DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pendahuluan; Kebijakan dan strategi BOKB; Prosedur Pelaksanaan BOKB; Penggunaan BOKB; Pelaporan; Pemanauan dan evaluasi; penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2019, No. 871 Indonesia Nomor 5080);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara www.peraturan.go.id 2019, No. 871 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA.

Pasal 1

Petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan operasional keluarga berencana pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Pasal 2

Dana bantuan operasional keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.biaya operasional bagi balai penyuluhan keluarga berencana;
b.biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang organisasi perangkat daerah kabupaten dan kota yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c.biaya operasional integrasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta program pembangunan lainnya di kampung keluarga berencana;
d.operasional pembinaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina keluarga berencana desa/kelurahan dan sub pembantu pembina keluarga berencana desa/kelurahan; dan
e.biaya dukungan komunikasi, informasi dan edukasi, serta manajemen. www.peraturan.go.id 2019, No. 871

Pasal 3

Petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No. 871 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, ttd. HASTO WARDOYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id 2019, No. 871 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…