DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan SALINAN Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1040);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3.Layanan Pelatihan Teknis Substantif adalah layanan pelatihan yang memberikan keterampilan dan/atau penguasaan pengetahuan teknis terkait secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

BAB II

JENIS DAN BESARAN TARIF ATAS JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 2

(1)Jenis PNBP yang berlaku pada BKKBN bersifat volatil berupa Layanan Pelatihan Teknis Substantif.
(2)Layanan Pelatihan Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pelatihan bina keluarga balita holistik integratif dan pencegahan stunting;
2. b.pelatihan kampung keluarga berencana; dan
3. c.pelatihan demografi.
(3)Layanan Pelatihan Teknis Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dengan metode tatap muka atau jarak jauh (daring).

Pasal 3

(1)Terhadap jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dikenakan tarif sampai dengan Rp0.00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
(2)Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada pihak tertentu.
(2)Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tenaga pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang berada di daerah tertinggal;
2. b.kader tidak mampu yang berkontribusi terhadap program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana; atau
3. c.orang berprestasi yang memperoleh rekomendasi dari institusi pendidikan dan/atau institusi pemerintah.
(3)Tenaga pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan tenaga pengelola yang berada di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kader tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, merupakan kader keluarga berencana yang berasal dari keluarga tidak mampu yang direkomendasikan oleh petugas lapangan pembina wilayah.
(5)Orang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan orang berprestasi dalam rangka menyukseskan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

Pasal 5

(1)Terhadap tenaga pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang berada di daerah tertinggal dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen).
(2)Terhadap kader tidak mampu yang berkontribusi terhadap program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Terhadap orang berprestasi yang memperoleh rekomendasi dari institusi pendidikan dan/atau institusi pemerintah dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 6

(1)Kepala BKKBN melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBN, dapat menetapkan pengenaan tarif terhadap Layanan Pelatihan Teknis Substantif sebesar 50% (lima puluh persen) pada peringatan hari besar nasional bidang kependudukan dan keluarga berencana nasional.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(3)Hari besar nasional bidang kependudukan dan keluarga berencana nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hari keluarga nasional;
2. b.hari pelayanan kontrasepsi sedunia;
3. c.hari kependudukan dunia;
4. d.hari anak nasional; dan
5. e.hari besar nasional lainnya yang berkaitan dengan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PNBP SAMPAI DENGAN RP0.00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN)

Pasal 7

(1)Pengenaan tarif 50% (lima puluh persen) untuk daerah tertinggal yang kekurangan tenaga pengelola program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1), diberikan berdasarkan permohonan disertai dengan melampirkan:
1. a.surat permohonan;
2. b.surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berdinas/bekerja di daerah tertinggal; dan
3. c.memiliki keterampilan pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang dibuktikan dengan surat keputusan penunjukan yang bersangkutan.
(2)Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) untuk kader tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan disertai dengan melampirkan:
1. a.surat permohonan;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga; dan
3. c.surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat atau sebutan lainnya.
(3)Pengenaan tarif 50% (lima puluh persen) untuk orang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3)diberikan berdasarkan permohonan disertai dengan melampirkan:
1. a.surat permohonan;
2. b.sertifikat, piagam penghargaan, atau bukti lainnya yang menunjukan orang tersebut berprestasi; dan
3. c.surat rekomendasi dari institusi pendidikan dan/atau institusi pemerintah.

Pasal 8

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan secara tertulis kepada Kepala BKKBN melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan Keluarga Berencana BKKBN.
(2)Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan Keluarga Berencana BKKBN dapat menyetujui atau menolak permohonan.
(4)Kepala BKKBN melalui Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan Keluarga Berencana BKKBN menetapkan prosedur teknis mengenai persetujuan dan penolakan permohonan.

BAB IV

PENATAUSAAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1)Pelaksanaan pengenaan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dan 0% (nol persen) harus dilakukan penatausahaan secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana menyampaikan laporan pelaksanaan pengenaan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dan 0% (nol persen) kepada Kepala BKKBN melalui Sekretaris Utama BKKBN.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 730 ASEP N. MULY ANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2023 HASTO WARDOYO ttd KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. HASTO WARDOYO ttd KEPALA BADAN KEPENDUDUKANDAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, TARIF JENIS PENERIMAAN NEGARA I SATUAN TARIF BUKAN PAJAK (Rupiah) Pelatihan Teknis Substantif Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana A. Pelatihan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif dan Pencegahan Stunting 1. Pelatihan Tatap Muka Per Orang 575.000,00 Per Hari 2. Pelatihan Jarak Jauh (Daring) Per Orang 330.000,00 Per Hari B. Pelatihan Kampung Keluarga Berencana 1. Pelatihan Tatap Muka Per Orang 465.000,00 Per Hari 2. Pelatihan Jarak Jauh (Daring) Per Orang 330.000,00 Per Hari C. Pelatihan Demografi 1. Pelatihan Tatap Muka Per Orang 575.000,00 Per Hari 2. Pelatihan J arak J auh (Daring) Per Orang 310.000,00 , Per Hari JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL LAMPIRAN IPERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANGBESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGANRPO,OO (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL LAMPIRAN II PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL FORMAT PERMOHONAN INSTANSI/LEMBAGA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN Rp0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) TERHADAP LAYANAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF KOP INSTANSI/LEMBAGA Nomor : … Lampiran : … Hal : … Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Tempat Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemohon Asal Instansi/Lembaga/Perusahaan Jabatan Alamat Email Telepon Tujuan Penggunaan ………,…………………..... :………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :………………………………………… :……………………………………….... :………………………………………… :………………………………………… …………………………………………. Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis layanan PNBP Pelatihan Teknis Substantif Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (daftar terlampir). Demikian permohonan kami, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami, (Nama Pemohon) HASTO WARDOYO ttd KEPALA BADAN KEPENDUDUKANDAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, (Nama Pemohon)Hormat Kami, Demikian permohonan kami, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar RpO,OO (nol rupiah) atau 0% (nol persen) atas jenis layanan PNBP Pelatihan Teknis Substantif Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (daftar terlampir).Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama PemohonAsal Instansi/Lembaga/PerusahaanJabatanAlamatEmailTeleponTujuan PenggunaanYth.Kepala Pusat Pendidikan dan PelatihanKependudukan dan Keluarga BerencanadiTempat ........ ",., . NomorLampiranHalFORMAT PERMOHONAN INDIVIDU PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RpO,OO(NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) TERHADAP LAYANAN PELATIHAN TEKNIS SUBSTANTIF

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…