DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Badan Gizi Nasional (BGN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

peraturan ini mengatur tentang a. Bentuk Bantuan Pemerintah b. Penerima Bantuan Pemerintah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Gizi Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/ PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/ PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
6.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non peme- rintah.
2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
3.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Badan Gizi Nasional yang bertang- gung jawab atas penggunaan anggaran pada Badan Gizi Nasional.
4.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Badan Gizi Nasional.
5.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat meng- akibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
6.Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang penyediaan Makan Bergizi Gratis.
7.Lembaga Pemerintah adalah lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur kebijakan dan program pemerintah untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
8.Lembaga Non-pemerintah adalah organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara yang melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum.

BAB II

BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 2

(1)Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.Uang; dan/atau
2. b.Barang
(2)Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pemberian penghargaan;
2. b.beasiswa;
3. c.bantuan operasional;
4. d.bantuan prasarana dan/atau sarana;
5. e.bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan/atau;
6. f.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
(3)Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan bantuan makan bergizi yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

BAB III

PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

(1)Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 mencakup:
1. a.perseorangan;
2. b.Kelompok Masyarakat;
3. c.Lembaga Pemerintah; dan/atau
4. d.Lembaga Non pemerintah
(2)(2) Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.

Pasal 4

(1)Calon penerima Bantuan Pemerintah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
(2)Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan dan/atau pada tahun anggaran berjalan.
(3)Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian Bantuan Pemerintah.
(4)Penetapan Surat Keputusan oleh PPK dan pengesahan Surat Keputusan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.

Pasal 5

(1)Penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) kepada penerima Bantuan Pemerintah dituangkan dalam berita acara serah terima.
(2)Bentuk dan format berita acara serah terima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

BAB IV

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 6

(1)PA menunjuk Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran sebagai Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab terhadap Penyaluran Bantuan Pemerintah.
(2)Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
(3)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
2. b.tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
3. c.pemberi Bantuan Pemerintah;
4. d.persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
5. e.bentuk Bantuan Pemerintah;
6. f.alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
7. g.tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
8. h.penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
9. i.pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
10. j.ketentuan perpajakan; dan
11. k.sanksi.

BAB V

PEMBlNAAN

Pasal 7

(1)Pembinaan Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Gizi Nasional, dilakukan oleh pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan Gizi Nasional.
(2)Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan Gizi Nasional sesuai kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pendampingan
2. b.pelatihan; dan/atau
3. c.bimbingan teknis.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Gizi Nasional dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pemantauan dan Inspektorat Utama yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit terhadap:
1. a.kesesuaian antara penyelenggaraan Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pemantauan dan Inspektorat Utama yang bertanggung jawab terhadap Pemantauan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah kepada Kepala Badan Gizi Nasional.
(5)Hasil Pemantauan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Bantuan Pemerintah digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis.

BAB VII

PELAPORAN PENYELENGGARAAN

Pasal 9

(1)Pelaporan penyelenggaraan disusun oleh Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab terhadap penyaluran Bantuan Pemerintah.
(2)Format laporan penyelenggaraan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2024 KEPALA BADAN GIZI NASIONAL Œ DADAN HINDAYANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL BERITA ACARA SERAH TERIMA DATA BANTUAN PEMERINTAH Nomor: .............. Pada hari ini ...... tanggal ...... bulan ...... tahun ...... yang bertanda tangan di bawah ini:

1.Nama : NIP : Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Instansi : Alamat : Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.Nama : Jabatan : Alamat : (Uraian lain disesuaikan dengan penerima manfaat Bantuan Pemerintah masing- masing kegiatan) Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1.PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa bantuan uang dengan nilai Rp........(terbilang .......................).
2.PIHAK KБDUA akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis. Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Pemerintah ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ........., ......... PIHAK KESATU PIHAK KEDUA ................ ................ KEPALA BADAN GIZI NASIONAL ttd. DADAN HINDAYANA LAMPIRAN II PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH LAPORAN PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI REALISASI KEUANGAN PERMASALAHAN TINDAK LANJUT PROVINSI KAB/ KOTA PAGU (RP) REALISASI (RP) % DEPUTI PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BADAN GIZI NASIONAL (................................................) KEPALA BADAN GIZI NASIONAL ttd. DADAN HINDAYANA

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…