DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; kedudukan; kategori, jenjang, pangkat, dan golongan ruang; tugas jabatan, ruang lingkup kegiatan, dan cakupan kegiatan; kebutuhan jabatan fungsional surveyor pemetaan; pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; uji kompetensi; evaluasi kinerja pejabat fungsional surveyor pemetaan; pelaporan; pembinaan jabatan fungsional surveyor pemetaan; pengelolaan jabatan fungsional surveyor pemetaan; sistem informasi jabatan fungsional surveyor pemetaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, Badan Informasi Geospasial selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2.Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4.Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1087); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2.Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan penyelenggaraan IG dan pembinaan IG.
5.Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang selanjutnya disebut Surveyor Pemetaan adalah PNS yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan penyelenggaraan IG dan pembinaan IG.
6.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai aparatur sipil negara setiap tahun.
7.Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai aparatur sipil negara.
8.Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Surveyor Pemetaan.
9.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang IG.
10.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
11.Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
13.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Badan.
14.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di Badan.

Pasal 2

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan merupakan jabatan karier PNS.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Surveyor Pemetaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penyelenggaraan IG dan pembinaan IG pada Instansi Pemerintah.
(2)Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(3)Dalam hal Unit Organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional, Surveyor Pemetaan dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin Unit Organisasi tersebut.

Pasal 4

(1)Kedudukan Surveyor Pemetaan ditetapkan dalam peta jabatan.
(2)Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(3)Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
(4)Penyusunan dan penetapan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

KATEGORI, JENJANG, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 5

Kategori Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan terdiri atas:

a.Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kategori keterampilan; dan
b.Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kategori keahlian.

Pasal 6

Jenjang, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a.Surveyor Pemetaan Terampil yang meliputi:
1. 1.pangkat pengatur dengan golongan ruang II/c; dan
2. 2.pangkat pengatur tingkat I dengan golongan ruang II/d.
b.Surveyor Pemetaan Mahir yang meliputi:
1. 1.pangkat penata muda dengan golongan ruang III/a; dan
2. 2.pangkat penata muda tingkat I dengan golongan ruang III/b.
c.Surveyor Pemetaan Penyelia yang meliputi:
1. 1.pangkat penata dengan golongan ruang III/c; dan
2. 2.pangkat penata tingkat I dengan golongan ruang III/d.

Pasal 7

Jenjang, pangkat, dan golongan ruang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.Surveyor Pemetaan Ahli Pertama yang meliputi:
1. 1.pangkat penata muda dengan golongan ruang III/a; dan
2. 2.pangkat penata muda tingkat I dengan golongan ruang III/b.
b.Surveyor Pemetaan Ahli Muda yang meliputi:
1. 1.pangkat penata dengan golongan ruang III/c; dan
2. 2.pangkat penata tingkat I dengan golongan ruang III/d.
c.Surveyor Pemetaan Ahli Madya yang meliputi:
1. 1.pangkat pembina dengan golongan ruang IV/a;
2. 2.pangkat pembina tingkat I dengan golongan ruang IV/b; dan
3. 3.pangkat pembina utama muda dengan golongan ruang IV/c.
d.Surveyor Pemetaan Ahli Utama yang meliputi:
1. 1.pangkat pembina utama madya dengan golongan ruang IV/d; dan
2. 2.pangkat pembina utama dengan golongan ruang IV/e.

BAB IV

TUGAS JABATAN, RUANG LINGKUP KEGIATAN, DAN CAKUPAN KEGIATAN

Pasal 8

(1)Tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan IG dan pembinaan IG.
(2)Tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ruang lingkup kegiatan Surveyor Pemetaan.
(3)Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surveyor Pemetaan dapat diberikan tugas lainnya.
(4)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi. P asal 9 Ruang lingkup kegiatan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan terdiri atas:
1. a.Surveyor Pemetaan kategori keterampilan:
  1. 1.Surveyor Pemetaan Terampil melaksanakan penyiapan dukungan dan operasionalisasi perencanaan terhadap penyelenggaraan IG, pelaksanaan survei dan akuisisi DG, pemrosesan DG dan IG, pengelolaan dan penyebarluasan IG, serta pembinaan penyelenggaraan dan pelaksana IG;
  2. 2.Surveyor Pemetaan Mahir melaksanakan penyiapan teknis perencanaan dan dukungan teknis terhadap penyelenggaraan IG, pelaksanaan survei dan akuisisi DG, pemrosesan DG dan IG, pengelolaan dan penyebarluasan IG, serta pembinaan penyelenggaraan dan pelaksana IG;
  3. 3.Surveyor Pemetaan Penyelia melaksanakan inventarisasi teknis terhadap perencanaan penyelenggaraan IG, dan supervisi pelaksanaan survei dan akuisisi DG, pemrosesan DG dan IG, pengelolaan dan penyebarluasan IG, serta inventarisasi bahan teknis pembinaan penyelenggaraan dan pelaksana IG;
2. b.Surveyor Pemetaan kategori keahlian:
  1. 1.Surveyor Pemetaan Ahli Pertama melaksanakan identifikasi perencanaan penyelenggaraan IG, survei dan akuisisi DG, pemrosesan DG dan IG, pengelolaan dan penyebarluasan IG, serta dukungan pembinaan penyelenggaraan dan pelaksana IG;
  2. 2.Surveyor Pemetaan Ahli Muda melaksanakan analisis dan perencanaan penyelenggaraan IG, survei dan akuisisi DG, pemrosesan DG dan IG, pengelolaan dan penyebarluasan IG, pendampingan pembinaan penyelenggaraan dan pelaksana IG serta pemanfaatan IG;
  3. 3.Surveyor Pemetaan Ahli Madya melaksanakan penyusunan bisnis proses dan evaluasi perencanaan penyelenggaraan IG, survei dan akuisisi DG, pemrosesan DG dan IG, pengelolaan dan penyebarluasan IG, pembinaan penyelenggaraan dan pelaksana IG, serta penjaminan kualitas produk IG; dan
  4. 4.Surveyor Pemetaan Ahli Utama melaksanakan inovasi di bidang penyelenggaraan IG dan pembinaan IG serta memberikan rekomendasi program strategis IG nasional. P asal 10 Cakupan kegiatan Surveyor Pemetaan dari ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

Pasal 11

(1)Pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan dan pembinaan karier Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Instansi Pemerintah mengacu pada kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan di Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Kebutuhan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan disusun melalui tahapan:

a.penghitungan kebutuhan;
b.pengusulan kebutuhan;
c.verifikasi; dan
d.penetapan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2023