DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 8 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana telah www.peraturan.go.id 2020, No.779 memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/635/M.KT.01/2020;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703); www.peraturan.go.id 2020, No.779 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pendidikan dan Pelatihan.
(2)UPT. Balai Diklat Kependudukan dan KB dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

UPT. Balai Diklat Kependudukan dan KB mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial di bidang kependudukan, dan keluarga berencana.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta pelaporan;
b.pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
c.penyusunan dan pengembangan materi, metode, dan penyelenggaraan pelatihan; www.peraturan.go.id 2020, No.779
d.pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
e.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organsiasi UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha; dan
b.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, pengelolaan urusan rumah tangga, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

Struktur Organisasi UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB sesuai dengan keahlian dan keterampilan. www.peraturan.go.id 2020, No.779

Pasal 8

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3)Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dibentuk Koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis Fungsional.
(5)Koordinator pelaksana fungsi pelayanan teknis Fungsional ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik dalam lingkungan Balai Diklat Kependudukan dan KB maupun dengan instansi lain di luar Balai Diklat Kependudukan dan KB.

Pasal 10

UPT. Balai Diklat Kependudukan, dan KB harus menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT. Balai Diklat Kependudukan dan KB. www.peraturan.go.id 2020, No.779

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…