DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Februari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 486

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1022/M.KT.01/2019 tanggal 18 Oktober 2019, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2020, No. 189 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1281);
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)BKN dipimpin oleh seorang Kepala. www.peraturan.go.id 2020, No. 189

Pasal 2

BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;
b.penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
c.penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;
d.penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
e.penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;
f.penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
g.penyelenggaraan dan mengembangkan system rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
h.penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;
i.pelaksanaan bantuan hukum;
j.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian;
k.pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan
l.pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. www.peraturan.go.id 2020, No. 189

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BKN terdiri atas:

a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
e.Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
f.Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
g.Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
h.Inspektorat;
i.Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
j.Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;
k.Pusat Pengembangan Sistem Seleksi;
l.Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
m.Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
n.Pusat Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
o.Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BKN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. www.peraturan.go.id 2020, No. 189

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi BKN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di BKN;
b.koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan BKN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKN;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. www.peraturan.go.id 2020, No. 189

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Organisasi;
b.Biro Keuangan;
c.Biro Sumber Daya Manusia;
d.Biro Umum; dan
e.Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama.

Isi peraturan

Teks486PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1022/M.KT.01/2019 tanggal 18 Oktober 2019, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2020, No. 189 Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1281);
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(2)BKN dipimpin oleh seorang Kepala. www.peraturan.go.id 2020, No. 189

Pasal 2

BKN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKN menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian;
b.penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
c.penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara;
d.penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
e.penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian;
f.penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
g.penyelenggaraan dan mengembangkan system rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
h.penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;
i.pelaksanaan bantuan hukum;
j.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian;
k.pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKN; dan
l.pengawasan atas pelaksanaan tugasnya. www.peraturan.go.id 2020, No. 189

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BKN terdiri atas:

a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Sekretariat Utama;
d.Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
e.Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
f.Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
g.Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
h.Inspektorat;
i.Pusat Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
j.Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;
k.Pusat Pengembangan Sistem Seleksi;
l.Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara;
m.Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
n.Pusat Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil Negara; dan
o.Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian.

BAB III

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BKN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. www.peraturan.go.id 2020, No. 189

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi BKN.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di BKN;
b.koordinasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan BKN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKN;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara; dan
f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. www.peraturan.go.id 2020, No. 189

Pasal 10

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan dan Organisasi;
b.Biro Keuangan;
c.Biro Sumber Daya Manusia;
d.Biro Umum; dan
e.Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Pasal 6

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Pasal 6

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020