DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan konflik kepentingan; Pembangunan sistem pengelolaan; Identifikasi manajemen risiko konflik; Pencatatan daftar kepentingan; Bentuk pengendalian konflik; pelatihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan, setiap instansi pemerintah mengembangkan dan memiliki instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Badan Gizi Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
9.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
10.Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang diisi latar belakang pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setiap Unit Kerja eselon 1 di lingkungan BGN 1.2. Dasar Hukum diisi dasar hukum dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku 1.3. Ruang Lingkup diisi dengan ruang lingkup monitoring dan evaluasi sampai sebatas mana pelaksanaan tersebut 1.4. Metodologi diisi dengan metdologi yang tepat dan sesuai dengan kegiatan monitoring yang dilaksanakan

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
2.Pengelolaan Konflik Kepentingan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan dalam situasi Konflik Kepentingan oleh pejabat pemerintahan.
3.Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
4.Keputusan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5.Pejabat Pemerintahan Tertentu yang selanjutnya disebut Pejabat adalah aparatur sipil negara, anggota kepolisian republik Indonesia dan prajurit tentara nasional Indonesia yang menduduki jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Gizi Nasional.
6.Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan di lingkungan Badan Gizi Nasional.
7.Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan adalah pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Badan Gizi Nasional.
8.Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disingkat BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
9.Kepala Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.
10.Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan unit pelaksana teknis di lingkungan BGN.

Pasal 2

(1)Kepala bertanggung jawab atas pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan BGN.
(2)Pengelolaan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Utama selaku Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan.

BAB II

GAMBARAN UMUM 2.1. Prinsip Konflik Kepentingan diisi dengan prinsip apa yang telah diterapkan dalam kegiatan pelaksanaan konflik kepentingan disesuaikan dengan prinsip- prinsip yang telah ada 2.2. Bentuk Situasi Konflik Kepentingan diisi sesuai dengan bentuk konflik kepentingan yang telah ada pada peraturan diatasnya dan diterapkan dalam kegiatan konflik kepentingan di Unit Kerja eselon 1 di lingkungan BGN 2.3. Jenis Konflik Kepentingan diisi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terjadi di Unit Kerja eselon 1 di lingkungan BGN 2.4. Sumber Konflik Kepentingan diisi dengan sumber konflik kepentingan yang ada dan terjadi pada Unit Kerja eselon 1 di lingkungan BGN sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pasal 3

Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas:

a.Konflik Kepentingan aktual; dan
b.Konflik Kepentingan potensial.

Pasal 4

(1)Konflik Kepentingan aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan kondisi adanya kepentingan pribadi dari Pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara nyata dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan.
(2)Dalam hal terjadi situasi Konflik Kepentingan aktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat wajib mendeklarasikan kepada Atasan Pejabat.
(3)Untuk menghindari timbulnya Konflik Kepentingan aktual, setiap Pejabat wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi yang terkait dengan Konflik Kepentingan potensial.

Pasal 5

Konflik Kepentingan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan kondisi adanya kepentingan pribadi Pejabat untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain berdasarkan perkembangan kondisi di masa depan, yang dapat mengakibatkan terjadinya Konflik Kepentingan aktual dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 6

Konflik Kepentingan Pejabat bersumber dari:

a.kepentingan bisnis atau finansial;
b.hubungan keluarga dan kerabat;
c.hubungan afiliasi;
d.pekerjaan di luar pekerjaan pokok (secondary employment/moonlighting);
e.hubungan dengan rangkap jabatan;
f.penggunaan pengaruh dan/atau relasi dari jabatan lama di tempat baru (revolving door);
g.penerimaan hadiah/gratifikasi; dan/atau
h.sumber Konflik Kepentingan lainnya.

Pasal 7

(1)Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya kepentingan bisnis atau finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat terjadi ketika Pejabat dalam melaksanakan kewenangannya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau finansial yang dimilikinya.
(2)Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keuntungan bisnis atau finansial Pejabat.

Pasal 8

(1)Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan keluarga dan kerabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat terjadi ketika Pejabat di lingkungan BGN dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan keluarga dan kerabat.
(2)Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat di lingkungan BGN terhadap pihak sebagaimana berikut:
1. a.orang tua kandung/tiri/angkat;
2. b.saudara kandung/tiri/angkat;
3. c.suami/istri;
4. d.anak kandung/tiri/angkat;
5. e.suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
6. f.kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
7. g.cucu kandung/tiri/angkat;
8. h.saudara kandung/tiri/angkat;
9. i.suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
10. j.saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua; dan/atau
11. k.mertua.

Pasal 9

(1)Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat terjadi ketika Pejabat di lingkungan BGN dalam melaksanakan kewenangannya menghadapi pihak yang memiliki hubungan afiliasi.
(2)Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat di lingkungan BGN yang dihadapkan dengan pihak, yang meliputi:
1. a.mantan atasan;
2. b.mantan bawahan;
3. c.teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya;
4. d.seseorang yang memiliki hubungan istimewa; dan/atau
5. e.teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama.

Pasal 10

(1)Konflik Kepentingan yang bersumber dari adanya pekerjaan di luar pekerjaan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat terjadi ketika Pejabat di lingkungan BGN dalam melaksanakan kewenangannya berhubungan dan/atau berbenturan dengan kepentingan pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat di lingkungan BGN.
(2)Bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Pejabat di lingkungan BGN yang dihadapkan dengan adanya kepentingan pribadi terkait pekerjaan di luar pekerjaan pokok yang dimiliki Pejabat di lingkungan BGN.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024