DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Badan Informasi Geospasial (BIG)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan koordinasi dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Badan Informasi Geospasial, agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Informasi Geospasial; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
8.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9.Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government;
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik berbasis elektronik yang digunakan oleh Badan Informasi Geospasial untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan data dan informasi.
2.Penyelenggaraaan TIK atau yang dikenal dengan e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan.
3.Sistem informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
4.Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
5.Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
6.Data Center yang selanjutnya disingkat DC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan perangkat pendukung penyelenggaraan TIK.
7.Disaster Recovery Center yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas sistem cadangan (backup) data center untuk mendukung kegiatan operasional ketika data center tidak berfungsi.
8.Disaster Recovery Planning yang selanjutnya disingkat DRP adalah proses, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan persiapan untuk pemulihan dan kontinuitas dari infrastruktur teknologi yang penting bagi organisasi akibat bencana.
9.Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang dibuat secara khusus sesuai kebutuhan.
10.Cetak Biru TIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan TIK.
11.Siklus Pembangunan Aplikasi adalah proses analisis kebutuhan aplikasi, perancangan aplikasi, pembangunan aplikasi, pengujian aplikasi, implementasi aplikasi, tinjauan pasca implementasi aplikasi, dan pemeliharaan aplikasi yang dapat dilaksanakan oleh internal dan/atau pihak ketiga.
12.Interoperabilitas adalah suatu kemampuan berbagai ragam sistem untuk saling bekerja sama dan berinteraksi.
13.Good IT Governance yang selanjutnya disingkat GIG adalah suatu konsep hubungan dan proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi informasi sambil menyeimbangkan antara risiko dengan hasil yang diberikan oleh teknologi informasi dan prosesnya.
14.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
15.Kepala adalah Kepala BIG.
16.Pengarah adalah komite yang bertanggung jawab dalam mengarahkan langkah strategis TIK dan keselarasan antara tujuan TIK dengan tujuan organisasi.
17.Chief Information Officer yang selanjutnya disingkat CIO adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan teknologi informasi dengan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan.
18.Unit Pengelola TIK adalah unit kerja pimpinan tinggi pratama yang bertugas melaksanakan penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan dan penggunaan data dan informasi geospasial.
19.Service Le vel Agreement yang selanjutnya disingkat SLA adalah perjanjian tertulis antara Pemilik Proses Bisnis dan Pengguna yang mengidentifikasikan layanan dan target layanan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya tata kelola TIK yang menjamin keselarasan antara pengembangan dan penerapan TIK guna mewujudkan e-Government di lingkungan BIG.

Pasal 3

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

a.menjadi landasan hukum dan pedoman bagi pemangku kepentingan di BIG dalam tata kelola TIK;
b.mewujudkan standardisasi pelaksanaan, pengembangan, penerapan dan operasional TIK yang selaras dengan Rencana Strategis BIG dan Cetak Biru TIK;
c.meningkatkan kapabilitas sumber daya TIK dalam menciptakan nilai tambah;
d.meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional BIG; dan
e.melindungi sumber daya TIK dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar lingkungan BIG.

Pasal 4

Tata Kelola TIK terdiri atas:

a.Pengelola TIK;
b.Sumber daya TIK;
c.Proses tata kelola TIK; dan
d.Manajemen risiko TIK.

BAB II

PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 5

Pengelola TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Pengarah;
b.CIO; dan
c.Pemilik Proses Bisnis.

Pasal 6

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BIG.
(2)Selain Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan Pengarah dapat ditambah ahli di bidang TIK yang berasal dari luar lingkungan BIG.
(3)Jumlah anggota Pengarah yang berasal dari luar lingkungan BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) orang.
(4)Anggota Pengarah harus berjumlah ganjil.
(5)Susunan keanggotaan Pengarah ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 7

(1)Pengarah memiliki tugas:
1. a.memberikan arahan terhadap pelaksanaan tata kelola TIK;
2. b.memberikan persetujuan prinsip terkait tata kelola TIK; dan
3. c.mensinergikan rencana belanja atau investasi agar selaras dengan Cetak Biru TIK.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Pengarah melakukan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Pengarah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 8

(1)CIO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan dan penggunaan data dan informasi geospasial.
(2)CIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan tata kelola TIK;
2. b.melakukan review berkala atas implementasi tata kelola TIK;
3. c.mendefinisikan dan menyusun mekanisme pelaksanaan kerja tata kelola TIK;
4. d.menyusun standar operasional kerja tata kelola TIK;
5. e.melakukan manajemen risiko tata kelola TIK;
6. f.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia TIK;
7. g.mensosialisasikan kebijakan tata kelola TIK; dan
8. h.melakukan standardisasi proyek yang berhubungan dengan proses tata kelola dan menfasilitasi pemanfaatan sumber daya TIK.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), CIO dibantu oleh Unit Pengelola TIK.
(4)CIO dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala melalui Pengarah.

Pasal 9

(1)Pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan BIG yang memiliki layanan TIK sesuai dengan tugas dan fungsinya;
(2)Pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)memiliki tugas:
1. a.menetapkan kebutuhan layanan TIK Unit;
2. b.mengembangkan layanan TIK Unit bersama CIO;
3. c.memanfaatkan layanan TIK Unit; dan
4. d.menjaga aset informasi yang dikelolanya.
(3)Pemilik Proses Bisnis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengarah melalui CIO.

BAB III

SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 10

Sumber daya TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a.sumber daya manusia;
b.data dan informasi;
c.aplikasi; dan
d.infrastruktur.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa diperlukan koordinasi dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Badan Informasi Geospasial, agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
8.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9.Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government;
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik berbasis elektronik yang digunakan oleh Badan Informasi Geospasial untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan data dan informasi.
2.Penyelenggaraaan TIK atau yang dikenal dengan e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan.
3.Sistem informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
4.Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
5.Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.
6.Data Center yang selanjutnya disingkat DC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan perangkat pendukung penyelenggaraan TIK.
7.Disaster Recovery Center yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas sistem cadangan (backup) data center untuk mendukung kegiatan operasional ketika data center tidak berfungsi.
8.Disaster Recovery Planning yang selanjutnya disingkat DRP adalah proses, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan persiapan untuk pemulihan dan kontinuitas dari infrastruktur teknologi yang penting bagi organisasi akibat bencana.
9.Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang dibuat secara khusus sesuai kebutuhan.
10.Cetak Biru TIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan TIK.
11.Siklus Pembangunan Aplikasi adalah proses analisis kebutuhan aplikasi, perancangan aplikasi, pembangunan aplikasi, pengujian aplikasi, implementasi aplikasi, tinjauan pasca implementasi aplikasi, dan pemeliharaan aplikasi yang dapat dilaksanakan oleh internal dan/atau pihak ketiga.
12.Interoperabilitas adalah suatu kemampuan berbagai ragam sistem untuk saling bekerja sama dan berinteraksi.
13.Good IT Governance yang selanjutnya disingkat GIG adalah suatu konsep hubungan dan proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dengan memberikan nilai tambah dari pemanfaatan teknologi informasi sambil menyeimbangkan antara risiko dengan hasil yang diberikan oleh teknologi informasi dan prosesnya.
14.Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
15.Kepala adalah Kepala BIG.
16.Pengarah adalah komite yang bertanggung jawab dalam mengarahkan langkah strategis TIK dan keselarasan antara tujuan TIK dengan tujuan organisasi.
17.Chief Information Officer yang selanjutnya disingkat CIO adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan teknologi informasi dengan aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan.
18.Unit Pengelola TIK adalah unit kerja pimpinan tinggi pratama yang bertugas melaksanakan penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan dan penggunaan data dan informasi geospasial.
19.Service Le vel Agreement yang selanjutnya disingkat SLA adalah perjanjian tertulis antara Pemilik Proses Bisnis dan Pengguna yang mengidentifikasikan layanan dan target layanan.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya tata kelola TIK yang menjamin keselarasan antara pengembangan dan penerapan TIK guna mewujudkan e-Government di lingkungan BIG.

Pasal 3

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

a.menjadi landasan hukum dan pedoman bagi pemangku kepentingan di BIG dalam tata kelola TIK;
b.mewujudkan standardisasi pelaksanaan, pengembangan, penerapan dan operasional TIK yang selaras dengan Rencana Strategis BIG dan Cetak Biru TIK;
c.meningkatkan kapabilitas sumber daya TIK dalam menciptakan nilai tambah;
d.meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional BIG; dan
e.melindungi sumber daya TIK dari berbagai bentuk ancaman baik dari dalam maupun luar lingkungan BIG.

Pasal 4

Tata Kelola TIK terdiri atas:

a.Pengelola TIK;
b.Sumber daya TIK;
c.Proses tata kelola TIK; dan
d.Manajemen risiko TIK.

BAB II

PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 5

Pengelola TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Pengarah;
b.CIO; dan
c.Pemilik Proses Bisnis.

Pasal 6

(1)Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BIG.
(2)Selain Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan Pengarah dapat ditambah ahli di bidang TIK yang berasal dari luar lingkungan BIG.
(3)Jumlah anggota Pengarah yang berasal dari luar lingkungan BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) orang.
(4)Anggota Pengarah harus berjumlah ganjil.
(5)Susunan keanggotaan Pengarah ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 7

(1)Pengarah memiliki tugas:
1. a.memberikan arahan terhadap pelaksanaan tata kelola TIK;
2. b.memberikan persetujuan prinsip terkait tata kelola TIK; dan
3. c.mensinergikan rencana belanja atau investasi agar selaras dengan Cetak Biru TIK.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Pengarah melakukan pertemuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Pengarah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 8

(1)CIO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan dan penggunaan data dan informasi geospasial.
(2)CIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
1. a.mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan tata kelola TIK;
2. b.melakukan review berkala atas implementasi tata kelola TIK;
3. c.mendefinisikan dan menyusun mekanisme pelaksanaan kerja tata kelola TIK;
4. d.menyusun standar operasional kerja tata kelola TIK;
5. e.melakukan manajemen risiko tata kelola TIK;
6. f.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia TIK;
7. g.mensosialisasikan kebijakan tata kelola TIK; dan
8. h.melakukan standardisasi proyek yang berhubungan dengan proses tata kelola dan menfasilitasi pemanfaatan sumber daya TIK.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), CIO dibantu oleh Unit Pengelola TIK.
(4)CIO dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala melalui Pengarah.

Pasal 9

(1)Pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan BIG yang memiliki layanan TIK sesuai dengan tugas dan fungsinya;
(2)Pemilik Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)memiliki tugas:
1. a.menetapkan kebutuhan layanan TIK Unit;
2. b.mengembangkan layanan TIK Unit bersama CIO;
3. c.memanfaatkan layanan TIK Unit; dan
4. d.menjaga aset informasi yang dikelolanya.
(3)Pemilik Proses Bisnis dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengarah melalui CIO.

BAB III

SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 10

Sumber daya TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a.sumber daya manusia;
b.data dan informasi;
c.aplikasi; dan
d.infrastruktur.