DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perluasan akses pelayanan keluarga berencana, perlu upaya peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan keluarga berencana;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Perluasan Akses Pelayanan Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 2022, No.194

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1772);
6.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129); 2022, No.194
7.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERLUASAN AKSES PELAYANAN KELUARGA BERENCANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Alat dan Obat Kontrasepsi yang selanjutnya disebut Alokon adalah alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga bagi pasangan usia subur.
2.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasyankes yang termasuk di dalamnya berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama dan atau yang setara dan rumah sakit kelas D pratama atau setara.
4.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasyankes yang 2022, No.194 termasuk di dalamnya berupa Klinik Utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
5.Jaringan adalah Fasyankes yang menginduk ke Puskesmas pembina, yaitu: Puskesmas Pembantu (Pustu), Bidan di desa, Puskesmas keliling (Pusling).
6.Jejaring adalah tempat Pelayanan KB yang menginduk ke FKTP setelah melakukan perjanjian kerja sama, terdiri dari praktik bidan, dan Fasyankes lainnya.
7.Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
8.Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut OPDKB adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
9.Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Tempat Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat TPMB adalah Fasyankes yang diselenggarakan oleh Bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
12.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga 2022, No.194 pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 2

(1)Peraturan Badan ini sebagai acuan pelaksanaan perluasan akses pelayanan KB
(2)Peraturan Badan ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan jumlah Fasyankes yang teregistrasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan BKKBN; dan
2. b.meningkatkan cakupan kesertaan ber-KB melalui Pelayanan KB di Fasyankes yang teregistrasi.

Pasal 3

Pelaksanaan perluasan akses Pelayanan KB meliputi:

a.registrasi Fasyankes;
b.fasilitasi Fasyankes teregistrasi;
c.pencatatan dan pelaporan; dan
d.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

Registrasi Fasyankes terdiri atas:

a.identifikasi;
b.sosialisasi;
c.registrasi.

Pasal 5

Fasyankes yang telah teregistrasi mendapatkan dukungan sumber daya yang meliputi:

a.fasilitasi penguatan kapasitas tenaga kesehatan
b.Alokon sesuai dengan jenis Pelayanan KB
c.sarana penunjang Pelayanan KB
d.fasilitasi pembiayaan distribusi alokon

Pasal 6

(1)Pencatatan dan Pelaporan dilakukan oleh Fasyankes yang telah teregistrasi terhadap hasil Pelayanan KB, pemakaian dan kondisi Alokon; 2022, No.194
(2)Pencatatan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemantauan dan evaluasi perluasan akses Pelayanan KB dilakukan secara berjenjang oleh BKKBN, OPDKB Provinsi, OPDKB Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;
(2)Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1)OPDKB kabupaten/kota melakukan pembinaan secara intensif kepada Fasyankes dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.Fasyankes tidak melakukan pencatatan dan pelaporan Pelayanan KB dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan
2. b.Fasyankes tidak aktif melakukan Pelayanan KB dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.
(2)Non aktivasi registrasi Fasyankes dilakukan kepada Fasyankes telah diberikan pembinaan secara intensif namun tidak melakukan perbaikan, dan/atau memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak melakukan pelayanan KB lagi; dan
2. b.atas permintaan sendiri untuk menonaktifkan registrasi Fasyankes.
(3)Fasyankes dapat diaktifkan kembali registrasinya dengan mengirimkan surat permohonan pengaktifan kembali nomor registrasi Fasyankes kepada OPDKB kabupaten/kota dan memenuhi komitmen sebagai Fasyankes yang teregistrasi.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan perluasan akses Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan pedoman perluasan akses pelayanan KB. 2022, No.194
(2)Pedoman pelaksanaan perluasan akses Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendahuluan;
2. b.registrasi Fasyankes;
3. c.fasilitasi Fasyankes teregistrasi;
4. d.pemantauan dan evaluasi; dan
5. e.Penutup.
(3)Pedoman pelaksanaan perluasan akses Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2022, No.194 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2022 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ttd. HASTO WARDOYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO 2022, No.194 LAMPIRAN PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERLUASAN AKSES PELAYANAN KELUARGA BERENCANA PEDOMAN PERLUASAN AKSES PELAYANAN KELUARGA BERENCANA Program KB dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang (a) usia ideal perkawinan; (b) usia ideal untuk melahirkan; (c) jumlah ideal anak; (d) jarak ideal kelahiran anak; dan (e) penyuluhan kesehatan reproduksi. Kebijakan KB bertujuan untuk mengatur kehamilan yang diinginkan; menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak; meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek KB; dan mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan. Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi. Dalam perkembangannya, cakupan pelaksanaan penyelenggaraan KB mengalami perluasan atas dukungan regulasi dengan adanya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada lampiran N disebutkan pembagian urusan pemerintahan bidang 2022, No.194 pengendalian penduduk dan keluarga berencana sub urusan Keluarga Berencana di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, telah ditetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah dimana disebutkan bahwa salah satu standar Pelayanan KB adalah tersedianya Fasyankes. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, memuat tentang 7 (tujuh) agenda pembangunan dimana Badan Kependudukan dan Berencana Nasional (BKKBN) mendukung 2 (dua) agenda pembangunan/prioritas nasional yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Salah satu program prioritas untuk mendukung pencapaian SDM berkualitas dan berdaya saing adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang salah satu kegiatannya dilakukan dengan meningkatkan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan reproduksi. Salah satu arah kebijakan dan strategi BKKBN yang tercantum dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024, adalah “Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran” melalui fokus strategi peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi; Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah; Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender, Peningkatan kompetensi Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PLKB), Penguatan jejaring dalam Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya TPMB, dokter swasta dan organisasi profesi; dan penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif. 2022, No.194 Tersedianya Fasyankes merupakan salah satu standar dalam penyelenggaraan Pelayanan KB. Kuantitas Fasyankes yang memberikan pelayanan KB, menjadi kunci utama dalam perluasan akses Pelayanan KB bagi pasangan usia subur (PUS) di seluruh tingkatan wilayah. Berdasarkan laporan data potensi faskes KB selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021, terlihat fluktuasi jumlah Fasyankes yang memberikan pelayanan KB yang teregistrasi di BKKBN yaitu tahun 2019 sebanyak 18.762 Fasyankes, tahun 2020 sebanyak 17.722 Fasyankes dan tahun 2021 sebanyak 18.243 Fasyankes. Banyak kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pengelola data dan program KB, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan atau kota. B. Tujuan Tujuan Umum: Meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan KB. Tujuan Khusus:

1.memberikan panduan bagi pengelola program Pengendalian Penduduk dan KB dalam melakukan registrasi Fasyankes.
2.meningkatkan jumlah Fasyankes yang teregistrasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan BKKBN; dan
3.meningkatkan cakupan kesertaan ber-KB melalui Pelayanan KB di Fasyankes yang teregistrasi. C. Sasaran
1.Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
2.Pengelola program Pengendalian Penduduk dan KB OPDKB provinsi, kabupaten dan kota
3.Penyuluh KB dan PLKB
4.Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)
5.Petugas Pencatatan dan Pelaporan Fasyankes 2022, No.194 Registrasi Fasyankes terdiri atas:

a.identifikasi;
b.sosialisasi; dan
c.registrasi. A. Identifikasi OPDKB kabupaten/kota melakukan identifikasi Fasyankes yang memberikan Pelayanan KB di wilayahnya baik yang teregistrasi maupun belum teregistrasi pada sistem pencatatan dan pelaporan BKKBN. Fasyankes yang harus diidentifikasi meliputi FKTP, FKRTL, dan TPMB. Identifikasi juga dilakukan kepada Jaringan dan/atau Jejaring dari FKTP. Hasil identifikasi ini akan menjadi dasar penetapan jumlah sasaran Fasyankes yang akan diberikan sosialisasi terkait perluasan akses pelayanan KB melalui registrasi Fasyankes. Dalam melakukan identifikasi Fasyankes, OPDKB kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kesehatan, asosiasi Fasyankes, dan organisasi profesi di wilayah masing-masing. OPDKB provinsi dapat berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN provinsi dan mitra kerja terkait untuk mendorong OPDKB kabupaten/kota dalam melakukan identifikasi Fasyankes yang melakukan Pelayanan KB. B. Sosialisasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada Fasyankes yang memberikan Pelayanan KB untuk diregistrasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan BKKBN. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, dapat melibatkan asosiasi Fasyankes, organisasi profesi, dan mitra kerja yang memiliki Fasyankes. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara berjenjang baik dalam forum khusus maupun terintegrasi dengan kegiatan lain. C. Registrasi OPDKB kabupaten/kota dalam pelaksanaan registrasi akan memberikan nomor registrasi kepada Fasyankes paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas pengajuan diterima. Fasyankes yang mendapat nomor registrasi memenuhi persyaratan sebagai berikut: 2022, No.194
a.mengajukan surat permohonan dan mengisi formulir registrasi kepada OPDKB.
b.membuat pernyataan akan melakukan Pelayanan KB secara rutin serta melakukan pencatatan dan pelaporan Pelayanan KB.
c.Melampirkan salinan surat izin operasional Fasyankes. Registrasi diberikan kepada FKTP, FKRTL, TPMB, Jaringan, dan Jejaring yang memberikan Pelayanan KB. Registrasi bagi Jaringan dan Jejaring yang memberikan Pelayanan KB mengikuti registrasi FKTP induknya. Registrasi yang dilakukan untuk TPMB dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:
a.setara dengan FKTP dan FKRTL Registrasi ini ditujukan kepada TPMB yang tidak menginduk ke FKTP, tidak bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan menerima distribusi Alokon dari gudang OPDKB kabupaten/kota.
b.sebagai Jejaring FKTP Registrasi ini ditujukan kepada TPMB yang menginduk ke FKTP setelah melakukan perjanjian kerjasama, bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan melalui FKTP induk dan menerima distribusi Alokon melalui FKTP induk. 2022, No.194 Alur registrasi faskes dapat dilihat pada gambar berikut : Setelah menerima surat permohonan dan formulir registrasi dari Fasyankes, bidang pengelola data pada OPDKB kabupaten/kota melakukan konfirmasi data Fasyankes ke bidang KB terhadap hal-hal berikut:
1. 1.Fasyankes terdaftar di Dinas Kesehatan setempat
2. 2.Fasyankes melakukan Pelayanan KB Apabila persyaratan registrasi telah dipenuhi oleh Fasyankes, maka OPDKB kabupaten/kota akan memberikan nomor registrasi Fasyankes. Setelah pemberian nomor registrasi kepada Fasyankes, kemudian diikuti dengan pendistribusian Alokon sesuai dengan jenis Pelayanan KB yang diberikan yang disertai dengan surat permintaan Alokon melalui mekanisme distribusi non rutin. 2022, No.194 Apabila terdapat perubahan data, Fasyankes yang telah teregistrasi dapat melakukan pemutakhiran data Fasyankes setiap saat pada sistem pencatatan dan pelaporan BKKBN. 2022, No.194 SURAT PENGAJUAN REGISTRASI FASYANKES Nomor : .................................... ( nama tempat, tanggal bulan tahun) Lampiran: .................................... Perihal : .................................... Yth. Kepala Dinas OPDKB Kabupaten/Kota ...................................... Di- ......................... Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk registrasi Fasyankes yang memberikan pelayanan KB pada sistem pencatatan dan pelaporan BKKBN. Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu, kami lampirkan :
3. 1.Surat pernyataan akan melakukan Pelayanan KB secara rutin serta melakukan pencatatan dan pelaporan Pelayanan KB
4. 2.Fotocopy Surat Izin Operasional Fasyankes
5. 3.Kartu Pendaftaran Tempat Pelayanan KB Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memproses lebih lanjut permohonan ini. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Hormat kami Pemohon, (nama jelas,tandatangan) Tembusan:
6. 1.Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi…………
7. 2.Kepala OPDKB Provinsi ............... 2022, No.194 SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan : No. KTP/NIK : Alamat : No. Telepon/HP : Bertindak untuk dan atas nama pimpinan Fasyankes : Nama Fasyankes : Alamat : Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Fasyankes ___________ akan melakukan pelayanan KB secara rutin serta melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tempat, tanggal-bulan-tahun Yang Membuat Pernyataan (NAMA LENGKAP) Materai 10.000 2022, No.194 2022, No.194 2022, No.194
b.fasilitasi penguatan kapasitas tenaga kesehatan yang memberikan Pelayanan KB. OPDKB kabupaten/kota memfasilitasi penguatan kapasitas tenaga kesehatan. Fasilitasi kapasitas tenaga kesehatan meliputi rekomendasi dan koordinasi dengan pihak terkait kegiatan pelatihan, refreshing, workshop, seminar dan lainnya.
c.Alokon sesuai dengan jenis Pelayanan KB yang diberikan. Fasilitasi ketersediaan Alokon meliputi distribusi Alokon dari OPDKB kabupaten/kota sesuai dengan jenis Pelayanan KB yang diberikan oleh Fasyankes dengan mengikuti mekanisme pelaksanaan distribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan. FKTP yang mempunyai Jaringan dan/atau Jejaring dapat melakukan distribusi Alokon
d.sarana penunjang Pelayanan KB sesuai dengan jenis Pelayanan KB yang diberikan. Fasilitasi Sarana penunjang meliputi kegiatan di bawah ini: 1) OPDKB kabupaten/kota melakukan pemetaan terhadap ketersediaan sarana penunjang Pelayanan KB di Fasyankes yang telah teregistrasi. 2) Fasyankes yang telah teregistrasi mengusulkan kebutuhan sarana penunjang Pelayanan KB kepada OPDKB kabupaten/kota. 3) Pemerintah Daerah mengajukan usulan rencana penyediaan sarana penunjang Pelayanan KB melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. 4) Setelah mendapatkan persetujuan usulan tesebut, OPDKB kabupaten/kota dapat melakukan penyediaan sarana penunjang Pelayanan KB.
e.fasilitasi pembiayaan distribusi alokon dari OPDKB kabupaten/kota ke Fasyankes. Pembiayaan distribusi alokon dapat bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik atau Bantuan Operasional KB (BOKB). Pembiayaan tersebut mengakomodir proses pendistribusian dari gudang OPDKB kabupaten/kota ke Fasyankes atau sebaliknya. 2022, No.194 Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh:
1. 1.BKKBN kepada OPDKB Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
2. 2.OPDKB Provinsi kepada OPDKB Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB.
3. 3.OPDKB kabupaten/kota kepada Fasyankes yang telah diregistrasi.
4. 4.FKTP kepada jaringan dan/atau jejaringnya. Pemantauan dilakukan terhadap hal – hal sebagai berikut:
5. 1.penyelenggaraan registrasi Fasyankes oleh OPDKB kabupaten/kota.
6. 2.peningkatan jumlah Fasyankes yang teregistrasi.
7. 3.jumlah Fasyankes yang melakukan pemutakhiran data setiap tahun.
8. 4.pencatatan dan pelaporan pelayanan KB oleh Fasyankes, jaringan dan/atau jejaring yang teregistrasi. Pemantauan dilakukan melalui:
9. 1.Kunjungan langsung.
10. 2.Pertemuan baik dilakukan secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Evaluasi dilakukan terhadap hal – hal sebagai berikut:
11. 1.Pelayanan KB oleh Fasyankes yang teregistrasi.
12. 2.kendala dan hambatan penyelenggaraan registrasi.
13. 3.peningkatan kesertaan ber-KB di wilayahnya.
14. 4.pencatatan dan pelaporan pelayanan KB oleh Fasyankes, jaringan dan/atau jejaring yang teregistrasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dapat terintegrasi dengan kegiatan pemantauan program lainnya. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan perluasan akses Pelayanan KB pada tahun berikutnya. 2022, No.194 Berdasarkan hasil evaluasi, OPDKB kabupaten/kota melakukan pembinaan secara intensif kepada Fasyankes melalui identifikasi permasalahan dan pemberian solusi. KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ttd. HASTO WARDOYO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…