DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pendahuluan; Kebijakan dan strategi BOKB; Prosedur pelaksanaan BOKB; penggunaan BOKB; Pelaporan; Pemantauan dan evaluasi; penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (15) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020; www.peraturan.go.id 2019, No.1732 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
5.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan www.peraturan.go.id 2019, No.1732 Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
6.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan operasional keluarga berencana pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Dana bantuan operasional keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a.biaya operasional bagi balai penyuluhan keluarga berencana;
b.biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c.biaya operasional integrasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta program pembangunan lainnya di kampung keluarga berencana;
d.operasional pembinaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina keluarga berencana www.peraturan.go.id 2019, No.1732 desa/kelurahan dan sub pembantu pembina keluarga berencana desa/kelurahan; dan
e.biaya dukungan komunikasi, informasi, dan edukasi serta manajemen.

Pasal 3

Ketentuan teknis penggunaan dana bantuan operasional keluarga berencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 871) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.1732 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2019 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ttd HASTO WARDOYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id 2019, No.1732 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…