Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)
Lembaga pemerintah yang bertugas dalam urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Pejabat aktif
- WH. Wihaji, S.Ag., M.Pd.Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalAktif? – Sekarang
Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos.Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalAktif? – Sekarang
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) memegang mandat krusial dalam pembangunan nasional, terutama di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab atas perencanaan strategis dan implementasi program yang bertujuan mengendalikan penduduk, meningkatkan kualitas keluarga, serta membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul.
Ruang lingkup Kemendukbangga/BKKBN mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Secara regulasi, lembaga ini menyusun dan menetapkan peraturan terkait kependudukan dan keluarga berencana. Dalam aspek pelayanan, BKKBN menyediakan berbagai layanan terkait keluarga berencana, konseling, dan informasi kependudukan, sementara dari sisi program, BKKBN mengimplementasikan inisiatif untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Program strategis Kemendukbangga/BKKBN, yang dikenal sebagai "Bangga Kencana" (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana), mencakup berbagai intervensi penting. Intervensi ini meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, penguatan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL, serta upaya penurunan angka stunting.
Kemendukbangga/BKKBN memiliki peran krusial dalam isu-isu nasional, terutama dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanganan stunting. Melalui program-programnya, BKKBN berkontribusi pada pencapaian target Indikator Prioritas Nasional. Peran ini sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan keluarga yang berkualitas di Indonesia.
Warga negara dapat berurusan dengan Kemendukbangga/BKKBN dalam berbagai situasi, seperti saat membutuhkan informasi dan layanan keluarga berencana, konseling pra-nikah, atau konsultasi terkait tumbuh kembang anak. BKKBN juga menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin memahami lebih lanjut tentang isu-isu kependudukan dan dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi.
Sebagai kesimpulan, Kemendukbangga/BKKBN adalah lembaga vital dalam pembangunan Indonesia, dengan mandat luas dalam mengelola isu kependudukan dan keluarga. Melalui Renstra 2025-2029, lembaga ini berkomitmen untuk melanjutkan dan memperkuat program-program strategisnya guna mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2024
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2023
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Seleksi Alat dan Obat Kontrasepsi; Perencanaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; Penyediaan dan pengadaan; Penyaluran; Monitoring dan evaluasi; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Pengelola kelompok kegiatan bina keluarga lanjut usia; pembentukan kelompok kegiatan bina keluarga lanjut usia; pelaksanaan kelompok kegiatan bina keluarga lanjut usia; pencatatan dan pelaporan; monitoring dan evaluasi; pendanaan; penutup
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2023
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2023
Data Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)Lihat semua
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota setiap kabupaten di Aceh 2025
Kemiskinan dan Ketimpangan · Satuan: Ribu Jiwa · Tahun 2025
Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Perempuan Menurut Wilayah, Kelompok Umur Indonesia 2020
Populasi perempuan Indonesia didominasi kelompok usia produktif
Jumlah Penduduk Hasil SP2020 menurut Wilayah dan Jenis Kelamin Indonesia 2015 - 2025
Angka buta aksara menurun signifikan 2015–2025
Jumlah Penduduk menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Indonesia 2015 - 2025
Angka buta aksara penduduk Indonesia menurun signifikan 2015-2025.
Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Indonesia 2015 - 2020
Penduduk Indonesia terus meningkat 2015–2020
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Klasifikasi Desa Indonesia 2015 - 2025
Rata-rata lama sekolah terus meningkat setiap tahun
Jumlah Penduduk Hasil SP2020 Perempuan Menurut Wilayah, Kelompok Umur Indonesia 2020
Penduduk perempuan Indonesia menurun signifikan pada 2020
Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk kelompok pengeluaran 40% terbawah Menurut Provinsi Indonesia 2015 - 2025
APM kelompok 40% terbawah nasional cenderung fluktuatif dengan tren