DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Juni 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/635/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juni 2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga www.peraturan.go.id 2020, No.703 Berencana Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut dengan BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
(2)BKKBN dipimpin oleh Kepala. www.peraturan.go.id 2020, No.703

Pasal 2

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKKBN menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
2. b.penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
3. c.pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
4. d.penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
5. e.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan
6. f.pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
(2)Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
2. b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
3. c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN; www.peraturan.go.id 2020, No.703
4. d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
5. e.penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BKKBN terdiri atas:

a.Kepala;
b.Sekretariat Utama;
c.Deputi Bidang Pengendalian Penduduk;
d.Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
e.Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
f.Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
g.Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan; dan
h.Inspektorat Utama.

BAB III

KEPALA

Pasal 5

Kepala BKKBN mempunyai tugas memimpin BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN. www.peraturan.go.id 2020, No.703

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 6

(1)Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BKKBN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan di lingkungan BKKBN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BKKBN;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BKKBN;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan dan bantuan hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
g.pembinaan dan penataan organisasi, dan tata laksana, di lingkungan BKKBN; dan www.peraturan.go.id 2020, No.703
h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKKBN.

Pasal 9

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Sumber Daya Manusia;
c.Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
d.Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana; dan
e.Biro Umum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 10

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pengembangan manajemen kinerja, serta analisis dan evaluasi perencanaan.

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 10 Tahun 2023