Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Ncgara tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Mengingat Pasall Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
Pasal! Beberapa ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN KEPEGAWAIANNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIANKERJA. Menetapkan Kesehatan Jiwa adalah pemeriksaan dan penilaian kesehatan baik jasmani dan / atau rohani yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian persyaratan fisik, psikologis, danj atau kesehatan jiwa dengan persyaratan dalam jabatan pada danjatauPsikologis, kompetensi.
instansi pengadaan PPPK yang dilamar oleh peserta seleksi.
1) Kelulusan peserta seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, ditetapkan berdasarkan pada peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap Instansi Pemerintah. seleksi 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi.
1) hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan seleksi; 2) kewajiban untuk membawa kartu tanda peserta dan Kartu Tanda Penduduk; dan 3) tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi.
Pasa121A
Bagian Keempat A Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan / atau Kesehatan Jiwa
2} Oalam hal kelulusan peserta seleksi kompetensi yang melamar pada jabatan yang belum mensyaratkan adanya sertifikasi profesi, penetapan kelulusan dilakukan berdasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan Menteri dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan ke butuhan jabatan setiap Instansi Pemerintah.
Pengangkatan menjadi PPPK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
Pasa131
kerja pertama bulan berkenaan, gaji darr/atau tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan.
keputusanperjanjian kerja dan penetapan pengangkatan menjadi PPPK.
n Perundang-undangan, Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1332 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2020 BIMA HARIA WIBISANA ttd. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 November 2020 pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanorang mengetahuinya,setiapAgar Keputusan ini disampaikan kepada: 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negarat?r 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..... 181 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 19) 4) Kepala Kantor Cabang ....... 20) PT. TASPEN(Persero) 5) ........ 21) .................... 16) PPK21 Ditetapkan di 14) pada tanggal 15) Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. KEDUA ............ S/d ......... 13) •••••••••.••••••••• 12) ................... 10) ................... 11) .................... 8) .................... 9) Tahun 9)Pendidikan Kebutuhan Jabatan Unit Kerja Instansi Rencana Masa Perjanjian Kerja .................... 7)Tempat/Tanggal Lahir Jenis kelamin .................... 6)Nama : mengangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:KESATU Menetapkan MEMUTUSKAN
Mengingat bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan 4), perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Menimbang Nama PPK2) PENGANGKATANCALON PEGAWAIPEMERINTAH DENGANPERJANJlAN KERJA TENTANG Nomor: 3) KEPUTUSAN.....2) Nama Instanst» LAMPIRAN Ia PERATURAN BADAN KEPEQAWAIAN NEGARA NOMOR 18 TAHVN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAlAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAl PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Julia Le1iKurniatri BIMAHARIAWI6JSANA Perundang- Undangan, GAWAIANNEGARA ttd. I<EPALA BADANKEPEGAWAIANNEGARA NO KODE URAIAN !l 2 ,~ .~.jll~' ',3 ~ l. 1) Gunakan kop surat instansi bersangkutan
5) Tulislah nomor, tahun, dan tentang Peraturan Badan 5. Kepegawaian Negara yang mengatur ten tang Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK
1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara 18) 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..... 19) 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ..... ,20) 4) Kepala Kantor Cabang ....... 21) PT. TASPEN(Persero) 5) ....... 22) .................... 161 PPK21 ............... 15) ............... 14)Ditetapkan di pad a tanggal Kepurusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan mi, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. KEDUA Mengangkat nama yang tercantum dalam lajur 2, menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PERTAMA Menetapkan MEMUTUSKAN
Mengingat Bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan 4), perlu mengangkat nama yang tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Menirnbang Nama PPK2) Nomor: 3) KEPUTUSAN..... 2) Nama Instansi1) TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAl PEMERINTAH DENGAN PERJANJlAN KERJA KEPEGAWAlAN NEGARA LAMPIRANIb PERATURAN BADAN REPUBLII<INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAlAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2019 ~ ;;s 5' N ;:::: 0.. :.0 0.. ~ r< b.O @ b.O ..!<: c:
...., <!lq) -0...., Ci ctS 0. e- < @ ~ z; ::$ ~ w 0 p_, ...... <(f) ~ < z -< o z Cil 0:: ~ Ci3 ~ 0'1 (f) is ~ -< @ ~ co E-< 52 ;:J z, ;:: 22~ ;:JE-' E-« t-- ;:J~ ~~ ~ z ~ a If) a z; Cil a, ~ s: ~ .....:l Cil '<t~ (/) Z Cil...., fii Ct: 3 :;! 0 0 z; (") ~..._ E-< ~ Cil E-< ;::: ~ N Z ¢ 0 ..... z BIMAHARIAWIBISANA Perundang-Undangan, ttd. KEPALA BADANKEPEGAWAIANNEGARA REPUBLll<INDONESIA, NO KODE URAIAN I 2. ',,",' " ~, ~ ~. ' l. 1) Gunakan kop surat instansi bersangkutan
5) Tulislah nomor, tahun, dan ten tang Peraturan Badan 5. Kepegawaian Negara mengatur tentang Petunjuk Teknisyang Pengadaan PPPK
18) Pilihlah Kepala Badan Kepegawaian Negara jika calon PPPK yang 18. bersangkutan merupakan cajon PPPK di instansi pusat, pilihah Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara jika calon PPPK yang bersangkutan merupakan calon PPPK di instansi daerah
*) diisi sesuai dengan Lampiran Keputusan kolektif. .................. 14) Petikan keputusan ini disampaikan kepada: 1) Kepala Badan Kepegawaian NegarayKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negaral61 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ..... 17) 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ...... 18) 4) Kepala Kantor Cabang ... 19) PT. TASPEN(Persero) 5) ..... 20) ttd.................... 15) PPK2)Petikan sesuai dengan aslinya, ....... 131pada tanggal ....... 121Ditetapkan eli : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana rnestinya. KEOUA menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan: Kebutuhan Jabatan : 81 Unit Kerja : 9) Instansi : 101 Rencana Masa PeIjanjian Kerja : 111 : 6) : 71 Tahun 7) : 5)Tempat/Tanggal Lahir Jenis kelarnin Pendidikan : .'~INama : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 'IKESATU Menetapkan MEMUTUSKAN Mengingat Ost; Menimbang Ost; Nama PPK21 PENGANGKATANCALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENTANG Nomor: 31 KEPUTUSAN ..... 21 PETIKAN Nama tnstanstu LAMPIRAN Ie PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 18 TAHUN 2020 TI!:NTANG PERUBAHAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADMN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BIMAHARIAWIBISANA ttd. KEPALA BADANKEPEGAWAIANNEGARA NO KODE URAlAN i1 2 li1i" '<',D'_a .';D, Ifii'< s '~',r ~, l. 1) Gunakan kop surat instansi bersangkutan
20) 20) Tulislah tambahan tembusan sesuai dengan keburuhan instansi masing- masing PETUNJUK PENGISIAN LAMPlRANIe .................................... 23) ............ , 21J Menteri/Pimpinan Lembaga /Gubernur /Bupati/Walikota .................................... 22) Nama Lengkap 3) Kab/Kota Tempat Lahir 41 Tanggal Lahir 5) Jenis Kelamin Pria / Wanita 6) Status Perkawinan 71 Agamal Aliran Kepercayaan 8t Status Kepegawaian 9) Ijazah/STTB No: Tgl. 101 Kebutuhan Jabatan III Golongan 121 Gaji Rp. 13) Unit Kerja 141 Surat Keterangan Sehat Tgl. Dokter lS) Surat Keterangan Tidak No. Tgl. 16) MengonS1.1msi/MenggunakanNapza Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. Tgl. 171 Nomor Induk PPPK Kantor Bayar 18) Jenis Kebutuhan Pegawai PPPKTahun Anggaran 19) Rencana Masa Perjanjian Kerja sid 20J DITERIMA TANGGAL:INSTANSI: 2) USUL PENETAPANNOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA NOMOR: 1) LAMPIRAN II PERATURANBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAl-rUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAl PEMERINTAH DENGAN PERJANJlAN KERJA BIMAHARIAWIBISANA ttd. Perundang-Undangan, KEPALA BADANKEPEGAWAlANNEGARA NO KODE URAJAN % ~- ',11 3 "T. 1. 1) Tulislah nomor usul penetapan Nomor Induk PPPK
18) 'I'ulislah wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negaraj wilayah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kantor bayar PPPK
Pasa12 Tugas Pekerjaan ............. tahun bulan 15) ............................................. 16) ............................................. 141 .................... s] d 131a. Masa Perjanjian Kerja
Masa Perjanjian Kerja, Jabatan, dan Unit Kerja Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalarn Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagairnana dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut: dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua, .................................... IIITahun 11) .................................... 121 .................................... 101 : 8) : 9) II. Nama NomorInduk PPPK Ternpat/tgl. lahir Pendidikan Alarnat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri ...... /Kepala Lembaga .....jKepala Badan .......... /Gubernur. /Bupati /Walikota 3) berdasarkan Surat Kepurusan . Nomor tanggal 7), untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu. Atau ~) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5) .••...••..•.•..••..•.••..•.••••••••• 6) Nama Jabatan Pada han ini tanggal bulan tabun yang bertandatangan di bawah ini:
PERJANJIAN KERJA I) Nomor 2) Contoh Perjanjian Kerja I..AMPIRAN III PERATURAN SADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUSLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
17)c. b.
a.
Disiplin Pihak Kedua wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku di instansi Pihak Kesatu. Pasa14 Hari Kcrja dan Jam Kerja (l) Pihak Kesatu membuat dan menetapkan target kinerja bagi Pihak Kedua selarna rnasa Perjanjian Kerja,
Pasa13 Target Kinerja b. c dst 18)
1) , 2) ; atau 3) dst 19J
1) , 2) ; atau 3) dst 20)
I. mernberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 1) ikut serta sebagai pelaksana karnpanye; 2) rnenjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara; 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain; dan /atau 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
1) rnernbuat keputusan dan Zatau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama rnasa karnpanye; dan Zarau 2) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang rnenjadi peserta pemilu sebelurn, selama, dan Zatau sesudah masa karnpanye meliputi perternuan, ajakan, hirnbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
1) terlibat dalarn kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; 3) membuat keputusan danj'atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah saru pasangan calon selama masa kampanye; dari/atau 4) rnengadakan kegiatan yang rnengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelurn, selarna, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi perte muan , ajakan, himbauan, seruan, atau pernberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalarn lingkungan kerjanya, anggota keluarga, clan masyarakat.
a.
Pasa18 Pengembangan Kompetensi
Pasa17 Cuti
1) pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat; 2) pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau 3) pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dapat rnelakukan pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
a, jaminan hari tua;
PasallO Perlindungan
Pasa19 Penghargaan Pihak J<eduaPihak Kesatu Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sarna.
Lain-lain Apabiladalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan, maka Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat rnenyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan.
Penyelesaian Perselisihan
SIMA HARIA WIBISANA ttd. KEPALA 8ADAN KEPEGAWAlAN NEGARA NO KODE URAIAN 1 2 3
Tanggal mulai berlakunya Perjanjian Kerja ditulis paling kurang sarna dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja atau tidak boleh mendahului tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja.
1) Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara 21) 2) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaha raan Negara .....22) 3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 23) 4) Kepala Kantor Cabang ....... 24' PT.TASPEN(Persero) 5) 251 ....................... 20) PPK2) .................... 19) .................... 181Ditetapkan di pada tanggal Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berJaku sampai dengan berakhirnyajangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja. Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kernbali sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. : 16) : 15) : 14) : 13)Golongan Gaji Unit Kerja Instansi : 12)Jabatan : lI1 Tahun 11) : 10)Jenis Kelamin Pendidikan : 91, 9'Tempat/Tanggal Lahir : .•••••••..•••..••••••.•••••• 8)Nomor Induk PPPK .........•......• , •......... 71Nama Terhitung mulai sampai dengan 6) mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: MEMUTUSKAN ]. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat unruk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Nama PPK21 PENGANGKATANPEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENTANG Nomor: 3) KEPUTUSAN ..... 21 Nama tnstanei-: LAMPIRAN IVa PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADMN PEGAWAI PEMERlNTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KEEMPAT KETIGA KEDUA KESATU Menetapkan Mengingat Menimbang Julia Leli Kurniatri BiMAHARIAWIBISANA ttd. KEPALA BADANKEPEGAWAIANNEGARA NO KODE URAIAN J '" ,W 2 "Ii!, , \', :'C~·l,_~/·IIc ~ 0- c 0- w -c ~ co::.:: co §" ~ 5" cciN t::: ~ ~ 0- .... 0- .0. '0 i E c (Ij(Ij c.o ...J .!> ::.::N "1:1 C 0- V ~ ...J C v -0 -@ 0.. ~ (/) c;; ~ ~...... Ctl () 5 0( Ci til :.: ~ c; z, = « Ci Cil c, « rn « :::0 ~ «..., Il:: ~ s l- s:: ::l ,. ~ 0- 0 Z ~ « 0 z, I'0 ...l 0 0 s z ~ « \() ~..., ::;- ~ 9 on 0 Z t.I e, Z ~ ~~ ;i"' 3 r., :.~~t! 1. 1) Gunakan kop surat instansi bersangkutan
18) Pilihlah Kepala Badan Kepegawaian Negara jika calon PPPK yang
telah seeara nyata melaksanakan tugas sejak tanggal (4)
: •.•••••••••••••••••••••••••• 2) ............................ 31 ............................ 4) ............................ 5)
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS Nomor; I) Contoh Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas LAMPlRANV PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Julia Leli Kurniatri Perundang-undangan, SIMA HARIAWIBISANA ttd. KEPALA BADANKEPEGAWAJANNEGAIM REPUSLIK INDONESIA, NO KODE URAIAN 1 ':r 2 '-~""""il .."'.... ~ 3 -., 1. 1) Tulislah nornor surat pernyataan
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan