DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian penghargaan; hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban dan larangan;berlakunya hukuman disiplin dan penghentian pembarayan gaji pokok/upah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

Menetapkan

menetapkan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Penghargaan dan Disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
1. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
2. 3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
3. 4.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1382);
4. 5.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
5. 6.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1258);
6. 7.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);
7. 8.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 475); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
4.Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.
5.Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
6.Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
7.Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan Disiplin PPPK.
10.Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

BAB II

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Pasal 3

(1)Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa pemberian:
1. a.kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau
2. b.kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
(2)Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK juga dapat diberikan penghargaan anugerah PPPK teladan dan/atau berprestasi.

Pasal 4

(1)Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan kepada PPPK yang mempunyai predikat kinerja sangat baik.
(2)Pemberian penghargaan berupa kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemantapan keterampilan kepemimpinan;
2. b.pemagangan;
3. c.pelatihan; dan/atau
4. d.bentuk lainnya.

Pasal 5

Pemberian penghargaan berupa kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diberikan oleh Sekretaris Utama BKN setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PPPK.

Pasal 6

Pemberian penghargaan berupa anugerah PPPK teladan dan/atau berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

a.kriteria PPPK teladan terdiri atas:
1. 1.memiliki penilaian kinerja sangat baik;
2. 2.menunjukkan integritas dan moralitas dalam melaksanakan tugas;
3. 3.mempunyai sikap yang positif dan menghormati nilai- nilai etika serta norma sosial;
4. 4.mampu menjaga hubungan yang baik dengan kolega dan masyarakat;
5. 5.memiliki kedisiplinan dalam bekerja dan menunjukkan tanggung jawab yang tinggi; dan
6. 6.memiliki kreativitas dan inovasi dalam mendukung kinerja organisasi.
b.kriteria PPPK berprestasi terdiri atas:
1. 1.memiliki prestasi di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional yang membawa nama baik BKN; dan/atau
2. 2.memiliki inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik atau kinerja organisasi, dengan predikat kinerja paling rendah baik.

Pasal 7

Pemberian penghargaan berupa anugerah PPPK teladan dan/atau berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan pada saat peringatan hari besar nasional.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melaksanakan peningkatan disiplin dan penegakkan Disiplin PPPK.

Pasal 9

(1)PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 10

PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap kewajiban dan larangan dijatuhi Hukuman Disiplin.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2026

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018