DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 November 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 3 (1) Surveyor Pemetaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial pada instansi pemerintah. (2) Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. (3) Kedudukan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. (4) Penetapan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Badan Informasi Geospasial selaku instansi pembina jabatan fungsional surveyor pemetaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tugas untuk menyusun dan

Menetapkan

menetapkan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan jabatan fungsional surveyor pemetaan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
1. 2.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);
2. 3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 469) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1027); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
5.Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Surveyor Pemetaan adalah PNS serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
6.Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan adalah Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
7.Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian adalah Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
8.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
9.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
10.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
11.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam sasaran kerja pegawai serta menilai capaian kinerja dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan.
12.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
13.Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
14.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
15.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama pada jenjang jabatan yang akan diduduki yang harus dicapai oleh Surveyor Pemetaan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
16.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 2

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan merupakan jabatan karier PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN FUNGSIONAL, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 3

(1)Surveyor Pemetaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial pada instansi pemerintah.
(2)Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(3)Kedudukan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
(4)Penetapan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan terdiri atas:
1. a.melaksanakan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial;
2. b.melaksanakan pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial; dan
3. c.melaksanakan pembangunan infrastruktur informasi geospasial.
(2)Unsur, sub-unsur, dan uraian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.

Pasal 5

(1)Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan; dan
2. b.Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Surveyor Pemetaan Terampil;
2. b.Surveyor Pemetaan Mahir; dan
3. c.Surveyor Pemetaan Penyelia.
(3)Jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Surveyor Pemetaan Ahli Pertama;
2. b.Surveyor Pemetaan Ahli Muda;
3. c.Surveyor Pemetaan Ahli Madya; dan
4. d.Surveyor Pemetaan Ahli Utama.

Pasal 6

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

a.Surveyor Pemetaan Terampil yang terdiri atas:
1. 1.pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
2. 2.pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
b.Surveyor Pemetaan Mahir yang terdiri atas:
1. 1.pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. 2.pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
c.Surveyor Pemetaan Penyelia yang terdiri atas:
1. 1.pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. 2.pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

Pasal 7

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

a.Surveyor Pemetaan Ahli Pertama yang terdiri atas:
1. 1.pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. 2.pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
b.Surveyor Pemetaan Ahli Muda yang terdiri atas:
1. 1.pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
2. 2.pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
c.Surveyor Pemetaan Ahli Madya yang terdiri atas:
1. 1.pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
2. 2.pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. 3.pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
d.Surveyor Pemetaan Ahli Utama yang terdiri atas:
1. 1.pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. 2.pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

Pasal 8

(1)Kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan.

Pasal 9

(1)Untuk memperoleh penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah, Pejabat yang Berwenang mengajukan permohonan rekomendasi kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kepada kepala Badan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
1. a.sesuai dengan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
2. b.melampirkan tabel rekapitulasi kebutuhan dan hasil perhitungan kebutuhan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah.
(3)Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menghitung volume beban kerja berdasarkan indikator kebutuhan yang terdiri atas:
1. a.volume setiap kegiatan penyelenggaran informasi geospasial;
2. b.volume setiap kegiatan pembinaan informasi geospasial; dan
3. c.volume setiap kegiatan pembangunan infrastruktur informasi geospasial, dalam 1 (satu) tahun.
(4)Ketentuan mengenai tata cara perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 10

(1)Terhadap permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan melaksanakan pemeriksaan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…