DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2019

Nomor: 30
Tahun: 2019
Ditetapkan: 7 Oktober 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 2019, No. 1298
4.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 506); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan 2019, No. 1298 Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis/diagnosa dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
6.Pejabat Fungsional Dokter Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Dokter Hewan Karantina adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan analisis/diagnosa dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
7.Pejabat Fungsional Paramedik Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Paramedik Karantina Hewan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
8.Pengawasan Keamanan Hayati Hewani adalah tugas karantina terkait dengan mengawasi kemungkinan masuknya atau tersebarnya agensia hayati, hasil rekayasa genetik, alien spesies, dll yang dapat menghancurkan atau memusnahkan plasma nutfah Indonesia atau menyebabkan mutan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
9.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
10.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Dokter Hewan Karantina yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan. 2019, No. 1298
11.Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
12.Angka Kredit adalah satuan nilai dari masing-masing uraian kegiatan tugas jabatan.
13.Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
14.Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
15.Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara capaian SKP dalam bentuk persentase dengan target Angka Kredit.
16.Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter Hewan Karantina.
17.Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
(2)Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
(3)Dokter Hewan Karantina berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat 2019, No. 1298 Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina yaitu melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama;
2. b.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Muda;
3. c.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Madya; dan
4. d.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Utama. 2019, No. 1298

Pasal 5

(1)Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina, terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama: 1) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Muda: 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Madya: 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. d.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Utama: 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(2)Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB III

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA TUGAS JABATAN

Pasal 6

Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Dokter Hewan Karantina berdasarkan jenjang jabatannya ditetapkan 2019, No. 1298 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.

Pasal 7

(1)Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter Hewan Karantina yang melaksanakan kegiatan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya dan terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina, maka Dokter Hewan Karantina lain yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi dapat melaksanakan kegiatan tugas jabatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
(2)Dokter Hewan Karantina yang melaksanakan kegiatan tugas di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh dan ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.
(3)Pelaksanaan kegiatan tugas Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 2019, No. 1298

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Pasal 8

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina ditetapkan oleh:

a.Presiden untuk jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan
b.Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

Pasal 9

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina, kecuali bagi jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Madya. 2019, No. 1298

BAB V

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Penetapan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
1. a.Ruang lingkup kegiatan bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
2. b.Frekuensi kegiatan operasional;
3. c.Volume tindakan karantina; dan
4. d.Jenis media pembawa.
(2)Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina diatur lebih lanjut oleh instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 11

(1)Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
(2)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019, No. 1298 2018 Tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina ditetapkan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 2019, No. 1298
4.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 506); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan 2019, No. 1298 Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas analisis/diagnosa dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
6.Pejabat Fungsional Dokter Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Dokter Hewan Karantina adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan analisis/diagnosa dan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
7.Pejabat Fungsional Paramedik Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Paramedik Karantina Hewan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani.
8.Pengawasan Keamanan Hayati Hewani adalah tugas karantina terkait dengan mengawasi kemungkinan masuknya atau tersebarnya agensia hayati, hasil rekayasa genetik, alien spesies, dll yang dapat menghancurkan atau memusnahkan plasma nutfah Indonesia atau menyebabkan mutan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
9.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
10.Pejabat Penilai adalah atasan langsung Dokter Hewan Karantina yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan. 2019, No. 1298
11.Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
12.Angka Kredit adalah satuan nilai dari masing-masing uraian kegiatan tugas jabatan.
13.Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
14.Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil pencapaian tugas jabatan.
15.Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara capaian SKP dalam bentuk persentase dengan target Angka Kredit.
16.Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter Hewan Karantina.
17.Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 2

(1)Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
(2)Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
(3)Dokter Hewan Karantina berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat 2019, No. 1298 Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai kebutuhan instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas di bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama;
2. b.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Muda;
3. c.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Madya; dan
4. d.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Utama. 2019, No. 1298

Pasal 5

(1)Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina, terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama: 1) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Muda: 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Madya: 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. d.Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Utama: 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(2)Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB III

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA TUGAS JABATAN

Pasal 6

Pasal 7

(1)Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter Hewan Karantina yang melaksanakan kegiatan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya dan terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina, maka Dokter Hewan Karantina lain yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi dapat melaksanakan kegiatan tugas jabatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
(2)Dokter Hewan Karantina yang melaksanakan kegiatan tugas di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh dan ditetapkan oleh Tim Penilai paling tinggi 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.
(3)Pelaksanaan kegiatan tugas Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 2019, No. 1298

BAB IV

KEWENANGAN PENGANGKATAN

Pasal 8

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina ditetapkan oleh:

a.Presiden untuk jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan
b.Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

Pasal 9

BAB V

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

(1)Penetapan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
1. a.Ruang lingkup kegiatan bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani;
2. b.Frekuensi kegiatan operasional;
3. c.Volume tindakan karantina; dan
4. d.Jenis media pembawa.
(2)Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina diatur lebih lanjut oleh instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 11

(1)Persyaratan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, dan promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina serta harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
(2)Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019, No. 1298 2018 Tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina ditetapkan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020