnya gizi, dan bagaimana memilih makanan yang sehat. Program ini melibatkan guru dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelajaran tentang gizi, menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan makan sehat di dalam dan di luar sekolah. Edukasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran yang mendalam terhadap pentingnya kesehatan dan gaya hidup sehat. Pelaksanaan Kyushoku melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah, ahli gizi, petani lokal, serta masyarakat setempat. Program ini menunjukkan kolaborasi lintas sektor yang solid untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya. Siswa sendiri juga berperan aktif dalam menyajikan makanan dan membersihkan peralatan makan mereka, yang merupakan bagian dari filosofi pendidikan Jepang untuk membangun rasa tanggung jawab dan kebersamaan. Pendekatan ini menjadikan program makan sekolah lebih dari sekadar penyediaan makanan, tetapi juga bagian dari pembelajaran sehari-hari. Kyushoku telah terbukti sangat berhasil dalam meningkatkan status gizi anak-anak Jepang dan menanamkan kebiasaan makan sehat sejak usia dini. Tingkat obesitas anak di Jepang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, yang sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan makan sehat yang diajarkan melalui program ini. Selain itu, Kyushoku berperan dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, meningkatkan kesadaran akan makanan sehat, dan menciptakan kebiasaan makan yang bertahan lama. Keberhasilan ini menjadikan School Meals Program di Jepang sebagai model yang diakui secara internasional dalam memberikan makanan bergizi di sekolah-sekolah.
22. 4.Home Grown School Feeding Programs - Afrika (Program Kemitraan FAO dan WFP) Home Grown School Feeding Programs (HGSF) di Afrika adalah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa sekolah dengan memanfaatkan bahan pangan yang diproduksi secara lokal. Program ini berfungsi sebagai jembatan antara sektor pendidikan dan pertanian dengan tujuan ganda: meningkatkan gizi anak-anak sekaligus mendukung ekonomi petani kecil. Program ini dikelola oleh pemerintah nasional dan didukung oleh FAO dan WFP. HGSF menargetkan sekolah-sekolah di daerah yang paling rentan terhadap kekurangan pangan dan malnutrisi, dengan harapan dapat meningkatkan kehadiran di sekolah, mengurangi angka putus sekolah, dan mendorong kesehatan serta produktivitas jangka panjang di kalangan anak-anak. Tata kelola program HGSF melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, petani lokal, serta berbagai mitra internasional. Pemerintah nasional bertanggung jawab atas perencanaan dan implementasi program, dengan dukungan teknis dan finansial dari FAO dan WFP. Di tingkat lokal, sekolah bekerja sama dengan petani lokal untuk mendapatkan pasokan bahan pangan segar yang akan disajikan kepada siswa. Model tata kelola ini dirancang agar sesuai dengan kebutuhan setiap negara dan komunitas, dengan penyesuaian berdasarkan kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan setempat. Program ini sering kali melibatkan dapur sekolah yang dikelola oleh staf lokal atau sukarelawan untuk memasak dan menyajikan makanan. Standar nutrisi dalam HGSF disusun berdasarkan kebutuhan gizi anak- anak sekolah dan disesuaikan dengan pedoman kesehatan nasional setiap negara. Makanan yang disajikan di sekolah harus memenuhi kebutuhan kalori dan gizi dasar siswa, dengan fokus pada penyediaan porsi yang seimbang dari karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Program ini juga menitikberatkan pada penggunaan bahan pangan yang bervariasi, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran, dan produk hewani, sesuai dengan ketersediaan lokal. Standar gizi bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan siswa dan memastikan mereka memiliki energi yang cukup untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Penyediaan bahan pangan untuk HGSF berasal dari petani lokal. Konsep inti dari program ini adalah menggunakan bahan pangan yang diproduksi secara lokal untuk mendukung perekonomian petani kecil. Sekolah bekerja sama dengan kelompok petani lokal atau koperasi petani untuk mendapatkan pasokan bahan makanan yang segar dan terjangkau. Hal ini menciptakan permintaan stabil bagi petani, yang pada akhirnya mendorong produksi pertanian lokal dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan mendukung petani kecil, program ini juga meningkatkan ketahanan pangan komunitas, menciptakan siklus ekonomi yang bermanfaat bagi sekolah dan komunitas sekitarnya. HGSF tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memberikan edukasi kepada siswa dan masyarakat tentang pentingnya gizi, keberlanjutan pangan, dan praktik pertanian yang baik. Program ini melibatkan pelatihan bagi guru, siswa, dan orang tua tentang nutrisi, kebiasaan makan sehat, dan pentingnya makanan lokal. Edukasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya nutrisi yang seimbang dan menciptakan kebiasaan makan yang sehat sejak usia dini. Siswa diajarkan tentang asal-usul makanan mereka, proses pertanian, dan pentingnya menjaga sumber daya alam. Pelaksanaan HGSF melibatkan berbagai mitra, termasuk pemerintah nasional, lembaga pendidikan, petani lokal, komunitas, dan organisasi internasional seperti FAO dan WFP. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan program dan menciptakan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan siswa dan petani lokal. Sumber pendanaan program berasal dari kombinasi dana pemerintah, bantuan teknis dan finansial dari FAO dan WFP, serta dukungan dari organisasi internasional lainnya dan donor bilateral. Pendekatan multisektoral ini memastikan bahwa program berjalan dengan efektif dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Tingkat keberhasilan Home Grown School Feeding Programs di Afrika terlihat dari peningkatan kehadiran siswa di sekolah, penurunan angka putus sekolah, dan perbaikan status gizi anak-anak. Program ini juga berhasil meningkatkan pendapatan petani kecil dan memperkuat ketahanan pangan di komunitas lokal. Dengan menyediakan makanan bergizi yang diproduksi secara lokal, program ini menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat, serta memperkuat hubungan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi lokal. Keberhasilan ini menjadikan HGSF sebagai model yang dapat direplikasi di berbagai negara dengan tantangan serupa.
23. 5.Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Brasil Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) juga disebut secara umum sebagai Merenda Escolar. PNAE adalah program makan sekolah nasional di Brasil yang bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi siswa dari tingkat pra-sekolah hingga sekolah menengah atas. Merenda Escolar telah menjadi bagian penting dari kebijakan sosial Brasil dan diakui secara internasional sebagai model yang berhasil dalam memberikan makanan bergizi di sekolah-sekolah. Program ini dikelola oleh pemerintah federal dan merupakan salah satu program makan sekolah terbesar di dunia, dengan cakupan lebih dari 40 juta anak di seluruh negeri. PNAE bertujuan meningkatkan status gizi siswa, mendukung prestasi akademis, mendorong kesetaraan social dan memperkuat ketahanan pangan komunitas lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani keluarga. Dengan menyediakan makanan bergizi di sekolah, PNAE berkontribusi terhadap pertumbuhan, perkembangan fisik, serta peningkatan kehadiran dan kinerja siswa di kelas. Dari segi tata kelola, PNAE diatur oleh Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Brasil. Pemerintah federal bertanggung jawab untuk menetapkan pedoman program, termasuk standar nutrisi, dan memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah serta sekolah. Pemerintah kota dan daerah bertugas melaksanakan program dengan menyesuaikan menu makanan sesuai dengan kebutuhan lokal, sambil tetap mematuhi pedoman yang telah ditetapkan. Pengadaan bahan pangan dilakukan melalui sistem yang terdesentralisasi, yang memungkinkan fleksibilitas dalam pelaksanaan program di berbagai wilayah. Ini memastikan bahwa setiap sekolah dapat merespons kebutuhan spesifik komunitasnya, terutama di daerah-daerah yang terpencil atau miskin. PNAE menetapkan standar nutrisi yang ketat untuk makanan yang disajikan di sekolah-sekolah. Menu harus mencakup sumber protein, karbohidrat, lemak sehat, buah, dan sayuran, dengan fokus pada kebutuhan gizi anak-anak dan remaja. Salah satu aturan utama yang diterapkan adalah penggunaan minimal 30% dari dana yang dialokasikan untuk membeli bahan pangan dari pertanian keluarga atau petani kecil. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas makanan, mencegah malnutrisi, dan mendorong diversifikasi pangan. FNDE secara berkala memperbarui pedoman gizi berdasarkan rekomendasi ahli nutrisi, dan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan. Salah satu fitur utama dari PNAE adalah fokus pada penyediaan makanan dari sumber lokal, khususnya dari petani keluarga dan koperasi pertanian. Pendekatan ini tidak hanya menjamin bahan pangan segar dan sehat bagi siswa, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan pasar tetap bagi hasil pertanian keluarga. Dengan demikian, PNAE memberikan manfaat ganda: memperkuat ketahanan pangan di tingkat komunitas dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Penyediaan bahan lokal ini memperkuat hubungan antara pendidikan, kesehatan, dan pertanian, menciptakan dampak yang luas di berbagai sektor masyarakat. Selain menyediakan makanan bergizi, PNAE juga berperan sebagai sarana edukasi gizi. Program ini bekerja sama dengan sekolah untuk memberikan pendidikan tentang pentingnya pola makan sehat, asal-usul makanan, dan pentingnya kebersihan dalam mengonsumsi makanan. Siswa diajarkan tentang pentingnya nutrisi yang seimbang melalui kegiatan pendidikan dan kampanye kesadaran, yang bertujuan untuk membangun kebiasaan makan sehat dan mendorong penghargaan terhadap makanan lokal. Edukasi ini menciptakan dampak jangka panjang dengan membantu siswa, keluarga, dan komunitas memahami pentingnya gizi dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan PNAE melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah federal, pemerintah daerah, sekolah, petani, dan komunitas. Pemerintah federal menyediakan dana dan pedoman, sementara pemerintah daerah dan sekolah bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan pengawasan di tingkat lokal. Petani lokal menjadi mitra penting dalam menyediakan bahan pangan segar, yang memperkuat ketahanan pangan nasional. Kemitraan dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta juga mendukung keberhasilan program dengan menyediakan sumber daya tambahan dan mempromosikan inovasi dalam pengadaan dan distribusi makanan. Sumber pendanaan utama PNAE berasal dari pemerintah federal melalui Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), yang mengalokasikan dana kepada pemerintah daerah dan sekolah. Pendanaan ini digunakan untuk membeli bahan pangan, membayar staf dapur, dan memastikan infrastruktur dapur berfungsi dengan baik. Sebagian dana dialokasikan untuk membeli hasil pertanian dari petani keluarga, yang didukung oleh kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian kecil. Tingkat keberhasilan PNAE terlihat dari meningkatnya kehadiran siswa di sekolah, peningkatan status gizi anak- anak, serta dampak positif pada ekonomi lokal. Program ini telah menjadi model internasional dalam mengintegrasikan nutrisi, pendidikan, dan pertanian sebagai upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.
24. 6.Healthy Start Scheme - Inggris Healthy Start Scheme di Inggris adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan nutrisi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah atau yang memenuhi syarat. Program ini menyediakan kupon atau kartu prabayar yang dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi seperti susu, buah-buahan, sayuran, dan formula bayi. Dijalankan oleh Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial Inggris, skema ini dirancang untuk mendukung kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan hingga masa kanak-kanak dini. Dengan memastikan akses yang lebih baik ke makanan sehat, Healthy Start Scheme membantu mengurangi risiko malnutrisi dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak-anak. Tata kelola program ini berada di bawah tanggung jawab Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial Inggris, yang bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat dan layanan kesehatan masyarakat. Program ini didistribusikan melalui penyedia layanan kesehatan, seperti bidan dan pusat kesehatan masyarakat, yang memberikan informasi kepada calon penerima manfaat dan memfasilitasi pendaftaran. Kupon atau kartu prabayar dapat digunakan di toko-toko dan supermarket yang berpartisipasi. Proses ini memastikan bahwa bantuan mencapai sasaran yang tepat, terutama keluarga yang benar-benar membutuhkan dukungan nutrisi. Standar nutrisi dalam Healthy Start Scheme bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil dan anak-anak sejak usia dini. Program ini memastikan bahwa penerima manfaat dapat membeli bahan makanan segar dan bergizi yang mendukung kesehatan ibu selama kehamilan serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Pilihan makanan yang disertakan dalam program dirancang untuk memastikan asupan vitamin, mineral, dan kalori yang cukup selama masa penting perkembangan anak. Kupon yang diterima dapat ditukarkan dengan susu segar, buah, sayuran segar, dan formula bayi, sehingga memastikan keluarga memiliki akses langsung ke makanan yang menyehatkan. Penyediaan makanan dalam program ini memanfaatkan jaringan toko dan supermarket lokal yang menerima kupon Healthy Start sebagai metode pembayaran. Pendekatan ini memungkinkan penerima manfaat untuk memilih dan membeli makanan yang mereka butuhkan, memberikan fleksibilitas dalam pemenuhan gizi harian mereka. Selain itu, dengan melibatkan toko-toko lokal, skema ini juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan memastikan bahwa dukungan gizi dapat diakses dengan mudah oleh keluarga di seluruh Inggris, termasuk di komunitas- komunitas terpencil. Healthy Start Scheme juga bertindak sebagai platform edukasi gizi bagi keluarga penerima manfaat. Layanan kesehatan dan tenaga medis memberikan informasi tentang pentingnya gizi selama kehamilan, menyusui, serta untuk anak-anak usia dini. Program ini mendorong perubahan perilaku dengan mengedukasi orang tua tentang pentingnya pola makan seimbang dan memilih makanan sehat untuk anak-anak mereka. Dengan bantuan tenaga kesehatan, keluarga didorong untuk memanfaatkan kupon dengan bijak, membeli makanan segar, dan membangun kebiasaan makan sehat yang berkelanjutan. Pelaksanaan Healthy Start Scheme melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, toko ritel, dan organisasi masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan dan pengelolaan program, sementara penyedia layanan kesehatan memainkan peran penting dalam sosialisasi dan pendaftaran peserta. Toko ritel dan supermarket lokal membantu memastikan distribusi makanan bergizi kepada keluarga yang memenuhi syarat. Pendekatan yang terintegrasi ini menciptakan ekosistem yang mendukung untuk mengatasi masalah nutrisi di kalangan keluarga berpenghasilan rendah. Sumber pendanaan utama Healthy Start Scheme berasal dari anggaran pemerintah Inggris, yang dikelola oleh Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial. Pemerintah berinvestasi dalam program ini untuk mendorong kesehatan ibu dan anak sejak masa awal kehidupan. Dengan menyediakan akses mudah ke makanan bergizi, Healthy Start Scheme telah berhasil membantu meningkatkan status gizi ibu hamil dan anak- anak yang kurang mampu. Keberhasilan program ini terlihat dari peningkatan akses keluarga miskin terhadap makanan sehat, pengurangan risiko malnutrisi, dan dukungan terhadap kesehatan jangka panjang ibu dan anak di Inggris. Namun, tantangan masih ada dalam memastikan bahwa semua keluarga yang memenuhi syarat mengetahui dan mendaftar ke program ini, serta menjaga kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi sehat.
25. 7.Finnish Free School Meal Program / Ilmainen Kouluruokailu - Finlandia Ilmainen Kouluruokailu atau Finnish Free School Meal Program adalah program yang menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada semua siswa di sekolah dasar dan menengah di Finlandia. Diluncurkan pada tahun 1948, Finlandia menjadi salah satu negara pertama di dunia yang mewajibkan penyediaan makanan gratis untuk siswa sekolah. Tujuan utama program ini adalah memastikan bahwa setiap anak menerima asupan gizi yang cukup selama jam sekolah, terlepas dari status sosial atau ekonomi keluarga mereka. Program ini tidak hanya membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif tetapi juga mendorong kesehatan, konsentrasi, dan prestasi akademis siswa. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, makan siang gratis di sekolah adalah hak yang diakui bagi semua siswa di Finlandia. Program ini dikelola oleh pemerintah daerah yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat Finlandia. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan menu makanan di sekolah-sekolah yang berada di bawah yurisdiksi mereka, dengan mempertimbangkan pedoman nutrisi nasional yang ketat. Setiap sekolah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan menu mereka agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan preferensi budaya, tetapi tetap mematuhi pedoman nutrisi yang ditetapkan. Pengadaan bahan pangan dan pengelolaan dapur dilakukan oleh staf sekolah atau kontraktor yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Ini memastikan bahwa pengelolaan program dilakukan dengan efisien, dengan pengawasan yang ketat terhadap kualitas dan standar makanan. Ilmainen Kouluruokailu mengikuti standar nutrisi yang ketat untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan mencakup semua kelompok gizi utama, termasuk protein, karbohidrat, lemak sehat, sayuran, dan buah. Setiap makanan yang disediakan di sekolah dirancang untuk memenuhi sekitar satu pertiga dari kebutuhan energi harian siswa. Selain itu, standar ini memastikan bahwa makanan tidak hanya seimbang secara gizi tetapi juga lezat dan menarik bagi siswa. Pemerintah daerah dan ahli gizi yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap pedoman ini dan melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan kandungan gizi makanan. Salah satu aspek penting dari Ilmainen Kouluruokailu adalah penggunaan bahan pangan lokal yang segar, yang didapatkan dari petani dan pemasok lokal. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa makanan yang disajikan memiliki kualitas terbaik, mendukung perekonomian lokal, dan mempromosikan keberlanjutan. Dengan memanfaatkan sumber lokal, program ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat hubungan antara komunitas sekolah dan petani setempat. Pemanfaatan bahan-bahan lokal ini juga menciptakan kesadaran akan pentingnya produksi dan konsumsi pangan yang berkelanjutan di kalangan siswa. Selain memberikan makan siang yang sehat, Ilmainen Kouluruokailu juga menekankan pentingnya edukasi gizi bagi siswa. Selama waktu makan, guru sering membimbing siswa untuk memahami gizi seimbang, pentingnya konsumsi sayur dan buah, serta kebiasaan makan yang baik. Edukasi ini menjadi bagian dari kurikulum sekolah dan ditujukan untuk membangun kesadaran akan pentingnya pola makan sehat sejak usia dini. Program ini juga memperkuat rasa tanggung jawab terhadap makanan, menghargai makanan yang disediakan, dan meminimalisasi pemborosan makanan. Pelaksanaan Ilmainen Kouluruokailu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, komunitas, serta mitra dari sektor swasta. Program ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah Finlandia melalui alokasi anggaran publik. Pemerintah pusat memberikan pendanaan kepada pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua sekolah memiliki sumber daya yang cukup untuk menyediakan makanan berkualitas tinggi. Pendanaan mencakup biaya bahan makanan, pengelolaan dapur, tenaga kerja, dan pemeliharaan infrastruktur dapur sekolah. Kemitraan yang kuat antara pemerintah dan komunitas memastikan program ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Ilmainen Kouluruokailu diakui secara luas sebagai salah satu program makan sekolah paling sukses di dunia. Program ini telah berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan anak-anak Finlandia, dengan meningkatkan status gizi mereka, mendorong partisipasi pendidikan, dan menciptakan kesetaraan sosial. Anak-anak di Finlandia mendapatkan manfaat dari pola makan yang seimbang, yang mendukung perkembangan fisik dan kognitif mereka. Tingkat obesitas dan malnutrisi di kalangan siswa relatif rendah, yang sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan makan sehat yang diajarkan di sekolah. Program ini juga memperkuat semangat kebersamaan di kalangan siswa, di mana makan siang bersama menjadi momen penting untuk bersosialisasi dan belajar nilai-nilai sosial.
26. 8.Free School Meals Program/ Gongjeong Gyoyuk Bapsang - Korea Selatan Program Makan Gratis di Sekolah Korea Selatan, yang dikenal sebagai Gongjeong Gyoyuk Bapsang (공정 교육 밥상) atau secara umum disebut sebagai Free School Meals Program, adalah inisiatif nasional yang menyediakan makan siang bergizi secara gratis kepada siswa sekolah dasar, menengah pertama, dan secara bertahap diperluas ke tingkat sekolah menengah atas. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka, menerima makanan sehat di sekolah. Dengan memberikan akses makanan gratis, program ini tidak hanya meningkatkan status gizi siswa tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, meningkatkan kehadiran di sekolah, dan mendukung kesehatan serta prestasi akademis. Gongjeong Gyoyuk Bapsang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara kolaboratif. Pemerintah pusat menetapkan pedoman umum dan memberikan sebagian besar dana, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan program, termasuk perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, dan pengelolaan dapur sekolah. Pengelolaan yang terdesentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal, sambil tetap mematuhi pedoman nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dalam praktiknya, setiap sekolah memiliki otonomi untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan standar gizi yang ditentukan. Program ini menetapkan standar nutrisi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi anak- anak. Setiap hidangan terdiri dari nasi, protein (seperti ikan, daging, atau tahu), sayuran, dan sup, dengan perhatian khusus pada keseimbangan nutrisi. Nutrisionis berperan penting dalam merancang menu yang sehat dan bervariasi, sementara pengawasan kualitas dilakukan secara rutin oleh otoritas pendidikan dan kesehatan setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi, dan sesuai dengan selera siswa. Gongjeong Gyoyuk Bapsang mendukung penggunaan bahan pangan dari sumber lokal. Sekolah bekerja sama dengan petani dan pemasok lokal untuk menyediakan bahan makanan segar, yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi tetapi juga mendorong perekonomian lokal. Dengan menggunakan hasil panen dari petani setempat, program ini menciptakan hubungan erat antara sekolah dan komunitas sekitarnya. Pendekatan ini menciptakan siklus ekonomi berkelanjutan yang menguntungkan petani kecil dan memastikan siswa mendapatkan bahan pangan segar. Selain menyediakan makanan gratis, program ini juga bertujuan untuk mendidik siswa tentang pentingnya gizi. Guru dan tenaga kesehatan bekerja bersama untuk memberikan pendidikan tentang pola makan sehat, pentingnya makan sayur dan buah, serta menghargai makanan yang tersedia. Edukasi gizi ini merupakan bagian dari kurikulum sekolah dan diintegrasikan dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Dengan mengedukasi siswa tentang pentingnya makanan sehat, diharapkan kebiasaan makan sehat terbentuk sejak usia dini. Pelaksanaan Gongjeong Gyoyuk Bapsang melibatkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, petani, dan komunitas. Pendanaan program berasal dari kombinasi anggaran pemerintah pusat dan daerah, yang dialokasikan untuk pengadaan bahan makanan, pengelolaan staf dapur, dan pemeliharaan fasilitas sekolah. Dengan pendanaan yang cukup, sekolah dapat menjalankan program ini dengan baik dan memastikan bahwa semua siswa menerima makanan sehat setiap hari. Program ini mendapat dukungan luas dari masyarakat karena manfaatnya bagi kesehatan dan pendidikan anak- anak. Program ini telah berhasil meningkatkan status gizi siswa, menurunkan kerawanan pangan, dan meningkatkan partisipasi di sekolah. Dengan menyediakan makanan gratis, pemerintah Korea Selatan telah meringankan beban finansial keluarga, meningkatkan kesejahteraan siswa, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Perkembangan terbaru mencakup perluasan cakupan program hingga ke tingkat sekolah menengah atas di banyak wilayah, menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi muda. Meskipun manfaatnya diakui luas, Gongjeong Gyoyuk Bapsang telah menjadi subjek perdebatan politik di Korea Selatan. Beberapa pihak mengkritik penggunaan dana publik untuk menyediakan makanan gratis kepada semua siswa, termasuk mereka yang berasal dari keluarga mampu. Ada pula kekhawatiran tentang distribusi anggaran yang merata antara wilayah kaya dan miskin. Namun, dukungan masyarakat terhadap program ini tetap kuat, dan banyak pihak meyakini bahwa akses makanan gratis untuk semua siswa adalah langkah penting dalam menciptakan kesetaraan dan mendukung kesehatan anak-anak di seluruh negeri.
27. 9.Sosyal Yardım Programı - Turki Sosyal Yardım Programı di Turki adalah program bantuan sosial yang mencakup inisiatif untuk menyediakan makanan bergizi di sekolah bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan memastikan bahwa anak-anak di sekolah menerima asupan makanan yang memadai selama hari sekolah. Program makan sekolah merupakan bagian dari rangkaian inisiatif sosial yang lebih luas yang mencakup dukungan nutrisi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan menyediakan makanan di sekolah, program ini berupaya meningkatkan status gizi anak-anak, mendukung kehadiran di sekolah, dan meningkatkan prestasi akademis mereka. Program ini dikelola oleh Kementerian Keluarga dan Layanan Sosial Turki, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Implementasi program dilakukan di tingkat lokal dengan keterlibatan pemerintah daerah dan sekolah-sekolah. Menu makanan dirancang sesuai dengan pedoman nasional dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa. Program ini mencakup sekolah-sekolah di daerah yang rentan dan berfokus pada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan logistik, fasilitas dapur, serta distribusi makanan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sosyal Yardım Programı mengikuti pedoman nutrisi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan di sekolah mencakup porsi seimbang dari karbohidrat, protein, lemak sehat, sayuran, dan buah-buahan. Standar ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi harian siswa dan meningkatkan status gizi mereka. Pengawasan kualitas makanan dilakukan oleh otoritas lokal dan pihak sekolah, dengan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan aman, sehat, dan bergizi. Setiap sekolah yang terlibat dalam program ini diharuskan mematuhi pedoman nutrisi yang telah ditetapkan. Program ini juga berfokus pada penggunaan bahan pangan dari sumber lokal untuk mendukung perekonomian setempat dan memastikan ketersediaan makanan segar. Sekolah bekerja sama dengan petani lokal dan pemasok bahan makanan untuk menyediakan bahan makanan berkualitas tinggi. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, menciptakan hubungan yang lebih erat antara komunitas dan sekolah, serta memberikan dampak ekonomi positif bagi para petani kecil dan penyedia lokal. Bagian dari Sosyal Yardım Programı adalah memberikan edukasi kepada siswa dan keluarga mereka tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat. Edukasi ini dilakukan melalui kegiatan sekolah, penyuluhan gizi, dan pelatihan yang melibatkan guru serta tenaga kesehatan. Dengan demikian, siswa tidak hanya menerima makanan bergizi tetapi juga memperoleh pemahaman tentang pentingnya nutrisi untuk kesehatan dan perkembangan mereka. Edukasi ini bertujuan untuk mengubah kebiasaan makan dan menciptakan kesadaran jangka panjang tentang pentingnya nutrisi di kalangan anak-anak. Pelaksanaan program ini melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil. Sumber pendanaan utama program ini berasal dari anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan melalui Kementerian Keluarga dan Layanan Sosial. Pendanaan juga didukung oleh pemerintah daerah dan mitra internasional yang bekerja dalam bidang sosial dan kesehatan. Dana digunakan untuk pengadaan bahan pangan, infrastruktur dapur, serta pelatihan tenaga kerja. Kolaborasi ini memungkinkan program berjalan secara efektif dan mencapai target sasaran yang membutuhkan. Perkembangan terbaru dari Sosyal Yardım Programı menunjukkan perluasan cakupan program ke lebih banyak sekolah, khususnya di wilayah pedesaan dan komunitas yang rentan terhadap kerawanan pangan. Pemerintah terus meningkatkan kualitas layanan dengan memperbarui standar nutrisi dan memperkuat infrastruktur dapur di sekolah-sekolah. Keberhasilan program ini terlihat dari meningkatnya kehadiran siswa di sekolah, perbaikan status gizi mereka, serta dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan logistik di daerah terpencil dan kebutuhan akan pendanaan tambahan tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan program.
28. 10.Schulmittagessen - Jerman Di Jerman, program makan siang sekolah dikenal sebagai Schulmittagessen atau Schulverpflegung. Program ini bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi siswa selama jam sekolah, terutama di sekolah-sekolah dengan program pendidikan sepanjang hari (Ganztagsschulen). Schulmittagessen dirancang untuk memastikan bahwa siswa menerima asupan nutrisi yang memadai selama hari sekolah. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga pada edukasi gizi, dengan tujuan membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Makanan yang disajikan biasanya mencakup berbagai kelompok makanan, termasuk buah, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein, sesuai dengan pedoman nutrisi yang ditetapkan oleh Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE). Pengelolaan Schulmittagessen bersifat desentralisasi, di mana tanggung jawab utama berada pada pemerintah negara bagian (Bundesländer) dan pemerintah lokal (Kommunen). Pendanaan program ini berasal dari kombinasi anggaran pemerintah daerah, kontribusi orang tua, dan subsidi dari pemerintah federal. Beberapa negara bagian, seperti Berlin, telah mengimplementasikan kebijakan makan siang gratis untuk siswa sekolah dasar sejak 2019, dengan pendanaan sepenuhnya dari anggaran negara bagian. Namun, di wilayah lain, orang tua mungkin diminta untuk membayar sebagian atau seluruh biaya makan siang anak mereka. Pada tahun 2024, terdapat diskusi di tingkat federal mengenai perluasan program makan siang gratis ke seluruh negeri. Bürgerrat Ernährung, sebuah dewan warga yang dibentuk untuk memberikan rekomendasi kebijakan, mengusulkan agar semua anak di Jerman menerima makan siang gratis di sekolah. Namun, implementasi usulan ini menghadapi tantangan, terutama terkait dengan sumber pendanaan dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung program tersebut. Standar nutrisi untuk Schulmittagessen ditetapkan oleh DGE melalui "DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung". Standar ini mencakup pedoman mengenai komposisi menu, frekuensi penyajian berbagai kelompok makanan, dan batasan untuk gula, garam, serta lemak. Pengawasan kualitas dilakukan oleh otoritas kesehatan lokal dan sekolah, dengan tujuan memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan keamanan pangan. Selain penyediaan makanan, program ini juga menekankan pentingnya edukasi gizi. Sekolah didorong untuk mengintegrasikan pendidikan tentang pola makan sehat ke dalam kurikulum, serta melibatkan siswa dalam proses perencanaan menu. Partisipasi aktif siswa diharapkan dapat meningkatkan penerimaan terhadap makanan yang disajikan dan membentuk kebiasaan makan sehat yang berkelanjutan. Meskipun program Schulmittagessen telah memberikan manfaat signifikan, tantangan seperti perbedaan kualitas antar wilayah, keterbatasan anggaran, dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai tetap ada. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa semua siswa di Jerman memiliki akses ke makanan sekolah yang sehat dan bergizi, serta untuk mengatasi kesenjangan yang ada dalam implementasi program di berbagai daerah. Gambar 1.4 Matriks Perbandingan Praktik MBG di Beberapa Negara Dalam upaya meningkatkan status gizi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, penting untuk memanfaatkan pembelajaran dari keberhasilan program makan bergizi di berbagai negara. Praktik internasional menunjukkan bahwa intervensi gizi yang terintegrasi di lingkungan pendidikan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan, kehadiran di sekolah, dan prestasi akademis anak-anak. Dengan memahami faktor-faktor utama yang mendorong keberhasilan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) dapat merumuskan implikasi strategis yang relevan dan berkelanjutan untuk memperkuat program makan bergizi di Indonesia. Berikut adalah pembelajaran yang diambil dari pengalaman internasional dan implikasi strategis yang dapat diterapkan di tingkat nasional.
29. 1.Dukungan Kebijakan dan Tata Kelola Terpadu Keberhasilan program makan bergizi di berbagai negara menunjukkan bahwa dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat serta tata kelola yang terintegrasi hingga tingkat lokal sangat penting. Negara seperti Jepang dan Finlandia mengandalkan kebijakan nasional yang solid serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan. Diperlukan penguatan koordinasi antar kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan gizi menjadi prioritas nasional yang terintegrasi, melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif.
30. 2.Standar Nutrisi yang Ketat dan Menu Seimbang Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Finlandia menerapkan standar nutrisi yang ketat untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan memenuhi kebutuhan gizi anak. Menu yang seimbang, berbasis kebutuhan anak, mendukung kesehatan dan prestasi mereka di sekolah. Kebijakan yang menetapkan pedoman nutrisi yang jelas, serta menu yang sesuai dengan kebutuhan spesifik anak-anak, dapat membantu meningkatkan status gizi secara keseluruhan.
31. 3.Pemberdayaan Sumber Pangan Lokal Program seperti Home Grown School Feeding di Afrika dan PNAE di Brasil menunjukkan bahwa memanfaatkan bahan pangan lokal dapat mendukung ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi petani. Pendekatan ini memastikan pasokan makanan segar dan bernutrisi yang berasal dari komunitas setempat. Dengan memberdayakan petani lokal, program makan bergizi dapat memperkuat ketahanan pangan dan mendukung perekonomian daerah, memberikan manfaat ganda bagi masyarakat.
32. 4.Edukasi Gizi yang Terintegrasi Di Jepang dan Korea Selatan, edukasi gizi menjadi bagian penting dari program makan bergizi di sekolah. Edukasi ini membantu siswa memahami pentingnya pola makan sehat dan membentuk kebiasaan makan positif sejak dini. Mengintegrasikan edukasi gizi dalam program makan bergizi di sekolah-sekolah dengan melibatkan guru dan orang tua dapat menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan di tingkat keluarga dan komunitas.
33. 5.Kolaborasi Multisektoral dan Kemitraan Lintas Sektor Keberhasilan program makan bergizi di berbagai negara sering kali didorong oleh kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan ini memperkuat cakupan program dan menjamin keberlanjutan jangka panjang. Memperluas kemitraan dengan sektor swasta, BUMN, dan mitra internasional dapat mendukung pendanaan, inovasi, serta kampanye kesadaran gizi yang lebih luas.
34. 6.Fleksibilitas Pelaksanaan di Tingkat Lokal Program makan bergizi seperti di India dan Brasil menunjukkan pentingnya fleksibilitas di tingkat lokal. Penyesuaian program dengan kebutuhan spesifik komunitas memastikan bahwa intervensi berjalan lebih efektif dan relevan. Memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk menyesuaikan menu serta pelaksanaan program sesuai dengan kebutuhan setempat, tetap mematuhi pedoman nasional, dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan masyarakat.
35. 7.Penyediaan Infrastruktur dan Sistem Pemantauan yang Kuat Penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti dapur sekolah dan sistem pemantauan yang ketat, sangat penting untuk keberhasilan program makan bergizi, seperti yang terlihat di Finlandia dan Amerika Serikat. Membangun infrastruktur dapur yang memadai, melatih tenaga kerja, serta menerapkan sistem pemantauan berbasis data yang komprehensif akan memastikan program berjalan sesuai standar dan dapat dievaluasi secara berkala.
36. 8.Pembiayaan Berkelanjutan dan Sosial Inklusif Program seperti Healthy Start di Inggris menyoroti pentingnya pembiayaan yang berkelanjutan dan inklusif untuk membantu kelompok rentan. Model pembiayaan berkelanjutan yang melibatkan sektor swasta, donor internasional, dan pemanfaatan program CSR dapat memastikan bahwa program dapat terus berjalan, bahkan saat menghadapi tantangan ekonomi, dan menjangkau kelompok-kelompok yang paling membutuhkan.
37. 9.Kesadaran dan Partisipasi Komunitas Partisipasi aktif komunitas, siswa, dan orang tua, seperti yang diterapkan di Jepang, memperkuat pelaksanaan program makan bergizi. Dengan melibatkan komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, tercipta rasa kepemilikan yang lebih kuat dan komitmen untuk mendukung kebiasaan makan sehat di masyarakat. Partisipasi ini membantu menciptakan dampak yang berkelanjutan dan membangun kesadaran luas akan pentingnya gizi seimbang. Dengan memahami pembelajaran dari pengalaman internasional dan implikasi strategis yang dapat diterapkan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi lebih dalam kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran utama dalam program Makan Bergizi Gratis. Keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan untuk merespons kebutuhan spesifik dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak usia pra-sekolah, serta anak sekolah dasar dan menengah. Permasalahan gizi di Indonesia pada kelompok-kelompok ini masih menjadi tantangan serius yang dapat berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan produktivitas jangka panjang. Untuk merancang intervensi yang tepat, penting untuk memahami status gizi dan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mereka. Berikut ini adalah penelaahan mendalam terkait kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok sasaran: 1) Anak Usia Pra-Sekolah Anak-anak usia pra-sekolah juga tergolong kelompok rentan terhadap malnutrisi, terutama kekurangan mikronutrien seperti zat besi, yodium, dan vitamin A. Sekitar 15% anak usia pra-sekolah di Indonesia mengalami defisiensi zat besi, yang dapat menyebabkan anemia dan menurunkan kemampuan belajar. Selain itu, 10% dari mereka mengalami kekurangan vitamin A, yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mata dan sistem imun. Pola makan yang kurang seimbang dan akses terbatas terhadap makanan bernutrisi, terutama di wilayah dengan ekonomi rendah, menjadi faktor utama permasalahan ini. Program Makan Bergizi Gratis di kelompok ini harus menyediakan makanan seimbang dan kaya mikronutrien, serta mendukung kebiasaan makan sehat melalui pendidikan yang melibatkan orang tua dan pengasuh. 2) Anak Sekolah Dasar dan Menengah Anak-anak sekolah dasar dan menengah sering menghadapi permasalahan gizi seperti kekurangan energi dan anemia, yang dapat memengaruhi konsentrasi dan prestasi akademik. Data Survei Kesehatan Nasional 2022 menunjukkan bahwa 12% anak usia sekolah mengalami anemia, sementara 20% anak usia sekolah mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak secara berlebihan. Masalah ini sering kali disebabkan oleh rendahnya pengetahuan gizi dan tingginya ketersediaan jajanan tidak sehat di lingkungan sekolah. Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi solusi yang menyediakan makanan sehat dan seimbang di sekolah, serta mendukung edukasi gizi yang membangun kebiasaan makan sehat sejak dini, sehingga anak-anak dapat memperoleh asupan yang memadai untuk mendukung aktivitas fisik dan akademik mereka. 3) Ibu Hamil Ibu hamil di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai, terutama pada keluarga berpenghasilan rendah. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, sekitar 48,9% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia, dan 17,3% menderita Kekurangan Energi Kronis (KEK). Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan komplikasi seperti Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yang selanjutnya meningkatkan risiko stunting pada anak. Tantangan utama adalah keterbatasan ekonomi, akses terbatas terhadap makanan bergizi, dan kurangnya edukasi mengenai nutrisi selama kehamilan. Oleh karena itu, intervensi yang meliputi penyediaan makanan bergizi yang kaya akan zat besi, asam folat, serta edukasi untuk ibu hamil, sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif ini pada ibu dan bayi. 4) Ibu Menyusui Ibu menyusui membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung kualitas dan kuantitas ASI yang optimal. Namun, sekitar 40% ibu menyusui di Indonesia mengalami kekurangan energi dan protein. Kondisi ini dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sangat bergantung pada ASI sebagai sumber nutrisi utama. Faktor yang menyebabkan permasalahan ini meliputi keterbatasan ekonomi, akses yang rendah terhadap makanan bergizi, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pola makan sehat selama menyusui. Program Makan Bergizi Gratis bagi ibu menyusui harus menyediakan makanan tinggi protein, zat besi, dan mikronutrien lainnya, serta mengedukasi para ibu mengenai kebutuhan nutrisi selama masa menyusui. 5) Balita Balita di Indonesia menghadapi masalah gizi yang cukup serius, dengan prevalensi stunting sebesar 21,6%, wasting sebesar 7,1%, dan underweight sebesar 16,3% (SSGI, 2022). Malnutrisi pada balita dapat berdampak jangka panjang pada perkembangan fisik dan mental mereka. Tantangan ini disebabkan oleh kurangnya akses terhadap makanan bergizi, sanitasi yang buruk, infeksi berulang, serta kurangnya edukasi mengenai pola makan seimbang bagi balita. Program Makan Bergizi Gratis untuk balita harus memastikan ketersediaan makanan tambahan yang kaya nutrisi seperti protein, zat besi, vitamin A, dan yodium. Edukasi bagi orang tua mengenai pentingnya gizi seimbang, serta pemantauan rutin terhadap status gizi balita, akan sangat membantu dalam mengurangi prevalensi malnutrisi di kelompok ini. 6) Penerima Manfaat lainnya Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditentukan oleh kesiapan dan kinerja SDM di titik layanan. Oleh karena itu, penetapan “penerima manfaat lainnya” bersifat strategis, bukan tambahan untuk menjaga kontinuitas layanan, mutu porsi, dan ketepatan sasaran. (a) Sekolah sebagai last mile: guru & tenaga kependidikan Satuan pendidikan adalah titik saji. Guru, di luar fungsi mengajar, menjalankan pengawasan mutu porsi dan ketepatan waktu layanan serta mengamati dampak pada peserta didik. Tenaga kependidikan (administrasi, satpam, kebersihan, operator, petugas dapur/pramusaji) menopang verifikasi data, pencatatan distribusi, dan koordinasi dengan penyedia. Pemberian manfaat saat bertugas meningkatkan buy-in, mengurangi friksi operasional, dan menutup celah risiko layanan harian. (b) Kader PKK & Pendamping PKH: jembatan sistem–keluarga Kader PKK memperkuat literasi gizi dan adopsi menu di rumah; Pendamping PKH memastikan akurasi data KPM dan kepatuhan penyaluran. Manfaat saat bertugas merupakan dukungan atas beban kerja tambahan sekaligus mempercepat feedback loop dari lapangan untuk koreksi cepat dan pengambilan keputusan. (c) Relawan masyarakat: penguat kepemilikan komunitas Orang tua dan tokoh lokal yang membantu penyiapan, pengemasan, dan distribusi memperkuat community ownership. Pemberian manfaat adalah mekanisme apresiasi yang terbukti menjaga stabilitas operasi harian dengan biaya efisien. Mengalokasikan manfaat kepada jejaring pendukung adalah investasi pada “mesin” implementasi MBG. Rantai operasi administrasi sekolah, verifikasi kader, distribusi relawan dijalankan oleh SDM yang termotivasi dan sehat, sehingga mutu layanan terjaga dan risiko layanan berkurang. Dengan demikian, penyertaan penerima manfaat lainnya merupakan prasyarat mutu dan keberlanjutan program, bukan pengecualian. Program Makan Bergizi Gratis yang dirancang dengan pendekatan komprehensif dapat membantu mengatasi permasalahan gizi pada kelompok-kelompok ini. Pendekatan tersebut mencakup intervensi gizi spesifik, peningkatan akses terhadap makanan bergizi, serta pendidikan yang melibatkan keluarga dan komunitas, yang akan mendukung peningkatan status gizi masyarakat secara berkelanjutan.
38. 2029.Visi disusun berdasarkan Visi Presiden. Visi dan misi ini bertujuan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program-program gizi yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Berfokus pada peningkatan akses pangan bergizi, penguatan kebijakan, serta sinergi antar lembaga, visi dan misi ini dirancang untuk menurunkan angka malnutrisi, meningkatkan status gizi masyarakat, serta mendukung target pembangunan kesehatan dan kesejahteraan nasional. Melalui visi dan misi yang dirumuskan, BGN berkomitmen untuk memastikan setiap lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memiliki akses terhadap makanan bergizi yang berkualitas dan berkelanjutan. 2.1 Visi BGN 2025 – 2029 Visi Badan Gizi Nasional (BGN) 2025-2029 dirumuskan untuk menjawab tantangan gizi yang dihadapi oleh Indonesia dalam beberapa tahun mendatang, sejalan dengan upaya mempercepat pencapaian target pembangunan nasional khususnya di bidang kesehatan dan gizi. Visi ini secara spesifik berfokus pada peningkatan kualitas modal manusia melalui pemenuhan gizi yang optimal, yang merupakan fondasi utama bagi pembentukan generasi yang sehat, produktif, inovatif, dan berdaya saing. Visi Badan Gizi Nasional (BGN) 2025-2029, yaitu: “Terwujudnya Pemenuhan Gizi Nasional Guna Membentuk Modal Manusia Berkualitas untuk Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menegaskan pentingnya investasi pada gizi sebagai elemen strategis dalam pembangunan modal manusia yang unggul. Modal manusia berkualitas tidak hanya tercermin dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga ditandai oleh kesehatan fisik, emosional, dan mental yang optimal, di mana semua aspek tersebut sangat dipengaruhi oleh pemenuhan gizi yang baik. Dalam rangka mewujudkan modal manusia berkualitas, BGN memainkan peran kunci dalam memastikan setiap lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak usia pra-sekolah hingga siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, mendapatkan akses yang merata terhadap makanan bergizi dan aman. Selanjutnya, visi ini tidak hanya terbatas pada peningkatan status gizi jangka pendek, melainkan juga diarahkan untuk pencapaian tujuan jangka panjang yang harmonis dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Pada masa tersebut, Indonesia diharapkan telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia, yang membutuhkan modal manusia yang kompetitif secara global. Modal manusia berkualitas ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi, dan inovasi. Dengan modal manusia yang unggul, Indonesia dapat memperkokoh ketahanan nasional baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Hal ini akan membantu Indonesia dalam meraih posisi yang strategis dalam kancah global serta menghadapi berbagai tantangan internasional dengan lebih percaya diri. Oleh karena itu, peran gizi sebagai pilar utama dalam membangun modal manusia berkualitas tidak dapat dipandang sebelah mata, karena akan sangat menentukan kesiapan generasi mendatang dalam menghadapi tantangan global dengan fisik yang sehat, mental yang kuat, serta produktivitas yang tinggi demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. 2.2 Misi BGN 2025 – 2029 Dalam upaya mewujudkan Visi BGN 2025-2029, dikembangkan beberapa misi strategis yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan. Setiap misi berfokus pada aspek yang kritis dalam penanganan masalah gizi di Indonesia, dengan memperhatikan berbagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap kekurangan gizi, serta penguatan kerjasama dan tata kelola lintas sektor.
39. 1.Meningkatkan Akses dan Kualitas Pemenuhan Gizi Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat yang rentan terhadap kekurangan gizi di Indonesia, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita dan siswa pra-sekolah dan sekolah di tingkat dasar hingga menengah, mendapatkan akses yang mudah, aman, dan berkelanjutan terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Makan bergizi yang mencakup asupan seimbang dari karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral menjadi pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program ini dirancang untuk memberikan akses merata terhadap makanan bergizi sebagai langkah awal dalam menciptakan generasi yang sehat dan produktif, serta mendukung pembangunan SDM unggul. Fokus dari misi ini mencakup distribusi makanan bergizi dan pengembangan infrastruktur pangan di daerah terpencil dan wilayah rentan.
40. 2.Mengoptimalkan Promosi & Edukasi Gizi, serta Kemitraan Strategis yang Terintegrasi Misi ini dirancang sebagai langkah strategis untuk mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia dalam hal pemenuhan gizi. Pendekatan yang dilakukan mencakup kampanye promosi gizi secara masif dan edukasi berkelanjutan kepada berbagai lapisan masyarakat, mulai dari keluarga hingga lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Selain memperkuat aspek edukatif, BGN juga mengedepankan pembentukan kemitraan strategis yang kuat dan berkelanjutan dengan sektor publik, BUMN, swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan mitra internasional. Integrasi edukasi dengan kemitraan strategis ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penyampaian informasi gizi, memperluas cakupan program, dan memperkuat dampak positif dalam peningkatan kualitas gizi nasional secara menyeluruh, terutama bagi
41. 3.Memperkuat Tata Kelola dan Koordinasi dalam Pemenuhan Gizi Nasional Misi ketiga dirancang untuk memastikan bahwa program-program pemenuhan gizi dijalankan secara efektif, transparan, dan akuntabel melalui pengembangan sistem yang terintegrasi serta tata kelola yang kuat dan jelas. Penguatan sistem mencakup pembangunan infrastruktur pendukung, mekanisme distribusi yang andal, serta pengelolaan data dan informasi gizi yang akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Di sisi lain, tata kelola difokuskan pada koordinasi lintas sektor, penyusunan regulasi yang adaptif, dan penerapan standar operasional yang konsisten. Mengingat setiap pelaksanaan program pemenuhan gizi memiliki potensi risiko, baik terkait distribusi pangan, kualitas produk, maupun implementasi kebijakan di lapangan, maka pengelolaan risiko secara aktif melalui manajemen risiko yang sistematis menjadi bagian integral dalam penguatan sistem dan tata kelola tersebut, guna memastikan pencapaian tujuan pemenuhan gizi secara efektif dan berkelanjutan.
42. 4.Mengoptimalkan Pemantauan dan Pengawasan Pemenuhan Gizi Nasional Misi ini bertujuan memastikan efektivitas pelaksanaan berbagai program pemenuhan gizi nasional melalui sistem pemantauan dan pengawasan yang ketat, sistematis, dan terintegrasi. Optimalisasi pemantauan melibatkan pengumpulan data secara rutin terkait implementasi kebijakan, distribusi pangan bergizi, serta kualitas dan keamanan produk pangan yang disalurkan ke masyarakat. Di sisi lain, pengawasan mencakup inspeksi berkala, audit proses operasional, dan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi, guna mendeteksi secara dini berbagai risiko, tantangan, atau penyimpangan dalam pelaksanaan program. Penggunaan teknologi informasi yang canggih juga diterapkan untuk mendukung transparansi dan akurasi dalam pemantauan serta pengawasan secara real-time, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat waktu. Dengan mekanisme pemantauan dan pengawasan yang optimal, diharapkan program pemenuhan gizi dapat berjalan efisien, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak positif jangka panjang dalam pencapaian tujuan strategis nasional.
43. 5.Mewujudkan Dukungan Manajemen yang Optimal dalam Pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional Misi ini difokuskan untuk memperkuat kapasitas internal Badan Gizi Nasional dalam rangka pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Dukungan manajemen optimal tersebut meliputi proses perencanaan & anggaran program kegiatan, serta pengelolaan SDM yang kompeten, profesional, berintegritas tinggi. Selain itu, aspek pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil menjadi prioritas untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Optimalisasi teknologi informasi dan manajemen data juga menjadi perhatian guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat berdasarkan data yang valid. Selanjutnya, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan secara tertib, terencana, dan bertanggung jawab untuk menunjang efisiensi operasional. Terakhir, implementasi manajemen risiko yang sistematis dan berkelanjutan dilakukan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, serta mengelola berbagai risiko operasional secara proaktif, demi menjamin tercapainya tujuan strategis organisasi menuju Indonesia Emas 2045. Dengan pelaksanaan kelima misi strategis tersebut secara terpadu, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk menjawab berbagai tantangan gizi yang dihadapi Indonesia secara efektif dan berkelanjutan. Implementasi yang konsisten dan terintegrasi dari setiap misi diharapkan mampu mewujudkan peningkatan signifikan dalam status gizi nasional, mendukung terciptanya modal manusia yang sehat, produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, serta secara nyata mempercepat pencapaian visi besar Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. 2.3 Tujuan BGN 2025 – 2029 Tujuan BGN 2025-2029 menggambarkan kondisi yang akan diwujudkan dalam periode lima tahun ke depan, sehingga mampu memberikan arah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Gizi Nasional dalam rangka meningkatkan status gizi masyarakat secara nasional. Tujuan berfokus pada pencapaian hasil yang konkret dan berkelanjutan, dengan menekankan pentingnya tatakelola, akses, edukasi, pemberdayaan, tata kelola, kerjasama, dan keberlanjutan dalam pemenuhan makanan bergizi. Tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 yaitu: “Terwujudnya Perbaikan Status Gizi Masyarakat secara Nasional”. Terwujudnya peningkatan status dan akses gizi masyarakat secara nasional ditandai dengan tercapainya pemenuhan makanan bergizi secara merata, aman, dan berkualitas tinggi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak usia sekolah. Peningkatan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) secara konsisten dan terukur, dengan intervensi langsung yang tepat sasaran serta pemantauan rutin terhadap kualitas layanan. Evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas program dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini akan menciptakan landasan kuat dalam membentuk generasi sehat, cerdas, dan produktif yang mampu mendukung kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Indikator tujuan ini adalah: a) Persentase Balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB (indikator RPJMN-outcome) dengan target sebesar 90,1 di Tahun 2029 b) Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U (indikator RPJMN-outcome) dengan target sebesar 75,67 di Tahun 2029 2.4 Sasaran Strategis 2025 – 2029 Dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan serta menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh dinamika lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global, Badan Gizi Nasional (BGN) telah merumuskan sasaran strategis untuk periode 2025 –
44. 2029.Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat upaya peningkatan status gizi masyarakat, memperluas akses terhadap makanan bergizi, serta memastikan adanya sistem tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Dengan fokus pada pencapaian gizi yang optimal, BGN berkomitmen untuk menciptakan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi penerus bangsa. Berikut adalah sasaran strategis BGN 2025 – 2029, yang mencakup berbagai aspek dari intervensi gizi hingga kolaborasi lintas sektor, guna mewujudkan tujuan jangka panjang peningkatan gizi nasional. SS 1: Terpenuhinya gizi masyarakat sasaran makan bergizi gratis Sasaran strategis ini menekankan pembentukan kerangka pemenuhan gizi nasional yang kokoh dan tertata, dimulai dari penetapan kebijakan serta NSPK Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seragam—mencakup standar mutu gizi, tata cara produksi, distribusi, dan akuntabilitas— kemudian diikuti penataan alur kerja jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar penyediaan dan penyaluran makanan bergizi berlangsung konsisten sesuai pedoman; seluruh proses diperkuat oleh mekanisme pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko berlapis yang memungkinkan deteksi dini dan penanganan cepat setiap gangguan, sehingga layanan MBG sampai kepada sasaran secara tepat, rutin, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara semua unit pelaksana beroperasi dalam tata kelola gizi yang matang dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS 1) sebagai berikut: IKSS 1.1: Persentase Anak Sekolah dan Santri penerima program Makan Bergizi Gratis dengan Kualitas Diet Memadai IKSS 1.2: Persentase Anak 12–23 bulan penerima program Makan Bergizi Gratis yang memenuhi Minimum Dietary Diversity (MDD) IKSS 1.3: Penurunan Prevalensi Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil dan Ibu Menyusui penerima program Makan Bergizi Gratis IKSS 1.4: Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang meningkat kepatuhannya terhadap standar IKSS 1.5: Indeks Kematangan Sistem dan Tatakelola Pemenuhan Gizi Nasional IKSS 1.6: Persentase ketersediaan data gizi nasional yang sesuai dengan standar IKSS 1.7: Tingkat Kepatuhan Konsumsi MBG yang benar oleh Penerima Sasaran Strategis 2 – Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Penerima MBG tentang Makan Bergizi secara Optimal Sasaran ini berfokus pada peningkatan pengetahuan, sikap, dan praktik gizi di kalangan penerima Program Makan Bergizi Gratis. BGN menetapkan kebijakan, materi penyuluhan, serta paket edukasi terstandar yang diterapkan di sekolah, pesantren, posyandu, dan titik layanan ibu–balita. Melalui kampanye terpadu, pelatihan guru/kader, dan pendampingan rutin, BGN mendorong agar siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita tidak sekadar mengonsumsi porsi MBG, tetapi memahami prinsip gizi seimbang, keamanan pangan, dan perilaku higienis sehingga manfaat program tertanam sebagai kebiasaan jangka panjang. Indikator Sasaran Strategis (IKSS 2) sebagai berikut: IKSS 2.1: Tingkat Kesadaran Masyarakat tentang Pola Konsumsi Gizi Baik SS 3: Terwujudnya Tata Kelola dan Pemerintahan Badan Gizi Nasional yang Optimal Sasaran strategis ini berfokus pada pengembangan dan penguatan tata kelola yang efektif di Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung pelaksanaan program-program gizi nasional secara optimal. Tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalisme dalam operasional BGN. Dengan penguatan birokrasi, diharapkan BGN mampu memberikan layanan yang optimal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program gizi yang dilaksanakan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS 3) sebagai berikut: IKSS 3.1: Indeks RB (Reformasi Birokrasi) BGN Bagan 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Gizi Nasional Dalam periode 2025–2029, Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan sejumlah sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan status gizi masyarakat, penguatan tata kelola program gizi nasional, serta percepatan penurunan stunting dan gizi buruk. Namun, BGN mengidentifikasi beberapa indikasi risiko dalam pelaksanaan program sebagaimana diuraikan dalam tabel 2.1. Tabel 2.1 Indikasi Risiko Sasaran Strategis Badan Gizi Nasional 2025-2029 No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Perlakuan Sasaran Strategis #1: Terpenuhinya gizi masyarakat sasaran makan bergizi gratis 1 Kesesuaian Penyediaan dengan Distribusi Menu tidak sesuai kebutuhan gizi kelompok sasaran (anak sekolah/santri, ibu hamil & menyusui, balita, ABK); porsi/komposisi tidak konsisten; tidak mengakomodasi alergi, budaya/selera lokal, dan kondisi klinis sederhana. ▪ Menyelaraskan standar menu nasional berbasis bukti untuk tiap segmen; ▪ Menetapkan standar khusus ibu hamil/menyusui sesuai pedoman; ▪ Mengarusutamakan inklusivita s (alergi/ABK dan preferensi budaya) dalam perencanaan menu; ▪ Mengintegrasikan verifikasi kebutuhan gizi melalui kolaborasi sekolah– Puskesmas; ▪ Menginstitusikan penjaminan mutu gizi dan kepatuhan konsumsi di tingkat satuan layanan; ▪ Mengarahkan penggunaan suplemen spesifik berdasarkan hasil skrining risiko gizi. Kedeputian Sistakol, Dialur, Tauwas 2 Kesesuaian Penyediaan dengan Distribusi Distribusi tidak tepat sasaran (inclusion/exclusion error); lemahnya validasi dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG; celah moral hazard di lapangan. ▪ Menetapkan pedoman nasional kriteria & prioritas penerima; ▪ Mengintegrasikan data penerima manfaat MBG lintas Dukcapil–Kemendikbudristek– BKKBN–Puskesmas/Posyandu– SPPG sebagai rujukan bersama; ▪ Melaksanakan verifikasi– validasi berkala dengan peran berjenjang yang jelas; ▪ Melakukan audit distribusi berbasis sampel untuk memastikan ketepatan sasaran; ▪ Mengaktifkan kanal pengaduan komunitas yang tertangani berjangka waktu; ▪ Menguatkan peran bidan desa dan kader sebagai verifikator lapangan. Kedeputian Sistakol, Dialur, Tauwas 3 Kepatuhan Variasi kepatuhan SPPG terhadap SOP (menu, higiene, pencatatan, pelaporan); pengawasan tidak merata antar wilayah; budaya ▪ Menetapkan kerangka pengawasan berbasis risiko dengan target kepatuhan yang seragam; ▪ Menginsentifkan SPPG berprestasi melalui peringkat kepatuhan; Kedeputian Sistakol, Dialur, Tauwas keselamatan pangan belum kuat. ▪ Menegakkan sanksi bertahap untuk pelanggaran pada SPPG yang tidak patuh; ▪ Menyelenggarakan penguatan kapasitas berkala untuk meneguhkan budaya keselamatan pangan; ▪ Knowledge sharing praktik baik antar-SPPG sebagai rujukan standar. 4 Kepatuhan Fragmentasi koordinasi lintas K/L & Pemda; belum ada monitoring terpadu; indikator & pelaporan tumpang tindih sehingga beban administrasi tinggi dan kualitas data turun.. ▪ Mengembangkan Dashboard nasional terintegrasi sebagai satu sumber kebenaran; ▪ Menyepakati tata kelola koordinasi nasional lintas K/L– Pemda (peran, mandat, akuntabilitas, ritme); ▪ Mengonsolidasikan indikator prioritas menjadi mata uang kinerja tunggal dengan cut-off yang seragam; ▪ Menyelenggarakan forum koordinasi berkala (pusat– provinsi–kab/kota) dengan issue log. ▪ Menetapkan satu siklus monev nasional dan prinsip “sekali kumpul, banyak pakai” untuk pelaporan; ▪ Menugaskan satuan kerja satu pintu sebagai orkestrator data & eskalasi isu; ▪ Mengaitkan kepatuhan data dan hasil ke skema insentif / penghargaan daerah. Kedeputian Sistakol, Dialur, Tauwas 5 Akses & Penyediaan MBG Volatilitas harga musiman menekan kecukupan menu (porsi/komposisi berpotensi turun). ▪ Memantau indikator harga pangan prioritas; ▪ Memberikan peringatan dini dan merekomendasikan penyesuaian kebijakan (alokasi/komponen menu) kepada K/L pengampu; ▪ Menyajikan opsi substitusi setara gizi sebagai rujukan teknis Kedeputian Sistakol, Dialur, Tauwas 6 Akses & Penyediaan MBG Koordinasi lintas K/L–Pemda tentang informasi pasok tidak terorkestrasi, sehingga keputusan layanan tidak berbasis sinyal dini. ▪ Mengintegrasikan informasi pasok eksternal ke dashboard BGN ▪ Memberikan peringatan dini/analisis risiko wilayah sebagai dasar arahan kebijakan. Kedeputian Dialur 7 Akses & Penyediaan MBG Keterlambatan rantai pasok, terutama di wilayah 3T dan wilayah defisit pangan; ketergantungan pada sedikit pemasok; gangguan musiman/cuaca. ▪ Menyatukan sinyal kebutuhan (demand) MBG per periode sebagai rujukan nasional; ▪ Mengintegrasikan informasi pasok lintas K/L–Pemda ke dalam peringatan dini BGN; ▪ Menetapkan protokol prioritas layanan saat gangguan (segmen & wilayah) agar respons seragam; ▪ Mengarahkan standar layanan kontinjensi (menu setara gizi saat pasok terganggu); ▪ Mengorkestrasi forum koordinasi berkala untuk menyelaraskan keputusan lintas sektor; dan ▪ Menerbitkan laporan dampak & mengeskalasi hambatan sistemik kepada pengampu kebijakan terkait. Kedeputian Sistakol, Dialur, Tauwas 8 Akses & Penyediaan MBG Penyimpangan standar menu gizi karena keterbatasan bahan lokal/kejutan harga; substitusi tidak setara nilai gizi. ▪ Menetapkan standar substitusi menu yang menjaga kesetaraan gizi sebagai rujukan nasional; ▪ Memetakan ketersediaan & musim panen per wilayah bersama dinas / instansi terkait untuk mengarahkan adaptasi menu berbasis pangan lokal; ▪ Mengadvokasi penguatan kebijakan mutu pasokan pada K/L pengampu agar spesifikasi gizi tetap terjaga; ▪ Mengomunikasikan perubahan menu kepada penerima manfaat secara transparan agar kepercayaan publik terpelihara. Kedeputian Sistakol, Dialur, Tauwas 9 Keamanan Pangan Pangan tidak aman akibat praktik higiene–sanitasi dapur yang lemah dan sarana belum memenuhi standar, sehingga kepercayaan publik tergerus. ▪ Menetapkan standar keamanan pangan nasional yang mudah diadopsi SPPG; ▪ Menginstitusikan penilaian kepatuhan berkala dengan umpan balik korektif; ▪ Mengarusutamakan budaya higiene–sanitasi sebagai bagian dari kinerja layanan. Kedeputian Dialur; Kedeputian Sistakol; Kedeputian Tauwas 10 Keamanan Pangan Ketidakterkendalian titik kritis proses masak–saji menurunkan konsistensi mutu dan keselamatan pangan. ▪ Menstandarkan pengendalian titik kritis proses pada tingkat kebijakan layanan; ▪ Menyelenggarakan penguatan kapasitas terarah (on-the- job/mentoring); ▪ Memastikan akuntabilitas mutu melalui penunjukan Kedeputian Dialur; Kedeputian Sistakol; Kedeputian Tauwas penanggung jawab proses di tiap unit. 11 Keamanan Pangan Pengelolaan penyimpanan & distribusi tidak seragam (ketertelusuran, waktu, kondisi), mengancam mutu saat pelayanan. ▪ Menyelaraskan definisi & indikator kinerja penyimpanan– distribusi sebagai rujukan nasional; ▪ Mengarahkan perbaikan pada area/mitra yang konsisten di zona merah; ▪ Mempublikasikan kartu kendali kinerja untuk mendorong akuntabilitas lintas daerah. Kedeputian Dialur; Kedeputian Sistakol; Kedeputian Tauwas 12 Keamanan Pangan Seleksi bahan dan penerimaan yang tidak disiplin meningkatkan risiko bahan tidak layak masuk layanan. ▪ Menetapkan standar spesifikasi bahan sebagai rujukan nasional; ▪ Menegaskan peran verifikasi penerimaan di unit layanan; ▪ Mengeskalasi temuan berulang ke otoritas sektor untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan hulu. Kedeputian Dialur; Kedeputian Sistakol; Kedeputian Tauwas 13 Keamanan Pangan Insiden keracunan pangan berulang merusak reputasi dan menghentikan layanan. ▪ Menyusun tata laksana penanganan insiden dan pemulihan layanan pada level kebijakan; ▪ Mengonsolidasikan pelajaran kunci (lesson learned) menjadi perbaikan standar; ▪ Mengomunikasikan transparan status dan tindak lanjut untuk memulihkan kepercayaan publik. Kedeputian Dialur; Kedeputian Sistakol; Kedeputian Tauwas 14 Pemantauan & Data Intervensi gizi kurang efektif karena pemantauan status gizi tidak rutin/seragam; integrasi data kesehatan sekolah lemah; kepatuhan konsumsi MBG rendah dan tidak tercatat. ▪ Menetapkan standar siklus & format pemantauan gizi nasional; ▪ Menyepakati satu angka rujukan integrasi lintas sumber per periode; ▪ Menguatkan pelacakan kepatuhan konsumsi sebagai indikator kinerja layanan; ▪ Mengarahkan mekanisme umpan balik cepat ke sekolah/daerah agar koreksi dilakukan dalam periode berjalan. Kedeputian Sistakol; Kedeputian Dialur; Kedeputian Tauwas; Pusdatin 15 Pemantauan & Data Ketertiban dan validitas pengisian dataset MBG rendah (terlambat, tidak lengkap, salah entri) sehingga ▪ Menetapkan standar elemen data minimum & tata kelola pengisian; ▪ Menyelenggarakan sosialisasi berjenjang dan dukungan operasional terarah; Kedeputian Sistakol; Kedeputian Dialur; Kedeputian Tauwas; Pusdatin analitik dan keputusan bias. ▪ Memantau kepatuhan pelaporan dengan kartu kendali daerah; ▪ Menginstitusikan proses rekonsiliasi & penyelesaian selisih berjangka waktu sebagai dasar pengambilan keputusan. 16 Kompetensi/ Ketersediaan / Kepatuhan SDM SPPG Pengetahuan SDM terbatas atas standar gizi, keamanan pangan, higienitas, monitoring, dan menu adaptif; materi/pedoman tidak tersosialisasi merata. ▪ Menetapkan kurikulum & standar kompetensi nasional berbasis peran; ▪ Mengarusutamakan pembelajaran berjenjang (kelas, micro-learning, pendampingan) di seluruh daerah; ▪ Menyebarluaskan pedoman nasional ringkas (menu, higiene, titik kritis) sebagai rujukan wajib; ▪ Memantau adopsi & dampaknya melalui asesmen berkala. Kedeputian Sistakol; Kedeputian Dialur 17 Kompetensi/ Ketersediaan / Kepatuhan SDM SPPG Ketersediaan & sebaran SDM tidak memadai; beban kerja menumpuk; ketergantungan pada individu kunci mengancam kesinambungan layanan. ▪ Menetapkan standar kebutuhan SDM per tipe layanan/volume; ▪ Mengadvokasi penugasan/redistribusi melalui Pemda sesuai standar; ▪ Mengarusutamakan desain peran cadangan (backup) untuk fungsi kritis; ▪ Memantau kepatuhan daerah terhadap standar sebaran dan melaporkan gap untuk penyesuaian kebijakan. Kedeputian Sistakol; Kedeputian Dialur; Biro SDM & Organisasi 18 Kompetensi/ Ketersediaan / Kepatuhan SDM SPPG Kepatuhan SOP & pelaporan tidak konsisten; budaya disiplin lemah sehingga akuntabilitas layanan menurun. ▪ Menetapkan tolok ukur kepatuhan yang sederhana & seragam (SOP inti, pelaporan minimum); ▪ Menyederhanakan alur & format pelaporan agar fokus pada data kunci; ▪ Menautkan kepatuhan ke pengakuan / insentif kinerja; ▪ Menyelenggarakan pengawasan berkala dan menindaklanjuti temuan berulang dengan pembinaan terarah. Kedeputian Sistakol; Kedeputian Dialur; Biro SDM & Organisasi No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Perlakuan Sasaran Strategis #2: Terwujudnya Kesadaran Masyarakat penerima MBG tentang makan bergizi secara optimal 1 Pemahaman Masyarakat (Penerima Manfaat) Kepatuhan konsumsi MBG rendah dan pemantauan status gizi ibu hamil/menyusui tidak berjalan seragam, sehingga perubahan perilaku makan dan manfaat program tidak muncul konsisten di sekolah/pesantren serta layanan kesehatan. ▪ Menetapkan siklus & format pemantauan gizi nasional; ▪ Mengintegrasikan pela cakan kepatuhan konsumsi sebagai KPI layanan; ▪ Mengorkestrasi umpan balik cepat dari data ke aksi di sekolah / puskesmas; ▪ Menguatkan kampanye komitmen konsumsi yang sederhana dan berulang. Kedeputian Prokerma 2 Pemahaman Masyarakat (Penerima Manfaat) Pemahaman pola makan bergizi masih lemah (porsi, frekuensi, kombinasi), disertai miskonsepsi bahwa makan bergizi itu mahal, sehingga adopsi praktik sehat rendah. ▪ Menyusun kerangka materi nasional yang sederhana, hemat, dan kontekstual; ▪ Mengarusutamakan m ateri dalam kurikulum/agenda sekolah-pesantren; ▪ Mensegmentasi pesan menurut kelompok sasaran; ▪ Menyegarkan (updating) materi secara periodik berdasarkan evaluasi. Kedeputian Prokerma 3 Pemahaman Masyarakat (Penerima Manfaat) Kesenjangan antara pengetahuan dan praktik bertahan karena hambatan ekonomi, adat/selera, dan akses bahan sehat terbatas, sehingga pilihan menu sehat tidak konsisten di rumah/asrama. ▪ Mensegmentasi strateg i edukasi sesuai kemampuan ekonomi; ▪ Menyediakan rujukan substitusi lokal setara gizi; ▪ Mengonsolidasikan kemitraan komunitas (warung/koperasi) untuk akses bahan terjangkau; ▪ Mengomunikasikan contoh menu biaya rendah. Kedeputian Prokerma No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Perlakuan 4 Pemahaman Masyarakat (Penerima Manfaat) Resistensi budaya dan preferensi local menolak menu/intervensi MBG, menurunkan penerimaan dan kontinuitas konsumsi. ▪ Memetakan norma & preferensi setempat; ▪ Mengoko- kreasi penyesuaian menu/pesan dengan tokoh agama/adat & komite sekolah; ▪ Mengomunikasikan ja minan halal dan asal bahan secara transparan. Kedeputian Prokerma 5 Pemahaman Masyarakat (Penerima Manfaat) Preferensi jajanan tinggi gula/garam/lemak m enggeser konsumsi MBG dan membentuk kebiasaan makan yang tidak sehat di lingkungan sekolah/pesantren. ▪ Mengarahkan kebijaka n lingkungan makanan sehat (kantin & pembatasan jajanan berisiko); ▪ Mengembangkan kamp anye perilaku yang menarik bagi anak/remaja; ▪ Menautkan kepatuhan kantin dengan pengakuan/insentif. Kedeputian Prokerma 6 Pemahaman Masyarakat (Penerima Manfaat) Misinformasi/hoaks t erkait bahan, status halal, keamanan, dan tujuan program memicu resistensi & penolakan di komunitas. ▪ Mengaktifkan social listening dan respons klarifikasi cepat; ▪ Menetapkan juru bicara lokal & toolkit pesan kunci; ▪ Menyebarkan FAQ berbasis data & kisah nyata; ▪ Menjaga transparansi pelaksanaan program. Kedeputian Prokerma 7 Pemahaman Masyarakat (Penerima Manfaat) Kelompok rentan (remaja putri, ABK, alergi/kondisi khusus) belum terlayani memadai dalam edukasi, sehingga kebutuhan spesifiknya tak tercakup. ▪ Menetapkan modul khusus per segmen prioritas; ▪ Menyediakan jalur konsultasi gizi di sekolah/puskesmas; ▪ Melatih pendamping (guru/pembina) untuk dukungan personal; ▪ Memantau capaian segmen rentan dan mengalokasikan p endampingan tambahan. Kedeputian Prokerma No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Perlakuan 8 Pemahaman Masyarakat (Penerima Manfaat) Keterbatasan akses digital membatasi jangkauan edukasi daring, terutama di wilayah dengan konektivitas rendah. ▪ Menyediakan paket materi offline yang standar & mudah dipakai; ▪ Menyelenggarakan pertemuan tatap muka rutin (assembly/komunitas); ▪ Mengalirkan distribusi materi lewat kanal lokal (PKK/Posyandu/perpu stakaan keliling). Kedeputian Prokerma 9 Pemahaman Masyarakat (Penerima Manfaat) Pengukuran dampak perilaku tidak baku (instrumen KAP berbeda, hasil sulit dibandingkan), membuat kebijakan sulit diarahkan oleh bukti. ▪ Menetapkan SOP & instrumen KAP nasional; ▪ Menyelenggarakan pela tihan enumerator & back-check; ▪ Mengintegrasikan hasil KAP ke dashboard tematik; ▪ Mengarahkan perbaika n program berdasarkan temuan KAP yang terstandar. Kedeputian Prokerma 10 Kerja Sama & Kemitraan Perbedaan tujuan/agenda BGN dan mitra (publik/swasta) membuat kegiatan edukasi tidak selaras dan pesan tidak konsisten. ▪ Menyepakati kerangka performance compact yang menyatu kan sasaran, peran, serta ukuran kinerja lintas mitra; ▪ Menetapkan pesan kunci nasional sebagai “mata uang” komunikasi tunggal; ▪ Mengkurasi kemitraan melalui due diligence untuk menghi ndari konflik kepentingan; dan ▪ Menjalankan telaah kinerja berkala guna menyelaraskan kembali arah kemitraan saat terjadi deviasi. Kedeputian Prokerma 11 Kerja Sama & Kemitraan Koordinasi lintas sektor lemah (pusat– daerah, sekolah / ▪ Membentuk gugus tugas lintas sektor dengan mandat, ritme, Kedeputian Prokerma No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Perlakuan pesantren, dinas) sehingga kampanye terfragmentasi. dan akuntabilitas yang jelas; ▪ Menyepakati kalender kampanye terpadu agar momentum komunikasi terjaga; ▪ Mengorkestrasi forum singkat berjadwal berbasis issue log untuk menutup ha mbatan prioritas; serta ▪ Menyediakan paket materi standar agar kanal pusat– daerah berbicara satu suara. 12 Pemberdayaan Masyarakat Kesadaran & partisipasi masyarakat rendah; program berjalan top– down dan tidak berkelanjutan. ▪ Mengarusutamakan pe rencanaan partisipatif sejak hulu; ▪ Membentuk komite gizi di sekolah/pesantren sebagai platform kepem ilikan bersama; ▪ Mengaktivasi tokoh/or ang tua murid/kyai sebagai champion peru bahan perilaku; dan merancang peran kader/relawan yang jelas sehingga partisipasi bertumbuh dan berkelanjutan mel ampaui fase proyek. Kedeputian Prokerma 13 Pemberdayaan Masyarakat Ketergantungan pada bantuan (wait-and- see) menghambat kemandirian lokal. ▪ Merancang strategi keluar bertahap yang menegaskan bata s waktu dan target kemandirian; ▪ Mendorong prakarsa swadaya (kebun gizi/dapur sehat) sebagai role model lokal; ▪ Menetapkan indikator kemandirian sebagai prasyarat akses dukungan lanjutan; dan Kedeputian Prokerma No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Perlakuan ▪ Mengalihkan fasilitasi dari “memberi” ke “memampukan”. 14 Pemberdayaan Masyarakat Program kurang relevan dengan konteks lokal (bahasa, budaya, musim, ketersediaan bahan). ▪ Memetakan sosial– pangan lokal sebagai dasar adaptasi; ▪ Menyesuaikan materi & menu ke bahasa/simbol setempat agar resonansi mening kat; ▪ Menggerakkan UMKM lokal untuk memperkuat ra ntai nilai komunitas; serta ▪ Membangun feedback loop cepat sehingga perbaikan berlangsung terus-menerus. Kedeputian Prokerma 15 Pemberdayaan Masyarakat Dinamika internal (konflik, elite capture, ketimpangan akses) menghambat pelaksanaan. ▪ Menganalisis peta pemangku kepentingan & risiko sosial untuk mencegah domi nasi; ▪ Menerapkan fasilitasi netral dan aturan main transparan yang menjamin akses setara; ▪ Merotasi kepengurusan guna membangun sirku lasi kepemimpinan; serta ▪ Menyediakan kanal aduan aman sebagai mekanisme korektif komunitas. Kedeputian Prokerma 16 Pemberdayaan Masyarakat Rasa kepemilikan masyarakat rendah, sehingga adopsi kebiasaan makan sehat tidak konsisten. ▪ Mendesain co- creation (kompetisi menu sehat, class pledge) untuk menumbuhkan kepemilikan; ▪ Memberikan pengakua n publik bagi sekolah/pesantren binaan gizi; Kedeputian Prokerma No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Perlakuan ▪ Menyalurkan micro- grant bagi inovasi warga; dan ▪ Melibatkan orang tua melalui komitmen rumah agar perilaku sehat mengakar di luar sekolah. 17 Pemberdayaan Masyarakat Kepercayaan publik menurun (isu transparansi penerima, distribusi, capaian). ▪ Memublikasikan secar a berkala data penerima, mekanisme distribusi, dan capaian sebagai wujud akuntabilitas; ▪ Menyelenggarakan foru m akuntabilitas warga untuk menjembatani u mpan balik; ▪ Menyediakan dashboar d publik yang memudahkan pe mantauan; dan ▪ Menindaklanjuti aduan secara terbuka untuk memulihkan sek aligus memelihara kep ercayaan sosial. Kedeputian Prokerma No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan Sasaran Strategis #3: Terwujudnya tata kelola dan pemerintahan Badan Gizi Nasional yang optimal 1 Kelembagaan & Organisasi Struktur organisasi belum selaras dengan mandat, proses bisnis utama, dan beban layanan; terjadi tumpang tindih fungsi/ruang kosong (data, risiko, kepatuhan). ▪ Menyelaraskan desain organisasi dengan rantai nilai utama BGN; ▪ Menetapkan peran– tanggung jawab lintas unit melalui RACI yang menghapus tumpang tindih; ▪ Mengukuhkan fungsi pengawal mutu (kepatuhan, manajemen risiko, DPO, monev) sebagai poros tata kelola; serta Sekretariat Utama No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan ▪ Mengelola perubahan (komunikasi, sosialisasi, coaching) agar peralihan struktur mendarat tan pa mengganggu layanan. 2 Kelembagaan & Organisasi Kapasitas kelembagaan & tatalaksana (SOP, layanan, SDM) belum memadai; standar kerja belum baku. ▪ Menyusun standar layanan inti yang ringkas dan terukur; ▪ Membangun budaya layanan melalui janji layanan (service charter) yang mudah diawasi; ▪ Merencanakan kebutu han formasi & kompetensi berbasis beban kerja; ▪ Meningkatkan kapasit as secara berjenjang (pembelajaran & coaching); serta ▪ Membiasakan penggu naan alat mutu sederhana (template/daftar periksa) untuk menjaga konsist ensi. Sekretariat Utama 3 Kelembagaan & Organisasi Perubahan kebijakan nasional menggeser peran/mandat BGN dan mempengaruhi desain program. ▪ Memantau dinamika kebijakan secara terstruktur (policy watch); ▪ Menyiapkan skenario transisi kelembagaan yang jelas (tahapan, peran, risiko); ▪ Menyelaraskan kerangka pendanaan menengah (MTEF) agar fleksibel; serta mengadvokasi pil ihan kebijakan yang menjaga kesinambungan layanan dan capaian gizi prioritas. Sekretariat Utama 4 Kelembagaan & Organisasi Integrasi tata kelola & pengawasan internal lemah, berisiko menurunkan kinerja ▪ Memperkuat SPIP dan praktik manajemen risiko sebagai fondasi keputusan; menginteg ISekretariat Utama, Inspektorat Utama No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan RB/SAKIP dan akuntabilitas. rasikan register risiko ke siklus perencanaan dan penganggaran; ▪ Membentuk Komite Manajemen Risiko & Audit yang mengawal tindak lanjut tepat waktu; serta menjadikan pem belajaran audit sebagai umpan balik kebijakan dan perbaikan proses. 5 Kelembagaan & Organisasi Budaya kinerja & integritas belum mengakar (nilai, perilaku, konflik kepentingan). ▪ Menurunkan sasaran strategis ke kontrak kinerja individu; ▪ Menerapkan pakta integritas & pengelolaan konflik kepentingan yang tegas; ▪ Meneguhkan ketelada nan pimpinan melalui walk- through dan dialog kinerja rutin; serta ▪ Mengapresiasi perilak u dan hasil yang selaras nilai BGN untuk menumbuhkan budaya kinerja berintegritas. Sekretariat Utama 6 Regulasi & Kepatuhan Keterlambatan penyusunan regulasi, SOP, dan pedoman tata kelola yang menciptakan ruang abu-abu operasional dan ketidakseragaman praktik. ▪ Menyusun regulatory pipeline tahunan yang menetapkan prio ritas, tahapan, dan waktu; ▪ Membentuk task force peraturan lintas unit untuk mengharmonisk an substansi dan mengelola konsultasi publik; ▪ Menetapkan standar q uality check (keselarasan, dampak, implementabilitas); serta Sekretariat Utama, Inspektorat Utama No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan ▪ Memantau progres melalui papan kendali regulasi hingga tuntas. 7 Regulasi & Kepatuhan Ketidakpatuhan terhadap regulasi nasional dan standar akuntabilitas publik, melemahkan kredibilitas dan kinerja layanan. ▪ Membangun fungsi kepatuhan yang menetapkan tolok ukur jelas; ▪ Menyebarluaskan regu lasi secara berjenjang dengan materi ringkas; ▪ Memantau kepatuhan melalui kartu kendali unit/daerah; ▪ Menautkan kepatuhan ke pengakuan/insentif; serta ▪ Menyelenggarakan refr esh berkala untuk menjaga pemahaman yang seragam. Sekretariat Utama, Inspektorat Utama 8 Regulasi & Kepatuhan Pengawasan internal/eksternal lemah sehingga temuan berulang dan perbaikan tidak mengakar. ▪ Menerapkan pengawas an berbasis risiko yang memfokuskan pa da area berdampak tinggi; ▪ Menggabungkan penel aahan dengan BPKP/BPK untuk menyinkronkan rekomendasi; ▪ Melakukan uji petik mendadak pada area rawan; ▪ Mengonversi temuan menjadi aksi perbaikan akar masalah dan mendokumentasik an lesson learned untuk mendorong perubahan proses. Inspektorat Utama 9 Regulasi & Kepatuhan Konflik kepentingan dan gratifikasi tidak terkelola, meningkatkan risiko bias keputusan dan reputasi. ▪ Menetapkan kebijakan COI yang tegas dengan mekanisme pelaporan & recusal; ▪ Membangun register gratifikasi digital; Inspektorat Utama No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan ▪ Menyediakan kanal konsultasi etik yang mudah diakses; ▪ Menegakkan sanksi konsisten dan mengomunikasika n pedoman etik sehingga integritas menjadi norma bersama. 10 Regulasi & Kepatuhan Tindak lanjut temuan audit lambat sehingga risiko berulang dan akumulasi temuan meningkat. ▪ Mengelola issue tracker terpadu yang menetapkan PIC, tenggat, dan bukti penyelesaian; ▪ Menyelenggarakan rap at Komite Audit triwulan untuk menjaga disipli n tindak lanjut; ▪ Mengeksekusi eskalasi terukur ketika melewati batas waktu; serta ▪ Mengintegrasikan hasi l penyelesaian ke kebijakan dan SOP agar perbaikan menjadi permanen. Inspektorat Utama 11 Perencanaan & Anggaran Program/Keg iatan Dokumen rencana belum menembak tujuan utama (PHTC); kaitan output– outcome lemah sehingga arah program kurang tajam. ▪ Menetapkan arsitektur perencanaan berbasis hasil (tujuan– outcome–output– aktivitas) sebagai rujukan nasional; ▪ Menyelaraskan Renstra–Renja–RKA agar benang merah kinerja jelas; ▪ Menginstitusikan peer review rencana lintas unit untuk menajamkan lo gika hasil; serta ▪ Menggunakan mid- year review sebagai mekanisme mengoreksi prioritas dan alokasi berbasis bukti capaian. Sekretariat Utama No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan 12 Perencanaan & Anggaran Data penerima manfaat yang menjadi dasar kebutuhan anggaran tidak seragam, berisiko menimbulkan salah taksir alokasi. ▪ Menyepakati satu angka rujukan penerima per periode (sumber & cut- off disepakati lintas pihak); ▪ Menetapkan tata kelola elemen data minimum untuk perencanaan; ▪ Menugaskan penanggung jawab kualitas data pada tingkat pusat/daerah; ▪ Mempublikasikan ang ka resmi sebagai dasar penganggaran; serta ▪ Mengintegrasikan pros es rekonsiliasi ke siklus perencanaan– penganggaran agar keputusan berdiri di atas satu angka yang sama. Sekretariat Utama 13 Perencanaan & Anggaran Komitmen internal terhadap kinerja anggaran lemah pada institusi baru; disiplin implementasi dan akuntabilitas belum merata. ▪ Mengalirkan mandat dan indikator kinerja anggaran sampai level unit & individu; ▪ Menyelenggarakan pen garahan wajib siklus perencanaan– penganggaran; ▪ Membangun dialog kinerja bulanan yang menghubungkan anggaran–kegiatan– hasil; ▪ Mengaitkan penghargaan dan dukungan teknis pada capaian berbasis hasil; serta ▪ Memposisikan BP/BK/BMN sebagai coach yang memperkuat disiplin dan pembelajaran. Sekretariat Utama 14 Perencanaan & Anggaran Jadwal perencanaan– pengadaan– pelaksanaan tidak sinkron; risiko penumpukan belanja ▪ Menyatukan kalender kerja terintegrasi (perencanaan– pengadaan– pelaksanaan) Sekretariat Utama No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan akhir tahun meningkat. yang menetapkan tong gak jelas; ▪ Mengorkestrasi pelaksanaan awal untuk paket prioritas melalui kriteria kesiapan yang memastikan kelayakan; ▪ Memantau deviasi jadwal dan mengeksekusi pen yelesaian hambatan lintas unit; serta ▪ Menggeser a ka dari kecepatan penyerapan ke ketepatan waktu layanan terhadap sasaran. 15 Tata Kelola Anggaran, Keuangan & Aset Pengelolaan anggaran tidak efektif/efisien sehingga biaya membengkak dan muncul idle budget; fokus serapan mengalahkan hasil layanan. ▪ Menetapkan kerangka penganggaran berbasis kinerja (hasil–output– biaya) sebagai rujukan; ▪ Mengonsolidasikan un it cost prioritas untuk mengarahkan alokasi; ▪ Mengelola prakiraan berjalan (rolling forecast) agar keputusan penyesuaian tepat waktu; dan ▪ Mengarahkan spendin g review triwulan untuk mendesain ulang pos yang tidak mencipta nilai layanan. Sekretariat Utama 16 Tata Kelola Anggaran, Keuangan & Aset Penyalahgunaan/inefi siensi sumber daya (fraud/kolusi) melemahkan akuntabilitas dan nilai manfaat publik. ▪ Menguatkan pemisaha n fungsi dan check & balance sebagai pagar risiko; ▪ Menetapkan standar integritas pengadaan (transparansi, due diligence, penilaian penyedia); ▪ Mengelola audit tematik paska-kontrak secara acak; serta Sekretariat Utama No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan ▪ Menormalkan pelapora n pelanggaran melalui kanal aman untuk mendorong perbaikan sistemik. 17 Tata Kelola Anggaran, Keuangan & Aset Pelaporan keuangan & aset lemah (rekonsiliasi/penatau sahaan tidak rapi) sehingga keandalan informasi dan pengambilan keputusan terganggu. ▪ Menyelaraskan tata kelola pelaporan keuangan–BMN lintas sistem; ▪ Mengonsolidasikan as set register yang akurat dan menetapkan disipl in inventarisasi berkala; ▪ Memantau closing & rekonsiliasi bulanan; serta ▪ Mengintegrasikan tem uan ke perbaikan prosedur agar kualitas laporan terjaga. Sekretariat Utama 18 Tata Kelola Anggaran, Keuangan & Aset Keterlambatan pembayaran vendor meningkatkan risiko layanan (putus pasok) dan biaya (denda/eskalasi harga). ▪ Menetapkan standar waktu pembayaran (SLA) yang realistis dan mengelola antrean verifikasi satu pintu; ▪ Memantau aging kewajiban untuk mengeksekusi prioritas pembayaran layanan kritikal; serta ▪ Mengomunikasikan ke pastian pembayaran untuk menjaga kelangsungan layanan dari mitra strategis. Sekretariat Utama 19 Tata Kelola Anggaran, Keuangan & Aset Risiko kecurangan perjalanan dinas & belanja operasional (klaim fiktif/mark-up) menggerus efisiensi dan integritas. ▪ Menetapkan standar biaya yang jelas dan mudah diaudit; ▪ Mengalihkan proses pertanggungjawaban ke kanal nontunai terdokumentasi; ▪ Mengelola audit acak berkala untuk mencegah penyimpangan; serta ▪ Menegakkan sanksi konsisten sambil mengedukasi unit Sekretariat Utama No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan tentang praktik biaya wajar. 20 Koordinasi & Kemitraan Koordinasi antarunit dan lintas sektor lemah; agenda berjalan sendiri- sendiri sehingga inisiatif saling tumpang tindih. ▪ Menetapkan tata kelola koordinasi nasional (ritme, mandat, penanggung jawab) yang menyatukan age nda lintas unit/K/L; ▪ Menyelaraskan RACI agar peran jelas tanpa overlap; ▪ Mengintegrasikan wor kplan pusat–daerah pada satu kalender kinerja; dan ▪ Mengawal penutupan isu lintas melalui issue logdengan tenggat tegas. Sekretariat Utama, Deputi Prokerma 21 Koordinasi & Kemitraan Keterlibatan pemangku kepentingan rendah dalam perumusan kebijakan, membuat kebijakan kurang diterima dan sulit dieksekusi. ▪ Menyelenggarakan for um konsultasi publik/multi-pihak berjenjang; ▪ Memetakan pemangku kepentingan dan merancang strategi keterlibatan per fase; mendesain bersama (co-design) kebijakan kunci agar implementasi lebih diterima; serta ▪ Mendokumentasikan umpan balik untuk menguatkan legitimasi kebijakan. Sekretariat Utama, Deputi Prokerma 22 Koordinasi & Kemitraan Konflik kepentingan dalam program/kemitraan melemahkan objektivitas dan kredibilitas pelaksanaan. ▪ Menyusun pedoman kemitraan (peran– tanggung jawab–KPI) yang menegaskan COI & transparansi; ▪ Menyaring mitra melalui screening & du e diligence; ▪ Menetapkan klausul re cusal dan pelaporan terbuka; serta ▪ Mengevaluasi kemitraan berkala untuk menyelaraskan Sekretariat Utama, Deputi Prokerma No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan kembali arah dan akuntabilitas. 23 Koordinasi & Kemitraan Pesan publik tidak konsisten lintas unit/mitra sehingga publik bingung dan kepercayaan tergerus. ▪ Menetapkan pedoman merek & pesan nasional sebagai “mata uang komunikasi tunggal”; ▪ Menyediakan media brief rutin; ▪ Menunjuk titik kontak komunikasi satu pintu; dan ▪ Mengoreksi cepat setiap miskomunikasi agar narasi publik tetap seragam. Sekretariat Utama, Deputi Prokerma 24 Transparansi & Akuntabilitas Publik Keterbukaan informasi publik rendah; layanan PPID tidak optimal sehingga akuntabilitas melemah. ▪ Membentuk/menguat kan PPID dengan mandat dan SLA yang jelas; ▪ Menetapkan daftar informasi yang wajib dipublikasikan; ▪ Menstandarkan prosed ur layanan sesuai UU KIP; melatih petugas; dan ▪ Mempublikasikan kine rja layanan untuk menjaga akuntabilitas. Sekretariat Utama 25 Transparansi & Akuntabilitas Pengawasan masyarakat terhadap kinerja/anggaran rendah, membuat umpan balik publik tidak termanfaatkan. ▪ Menyediakan dashboa rd publik dan open data yang mudah dipahami; ▪ Menyelenggarakan for um akuntabilitas berkala; ▪ Mengintegrasikan masukan publik ke siklus perbaikan program; dan ▪ Mengkomunikasikan ti ndak lanjut untuk memperkuat kepercayaan. Sekretariat Utama 26 Transparansi & Akuntabilitas Kepercayaan publik menurun akibat isu tata kelola dan keterlambatan pelaporan kinerja. ▪ Mengomunikasikan ca paian & perbaikan secara proaktif; ▪ Menerbitkan laporan kinerja tepat waktu; Sekretariat Utama, Inspektorat No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan ▪ Merilis lesson learned dan langkah korektif; serta ▪ Menjaga dialog terbuka dengan publik untuk memulihkan dan memelihara keper cayaan. 27 Transparansi & Akuntabilitas Sistem pelaporan pelanggaran (WBS) belum efektif (kurang aman/responsif), sehingga isu tak cepat ditangani. ▪ Mengembangkan WBS digital yang aman & anonim; ▪ Menetapkan SOP triase dan perlindungan pelapor; ▪ Melaporkan progres tindak lanjut berkala; serta ▪ Mengkomunikasikan h asil penanganan untuk mendorong bud aya melapor yang sehat. Sekretariat Utama, Inspektorat 28 Digitalisasi Program Data gizi terfragmentasi di berbagai platform dan lembaga (tidak hanya di BGN), sehingga konsolidasi membutu hkan waktu lebih panjang dan berisiko menghambat ketepatan keputusan. ▪ Membangun arsitektur “Satu Data Gizi Nasional” sebagai rujukan tunggal; ▪ Menetapkan tata kelola data lintas K/L– Pemda (peran, standar, jadwal pembaruan); ▪ Memformalkan perjanj ian berbagi data dengan mitra strategis; ▪ Menyediakan dasbor eksekutif untuk pemantauan hasil; dan ▪ Menugaskan penjaga kualitas data per domain sebagai akuntabilitas. Pusdatin; Sekretariat Utama 29 Digitalisasi Program Pencatatan penerima MBG belum rapi(keliru/tidak diperbarui), sehingga perhitungan sasaran, alokasi porsi, dan pelaporan membutuh kan waktu lebih ▪ Menyepakati standar pembaruan data berkala (jadwal mutasi, kelulusan, cut- off pelaporan) lintas pihak; ▪ Mengonsolidasikan dat a Dapodik/EMIS dengan daftar SPPG Pusdatin; BSDMO No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan panjang dan berisiko tidak akurat. sebagai satu angka acuan per periode; dan ▪ Menetapkan rujukan identitas yang konsisten per segmen (ID peserta didik untuk siswa; identitas layanan kesehatan untuk ibu hamil/menyusui). 30 Digitalisasi Program Sistem sulit diakses/gangguan nasional, terutama saat beban tinggi. ▪ Menetapkan target ketersediaan layanan nasional; ▪ Meningkatkan kapasit as saat beban puncak; ▪ Memantau kinerja layanan sepanjang waktu; serta ▪ Menyiapkan dan menguji rencana pemulihan agar layanan cepat pulih ketika terganggu. Pusdatin; Sekretariat Utama. 31 Digitalisasi Program Kebocoran data pribadi & penyalahgunaan data melemahkan kepercayaan publik dan kepatuhan. ▪ Menerapkan akses berbasis peran dan menguatkan kera hasiaan data; ▪ Merekam penggunaan data untuk akuntabilitas; ▪ Menerapkan autentika si berlapis; meminimalka n data yang dikumpulkan & disimpan; serta ▪ Menyelenggarakan pelatihan privasi secara rutin. Pusdatin; Inspektorat Utama 32 Digitalisasi Program Interoperabilitas rendah: sistem BGN tidak “nyambung” dengan K/L lain sehingga terjadi input ulang. ▪ Menyepakati standar pertukaran data antar K/L; ▪ Memformalkan kesepa katan berbagi data (MoU/PKS); ▪ Menguji integrasi bersama sebelum diperluas; dan ▪ Mengelola perubahan versi beserta Pusdatin; No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan komunikasinya agar semua pihak tetap selaras. 33 Digitalisasi Program Kekurangan tenaga terampil untuk mengelola dan mengembangkan sistem informasi nasional. ▪ Merencanakan kebutu han formasi & kompetensi jangka pendek–menengah; ▪ Merekrut dan mengembangkan talen ta kunci; ▪ Mewajibkan alih pengetahuan dari mitra; ▪ Menerapkan skema retensi; dan ▪ Membangun komunita s praktik internal agar kemampuan terjaga & tumbuh. BSDMO; Pusdatin 34 Digitalisasi Program Sistem tidak sesuai kebutuhan lapangan (UX kurang ramah, tidak mendukung area terbatas koneksi). ▪ Merancang solusi bersama pengguna lapangan (end user) sejak awal; ▪ Menguji coba bertahap dan memperbaiki berd asarkan umpan balik; ▪ Menyediakan cara kerja yang tetap berjalan saat koneksi terbatas; dan ▪ Memprioritaskan fitur inti yang paling dibutuhkan layanan. Pusdatin; Kedeputian Dialur 35 Digitalisasi Program Keamanan siber lemah (kerentanan tidak tertangani), meningkatkan risiko gangguan dan kebocoran. ▪ Melaksanakan pemeri ksaan keamanan berkala; ▪ Memperbarui sistem secara terjadwal; ▪ Menetapkan prosedur tanggap insiden yang jelas; dan ▪ Menyelenggarakan sim ulasi penanganan insiden secara rutin agar kesiapsiagaan terpelih ara. Pusdatin; IU 36 Digitalisasi Program Ketergantungan vendor tinggi (vendor lock-in) membatasi fleksibilitas dan keberlanjutan. ▪ Memilih teknologi berbasis standar terbuka; ▪ Memastikan akses terhadap dokumentasi Pusdatin; Sekretariat Utama, Inspektorat No Aspek Indikasi Risiko Indikasi Perlakuan Risiko PJ Indikasi Pelakuan dan materi teknis yang memadai; ▪ Menerapkan strategi multi-penyedia untuk fungsi kritis; serta ▪ Merencanakan skema keluar (exit strategy) yang terukur guna menjaga kedaulatan sistem. Dalam rangka mencapai visi besar tersebut, Presiden menetapkan delapan misi pembangunan (Asta Cita) yang dituangkan secara rinci sebagai berikut:
45. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia;
46. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
47. 3.Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, membangkitkan industri kreatif serta mengembangkan agroindustri menuju sentra pengembangan agrikultur dan industri pedesaan;
48. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perlindungan hak perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
49. 5.Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
50. 6.Membangun dari desa dan daerah bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.;
51. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
52. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, budaya, serta peningkatan toleransi antar masyarakat beragama. Gambar 3.1 Misi Pembangungan 2025-2029 dijabarkan dalam bentuk Prioritas Nasional Prioritas Nasional Pembangunan Nasional 2025-2029 Sumber: Bappenas, 2025 Dari 8 Prioritas Nasional yang telah ditetapkan, Program MBG dalam konteks pemenuhan gizi nasional berkontribusi utama pada PN-4, pemerintah secara eksplisit menetapkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Asta Cita ini mencakup berbagai aspek strategis yang terdiri dari penguatan sains dan teknologi, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan dan status gizi masyarakat, pencapaian prestasi olahraga, serta pemajuan kesetaraan gender. Selain itu, PN ke-4 juga menegaskan pentingnya perlindungan hak- hak perempuan, pemberdayaan pemuda sebagai generasi penerus (generasi milenial dan generasi Z), serta perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Dalam konteks tersebut, bidang kesehatan dan gizi menempati posisi strategis sebagai salah satu prioritas penting dalam pencapaian PN ke-4. Fokus utama di bidang ini meliputi upaya terintegrasi dalam percepatan penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak melalui intervensi spesifik dan sensitif, peningkatan akses terhadap layanan gizi berkualitas di tingkat komunitas, serta pemberian makanan bergizi gratis bagi kelompok sasaran rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa sekolah, dan santri. Prioritas ini menjadi pijakan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam merancang strategi dan intervensi gizi, sebagai kontribusi langsung dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif secara berkelanjutan. Selain mendukung pada pencapaian PN-4, program makan bergizi gratis juga mendukung beberapa PN yaitu: PN 2: Kemandirian Bangsa a) Orkestrasi Pasok Pangan: Hal ini merujuk pada upaya terpadu untuk mengelola seluruh rantai pasok pangan. Program MBG akan memastikan pasokan pangan yang tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas gizi yang terjamin. Ini dicapai melalui kemitraan hulu (kerjasama dengan petani dan produsen), fortifikasi (penambahan zat gizi mikro pada bahan pangan), serta penerapan standar mutu yang ketat di setiap tahapan. Tujuannya adalah membangun ketahanan pangan nasional yang independen dan berstandar global. b) Penguatan Rantai Pasok: Implementasi cold chain (rantai dingin) pada dapur SPPG (Sistem Pelayanan Pangan Gizi) adalah langkah kritis untuk menjaga kesegaran dan nutrisi bahan pangan, terutama untuk produk yang mudah rusak. Ini memastikan bahwa makanan yang disalurkan tetap higienis dan aman untuk dikonsumsi, sekaligus meminimalisir pemborosan dan kerugian. PN 3: Infrastruktur & Kerja Berkualitas a) Pengembangan Infrastruktur SPPG: Program ini akan membangun atau merehabilitasi infrastruktur yang mendukung distribusi pangan, termasuk gudang penyimpanan dan rute distribusi yang efisien. Tujuannya adalah menciptakan sistem logistik yang tangguh, cepat, dan merata, sehingga makanan bergizi dapat menjangkau seluruh wilayah target secara efektif. b) Penciptaan Peluang Kerja: MBG dirancang untuk menstimulasi ekonomi lokal. Dengan beroperasinya dapur SPPG dan sistem distribusi, akan muncul lapangan kerja baru bagi masyarakat, seperti posisi juru masak, dan juga mendukung operasional koperasi sekolah/daerah yang menjadi bagian dari ekosistem program. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat. PN 4: Hilirisasi & Industrialisasi Berbasis SDA a) Penguatan Industri Lokal: MBG berperan dalam menggerakkan hilirisasi dengan memprioritaskan pembelian produk dari industri lokal, seperti premiks, FRK (Fortified Rice Kernel), dan susu. Hal ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi dari sumber daya alam dalam negeri. b) Jaminan Mutu Produk: Untuk memastikan bahwa produk yang digunakan memenuhi standar gizi yang ditetapkan, program ini akan mengoptimalkan peran laboratorium uji mutu. Laboratorium ini bertanggung jawab untuk memverifikasi konsistensi gizi dalam setiap menu, sehingga kualitas pangan yang diberikan kepada masyarakat selalu terjaga. PN 5: Membangun dari Desa & dari Bawah a) Perlindungan Sosial Berbasis Gizi: Sebagai bentuk nutrition-sensitive social protection, MBG berfokus pada pemberdayaan komunitas akar rumput. Ini dilakukan dengan memprioritaskan pembelian bahan pangan dari UMKM lokal, yang secara langsung meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian, program ini juga secara efektif membantu menurunkan beban belanja pangan bagi rumah tangga miskin. b) Kontribusi Utama MBG, Secara kolektif, program MBG berfokus pada enam kontribusi utama yang saling terkait: o Menjamin Pelayanan Kesehatan dan Gizi Berkualitas: Dengan menyediakan makanan bergizi secara rutin, program ini secara fundamental meningkatkan status kesehatan masyarakat. o Pengurangan kemiskinan: Program ini berperan dalam mengurangi kemiskinan dengan dua cara: mengurangi beban belanja rumah tangga dan menciptakan lapangan kerja baru. o Pemberdayaan Komunitas dan UMKM Lokal: MBG memberdayakan ekonomi lokal dengan menjadi pasar bagi produk-produk UMKM. o Pengembangan Industri Pangan Lokal: Dengan mengutamakan produk dalam negeri, MBG mendorong pertumbuhan industri pangan nasional. o Peningkatan Kualitas Pendidikan: Anak-anak yang sehat dan bergizi cenderung memiliki performa belajar yang lebih baik, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kualitas pendidikan. o Pengarusutamaan Kesetaraan Gender: Intervensi gizi yang terarah juga berkontribusi pada pencapaian kesetaraan gender, terutama dalam hal kesehatan dan nutrisi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut secara nyata dan terukur, Presiden menetapkan 17 Program Prioritas yang menjadi acuan strategis pembangunan nasional selama periode 2025–2029. Program-program tersebut mencakup aspek-aspek pembangunan strategis yang menjadi komitmen utama pemerintah dalam memastikan pembangunan berlangsung secara komprehensif, menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, untuk memastikan dampak pembangunan yang cepat dirasakan oleh masyarakat, ditetapkan pula 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins). Program-program ini dirancang secara khusus untuk memberikan hasil nyata yang dapat dirasakan dalam waktu singkat oleh masyarakat luas. Salah satu program Quick Wins yang relevan dengan bidang gizi dan kesehatan adalah program pemberian makanan bergizi gratis kepada kelompok sasaran rentan, yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Gambar 3.2 Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Sumber: Bappenas, 2025 Dari 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, terdapat beberapa program yang secara langsung berkaitan erat dengan mandat dan tugas pokok Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satunya adalah program pemberian makanan bergizi gratis kepada kelompok rentan seperti siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini menjadi Quick Wins utama yang didesain secara khusus oleh pemerintah agar dapat segera memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi nasional. Sebagai lembaga strategis yang secara khusus dibentuk untuk mengelola isu gizi di tingkat nasional, BGN bertanggung jawab penuh atas implementasi program-program strategis di bidang gizi dan kesehatan tersebut. Dengan sinergi lintas sektor dan koordinasi erat dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah, BGN memastikan pelaksanaan program-program prioritas Presiden tersebut terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Upaya ini bertujuan agar hasil nyata peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat dapat segera dirasakan manfaatnya, serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis yang dicanangkan sebagai salah satu Quick Winspemerintah periode 2025-2029. Badan Gizi Nasional (BGN) ditunjuk sebagai pelaksana utama, dengan mandat untuk memimpin koordinasi, implementasi, serta evaluasi program ini secara nasional. Tujuan utamanya adalah mempercepat penurunan angka stunting dan perbaikan status gizi masyarakat secara luas dan terukur. Program MBG tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi secara strategis dengan program Quick Wins lainnya, menciptakan sinergi multidimensi untuk memperkuat dampaknya pada kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Integrasi ini juga berfokus pada pembangunan infrastruktur pendukung yang berkelanjutan untuk memastikan ketahanan pangan dan gizi nasional. Integrasi Program MBG dengan Empat Quick Wins Utama
53. 1.Pelayanan Kesehatan Gratis & Penguatan Faskes Primer: a) MBG mendukung layanan kesehatan esensial dengan menyediakan suplementasi Fe-folat dan skrining anemia/wasting. b) Program ini juga mengintegrasikan konseling gizi dengan rujukan dari sekolah atau SPPG ke fasilitas kesehatan primer sebagai ujung tombak layanan kesehatan masyarakat.
54. 2.Revitalisasi Sekolah Unggul: a) MBG berintegrasi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui revitalisasi sekolah unggul. b) Ini diwujudkan dengan penataan lingkungan gizi sekolah, seperti kantin sehat, label alergen, dan penguatan UKS/UKM di setiap titik layanan MBG di sekolah, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung perbaikan gizi siswa.
55. 3.Perlindungan Sosial Adaptif & Bantuan Tepat Sasaran: a) Pemerintah berencana menyinkronkan MBG dengan bantuan sosial (bansos) yang ada. b) Melalui sinkronisasi MBG dengan bantuan pemerintah, BGN dapat menyalurkan bantuan bergizi/fortifikasi untuk keluarga sasaran, dilengkapi dengan case management gizi bagi anak berisiko.
56. 4.Infrastruktur Pedesaan & Kelanjutan BLT Miskin Ekstrem: a) Program MBG mendorong pembangunan infrastruktur pendukung di pedesaan, seperti rehabilitasi dan pembangunan SPPG, serta rantai dingin. b) Tujuannya adalah memastikan akses air aman, rute distribusi yang efisien, dan akses pangan langsung bagi masyarakat miskin ekstrem, yang sejalan dengan kelanjutan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tabel 3.1 Keterkaitan Program Prioritas Presiden dan Quick Wins dengan Mandat Badan Gizi Nasional (BGN) No Program Prioritas Presiden & Quick Wins Peran & Kontribusi Strategis Badan Gizi Nasional (BGN) 1 Menjamin Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat BGN memastikan layanan gizi berkualitas tersedia luas melalui penguatan posyandu, puskesmas, serta fasilitas kesehatan lainnya untuk memantau dan meningkatkan status gizi masyarakat. 2 Pemberantasan Kemiskinan BGN melaksanakan program intervensi langsung gizi untuk kelompok rentan, memastikan akses makanan bergizi bagi masyarakat miskin sebagai langkah strategis pemberantasan kemiskinan secara integratif. 3 Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas BGN mengintegrasikan isu kesetaraan gender dalam intervensi gizi, khususnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak (termasuk penyandang disabilitas) melalui program pemberian makanan bergizi. 4 Transformasi Digital dan Ekonomi Hijau BGN mengembangkan sistem informasi terpadu berbasis digital untuk pemantauan dan evaluasi program gizi nasional, mendukung transformasi digital dalam pengelolaan data kesehatan dan gizi. 5 Quick Wins: Pemberian Makanan Bergizi Gratis bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita BGN menjadi pelaksana utama program ini, memimpin koordinasi, implementasi, serta evaluasi program secara nasional guna mempercepat penurunan stunting dan perbaikan status gizi secara luas dan terukur. 3.1.1 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025–2029 juga menetapkan secara jelas Sasaran Pembangunan Nasional sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan lima tahun ke depan. Sasaran tersebut mencakup beberapa aspek strategis yang terukur, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut: Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025–2029 No. Sasaran Pembangunan Nasional Indikator Utama dan Target Capaian 1 Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju Setara Negara Maju ▪ Pertumbuhan Ekonomi 8% (2029) ▪ GNI per kapita 8.000 USD (2029) ▪ PDB Maritim 9,1% (2029) ▪ PDB Manufaktur 21,9% (2029) 2 Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat Global Power Index menjadi peringkat 29 (2029) 3 Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang ▪ Kemiskinan 4,5–5,0% (2029) ▪ Kemiskinan ekstrem <0,5% (2026) ▪ Rasio Gini 0,372–0,375 (2029) 4 Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat ▪ Indeks Modal Manusia meningkat dari 0,54 (2020) menjadi 0,59

(2029)▪ prevalensi stunting turun dari 21,5% (2023) menjadi 14,2% (2029) ▪ prevalensi anemia remaja putri turun menjadi sekitar 15% (2029) ▪ angka kelangsungan hidup balita >95% (2029) 5 Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission ▪ Penurunan intensitas emisi GRK 45,17% (2029) ▪ Indeks kualitas lingkungan hidup 77,20 (2029) Secara khusus, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki peran strategis yang signifikan dalam mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional, terutama pada sasaran daya saing sumber daya manusia. Mandat utama BGN mencakup penurunan prevalensi stunting hingga 14,2% pada 2029, penurunan prevalensi anemia remaja putri menjadi sekitar 15%, peningkatan angka kelangsungan hidup balita di atas 95%, serta secara langsung turut berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 pada tahun 2020 menjadi 0,59 pada tahun 2029. Untuk mencapai target tersebut, BGN menjalankan program strategis seperti pemberian makanan bergizi gratis kepada kelompok rentan, penguatan akses dan mutu layanan gizi di tingkat komunitas dan fasilitas kesehatan, serta kampanye edukasi dan literasi gizi bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang tercermin dalam peningkatan IMM. Dengan strategi dan intervensi yang terukur serta kolaborasi multisektor, Badan Gizi Nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada pencapaian sasaran pembangunan nasional ini, mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi, sehat, produktif, serta berdaya saing secara global menuju visi Indonesia Emas 2045. 3.1.2 Strategi Prioritas Pembangunan (Trisula Pembangunan) Fokus RPJMN 2025–2029 tertuang dalam delapan prioritas nasional (Asta Cita) yang mencakup berbagai aspek strategis, namun secara khusus membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional: (1) penurunan tingkat kemiskinan, (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan (3) pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ketiga sasaran utama ini kerap disebut sebagai trisula pembangunan karena menjadi fokus terpenting dalam lima tahun ke depan. Sebagai lembaga baru yang dibentuk pada 2024, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian ketiga strategi prioritas di atas. BGN adalah lembaga pemerintah non- kementerian yang didirikan untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat Indonesia, melalui program-program nasional yang inovatif dan terpadu. Keberadaan BGN secara langsung memperkuat sektor kesehatan dan sosial, sehingga berdampak pada penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, maupun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berikut keterkaitan peran BGN dengan masing-masing strategi pembangunan:
1. a.Menurunkan Kemiskinan Program BGN menyasar kelompok rentan gizi yang umumnya beririsan dengan kelompok miskin, sehingga berkontribusi sebagai intervensi sosial untuk pengentasan kemiskinan. Melalui program makanan bergizi gratis (MBG) bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah memastikan keluarga miskin mendapat asupan gizi memadai tanpa beban biaya. Misalnya, penyediaan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil dari keluarga prasejahtera membantu mencegah malnutrisi sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga miskin. Dengan gizi yang lebih baik, anak-anak dari keluarga miskin tumbuh lebih sehat dan cerdas, meningkatkan peluang mereka keluar dari kemiskinan di masa depan. Selain itu, program gizi di sekolah (seperti pemberian sarapan gratis untuk siswa kurang mampu) dapat meningkatkan kehadiran dan konsentrasi belajar, yang pada gilirannya membantu memutus rantai kemiskinan antar generasi. BGN bekerja bersama Kemensos dan pemda dalam pendataan dan penyaluran bantuan berbasis gizi ini, sehingga melengkapi skema perlindungan sosial nasional.
2. b.Meningkatkan Kualitas SDM Peran utama BGN memang terkait langsung dengan pengembangan kualitas SDM melalui perbaikan gizi. Gizi yang baik sejak dini merupakan prasyarat bagi tumbuh kembang fisik dan kecerdasan anak, yang mempengaruhi kualitas pendidikan dan produktivitas di kemudian hari. BGN menjalankan program strategis seperti pemberian makanan bergizi untuk anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui, guna menekan stunting dan anemia. Program ini selaras dengan target RPJMN untuk menurunkan stunting anak di bawah 15% pada 2029. Dengan berkurangnya stunting dan meningkatnya status gizi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia Indonesia akan terangkat. Selain itu, BGN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam integrasi layanan kesehatan dan gizi – contohnya memastikan posyandu dan puskesmas aktif memonitor tumbuh kembang anak, serta dengan Kemendikbud dalam implementasi kantin sehat dan pendidikan gizi di sekolah. BGN juga memfasilitasi program nasional seperti PMT (Pemberian Makanan Tambahan) di daerah rawan gizi. Dengan SDM yang lebih sehat dan cerdas, sasaran meningkatkan kualitas SDM akan lebih mudah tercapai.
3. c.Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan Meskipun peran BGN pada pandangan pertama berfokus pada sektor sosial, dampaknya menjangkau perekonomian secara luas. Investasi pemerintah di bidang gizi masyarakat mempunyai efek multiplier yang positif bagi pertumbuhan ekonomi. Program MBG yang dijalankan BGN, misalnya, tidak hanya meningkatkan status gizi, tetapi juga mendorong prestasi siswa dan partisipasi sekolah (sehingga dalam jangka panjang menghasilkan tenaga kerja berkapabilitas tinggi) . Dalam jangka pendek, belanja negara untuk program gizi berskala massal ini turut menggerakkan ekonomi lokal – misalnya meningkatkan permintaan hasil pertanian, peternakan, dan pangan olahan dari UMKM untuk memasok kebutuhan makanan bergizi. Melalui Program MBG, BGN berkontribusi langsung pada pertumbuhan melalui efek stimulasi konsumsi dan produksi. Selain itu, SDM yang sehat adalah modal bagi produktivitas jangka panjang – tenaga kerja yang cukup gizi cenderung lebih produktif dan inovatif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, peran BGN dalam meningkatkan gizi turut memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Sebagai lembaga yang relatif baru, BGN berkolaborasi erat dengan K/L lain agar program-program gizinya sinkron dengan agenda pembangunan nasional. Dukungan BKKBN dan dinas-dinas kesehatan daerah dilibatkan untuk menjangkau keluarga pada 1000 hari pertama kehidupan. Sinergi juga dilakukan dengan Kementerian Pertanian dan Bulog untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bergizi dengan harga terjangkau. Secara kelembagaan, BGN berada langsung di bawah Presiden, menunjukkan betapa penting perannya dalam prioritas pembangunan nasional. Dengan mandat tersebut, BGN menjadi game changer dalam upaya memperbaiki kualitas gizi masyarakat Indonesia. Gambar 3.3 Tiga Strategis Utama (Trisula) Pembangunan Nasional Sumber: Bappenas, 2025 3.1.3 Prioritas Nasional (Asta Cita) RPJMN 2025 – 2029 Prioritas Nasional merupakan struktur pokok dalam seluruh perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Prioritas ini disusun sebagai acuan dan arahan strategis untuk mencapai visi besar Indonesia, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mencapai berbagai sasaran pembangunan nasional, setiap Prioritas Nasional tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam serangkaian Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Utama, dan Proyek Strategis Nasional. Setiap kegiatan dan proyek ini dilengkapi dengan sasaran yang terukur, sehingga memudahkan implementasi, monitoring, serta evaluasi oleh berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga badan usaha baik BUMN maupun swasta. Gambar 3. 4 Tujuan Utama Program MBG Secara khusus, Prioritas Nasional nomor 4, yakni "Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perlindungan hak-hak perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas", menjadi landasan penting bagi pelaksanaan tugas Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui prioritas ini, pemerintah secara eksplisit menetapkan sejumlah sasaran spesifik di bidang gizi dan kesehatan masyarakat, antara lain penurunan prevalensi stunting hingga 14,2% pada tahun 2029, penurunan prevalensi anemia remaja putri menjadi 15%, serta pencapaian cakupan pemberian makanan bergizi gratis sebesar 100% kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa sekolah, dan santri. Implementasi Prioritas Nasional ini didukung oleh sejumlah Kegiatan Prioritas Utama, yang secara langsung relevan dengan tugas pokok dan fungsi BGN. Di antaranya adalah pelaksanaan program nasional pemberian makanan bergizi gratis, yang merupakan intervensi spesifik yang ditargetkan kepada siswa dari berbagai jenjang pendidikan, santri pesantren, serta kelompok rentan. Selain itu, BGN juga bertanggung jawab atas pengembangan sistem informasi data gizi nasional yang terintegrasi sebagai dasar penting dalam memonitor, mengevaluasi, serta mengambil keputusan strategis terkait kebijakan gizi nasional. Lebih lanjut, implementasi konkret dari kegiatan prioritas tersebut juga dituangkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), yang diantaranya mencakup Proyek Pemberian Makanan Bergizi Gratis serta Proyek Pengembangan Sistem Informasi Data Gizi Nasional Terintegrasi. Proyek- proyek ini dirancang untuk memberikan dampak langsung yang cepat dirasakan oleh masyarakat (quick wins) serta secara sistematis berkontribusi terhadap pencapaian sasaran jangka menengah hingga panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk memastikan sinkronisasi antar kementerian/lembaga serta keberhasilan implementasi program dan proyek ini, BGN akan berpedoman pada kerangka regulasi yang jelas, didukung oleh tata kelola kelembagaan yang kuat sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMN. Sinergi ini akan diwujudkan melalui mekanisme koordinasi rutin dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, serta badan usaha guna memastikan kesesuaian implementasi program dan kegiatan prioritas nasional dengan target RPJMN secara konsisten dan terukur. Dengan struktur dan mekanisme implementasi yang jelas ini, Prioritas Nasional nomor 4 dalam RPJMN 2025–2029 menjadi landasan penting bagi BGN dalam menjalankan peran strategisnya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta untuk mempercepat terwujudnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Dalam memastikan keselarasan kebijakan nasional, BGN menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 secara langsung mengacu pada sasaran, indikator, strategi prioritas, serta kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN. Hal ini bertujuan agar seluruh program dan kebijakan yang dilaksanakan BGN dapat berjalan sinkron dan selaras dengan arah pembangunan nasional yang sudah ditetapkan oleh Presiden. Dengan demikian, setiap kegiatan BGN, khususnya pemberian makanan bergizi gratis dan pengembangan sistem informasi data gizi nasional, bukan hanya sekadar menjadi program sektoral, tetapi juga menjadi instrumen strategis pencapaian indikator nasional, seperti prevalensi stunting, anemia, dan Indeks Modal Manusia (IMM). Melalui struktur regulasi dan kelembagaan yang jelas ini, BGN akan berperan optimal dalam menjamin bahwa seluruh program gizi berjalan sinkron, efektif, dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. 3.1.4 Keselarasan antara indikator RPJMN dan Renstra BGN 2025 - 2029 Untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, diperlukan adanya keselarasan indikator antara RPJMN dan indikator dalam Rencana Strategis (Renstra) BGN. Keselarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah strategis dan program operasional yang dilaksanakan oleh BGN dapat memberikan dampak nyata dan terukur sesuai dengan target nasional yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja BGN dalam meningkatkan status gizi masyarakat akan mendukung tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing SDM, dan penciptaan kesejahteraan berkelanjutan. Berikut ini adalah keselarasan antara indikator RPJMN dan Renstra BGN yang disajikan dalam bentuk tabel berikut ini. Tabel 3.3 Keselarasan antara indikator RPJMN dan Renstra BGN 2025 - 2029 No Indikator RPJMN Satua n Target 2025 2026 2027 2028 2029 1 Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB % 87,99 88,56 89,1 89,61 90,1 2 Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi % 10 50 70 70 100 3 Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi % 10 50 70 70 100 4 Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi % 10 50 70 70 100 5 Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi % 24 50 70 80 100 6 Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi % 24 50 70 80 100 No Indikator RPJMN Satua n Target 2025 2026 2027 2028 2029 7 Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi % 24 50 70 80 100 8 Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi % 24 50 70 80 100 9 Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi % 24 50 70 80 100 10 Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi % 2 50 70 80 100 11 Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik % 50 60 70 80 90 12 Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik % 50 60 70 80 90 13 Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U % 75,28 75,39 75,49 75,59 75,67 14 Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis % 91 92 93 94 95 15 Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar % 100 100 100 100 100 16 Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional siste m 1 1 1 1 1 17 Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar unit 5.000 13.254 18.555 21.104 26.508 18 Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan % 100 100 100 100 100 Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 menempatkan perbaikan status gizi masyarakat sebagai salah satu prioritas yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan peningkatan daya saing sumber daya manusia. Peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam meningkatkan akses makanan bergizi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil, selaras dengan sasaran untuk menurunkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, serta memperkuat daya saing SDM Indonesia. Gambar 3.5 Indikator Program Prioritas - Kegiatan Prioritas Sumber: Bappenas, 2025 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BGN Arah kebijakan dan kerangka strategis BGN 2025-2029 dibentuk untuk mengatasi tantangan gizi utama dalam meningkatkan hasil kesehatan masyarakat dan mendorong pengembangan sumber daya manusia jangka panjang. Inisiatif ini melibatkan upaya koordinasi lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, dan kesejahteraan sosial. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memiliki akses terhadap makanan bergizi dan bahwa kebijakan terkait gizi dapat diterapkan secara efektif di tingkat masyarakat. Dengan mengintegrasikan arah kebijakan strategis utama, BGN bertujuan untuk meningkatkan dampaknya terhadap gizi masyarakat, berkontribusi pada tujuan sosial dan ekonomi Indonesia yang lebih luas, termasuk visi Indonesia Emas 2045. Berikut ini adalah arah kebijakan dan strategi BGN untuk periode 2025- 2029:
  1. 1.Perbaikan Status Gizi Masyarakat secara Nasional Arah Kebijakan: Peningkatan efektivitas pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok rentan di seluruh siklus kehidupan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak usia pra-sekolah hingga siswa sekolah dasar dan menengah, untuk secara nyata menurunkan prevalensi stunting, wasting, anemia, dan obesitas anak. Strategi:
4. a.Melaksanakan Program MBG secara nasional dengan fokus utama pada wilayah-wilayah dengan prevalensi stunting, wasting, dan malnutrisi, dengan target menjangkau setidaknya 92,78 juta penerima manfaat pada tahun 2029 dengan dukungan infrastruktur logistik nasional.
5. b.Memprioritaskan implementasi Program MBG sebagai intervensi utama nasional guna menurunkan prevalensi stunting, wasting, anemia, dan obesitas secara berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan
6. c.Memastikan kualitas gizi makanan yang didistribusikan melalui MBG sesuai dengan standar gizi seimbang nasional dan memenuhi kebutuhan mikronutrien esensial untuk kelompok sasaran.
7. d.Mengembangkan infrastruktur logistik untuk mendukung pelaksanaan MBG, termasuk penyediaan dapur umum dan sistem distribusi yang efisien, terutama di wilayah sulit dijangkau dan daerah rawan pangan.
8. e.Mengintegrasikan pelaksanaan MBG dengan intervensi pendukung lainnya seperti edukasi gizi kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui jaringan posyandu, sekolah, dan lembaga komunitas setempat.
9. f.Melaksanakan pemantauan ketat terhadap distribusi dan kualitas pelaksanaan MBG secara periodik dengan sistem informasi berbasis teknologi digital untuk menjamin efektivitas dan efisiensi program.
  1. 2.Akses yang Merata terhadap Makanan Sehat dan Bergizi bagi Kelompok Rentan Arah Kebijakan: Prioritasi kelompok rentan memiliki akses rutin dan konsisten terhadap makanan sehat dan bergizi melalui pelaksanaan Program MBG di seluruh wilayah Indonesia secara merata, berkeadilan, dan tepat sasaran. Strategi Implementasi:
10. a.Memperluas Program MBG ke daerah terpencil, perbatasan, serta kawasan dengan prevalensi malnutrisi tinggi melalui kerja sama intensif dengan pemerintah daerah.
11. b.Memanfaatkan jaringan logistik BUMN pangan (Bulog, ID Food) dan sektor swasta guna menjamin pasokan dan distribusi makanan sehat ke seluruh daerah secara berkelanjutan.
12. c.Mengembangkan kerjasama strategis dengan sektor swasta melalui skema CSR untuk penyediaan tambahan makanan sehat bagi sekolah dan komunitas rentan.
  1. 3.Kesadaran dan Perilaku Masyarakat tentang Pentingnya Gizi Seimbang yang meningkat Arah Kebijakan: Peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat yang bergizi seimbang guna mendukung pelaksanaan MBG secara optimal. Strategi Implementasi:
13. a.Mengintegrasikan edukasi tentang Program MBG ke dalam kurikulum pendidikan dasar hingga menengah, bekerja sama dengan dinas pendidikan daerah.
14. b.Melaksanakan kampanye masif di media massa dan media digital tentang manfaat MBG dan pola makan bergizi seimbang dengan melibatkan sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi internasional (WHO dan UNICEF).
15. c.Mengaktifkan peran kader posyandu, PKK, dan komunitas lokal dalam mengedukasi masyarakat secara langsung, khususnya tentang pentingnya pemanfaatan MBG secara konsisten.
16. d.Memperluas kampanye pendidikan gizi melalui sekolah dan komunitas, menekankan pentingnya pola makan seimbang untuk mendukung perkembangan kognitif dan fisik.
17. e.Meluncurkan program literasi pangan yang ditargetkan untuk kelompok rentan seperti keluarga miskin dan komunitas terpencil. Program ini mencakup informasi tentang pemilihan makanan sehat yang terjangkau dan mudah diakses.
18. f.Mendorong perubahan perilaku melalui promosi gaya hidup sehat, melibatkan elemen-elemen masyarakat untuk mendukung kesehatan jangka panjang. Strategi utama meliputi: 1) Advokasi dan Mobilisasi Sumber Daya: Bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk memastikan sumber daya yang memadai dalam mendukung program gizi. 2) Mobilisasi Sosial: Melibatkan komunitas untuk mempromosikan dan mempraktekkan kebiasaan makan sehat, termasuk mengurangi konsumsi makanan tidak sehat dan memperkenalkan alternatif yang lebih bergizi. 3) Komunikasi Perubahan Sosial dan Perilaku: Mengimplementasikan strategi komunikasi yang intensif untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengadopsi kebiasaan makan sehat. 4) Kemitraan dengan Sektor Swasta dan BUMN: Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMN untuk mendukung program distribusi makanan sehat, baik melalui penyediaan produk makanan bergizi maupun inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
  1. 4.Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Program MBG yang Efektif Berbasis Data dan Teknologi yang andal Arah Kebijakan: Penguatan sistem pengelolaan dan pengawasan MBG yang terintegrasi, transparan, serta berbasis data real-time guna memastikan ketepatan sasaran dan dampak program. Strategi Implementasi:
19. a.Mengembangkan Integrated Nutrition Information System (INIS) yang mencakup data sasaran MBG, perencanaan menu dan kebutuhan bahan pangan dalam MBG, distribusi MBG, status gizi penerima manfaat, keamanan pangan, standarisasi SPPG, dan ekosistem MBG serta pencapaian gizi secara nasional dan regional.
20. b.Menggunakan aplikasi digital dan teknologi seluler untuk pemantauan distribusi makanan secara real-time dengan kolaborasi sektor swasta dan BUMN teknologi informasi.
21. c.Memanfaatkan kerjasama teknis dengan organisasi internasional (UNICEF, WHO) untuk memastikan sistem informasi MBG memenuhi standar global dan berbasis bukti.
  1. 5.Kerjasama Strategis yang Efektif dalam Pelaksanaan MBG Arah Kebijakan: Kolaborasi strategis antara BGN dengan pemerintah daerah, sektor swasta, BUMN, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga internasional guna mengoptimalkan dampak Program MBG. Strategi Implementasi:
22. a.Menjalankan koordinasi rutin lintas kementerian/lembaga guna memastikan dukungan kebijakan dan sumber daya terhadap Program MBG berjalan harmonis.
23. b.Mengoptimalkan peran jejaring SUN (Scaling Up Nutrition) yang mencakup jejaring bisnis, akademia, mitra pembangunan, bisnis, kelompok masyarakat sipil.
24. c.Memperkuat kemitraan internasional terkait dengan program perbaikan pangan dan gizi seperti research consortium, school meal coalition, dan nutrition for growth (N4G) untuk memberikan dukungan teknis, finansial, maupun inovasi baru dalam pelaksanaan program MBG.
  1. 6.Keberlanjutan Program MBG melalui Pendekatan yang Terintegrasi Arah Kebijakan: Integrasi kebijakan lintas sektor yang adaptif, dengan pendanaan yang berkelanjutan sehingga manfaat Program MBG dirasakan secara konsisten. Strategi Implementasi:
25. a.Mengintegrasikan MBG dalam dokumen perencanaan nasional dan daerah (RPJMN, RPJMD, RKPD) untuk menjamin dukungan semua sektor terhadap program ini.
26. b.Mengembangkan rencana jangka panjang MBG yang adaptif terhadap situasi darurat seperti bencana alam atau krisis ekonomi, serta berkelanjutan secara finansial melalui anggaran pemerintah (APBN dan APBD).
27. c.Mengembangkan skema pendanaan inovatif, termasuk trust fund khusus program MBG dengan melibatkan sektor swasta, BUMN, dan mitra internasional.
28. d.Sinkronisasi dan penguatan kerjasama dengan program terkait lainnya, misalnya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), pemberian makan tambahan (PMT), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
  1. 7.Tata Kelola Organisasi yang Transparan, Akuntabel, Profesional, dan Berintegritas dalam Penyelenggaraan MBG Arah Kebijakan: Penguatan tata kelola internal BGN yang transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas tinggi untuk mendukung kesuksesan implementasi Program MBG secara nasional. Strategi Implementasi:
29. a.Mengembangkan sistem manajemen internal BGN yang berbasis kinerja, dengan menerapkan mekanisme e-budgeting dan e- monitoring untuk transparansi pelaksanaan MBG.
30. b.Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai BGN secara rutin, khususnya dalam manajemen program MBG, pemantauan berbasis data, dan koordinasi lintas sektor.
31. c.Memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik melalui publikasi rutin laporan capaian Program MBG serta menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi masyarakat.
32. d.Optimalisasi koordinasi pusat-daerah dengan supervisi dan pendampingan teknis rutin, sehingga implementasi MBG berjalan konsisten dan sesuai standar nasional di setiap daerah. 3.2 Kerangka Regulasi Sebagai lembaga yang baru dibentuk untuk mengatasi tantangan gizi nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan kerangka regulasi yang kuat dan holistik guna memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kerangka regulasi ini dirancang untuk mengatur setiap aspek kegiatan BGN, mulai dari tata kelola kelembagaan, penyelenggaraan program, hingga pengawasan dan evaluasi kinerja program. Regulasi yang ditetapkan akan memberikan kejelasan terkait mekanisme kerja, standar operasional, dan peran masing-masing pihak yang terlibat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Regulasi yang diusulkan meliputi kebijakan pemenuhan gizi nasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pemenuhan gizi, serta pengaturan terkait kemitraan dengan sektor swasta dan BUMN. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program gizi nasional tidak hanya terfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mencakup edukasi gizi, promosi pola makan sehat, dan pengawasan keamanan pangan. Selain itu, kerangka ini akan mengatur tata laksana program distribusi makanan bergizi di sekolah, komunitas, dan kelompok rentan lainnya, dengan tujuan memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas intervensi gizi. Sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola, pengaturan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data menjadi salah satu elemen penting dalam kerangka regulasi ini. Dengan pemanfaatan teknologi digital dan pelaporan yang transparan, BGN akan mampu memantau kinerja program secara real-time dan melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan berdasarkan data yang valid. Kerangka regulasi juga akan mencakup mekanisme pengawasan dan penegakan kepatuhan, termasuk pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi standar atau melanggar ketentuan penyediaan dan distribusi makanan bergizi. Kerangka regulasi ini mencakup berbagai aspek teknis dan operasional yang akan mendukung BGN dalam mencapai visi dan misinya untuk meningkatkan status gizi nasional secara berkelanjutan dan mewujudkan SDM yang berkualitas di masa depan. Berikut kerangka kebutuhan regulasi yang direncanakan untuk periode 2025 – 2029:
  1. 1.UU Pemenuhan Gizi dan Ketahanan Pangan Nasional Mengatur kerangka nasional untuk menjamin hak setiap orang atas pemenuhan gizi yang memadai, aman, dan berkelanjutan. RUU ini menata tanggung jawab pemerintah pusat–daerah dari hulu ke hilir— perencanaan, ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, dan mutu pangan bergizi—serta mengintegrasikan layanan gizi dengan sektor kesehatan dan pendidikan, termasuk penyelenggaraan program makan bergizi. Pengaturan mencakup penguatan produksi pangan lokal, cadangan dan logistik yang andal (termasuk kesiapsiagaan darurat), tata kelola pengadaan berbasis gizi, jaminan keamanan pangan pada layanan publik, serta literasi dan informasi gizi masyarakat. Akuntabilitas diperkuat melalui sistem data terintegrasi, pemantauan–evaluasi berbasis hasil, mekanisme pengaduan, pembiayaan yang jelas, serta insentif dan sanksi proporsional, dengan perhatian khusus pada kelompok renta
  2. 2.PP Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional & Integrasi Layanan Mengatur kerangka normatif pemenuhan hak atas gizi melalui tujuan, asas, dan standar layanan dasar pada tataran prinsip; mengatur integrasi layanan gizi–kesehatan–pendidikan secara end-to-end (posyandu– puskesmas–satuan pendidikan–rujukan), pembagian kewenangan pusat– daerah, mekanisme pembinaan, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja, serta pendelegasian rincian teknis ke peraturan di bawahnya.
  3. 3.PP Ketahanan Pasok Pangan Bergizi & Cadangan Pangan Nasional Mengatur prinsip ketahanan pasok untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan akses pangan bergizi; penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah/daerah bagi komoditas bernilai gizi; tata kelola stabilisasi pasok dan distribusi antardaerah; penguatan ekosistem produksi dan logistik (termasuk prinsip rantai dingin); protokol koordinasi pada kedaruratan gizi; serta pendelegasian penetapan komoditas prioritas dan tata kerja operasional ke peraturan di bawahnya.
  4. 4.PP Pengawasan, Evaluasi, dan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional Membangun arsitektur akuntabilitas nasional melalui penetapan prinsip Satu Data Gizi, kewajiban pelaporan elektronik lintas instansi dan pemerintah daerah, pengukuran kinerja berbasis indikator hasil, siklus evaluasi kebijakan dengan tindak lanjut korektif, pengaturan privasi dan keamanan data, serta pendelegasian standar metadata, elemen data, metodologi evaluasi, dan tata cara publikasi scorecard ke peraturan di bawahnya.
  5. 5.PP tentang Pendanaan dan Insentif Kinerja Pemenuhan Gizi Nasional PP ini menetapkan arsitektur pendanaan yang berorientasi hasil untuk pemenuhan gizi, meliputi pengarusutamaan gizi dalam siklus perencanaan–penganggaran, pengalokasian dan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan yang sah, serta penerapan skema berbasis kinerja bagi pemerintah daerah dan penyelenggara program melalui perjanjian kinerja dan pembayaran berbasis hasil. Pengaturan mencakup prinsip kesinambungan dan value for money, dukungan pembiayaan untuk prasarana pendukung (termasuk logistik berpendingin) beserta opsi kemitraan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta tata kelola pelaporan, verifikasi, audit, dan tindak lanjut korektif; sementara itu, formula insentif, indikator terukur, dan tata cara verifikasi didelegasikan ke peraturan di bawahnya agar implementasi adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan.
  6. 6.Perpres tentang Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional Mengatur tentang arsitektur koordinasi dan akuntabilitas lintas- kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, mekanisme perencanaan terpadu, forum evaluasi kinerja berkala, serta prosedur rekomendasi korektif dan tindak lanjut; mengarusutamakan gizi dalam siklus perencanaan–penganggaran nasional/daerah, dan mendelegasikan rincian operasional ke peraturan menteri/aturan kepala lembaga agar implementasi konsisten di seluruh wilayah.
  7. 7.Perpres tentang Satu Data Gizi dan Pangan Mengatur tentang kebijakan integrasi data gizi dan pangan melalui standar metadata, interoperabilitas sistem, identifikasi unik sasaran, tata kelola privasi/keamanan informasi, serta kanal publikasi open data terpilih; mewajibkan pelaporan elektronik terintegrasi dan penyediaan dashboard kinerja nasional/daerah, dengan rincian teknis (elemen data, data quality rules, tata cara verifikasi) didelegasikan ke peraturan di bawahnya.
  8. 8.Perpres tentang Pengadaan Pangan Bergizi untuk Program Pemerintah (Preferensi Produk Lokal/UMKM) Mengatur tentang kebijakan pengadaan yang berbasis spesifikasi gizi dan keamanan, memberi preferensi terukur bagi produk lokal/UMKM melalui mekanisme seperti e-catalog, framework agreement, pengelompokan paket, dan standar layanan pengiriman; memastikan keselarasan dengan kerangka pengadaan nasional, pengukuran kinerja pemasok, serta mendelegasikan spesifikasi teknis gizi, uji mutu, dan tata cara penilaian kinerja ke regulasi teknis agar tetap adaptif terhadap dinamika lapangan.
  9. 9.Perpres tentang Peta Jalan Fortifikasi dan Biofortifikasi Nasional Mengatur tentang arah kebijakan fortifikasi/biofortifikasi untuk komoditas prioritas dan kelompok sasaran, tahapan penerapan (sukarela–wajib), pengaturan penjaminan mutu dan conformity assessment, serta padu padan insentif/regulasi pendukung; rincian standar produk, skema penilaian kesesuaian, dan mekanisme pengawasan pasar didelegasikan ke peraturan sektoral guna menjaga interoperabilitas rezim pengawasan pangan.
  10. 10.Perpres tentang Penyelenggaraan Layanan Gizi pada Satuan Pendidikan Mengatur tentang kebijakan nasional layanan gizi di satuan pendidikan— termasuk cakupan, frekuensi, integrasi dengan skrining kesehatan dan rujukan, tata kelola penyelenggaraan, pembinaan, pemantauan, serta kanal pengaduan—dengan delegasi standar menu, porsi, sarana- prasarana dapur, dan protokol keamanan pangan ke peraturan teknis; memastikan konsistensi kebijakan dengan kurikulum, penganggaran, dan pengawasan internal satuan pendidikan.
  11. 11.Perpres tentang Infrastruktur Logistik Pangan Bergizi & Rantai Dingin Nasional Mengatur tentang arsitektur logistik end-to-end untuk pangan bernilai gizi—mencakup penetapan koridor pasok prioritas, pengembangan simpul distribusi (hub-and-spoke), standar tingkat layanan distribusi berpendingin di titik layanan publik, serta integrasi dengan perencanaan spasial dan sistem informasi persediaan; mengatur kerangka pembiayaan (termasuk opsi kemitraan investasi sesuai ketentuan) dan tata kelola kinerja lintas tingkat pemerintahan, dengan rincian standar teknis, spesifikasi peralatan, dan protokol operasional didelegasikan ke peraturan di bawahnya agar implementasi adaptif dan terukur.
  12. 12.Perpres tentang Komunikasi Perubahan Perilaku Gizi & Literasi Publik Mengatur tentang strategi nasional komunikasi perubahan perilaku yang berbasis bukti dan segmentasi sasaran, mengintegrasikan pesan kunci gizi dalam kanal pendidikan, layanan publik, dan komunikasi massa/digital; mengatur tata kelola perencanaan kampanye, pengujian materi, pengukuran dampak, serta mekanisme umpan balik masyarakat; memastikan sinkronisasi dengan platform data dan agenda pemberdayaan komunitas, sementara pedoman kreatif, kurikulum rinci, dan indikator pengukuran operasional didelegasikan ke peraturan teknis untuk menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan skalabilitas.
  13. 13.Perpres tentang Insentif Kinerja Pemenuhan Gizi & Penghargaan Daerah Mengatur tentang desain insentif berbasis kinerja untuk mendorong pencapaian hasil pemenuhan gizi oleh pemerintah daerah dan penyelenggara layanan, melalui skema pembayaran berbasis hasil, pengakuan kinerja, dan penguatan tata kelola perjanjian kinerja; mengatur prinsip verifikasi dan validasi berbasis data terintegrasi, siklus penilaian berkala, serta transparansi hasil melalui publikasi ringkas kinerja; dengan definisi indikator rinci, metodologi verifikasi, dan tata cara penyaluran insentif didelegasikan ke peraturan di bawahnya agar responsif terhadap dinamika lapangan dan menjaga kepastian implementasi.
  14. 14.Perka BGN tentang Standar Layanan Pemenuhan Gizi Mengatur kerangka standar layanan dasar pemenuhan gizi bagi seluruh kelompok sasaran dan tahapan kehidupan, pengintegrasian layanan di tingkat komunitas, fasilitas kesehatan, dan satuan pendidikan, alur rujukan kasus gizi, kewajiban penyelenggara dalam pencatatan hasil layanan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan internal agar capaian program terjaga secara konsisten.
  15. 15.Perka BGN tentang Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Scorecard Kinerja Mengatur tata cara penetapan indikator berbasis hasil, metode pengukuran kinerja, penyusunan dan publikasi scorecardnasional/daerah/penyelenggara, mekanisme tindak lanjut korektif, serta tata kelola rapat kinerja berkala untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.
  16. 16.Perka BGN tentang Satu Data Gizi Program Mengatur kamus data, standar pelaporan elektronik, aturan kualitas dan verifikasi data, pertukaran dan interoperabilitas dengan sistem terkait (pasokan, harga, logistik), pengaturan hak akses, serta ketentuan privasi dan keamanan informasi sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis data.
  17. 17.Perka BGN tentang Keamanan Pangan pada Penyelenggaraan Program Mengatur norma dan persyaratan keamanan pangan yang proporsional terhadap tingkat risiko pada seluruh tahapan—penerimaan, penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan distribusi—termasuk pengendalian alergen, pengambilan contoh dan pengujian, penetapan tindakan korektif, serta tata kelola penghentian sementara atau penarikan produk bila diperlukan.
  18. 18.Perka BGN tentang Akreditasi Penyelenggara & Laik Operasi Dapur Layanan Mengatur kriteria dan prosedur penetapan status kelayakan operasional bagi penyelenggara dan dapur layanan, tata cara audit dan visitasi, kewajiban rencana perbaikan (CAPA), ketentuan pembekuan/pencabutan status, serta keterkaitan hasil akreditasi dengan pembinaan dan pendanaan program.
  19. 19.Perka BGN tentang Standar Menu Nasional, Siklus Menu Lokal & Daftar Bahan Penukar Mengatur pedoman penyusunan menu yang berimbang dan adaptif wilayah, penetapan porsi sesuai kelompok usia, daftar bahan penukar untuk menjaga kualitas gizi saat terjadi perubahan pasokan, serta ketentuan variasi menu guna mencegah kejenuhan konsumsi dan mendukung penerimaan sasaran.
  20. 20.Perka BGN tentang Spesifikasi Teknis Pemenuhan Gizi untuk Pengadaan Program Mengatur parameter nilai gizi minimum dan mutu bahan/produk yang digunakan program, ketentuan ketertelusuran dan persyaratan rantai pasok, tolok ukur kinerja pemasok, tata kelola daftar penyedia terdaftar dan sanksi kinerja, sehingga pengadaan selaras dengan tujuan perbaikan gizi.
  21. 21.Perka BGN tentang Pelaporan & Investigasi Kejadian Akibat Konsumsi Mengatur definisi dan kriteria kejadian, ambang pelaporan, alur pelaporan berjenjang dan batas waktu tindak, tata cara investigasi penyebab dasar, komunikasi risiko kepada pemangku kepentingan, serta penetapan dan pemantauan rencana perbaikan untuk mencegah pengulangan.
  22. 22.Perka BGN tentang Sarana-Prasarana Dapur & Tata Alir Produksi Higienis Mengatur persyaratan minimal sarana, tata letak dan alur kerja yang higienis, standar air dan sanitasi, peralatan dan perlindungan kerja, serta daftar pemeriksaan rutin guna memastikan proses produksi makanan bergizi berlangsung aman, efisien, dan terdokumentasi.
  23. 23.Perka BGN tentang Kompetensi SDM Gizi & Petugas Dapur Program Mengatur kerangka kompetensi, kurikulum pelatihan dan pengembangan, persyaratan sertifikasi/rekognisi, pengaturan beban kerja minimal, serta pembinaan berkelanjutan agar pelaksana program memiliki kapasitas yang memadai dan seragam di seluruh wilayah.
  24. 24.Perka BGN tentang Pengelolaan Limbah Sisa Makanan & Keberlanjutan Mengatur hierarki pencegahan dan pemanfaatan sisa makanan, pilihan pengolahan yang aman dan ramah lingkungan, tata cara pencatatan dan pelaporan, serta pengaitan dengan standar higiene-sanitasi dapur untuk meminimalkan dampak lingkungan program.
  25. 25.Perka BGN tentang Kemitraan & Inovasi Pangan Bergizi Mengatur kriteria kemitraan dan tata cara onboarding pemasok lokal/UMKM, pengaturan perjanjian pasokan jangka menengah, mekanisme uji coba produk inovatif bergizi pada skala terbatas, serta pengukuran manfaat kemitraan terhadap capaian gizi dan ketahanan pasok. Kerangka regulasi ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan program BGN, menciptakan tata kelola yang efektif, serta memperkuat kerja sama lintas sektor dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia. Detail lengkap dari regulasi yang diperlukan ditampilkan dalam Lampiran 2 (Matriks Kerangka Regulasi), yang menjadi panduan bagi pengembangan kebijakan dan pelaksanaan program di masa mendatang. 3.3 Kerangka Kelembagaan BGN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga baru yang diamanatkan oleh Presiden, BGN memiliki tanggung jawab strategis dalam mengelola berbagai program dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa pra-sekolah dan sekolah dari tingkat dasar hingga menengah. Untuk mencapai tujuan tersebut, struktur kelembagaan BGN dirancang agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal serta memiliki fleksibilitas dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan baik di tingkat nasional maupun global. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia, BGN juga dituntut untuk dapat membangun koordinasi lintas sektor, baik dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, maupun dengan mitra swasta, BUMN dan organisasi kemasyarakatan. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa program pemenuhan gizi dapat dilaksanakan dengan dukungan yang komprehensif dan terintegrasi, mengingat pemenuhan gizi tidak hanya terkait dengan ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga akses, pengetahuan, dan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi makanan sehatdan Satuan Pelayanan Makanan Bergizi yang menjalankan program di lapangan. Sebagai bagian dari kerangka kelembagaan, penting bagi BGN untuk memiliki struktur organisasi yang mampu mendukung pelaksanaan program secara menyeluruh dan terukur. Hal ini mencakup penetapan tugas dan fungsi yang jelas untuk setiap unit kerja, sehingga memungkinkan terciptanya sinergi antara berbagai elemen organisasi dalam menjalankan upaya pemenuhan gizi nasional. Kerangka kelembagaan yang solid akan memastikan bahwa BGN dapat memberikan layanan yang merata dan efektif, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik hingga ke tingkat operasional. 3.3.1 Pengembangan dan Pengorganisasian Kelembagaan Badan Gizi Nasional (BGN) Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, BGN diharapkan menjadi penggerak utama dalam peningkatan status gizi masyarakat melalui pengembangan kebijakan, pelaksanaan program strategis, dan penguatan sinergi lintas sektor. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan dan pengorganisasian kelembagaan BGN harus dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Hal ini mencakup penguatan fondasi kelembagaan, penyesuaian terhadap regulasi, pengelolaan sumber daya yang efektif, serta implementasi tata kelola yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan peran ini, BGN perlu membangun fondasi kelembagaan yang kuat dan terpadu. Setiap fungsi, kebijakan, dan kegiatan harus diimplementasikan secara optimal dan terkoordinasi dengan baik. BGN tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai penggerak utama yang mendorong kolaborasi lintas sektor dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan status gizi masyarakat. Pengembangan dan pengorganisasian kelembagaan BGN dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting yang saling mendukung, yaitu:
  26. 1.Kebutuhan Strategis Nasional Pengembangan kelembagaan disusun untuk memenuhi kebutuhan strategis nasional dalam meningkatkan status gizi masyarakat, dengan fokus pada kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Pengembangan ini juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia agar intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak yang tepat dan terukur.
  27. 2.Regulasi dan Kebijakan Mengacu pada Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 serta kebijakan lainnya yang relevan, BGN perlu memastikan keberlanjutan dan kepatuhan kelembagaan terhadap aturan yang ada. Selain itu, BGN harus mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi di tingkat nasional maupun internasional yang berkaitan dengan peningkatan status gizi.
  28. 3.Efektivitas dan Efisiensi Organisasi Penetapan unit kerja yang relevan untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program di seluruh wilayah Indonesia. Ini mencakup penentuan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan program secara optimal, termasuk perumusan tugas dan fungsi yang jelas untuk setiap unit, serta pembagian wewenang yang efisien guna menghindari tumpang tindih fungsi.
  29. 4.Koordinasi Lintas Sektor Penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta mitra swasta dan organisasi masyarakat sipil guna memastikan sinergi yang kuat dalam pelaksanaan program gizi nasional. Koordinasi ini penting untuk mengintegrasikan berbagai program dan sumber daya, sehingga tercipta keterpaduan dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat.
  30. 5.Peningkatan Kapasitas SDM Pengembangan kapasitas sumber daya manusia di setiap unit melalui pelatihan dan pemberdayaan kader gizi untuk mendukung keberhasilan implementasi program gizi secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas ini juga mencakup pelatihan manajerial bagi pemimpin unit kerja agar mereka mampu mengelola program dengan lebih efektif dan mencapai hasil yang maksimal. Dengan pengembangan dan pengorganisasian kelembagaan yang komprehensif serta sinergi lintas sektor yang kuat, diharapkan BGN dapat menciptakan dampak jangka panjang terhadap status gizi masyarakat Indonesia. Melalui kolaborasi yang solid dan pengelolaan sumber daya yang efektif, BGN mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, BGN berperan dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui upaya pemenuhan gizi yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dari program-program yang dijalankan, terutama kelompok yang paling rentan terhadap masalah gizi. 3.3.2 Usulan Kerangka Kelembagaan BGN Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional (BGN) dirancang sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Struktur kelembagaan yang diusulkan harus memastikan efektivitas dalam pelaksanaan tugas, efisiensi operasional, serta integrasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan strategis nasional. Berikut adalah kerangka kelembagaan yang diusulkan berdasarkan file yang telah diunggah. Dengan usulan ini, diharapkan BGN dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai penggerak utama dalam peningkatan status gizi nasional melalui kerangka kelembagaan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Berikut adalah diagram struktur kelembagaan BGN untuk periode 2025-2029. Gambar 3.6 Rencana Pengembangan Struktur Organisasi BGN Sebagai penanggung jawab utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) memerlukan kelembagaan yang kuat, adaptif, dan memiliki daya kendali tinggi terhadap lebih dari 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kompleksitas pelaksanaan program berskala nasional ini menuntut adanya struktur organisasi yang mampu menjalankan fungsi formulasi kebijakan, operasional lapangan, serta pengawasan secara terpadu dan terukur. Dalam konteks tersebut, arah pengembangan kelembagaan BGN difokuskan pada beberapa hal berikut:
  31. 1.Penataan Struktur Organisasi dan Penambahan Kedeputian Strategis Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pengendalian program, BGN memerlukan penambahan unit eselon I yang memiliki mandat operasional dan pengawasan yang jelas, antara lain: Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran, yang berfungsi dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, logistik, serta penyaluran bahan pangan bergizi secara tepat waktu dan tepat sasaran, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan penyedia lokal. Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan, yang berperan dalam menjamin mutu pelaksanaan program, kepatuhan terhadap standar gizi dan keamanan pangan, serta memastikan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko berjalan efektif. Dengan struktur tersebut, BGN akan memiliki keseimbangan fungsi antara kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan sehingga siklus tata kelola program dapat berjalan secara utuh dan berkelanjutan.
  32. 2.Penguatan Fungsi Kebijakan dan Tata Kelola Unit yang menangani perumusan dan evaluasi kebijakan perlu diperkuat agar mampu mengembangkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), menyusun standar operasional nasional, dan mengimplementasikan sistem manajemen risiko kelembagaan.
  33. 3.Pembentukan Kantor Perwakilan/Wilayah di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Untuk memperkuat koordinasi vertikal dan efektivitas pengendalian wilayah, BGN akan membentuk Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai simpul koordinasi antara BGN Pusat dan SPPG di lapangan. KPPG akan menjalankan fungsi supervisi, asistensi teknis, pemantauan, serta pengendalian mutu wilayah terhadap pelaksanaan MBG.
  34. 4.Penguatan Kapasitas SDM dan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi BGN akan melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi kompetensi bagi pelaksana program (Ka SPPG, ahli gizi, tenaga logistik, dan auditor internal), serta penerapan sistem pemantauan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
  35. 5.Integrasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Untuk menjaga efektivitas program dan kepercayaan publik, BGN akan mengintegrasikan sistem pelaporan, pengawasan, dan evaluasi kinerja antar-unit, termasuk mekanisme audit kinerja dan pengelolaan pengaduan publik secara transparan. 3.3.3 UPT Wilayah Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai Ujung Tombak Layanan Pemenuhan Gizi Nasional Sebagai perwakilan unit BGN di daerah, dalam konteks regional, BGN memiliki Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan dapur makan bergizi. Unit ini memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi di tingkat masyarakat. KPPG/SPPG bertanggung jawab dalam memastikan distribusi layanan makanan bergizi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki prevalensi masalah gizi tinggi. KPPG/SPPG berperan dalam memberikan layanan langsung, termasuk pendistribusian makanan bergizi, penyuluhan, dan edukasi terkait konsumsi makanan sehat. KPPG/SPPG Wilayah dibentuk agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal serta bekerja sama dengan berbagai pihak di daerah, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, dapat memastikan bahwa program pemenuhan gizi tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pola makan yang sehat. Selain itu, KPPG/SPPG juga bertanggung jawab dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program di wilayah kerja masing-masing. Data dan informasi yang dikumpulkan oleh KPPG/SPPG akan digunakan oleh BGN untuk memperbaiki program dan kebijakan gizi secara berkesinambungan. Sebagai pelaksana di lapangan, KPPG/SPPG memainkan peran vital dalam memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Kerangka kelembagaan menjadi aspek kunci yang menunjang efektivitas BGN dalam melaksanakan tugasnya. Kerangka ini terdiri atas tiga komponen utama:
  36. 1.Struktur organisasi yang mendukung keterpaduan fungsi koordinatif, teknis, dan pengawasan;
  37. 2.Pengelolaan sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berbasis kompetensi; dan
  38. 3.Tata kelola proses bisnis yang efisien, terdigitalisasi, dan akuntabel. Penguatan kelembagaan BGN tidak hanya bertujuan membangun birokrasi yang efektif, tetapi juga menanamkan budaya organisasi yang berorientasi hasil (outcome-based), berbasis data (evidence-based policy), dan berdaya ungkit tinggi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan status gizi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks Struktur Organisasi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 BGN sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Struktur ini didesain untuk mengakomodasi fungsi koordinatif, teknis, dan pengawasan dalam pemenuhan gizi nasional. Perlu adanya Prinsip Penataan Organisasi
  39. 1.Fleksibilitas fungsional dalam menjawab tantangan lintas sektor.
  40. 2.Efisiensi dan efektivitas birokrasi, melalui pembatasan jumlah direktorat dan bagian sesuai dengan kapasitas jabatan fungsional.
  41. 3.Konsistensi dengan prinsip organisasi modern: pemanfaatan teknologi informasi, sistem kerja digital, dan struktur ramping namun berdaya ungkit tinggi. Untuk pencapaian tujuan program MBG perlu didukung oleh kelembagaan yang memadai, terutama dalam yaitu pembentukan Kantor Regional di seluruh Provinsi dan pembentukan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) di Kabupaten/Kota dengan memperhatikan cakupan kinerja SPPG. Gambar. 3.6 Roadmap Pengembangan Organisasi di Wilayah BGN 2025- 2029 2025 2026 2027 2028 2029 Pengadaan ASN BGN Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BGN Pembangunan dan Pengembangan Sistem Manajemen SDM Identifikasi dan Penyusunan Proses Bisnis Layanan Unit Kerja BGN Penambahan Jumlah KPPG
(38)Pengadaan ASN BGN Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BGN Pembangunan dan Pengembanga n Sistem Manajemen SDM Identifikasi dan Penyusunan Proses Bisnis Layanan Unit Penambahan Kepala Kantor Regional di setiap provinsi KPPG (38) Perubahan SOTK BGN Pengadaan ASN BGN Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BGN Pembangunan dan Pengembangan Sistem Manajemen SDM Identifikasi dan Penyusunan Proses Bisnis Layanan Unit Penambahan Kepala Kantor Regional di setiap provinsi KPPG (40) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BGN Pembangunan dan Pengembanga n Sistem Manajemen SDM Identifikasi dan Penyusunan Proses Bisnis Layanan Unit Kerja BGN Perubahan SOTK BGN Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BGN Pembangunan dan Pengembanga n Sistem Manajemen SDM Identifikasi dan Penyusunan Proses Bisnis Layanan Unit Kerja BGN 3.3.4 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sebagai organisasi baru dengan mandat nasional yang besar, BGN membutuhkan SDM dengan kapasitas teknis tinggi, komitmen layanan publik, serta kemampuan kolaborasi lintas sektor dan multidisiplin. Oleh karena itu, pengelolaan SDM BGN tidak hanya bersifat administratif, tetapi strategis dan transformasional. Strategi utama pengelolaan SDM BGN meliputi: 1) Perencanaan Kebutuhan SDM Berbasis Beban Kerja (a) Dilakukan melalui Workload Analysis dan Manpower Planning untuk setiap unit struktural dan fungsional. (b) Mengacu pada struktur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 83 Tahun 2024. (c) Perencanaan mempertimbangkan kebutuhan jabatan fungsional dominan seperti fungsional PK APBN, perencana, auditor, pranata humas, dan analis kebijakan, dll. 2) Sistem Rekrutmen dan Seleksi ASN (a) BGN akan mengimplementasikan sistem merit secara ketat, mengutamakan seleksi terbuka dan kompetitif. (b) Rekrutmen ASN BGN akan difokuskan pada: (c) ASN K/L lain dengan kompetensi relevan yang ingin berkontribusi. (d) Lulusan perguruan tinggi dengan latar belakang gizi, kebijakan publik, kesehatan masyarakat, ekonomi pembangunan, teknologi informasi, dan komunikasi publik. (e) Penguatan ASN pejabat fungsional. 3) Pengembangan Kompetensi dan Karier ASN (a) BGN menyusun rencana peningkatan kapasitas SDM tahunan berbasis kebutuhan unit kerja dan standar kompetensi jabatan. (b) Jenis pengembangan: o Pelatihan teknis dan manajerial; o Sertifikasi profesi; o Program magang strategis ke luar negeri (studi Jepang, Brazil, dst). o Knowledge sharing antarlembaga (c) Skema karier berbasis Talent Pool, disertai penilaian berkala. 4) Manajemen Kinerja dan Remunerasi (a) Penguatan budaya kinerja dengan menerapkan: (b) Implementasi core values ASN BerAKHLAK. (c) Kontrak kinerja individu (SKP) dan unit kerja, selaras dengan IKU lembaga. (d) Penerapan remunerasi berbasis kinerja (performance-based incentive). 5) Penguatan Jabatan Fungsional (a) Struktur organisasi BGN mendukung minimalisasi jabatan struktural, digantikan oleh kelompok jabatan fungsional. (b) BGN akan menjadi champion nasional dalam pengelolaan ASN fungsional profesional, melalui: o Model pengembangan karier dan remunerasi fungsional o Sistem pembinaan dan penilaian kompetensi jabatan fungsional o Peningkatan eksistensi ASN fungsional sebagai pengambil kebijakan teknis. 3.3.5 Tata Kelola Proses Bisnis Model proses bisnis Badan Gizi Nasional (BGN) dirancang sebagai rantai nilai yang saling terhubung dari hulu ke hilir untuk memastikan arah kebijakan gizi nasional terwujud secara konsisten di seluruh wilayah. Pada lapisan strategis, BGN menetapkan arah, prioritas, dan standar melalui penyusunan kebijakan nasional gizi yang selaras dengan RPJMN serta Renstra K/L, sehingga tercipta kesatuan tujuan, indikator, dan rujukan pelaksanaan lintas sektor serta daerah. Lapisan inti adalah garda terdepan layanan, yang memayungi implementasi intervensi gizi spesifik dan sensitif, pengarusutamaan promosi dan edukasi gizi, serta pemantauan wilayah rawan gizi. Proses ini memastikan sasaran menerima layanan bergizi yang aman dan bermutu sembari memperkuat perubahan perilaku dan respons cepat terhadap kerentanan. Untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas kinerja, lapisan pendukung menyediakan fondasi organisasi: manajemen SDM, pengelolaan anggaran, perencanaan strategis, tata kelola teknologi informasi dan data, serta pengelolaan aset dan pengadaan. Ketiga lapisan ini membentuk ekosistem terintegrasi—kebijakan yang jelas, pelaksanaan yang terukur, dan dukungan operasional yang andal—sehingga tujuan pembangunan gizi nasional dapat dicapai secara efektif, efisien, dan akuntabel. Tabel 3.5. Proses bisnis BGN Jenis Proses Fokus Kegiatan Strategis Penyusunan arah kebijakan nasional gizi, penyelarasan dengan RPJMN dan Renstra K/L Inti Implementasi intervensi gizi spesifik dan sensitif, kampanye promosi gizi, pemantauan wilayah rawan gizi Pendukung Manajemen SDM, pengelolaan anggaran, perencanaan strategis, teknologi informasi, pengelolaan aset dan pengadaan Setiap proses akan dijabarkan ke dalam: o SOP (Standard Operating Procedure) o SLA (Service Level Agreement) o IKU (Indikator Kinerja Utama) 3.3.6 Pengelolaan dan Pengembangan Kepegawaian BGN 2025-2029 Sebagai lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional (BGN) menghadapi tantangan besar dalam membangun kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) guna mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Untuk itu, pengelolaan dan pengembangan kepegawaian BGN memerlukan pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi, mencakup rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen karier, serta pengelolaan kinerja yang efektif dan sesuai dengan visi serta misi lembaga.

1.Rekrutmen Tepat dan Transparan Proses rekrutmen pegawai akan dilakukan dengan prinsip transparansi, berbasis kompetensi, dan berorientasi pada hasil guna memastikan kebutuhan posisi struktural dan fungsional yang mendesak dapat terpenuhi. Fokus utama adalah mencari individu yang kompeten di bidang gizi, kebijakan publik, pengelolaan organisasi, serta bidang terkait lainnya yang mendukung program BGN. Penempatan SDM akan diprioritaskan di wilayah dengan kebutuhan gizi masyarakat yang lebih tinggi.
2.Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM BGN akan meningkatkan kapasitas pegawai melalui program pelatihan, baik di tingkat teknis maupun manajerial. Pelatihan terkait gizi, pengelolaan program, komunikasi publik, serta kepemimpinan akan dilaksanakan secara terstruktur. Kerjasama dengan institusi pendidikan dan lembaga pelatihan nasional maupun internasional akan dioptimalkan untuk memperluas kesempatan pengembangan kompetensi pegawai.
3.Sistem Manajemen Karier yang Terintegrasi Pengembangan sistem manajemen karier yang memberikan jalur pengembangan yang jelas bagi pegawai akan diterapkan. Promosi jabatan akan dilakukan berdasarkan kinerja dan kompetensi, untuk memotivasi pegawai dalam memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian sasaran lembaga. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan pegawai.
4.Pengelolaan Kinerja Berbasis Target BGN akan mengimplementasikan pengelolaan kinerja berbasis target dengan indikator yang terukur dan relevan. Setiap pegawai akan memiliki target kinerja sesuai peran mereka dalam organisasi. Evaluasi kinerja akan dilakukan secara periodik, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas, motivasi kerja, dan pemberian penghargaan serta sanksi yang sesuai.
5.Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Kepegawaian BGN akan mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, mencakup data profil pegawai, pencapaian kinerja, pelatihan, dan pengembangan. Teknologi digital akan dimanfaatkan untuk mengelola SDM secara lebih efektif, efisien, dan akurat, memastikan pemantauan serta pengembangan pegawai yang berkelanjutan.
6.Peningkatan Budaya Organisasi Peningkatan budaya kerja yang berorientasi pada kolaborasi, inovasi, kinerja tinggi, serta pelayanan publik yang berkualitas akan didorong melalui komunikasi internal yang efektif, keterlibatan pegawai dalam pengambilan keputusan strategis, dan pembinaan kepemimpinan yang inspiratif.
7.Penguatan Jejaring Kerja BGN akan memperkuat jejaring kerja dengan berbagai lembaga, baik kementerian/lembaga, organisasi internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil, guna memperluas kesempatan belajar serta kolaborasi dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat. Dengan pengelolaan dan pengembangan kepegawaian yang terarah, BGN diharapkan mampu membangun kapasitas sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas tinggi. Upaya ini akan mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Dengan SDM yang exellence dan didukung oleh sistem manajemen yang transparan serta berorientasi pada kinerja, BGN dapat berperan optimal sebagai penggerak utama dalam mewujudkan peningkatan status gizi masyarakat Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas di masa mendatang. Target kinerja BGN dirancang untuk memberikan tolok ukur yang jelas terhadap capaian program dan efektivitas implementasinya. Proses ini dilakukan secara berjenjang, dimulai dari sasaran strategis hingga ke sasaran program dan kegiatan operasional. Setiap tahapan dilengkapi dengan indikator yang mengukur output dan outcome yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pencapaian yang diharapkan. Dengan pendekatan ini, BGN dapat melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan program, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. BGN menetapkan sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS), yang menjadi alat ukur keberhasilan setiap program strategis yang dilaksanakan. Indikator kinerja ini kemudian diuraikan ke dalam sasaran program dan kegiatan operasional, sehingga setiap langkah dapat diukur efektivitasnya secara holistik. Pemetaan target ini bertujuan untuk memberikan kejelasan arah bagi setiap unit kerja dan memastikan bahwa pencapaian kinerja dapat dievaluasi secara sistematis. Pendekatan berjenjang ini memungkinkan BGN untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program secara menyeluruh. Dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan, BGN dapat menilai keberhasilan, mengidentifikasi tantangan, dan melakukan penyesuaian strategi yang diperlukan agar tujuan dan sasaran program dapat tercapai dengan optimal. Hal ini akan memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan status gizi masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur mengenai capaian program Badan Gizi Nasional (BGN) selama periode 2025-2029, disusunlah indikator kinerja utama dan target kinerja yang menjadi panduan dalam mengevaluasi keberhasilan setiap program. Tabel berikut ini menyajikan indikator kinerja utama beserta target-target kinerjanya, yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, sasaran program, dan kegiatan operasional secara menyeluruh. Melalui tabel ini, BGN dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, serta memberikan dampak nyata dalam meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia. Tabel 4.1 Target kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) 2025 – 2029 No Sasaran Strategis Indikator Kienrja Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 1 Terpenuhinya Gizi Masyarakat sasaran makan bergizi gratis IKSS 1 Persentase Anak Sekolah dan Santri penerima program Makan Bergizi Gratis dengan Kualitas Diet Memadai % >30 >38 >45 >50 >55 IKSS 2 Persentase Anak 12– 23 bulan penerima program Makan Bergizi Gratis yang memenuhi Minimum Dietary Diversity (MDD) % >50 >56 >62 >66 >70 IKSS 3 Penurunan Prevalensi Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada Ibu Hamil dan Menyusui penerima program Makan Bergizi Gratis % 15,5< 14< 12,5< 11< 9,5< IKSS 4 Persentase Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang meningkat kepatuhannya terhadap standar % 60 100 100 100 100 IKSS 5 Indeks Kematangan Sistem dan Tatakelola Pemenuhan Gizi Nasional % 65 75 80 85 90 IKSS 6 Persentase ketersediaan data gizi nasional yang sesuai dengan standar % 70 80 85 90 95 No Sasaran Strategis Indikator Kienrja Satuan Target 2025 2026 2027 2028 2029 IKSS 7 Tingkat Kepatuhan Konsumsi MBG yang benar oleh Penerima % 80 90 100 100 100 2 Terwujudnya Kesadaran Masyarakat penerima MBG tentang makan bergizi secara optimal IKSS 8 Tingkat Kesadaran Masyarakat tentang pola konsumsi gizi baik Nilai baseli ne 78 80 82 85 3 Terwujudnya tata kelola dan pemerintahan Badan Gizi Nasional yang optimal IKSS 9 Indeks RB BGN Indeks 76 78 80 85 88 Untuk melihat detail sasaran strategis, sasaran program dan sasaan kegiatan berikut dengan rumusan indikator kinerja masing-masing, penjelasan lebih rinci disajikan dalam tabel khusus. Setiap indikator sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan juga dijabarkan dalam matrik kinerja dan pendanaan BGN 2025-2029 yang terdapat dalam Lampiran 2. 4.2 Kerangka Pendanaan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah ditetapkan, dukungan dari berbagai sumber daya, termasuk sumber pendanaan, menjadi sangat penting. Pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional memerlukan alokasi dana yang signifikan untuk mendukung kegiatan operasional, komuikasi dan edukasi, distribusi makanan bergizi, serta infrastruktur pendukung lainnya. Sumber pendanaan BGN diharapkan tidak hanya berasal dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L), tetapi juga didukung oleh berbagai sumber lainnya. Pendanaan dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota juga menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program-program gizi di tingkat lokal. Selain itu, keterlibatan sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swadaya masyarakat sangat diharapkan untuk memberikan kontribusi baik dalam bentuk dana, infrastruktur, maupun dukungan program kolaboratif. BGN juga membuka peluang untuk menjalin kerja sama pendanaan dengan lembaga internasional, baik melalui skema pinjaman maupun hibah, yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan program gizi nasional berbasis bukti. Sebagai lembaga yang baru terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, kerangka pendanaan BGN di tahun-tahun awal memerlukan perhatian khusus. BGN akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan strategis. Proses perencanaan pendanaan ini meliputi pengajuan kebutuhan anggaran khusus yang mencerminkan prioritas BGN dalam meningkatkan status gizi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengoptimalkan penggunaan dana, BGN akan menerapkan prinsip tata kelola yang akuntabel, efisien, dan transparan dalam semua aspek pengelolaan keuangan. Indikasi pendanaan bagi BGN pada periode 2025-2029 akan mencakup berbagai komponen pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas, infrastruktur, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pendanaan ini akan dikelola dengan mengedepankan asas akuntabilitas untuk memastikan bahwa setiap alokasi dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam mencapai sasaran strategis pemenuhan gizi nasional. Indikasi pendanaan yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dalam periode 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.2 Kerangka pendanaan rencana strategis BGN 2025 - 2029 Sasaran Strategis BGN 2025 - 2029 Alokasi (Dalam Jutaan Rupiah) 2025 2026 2027 2028 2029 SS 1 Terpenuhinya Gizi Masyarakat sasaran makan bergizi gratis 63.373.773,50 255.150.233,31 262.155.919,97 274.651.802,97 287.772.430,68 SS2 Terwujudnya Kesadaran Masyarakat penerima MBG tentang makan bergizi secara optimal 193.050,00 430.000,00 451.500,00 474.075,00 497.778,75 SS 3 Terwujudnya tata kelola dan pemerintahan Badan Gizi Nasional yang optimal 7.433.176,50 12.419.766,70 11.314.065,80 12.270.810,33 13.635.505,35 Total 71.000.000,00 268.000.000,00 273.921.485,77 287.396.688,31 301.905.714,78 Dalam upaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) akan berfokus pada pengelolaan pendanaan yang berkelanjutan dan terintegrasi. Dengan dukungan dari berbagai sumber pendanaan, mulai dari belanja Kementerian/Lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga kontribusi sektor swasta, BUMN, BUMD, serta lembaga internasional, BGN diharapkan dapat memastikan keberlanjutan pelaksanaan program-program gizi yang efektif dan efisien. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat upaya pemenuhan gizi nasional yang berkelanjutan dan berbasis bukti. Pendanaan yang teralokasi untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis BGN akan dikelola dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pengelolaan dana yang optimal bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan inisiatif yang dijalankan memberikan dampak maksimal dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Dengan komitmen yang kuat dalam pengelolaan pendanaan, BGN diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta mendukung tercapainya visi jangka panjang Indonesia Emas 2045. 4.3 Kerangka Pengendalian dan Evaluasi Dalam kerangka penguatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program super prioritas nasional dituntut untuk selaras dengan prinsip-prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengelolaan risiko terintegrasi, serta pemanfaatan sistem informasi yang andal dan berbasis data. Penyelenggaraan MBG dilakukan dalam skala nasional dengan kompleksitas tinggi, mencakup jutaan sasaran penerima manfaat dari berbagai kelompok umur, termasuk anak usia sekolah, remaja putri, dan ibu hamil. Oleh karena itu, efektivitas program sangat ditentukan oleh kemampuan kelembagaan dalam menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja secara terstruktur, terukur, dan adaptif. Melalui pendekatan SAKIP, setiap tahapan pelaksanaan MBG dikaitkan langsung dengan indikator kinerja utama (IKU) yang bersumber dari sasaran strategis BGN dalam Renstra 2025–2029, serta diturunkan ke dalam indikator program, kegiatan, dan output yang bersifat spesifik, terukur, dan relevan. Proses ini diperkuat dengan penerapan manajemen risiko berbasis enterprise risk management sebagaimana diamanatkan dalam MRPN, untuk memastikan bahwa potensi gangguan terhadap keberhasilan layanan MBG dapat diidentifikasi sejak dini, dimitigasi secara sistemik, dan dikendalikan secara berkelanjutan. Selain itu, BGN juga mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional yang mendukung pelaksanaan MBG secara digital dan real-time. Sistem ini mencakup pelaporan kinerja harian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemantauan kualitas layanan dan keamanan pangan, pemetaan ketercapaian sasaran per wilayah, serta integrasi data outcome gizi dari berbagai sumber (e-PPGBM, Riskesdas, dan data sektoral lainnya). Keterpaduan antara SAKIP, manajemen risiko, dan sistem informasi memungkinkan BGN tidak hanya menjalankan MBG secara efisien dan akuntabel, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan peningkatan mutu program dalam jangka menengah. Hal ini sekaligus memperkuat posisi BGN sebagai instansi pengampu pembangunan gizi nasional yang mengedepankan evidence-based policy, integrasi lintas sektor, dan akuntabilitas publik. Melalui dokumen Rencana Strategis BGN 2025-2029, arah kebijakan, strategi, serta sasaran yang dirumuskan menjadi landasan untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan upaya pemenuhan gizi nasional. Setiap program yang disusun mencerminkan komitmen BGN untuk berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan mengedepankan keterpaduan antara sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. BGN menyadari bahwa tantangan pemenuhan gizi masyarakat mencakup banyak aspek, mulai dari akses terhadap makanan bergizi, edukasi, tata kelola, hingga kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, pelaksanaan rencana strategis ini memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, komunitas, serta mitra internasional. Dengan sinergi yang terjalin baik, BGN dapat memastikan bahwa upaya peningkatan gizi berjalan efektif, tepat sasaran, dan memiliki dampak yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan strategi dan program BGN tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, BGN berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam setiap aspek pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pemanfaatan teknologi, sistem pemantauan berbasis data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan menjadi prioritas utama untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian sasaran gizi nasional. Dokumen Rencana Strategis ini menjadi wujud nyata dari langkah awal BGN dalam menjalankan amanat yang diemban, sekaligus menjadi pedoman bagi perjalanan kelembagaan selama lima tahun ke depan. Dengan upaya yang konsisten dan terarah, BGN optimis bahwa tujuan peningkatan status gizi masyarakat dapat tercapai, demi menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif, serta menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang unggul di masa mendatang. KEPALA BADAN GIZI NASIONAL ttd. DADAN HINDAYANA Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/ Lembaga KEPALA BADAN GIZI NASIONAL ttd. DADAN HINDAYANA Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementerian/ Lembaga KEPALA BADAN GIZI NASIONAL ttd. DADAN HINDAYANA Lampiran 3. Matriks Kerangka Regulasi No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 1 UU Pemenuhan Gizi dan Ketahanan Pangan Nasional Mengatur kerangka nasional untuk menjamin hak setiap orang atas pemenuhan gizi yang memadai, aman, dan berkelanjutan. RUU ini menata tanggung jawab pemerintah pusat–daerah dari hulu ke hilir— perencanaan, ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, dan mutu pangan bergizi—serta mengintegrasikan layanan gizi dengan sektor kesehatan dan pendidikan, termasuk penyelenggaraan program makan bergizi. Pengaturan mencakup penguatan produksi pangan lokal, cadangan dan logistik yang andal (termasuk kesiapsiagaan darurat), tata kelola pengadaan berbasis gizi, jaminan keamanan pangan pada layanan publik, serta literasi dan informasi gizi masyarakat. Akuntabilitas diperkuat melalui sistem data terintegrasi, pemantauan–evaluasi berbasis hasil, mekanisme pengaduan, pembiayaan yang jelas, serta insentif dan sanksi proporsional, dengan perhatian khusus pada kelompok renta
1.Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
2.Deputi Promosi dan Kerjasama.
3.Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi Nasional
4.Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi
5.Biro Hukum dan Humas
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026-2027 2 PP Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional & Integrasi Layanan Mengatur kerangka normatif pemenuhan hak atas gizi melalui tujuan, asas, dan standar layanan dasar pada tataran prinsip; mengatur integrasi layanan gizi–kesehatan–pendidikan secara end-to-end (posyandu– puskesmas–satuan pendidikan–rujukan), pembagian kewenangan pusat– daerah, mekanisme pembinaan, pengawasan, dan akuntabilitas kinerja, serta pendelegasian rincian teknis ke peraturan di bawahnya.
1.Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
2.Deputi Penyediaan dan Penyaluran
3.Deputi Promosi dan Kerjasama
4.Deputi Pemantauan dan Pengawasan
5.Pusdatin
6.Biro Hukum dan Humas
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2027-2028 3 PP Ketahanan Pasok Pangan Bergizi & Cadangan Pangan Nasional Mengatur prinsip ketahanan pasok untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan akses pangan bergizi; penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah/daerah bagi komoditas bernilai gizi; tata kelola stabilisasi pasok dan distribusi antardaerah; penguatan ekosistem produksi dan logistik (termasuk prinsip rantai dingin); protokol koordinasi pada kedaruratan gizi; serta pendelegasian penetapan komoditas prioritas dan tata kerja operasional ke peraturan di bawahnya.
1.Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
2.Deputi Sistem dan Tata Kelola
3.Deputi Pemantauan dan Pengawasan
4.Pusdatin
5.Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi Wilayah I
6.Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi Wilayah II
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2027-2028 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
7.Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi Wilayah III
8.Biro Hukum dan Humas 4 PP Pengawasan, Evaluasi, dan Satu Data Pemenuhan Gizi Nasional Membangun arsitektur akuntabilitas nasional melalui penetapan prinsip Satu Data Gizi, kewajiban pelaporan elektronik lintas instansi dan pemerintah daerah, pengukuran kinerja berbasis indikator hasil, siklus evaluasi kebijakan dengan tindak lanjut korektif, pengaturan privasi dan keamanan data, serta pendelegasian standar metadata, elemen data, metodologi evaluasi, dan tata cara publikasi scorecard ke peraturan di bawahnya.
1.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan
2.Pusdatin
3.Deputi Sistem dan Tata Kelola
4.Biro Hukum dan Humas
5.Biro Manajemen Kinerja
6.Direktorat Bidang Pemantauan dan Pengawasan di Wilayah I
7.Direktorat Bidang Pemantauan dan Pengawasan di Wilayah II
8.Direktorat Bidang Pemantauan dan Pengawasan di Wilayah III
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026-2027 5 PP tentang Pendanaan dan Insentif Kinerja Pemenuhan Gizi Nasional PP ini menetapkan arsitektur pendanaan yang berorientasi hasil untuk pemenuhan gizi, meliputi pengarusutamaan gizi dalam siklus perencanaan–penganggaran, pengalokasian dan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan yang sah, serta penerapan skema berbasis kinerja bagi pemerintah daerah dan penyelenggara program melalui perjanjian kinerja dan pembayaran berbasis hasil. Pengaturan mencakup prinsip kesinambungan dan value for money, dukungan pembiayaan untuk prasarana pendukung (termasuk logistik berpendingin) beserta opsi kemitraan sesuai ketentuan perundang-undangan, serta tata kelola pelaporan, verifikasi, audit, dan tindak lanjut korektif; sementara itu, formula insentif, indikator terukur, dan tata cara verifikasi didelegasikan ke peraturan di bawahnya agar implementasi adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan.
1.Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
2.Biro Umum dan Keuangan
3.Biro Manajemen Kinerja
4.Deputi Pemantauan dan Pengawasan
5.Deputi Penyediaan dan Penyaluran
6.Biro Hukum dan Humas
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2027-2028 6 Perpres tentang Tata Kelola Pemenuhan Gizi Nasional Mengatur tentang arsitektur koordinasi dan akuntabilitas lintas- kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, mekanisme perencanaan terpadu, forum evaluasi kinerja berkala, serta prosedur rekomendasi korektif dan tindak lanjut; mengarusutamakan gizi dalam siklus perencanaan–penganggaran nasional/daerah, dan mendelegasikan rincian operasional ke peraturan menteri/aturan kepala lembaga agar implementasi konsisten di seluruh wilayah.
1.Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
2.Sekretaris Utama
3.Deputi Pemantauan dan Pengawasan
4.Deputi Promosi dan Kerjasama
5.Deputi Penyediaan dan Penyaluran
6.Biro Manajemen Kinerja
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
7.Biro Hukum dan Humas 7 Perpres tentang Satu Data Gizi dan Pangan Mengatur tentang kebijakan integrasi data gizi dan pangan melalui standar metadata, interoperabilitas sistem, identifikasi unik sasaran, tata kelola privasi/keamanan informasi, serta kanal publikasi open data terpilih; mewajibkan pelaporan elektronik terintegrasi dan penyediaan dashboard kinerja nasional/daerah, dengan rincian teknis (elemen data, data quality rules, tata cara verifikasi) didelegasikan ke peraturan di bawahnya.
1.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan
2.Pusdatin
3.Deputi Sistem dan Tata Kelola
4.Biro Hukum dan Humas
5.Biro Manajemen Kinerja
6.Direktorat Bidang Pemantauan dan Pengawasan di Wilayah I
7.Direktorat Bidang Pemantauan dan Pengawasan di Wilayah II
8.Direktorat Bidang Pemantauan dan Pengawasan di Wilayah III
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026 8 Perpres tentang Pengadaan Pangan Bergizi untuk Program Pemerintah (Preferensi Produk Lokal/UMKM) Mengatur tentang kebijakan pengadaan yang berbasis spesifikasi gizi dan keamanan, memberi preferensi terukur bagi produk lokal/UMKM melalui mekanisme seperti e-catalog, framework agreement, pengelompokan paket, dan standar layanan pengiriman; memastikan keselarasan dengan kerangka pengadaan nasional, pengukuran kinerja pemasok, serta mendelegasikan spesifikasi teknis gizi, uji mutu, dan tata cara penilaian kinerja ke regulasi teknis agar tetap adaptif terhadap dinamika lapangan.
1.Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
2.Direktorat Bidang Pemantauan dan Pengawasan di Wilayah I
3.Direktorat Bidang Pemantauan dan Pengawasan di Wilayah II
4.Direktorat Bidang Pemantauan dan Pengawasan di Wilayah III
5.Deputi Promosi dan Kerjasama
6.Biro BMN dan PBJ
7.Deputi Sistem dan Tata Kelola
8.Deputi Pemantauan dan Pengawasan
9.Biro Hukum dan Humas
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026-2027 9 Perpres tentang Peta Jalan Fortifikasi dan Biofortifikasi Nasional Mengatur tentang arah kebijakan fortifikasi/biofortifikasi untuk komoditas prioritas dan kelompok sasaran, tahapan penerapan (sukarela–wajib), pengaturan penjaminan mutu dan conformity assessment, serta padu padan insentif/regulasi pendukung; rincian standar produk, skema penilaian kesesuaian, dan mekanisme pengawasan pasar didelegasikan ke peraturan sektoral guna menjaga interoperabilitas rezim pengawasan pangan.
1.Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
2.Deputi Sistem dan Tata Kelola
3.Deputi Promosi dan Kerjasama
4.Deputi Pemantauan dan Pengawasan
5.Pusdatin
6.Biro Hukum dan Humas
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026-2027 10 Perpres tentang Penyelenggaraan Layanan Mengatur tentang kebijakan nasional layanan gizi di satuan pendidikan— termasuk cakupan, frekuensi, integrasi dengan skrining kesehatan dan
1.Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama
1.Kementerian Hukum 2026 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian Gizi pada Satuan Pendidikan rujukan, tata kelola penyelenggaraan, pembinaan, pemantauan, serta kanal pengaduan—dengan delegasi standar menu, porsi, sarana- prasarana dapur, dan protokol keamanan pangan ke peraturan teknis; memastikan konsistensi kebijakan dengan kurikulum, penganggaran, dan pengawasan internal satuan pendidikan.
2.Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi
3.Deputi Penyediaan dan Penyaluran
4.Deputi Sistem dan Tata Kelola
5.Deputi Pemantauan dan Pengawasan
6.Pusdatin
7.Biro Hukum dan Humas"
2.Kementerian/ Lembaga terkait 11 Perpres tentang Infrastruktur Logistik Pangan Bergizi & Rantai Dingin Nasional Mengatur tentang arsitektur logistik end-to-end untuk pangan bernilai gizi—mencakup penetapan koridor pasok prioritas, pengembangan simpul distribusi (hub-and-spoke), standar tingkat layanan distribusi berpendingin di titik layanan publik, serta integrasi dengan perencanaan spasial dan sistem informasi persediaan; mengatur kerangka pembiayaan (termasuk opsi kemitraan investasi sesuai ketentuan) dan tata kelola kinerja lintas tingkat pemerintahan, dengan rincian standar teknis, spesifikasi peralatan, dan protokol operasional didelegasikan ke peraturan di bawahnya agar implementasi adaptif dan terukur.
1.Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
2.Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah I–III
3.Deputi Sistem dan Tata Kelola
4.Deputi Pemantauan dan Pengawasan
5.Pusdatin
6.Biro BMN dan PBJ
7.Biro Hukum dan Humas"
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026-2027 12 Perpres tentang Komunikasi Perubahan Perilaku Gizi & Literasi Publik Mengatur tentang strategi nasional komunikasi perubahan perilaku yang berbasis bukti dan segmentasi sasaran, mengintegrasikan pesan kunci gizi dalam kanal pendidikan, layanan publik, dan komunikasi massa/digital; mengatur tata kelola perencanaan kampanye, pengujian materi, pengukuran dampak, serta mekanisme umpan balik masyarakat; memastikan sinkronisasi dengan platform data dan agenda pemberdayaan komunitas, sementara pedoman kreatif, kurikulum rinci, dan indikator pengukuran operasional didelegasikan ke peraturan teknis untuk menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan skalabilitas.
1.Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama
2.Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi
3.Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
4.Deputi Sistem dan Tata Kelola
5.Deputi Pemantauan dan Pengawasan
6.Pusdatin
7.Biro Hukum dan Humas"
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026 13 Perpres tentang Insentif Kinerja Pemenuhan Gizi & Penghargaan Daerah Mengatur tentang desain insentif berbasis kinerja untuk mendorong pencapaian hasil pemenuhan gizi oleh pemerintah daerah dan penyelenggara layanan, melalui skema pembayaran berbasis hasil, pengakuan kinerja, dan penguatan tata kelola perjanjian kinerja; mengatur prinsip verifikasi dan validasi berbasis data terintegrasi, siklus penilaian berkala, serta transparansi hasil melalui publikasi ringkas kinerja; dengan definisi indikator rinci, metodologi verifikasi, dan tata cara penyaluran insentif didelegasikan ke peraturan di bawahnya agar responsif terhadap dinamika lapangan dan menjaga kepastian implementasi.
1.Sekretaris Utama BGN
2.Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi
3.Direktorat Manajemen Risiko
4.Biro SDM dan Organisasi
5.Sekretariat Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
6.Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 14 Perka BGN tentang Standar Layanan Pemenuhan Gizi Mengatur kerangka standar layanan dasar pemenuhan gizi bagi seluruh kelompok sasaran dan tahapan kehidupan, pengintegrasian layanan di tingkat komunitas, fasilitas kesehatan, dan satuan pendidikan, alur rujukan kasus gizi, kewajiban penyelenggara dalam pencatatan hasil layanan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan internal agar capaian program terjaga secara konsisten.
1.Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
2.Direktorat Sistem Pemenuhan Gizi Nasional
3.Biro Hukum dan Humas
4.Direktorat Manajemen Risiko
5.Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
6.Biro SDM dan Organisasi
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026 15 Perka BGN tentang Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Scorecard Kinerja Mengatur tata cara penetapan indikator berbasis hasil, metode pengukuran kinerja, penyusunan dan publikasi scorecardnasional/daerah/penyelenggara, mekanisme tindak lanjut korektif, serta tata kelola rapat kinerja berkala untuk memastikan perbaikan berkelanjutan.
1.Biro Manajemen Kinerja
2.Pusdatin
3.Biro Hukum dan Humas
4.Direktorat Manajemen Risiko
5.Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
6.Biro SDM dan Organisasi
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026 16 Perka BGN tentang Satu Data Gizi Program Mengatur kamus data, standar pelaporan elektronik, aturan kualitas dan verifikasi data, pertukaran dan interoperabilitas dengan sistem terkait (pasokan, harga, logistik), pengaturan hak akses, serta ketentuan privasi dan keamanan informasi sebagai fondasi pengambilan keputusan berbasis data.
1.Pusat Data dan Informasi
2.Biro Hukum dan Humas
3.Biro Manajemen Kinerja
4.Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi
5.Direktorat Manajemen Risiko
6.Biro SDM dan Organisasi
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2025-2026 17 Perka BGN tentang Keamanan Pangan pada Penyelenggaraan Program Mengatur norma dan persyaratan keamanan pangan yang proporsional terhadap tingkat risiko pada seluruh tahapan—penerimaan, penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan distribusi—termasuk pengendalian alergen, pengambilan contoh dan pengujian, penetapan tindakan korektif, serta tata kelola penghentian sementara atau penarikan produk bila diperlukan.
1.Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
2.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I
3.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II
4.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III
5.Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi
6.Biro Hukum dan Humas
7.Direktorat Manajemen Risiko
8.Biro SDM dan Organisasi
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian 18 Perka BGN tentang Akreditasi Penyelenggara & Laik Operasi Dapur Layanan Mengatur kriteria dan prosedur penetapan status kelayakan operasional bagi penyelenggara dan dapur layanan, tata cara audit dan visitasi, kewajiban rencana perbaikan (CAPA), ketentuan pembekuan/pencabutan status, serta keterkaitan hasil akreditasi dengan pembinaan dan pendanaan program.
1.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan
2.Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi
3.Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi Wilayah I
4.Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi Wilayah II
5.Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi Wilayah III
6.Biro Hukum dan Humas
7.Direktorat Manajemen Risiko
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2025-2026 19 Perka BGN tentang Standar Menu Nasional, Siklus Menu Lokal & Daftar Bahan Penukar Mengatur pedoman penyusunan menu yang berimbang dan adaptif wilayah, penetapan porsi sesuai kelompok usia, daftar bahan penukar untuk menjaga kualitas gizi saat terjadi perubahan pasokan, serta ketentuan variasi menu guna mencegah kejenuhan konsumsi dan mendukung penerimaan sasaran.
1.Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
2.Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi
3.Direktorat Manajemen Risiko
4.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I
5.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II
6.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III
7.Biro Hukum dan Humas
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026 20 Perka BGN tentang Spesifikasi Teknis Pemenuhan Gizi untuk Pengadaan Program Mengatur parameter nilai gizi minimum dan mutu bahan/produk yang digunakan program, ketentuan ketertelusuran dan persyaratan rantai pasok, tolok ukur kinerja pemasok, tata kelola daftar penyedia terdaftar dan sanksi kinerja, sehingga pengadaan selaras dengan tujuan perbaikan gizi.
1.Biro BMN dan PBJ
2.Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
3.Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi
4.Direktorat Manajemen Risiko
5.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I
6.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II
1.Kementerian Hukum 2.
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
7.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III
8.Biro Hukum dan Humas 21 Perka BGN tentang Pelaporan & Investigasi Kejadian Akibat Konsumsi Mengatur definisi dan kriteria kejadian, ambang pelaporan, alur pelaporan berjenjang dan batas waktu tindak, tata cara investigasi penyebab dasar, komunikasi risiko kepada pemangku kepentingan, serta penetapan dan pemantauan rencana perbaikan untuk mencegah pengulangan.
1.Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan
2.Direktorat Manajemen Risiko
3.Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi
4.Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi Wilayah I
5.Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi Wilayah II
6.Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi Wilayah III
7.Direktorat Kerjasama dan Kemitraan
8.Biro Hukum dan Humas
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026 22 Perka BGN tentang Sarana-Prasarana Dapur & Tata Alir Produksi Higienis Mengatur persyaratan minimal sarana, tata letak dan alur kerja yang higienis, standar air dan sanitasi, peralatan dan perlindungan kerja, serta daftar pemeriksaan rutin guna memastikan proses produksi makanan bergizi berlangsung aman, efisien, dan terdokumentasi.
1.Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
2.Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi- Direktorat Manajemen Risiko
3.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I
4.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II
5.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III
6.Biro Hukum dan Humas
7.Biro BMN dan PBJ
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2025-2026 23 Perka BGN tentang Kompetensi SDM Gizi & Petugas Dapur Program Mengatur kerangka kompetensi, kurikulum pelatihan dan pengembangan, persyaratan sertifikasi/rekognisi, pengaturan beban kerja minimal, serta pembinaan berkelanjutan agar pelaksana program memiliki kapasitas yang memadai dan seragam di seluruh wilayah.
1.Biro SDM dan Organisasi
2.Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
3.Direktorat Tata Kelola Pemenuhan Gizi
4.Direktorat Manajemen Risiko
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2025 No. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi Target Penyelesaian
5.Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi
6.Direktorat Kerjasama dan Kemitraan
7.Biro Hukum dan Humas 24 Perka BGN tentang Pengelolaan Limbah Sisa Makanan & Keberlanjutan Mengatur hierarki pencegahan dan pemanfaatan sisa makanan, pilihan pengolahan yang aman dan ramah lingkungan, tata cara pencatatan dan pelaporan, serta pengaitan dengan standar higiene-sanitasi dapur untuk meminimalkan dampak lingkungan program.
1.Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
2.Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran
3.Direktorat Manajemen Risiko
4.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I
5.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II
6.Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III
7.Biro BMN dan PBJ
8.Direktorat Kerjasama dan Kemitraan
9.Biro Hukum dan Humas
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2025-2026 25 Perka BGN tentang Kemitraan & Inovasi Pangan Bergizi Mengatur kriteria kemitraan dan tata cara onboarding pemasok lokal/UMKM, pengaturan perjanjian pasokan jangka menengah, mekanisme uji coba produk inovatif bergizi pada skala terbatas, serta pengukuran manfaat kemitraan terhadap capaian gizi dan ketahanan pasok.
1.Deputi Promosi dan Kerjasama
2.Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi
3.Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
4.Direktorat Kerjasama dan Kemitraan
5.Pusdatin
6.Biro Hukum dan Humas
1.Kementerian Hukum
2.Kementerian/ Lembaga terkait 2026 KEPALA BADAN GIZI NASIONAL ttd. DADAN HINDAYANA

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…