DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan SALINAN Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1314); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap instansi pemerintahan harus melakukan penataaan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan dengan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sesuai kebutuhan organisasi. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana menyatakan bahwa jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

Pasal 1

Tugas Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana yaitu melakukan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana melakukan kegiatan:

a.pencatatan dan pelaporan, merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana;
b.komunikasi, informasi, dan edukasi, merupakan kegiatan komunikasi pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat, dan penduduk dalam program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana; dan
c.pelayanan, merupakan kegiatan pelayanan dan fasilitasi di bidang program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga dan/atau masyarakat di lini lapangan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana Pemula;
2. b.Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana Terampil;
3. c.Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana Mahir; dan
4. d.Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana Penyelia.

BAB II

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN A. Kedudukan Jabatan Fungsional PLKB

Pasal 4

(1)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis instansi pengguna Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan mempertimbangkan dinamika atau perkembangan organisasi.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan organisasi.
(3)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana dilakukan melalui tahapan:

a.penghitungan; dan
b.pengusulan.

Pasal 6

Penghitungan dan pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 7

(1)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus mendukung pencapaian tujuan organisasi pada instansi pengguna Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang disusun berdasarkan beban kerja Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
(2)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana dilakukan berdasarkan atas:
1. a.beban kerja;
2. b.persentase kontribusi; dan
3. c.standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
(3)Beban kerja pada instansi pengguna Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat instansi pengguna Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
(4)Persentase kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian ruang lingkup kegiatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang dilakukan pada jenjang tertentu dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan pada ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana pada seluruh jenjang.
(5)Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperoleh melalui studi beban kerja pada tugas yang menjadi lokus (titik berat) dari suatu jenjang Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
(6)Penghitungan dan Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana dilakukan melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 731 ASEP N. MULYANAttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September HASTO WARDOYO ttd KEPALA BADAN KEPENDUDUKANDAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasa18 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BAB Dalam kaitannya dengan jumlah kebutuhan pegawai, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, termasuk dalam hal ini yaitu menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana, juga memiliki kewajiban menyusun pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana. Petugas Lapangan Keluarga Berencana mempunyai ruang lingkup ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pencatatan dan pelaporan, komunikasi, informasi dan edukasi dan pelayanan. Target kinerja Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana yakni mendukung terlaksananya program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, terwujudnya keluarga indonesia yang berkualitas dan berketahanan dalam seluruh dimensinya, serta terjaganya struktur umur penduduk seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan baik fisik maupun non-fisik, yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berkarakter. B. Tujuan Tujuan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana ini yaitu:

1.menyediakan tata cara penghitungan untuk mendapatkan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana sesuai dengan beban kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara professional; dan
2.menyediakan tata cara pengusulan dan penetapan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana. C. Pengertian
1.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
6.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PLKB adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengelolaan teknis lini lapangan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
8.Pejabat Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut PLKB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengelolaan teknis lini Lapangan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
9.Instansi Pengguna Jabatan Fungsional PLKB yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah BKKBN dan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10.Instansi Pembina Jabatan Fungsional PLKB yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
11.Unit Pembina Jabatan Fungsional PLKB yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit kerja yang melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional PLKB.
12.Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh PyB.
13.Beban Kerja adalah sejumlah target yang harus dihasilkan atau harus dicapai dalam satuan waktu tertentu.
14.Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pejabat Fungsional untuk menghasilkan output/hasil kerja dalam waktu 1 (satu) tahun. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB ini meliputi:
1.Pendahuluan;
2.Penghitungan kebutuhan;
3.Penetapan Formasi; dan
4.Penutup.
1.Kedudukan Jabatan Fungsional PLKB pada Instansi Pembina Jabatan Fungsional PLKB pada Instansi Pembina berkedudukan pada unit kerja yang mempunyai tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pembangunan keluarga serta unit kerja pendukung lainnya.
2.Kedudukan Jabatan Fungsional PLKB pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. B. Prinsip Penghitungan Kebutuhan Dalam penghitungan kebutuhan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1.Penghitungan kebutuhan dapat dilakukan apabila terdapat kesesuaian antara tugas dan fungsi satuan organisasi instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja masing-masing satuan organisasi instansi pemerintah dengan rincian tugas Jabatan Fungsional PLKB.
2.Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB pada masing- masing satuan organisasi Instansi Pengguna disusun berdasarkan analisis jabatan dengan menghitung Beban Kerja organisasi.
3.Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional PLKB berdasarkan Formasi jabatan yang tersedia.
4.Lowongan Formasi Jabatan Fungsional PLKB terjadi apabila terdapat:

a.pembentukan unit kerja baru;
b.Formasi jabatan belum terisi;
c.pindah/alih fungsi, berhenti, pensiun atau meninggal dunia; dan/atau
d.peningkatan volume Beban Kerja. C. Aspek dalam Penghitungan Kebutuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB ditentukan dari 3 (tiga) ruang lingkup kegiatan yaitu pencatatan dan pelaporan, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan pelayanan. Objek kerja PLKB disusun berdasarkan indikator penghitungan kebutuhan yang dikaitkan dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional PLKB. D. Pelaksana Penghitungan Kebutuhan Penghitungan kebutuhan dilaksanakan oleh setiap unit/satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani kepegawaian, berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB yang telah disusun. E. Tata Cara Penghitungan Kebutuhan Penghitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan peta jabatan untuk mengetahui jumlah PLKB yang dibutuhkan menurut jenjang jabatan. Tata cara penghitungan kebutuhan ini berlaku untuk seluruh Jabatan Fungsional PLKB. Tata cara penghitungan kebutuhan sebagai berikut:
1. 1.Mengidentifikasi sasaran kegiatan keluaran untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis di unit kerja.
2. 2.Menentukan jumlah target keluaran (volume) setiap sasaran kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. 3.Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB per jenjang dengan cara menjumlahkan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB dari masing-masing sasaran kegiatan. F. Pelaksana Penghitungan Kebutuhan Penghitungan kebutuhan yang dilakukan BKKBN dilaksanakan oleh perwakilan BKKBN Provinsi dengan melibatkan unit yang membidangi lini lapangan, unit yang membidangi kepegawaian, dan unit yang membidangi organisasi. Penghitungan kebutuhan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani kepegawaian. G. Tata Cara Penghitungan Kebutuhan Penghitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan peta jabatan untuk mengetahui jumlah PLKB yang dibutuhkan menurut jenjang jabatan. Tata cara penghitungan kebutuhan ini berlaku untuk seluruh Jabatan Fungsional PLKB. Tata cara penghitungan kebutuhan adalah sebagai berikut:
4. 1.Mengidentifikasi sasaran kegiatan keluaran untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis di unit kerja.
5. 2.Nilai SKR dan Nilai persentase kontribusi PLKB telah ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana pada tabel 1 (satu). Tabel 1 Nilai Persentase Kontribusi dan SKR Jabatan Fungsional PLKB menurut Jenjang Keterampilan KEGIATAN SKR %Kontribusi jenjang jabatan Pemula Terampil Mahir Penyelia 1 Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran 17,14 35% 27% 25% 13% 2 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 30,00 40% 25% 20% 15% 3 Fasilitasi Teknis Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi 10,00 32% 32% 19% 17%
6. 3.Menentukan jumlah target keluaran (volume) setiap sasaran kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. 4.Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB per jenjang dengan cara menjumlahkan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB dari masing-masing sasaran kegiatan atau sebagaimana rumus berikut: Jumlah Kebutuhan SDM = ∑ Volume Beban Kerja (V) Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) Keterangan: ∑ : Penjumlahan dari banyaknya kegiatan setiap jenjang Jabatan Fungsional PLKB. x %Kontribusi (P) P : Persentase kontribusi setiap jenjang PLKB, menggambarkan seberapa besar kontribusi setiap jenjang PLKB pada suatu sasaran kegiatan keluaran. Nilai persentase kontribusi setiap jenjang PLKB dapat dilihat pada Tabel 1 (satu). SKR : Standar Kemampuan Rata-rata, menggambarkan kemampuan rata-rata PLKB untuk menghasilkan output, Nilai SKR untuk setiap kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan yang dapat dilihat pada Tabel 1 (satu). V : Volume atau jumlah target keluaran dalam 1 (satu) tahun. H. Penentuan jumlah kebutuhan
8. 1.Dalam menentukan kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB, mempertimbangkan indikator wilayah kerja, jumlah penduduk, demografi wilayah, dan jumlah pasangan usia subur;
9. 2.Apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional PLKB menurut jenis dan jenjang Jabatan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 (nol koma lima nol) maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan PLKB berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas); dan
10. 3.Apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional PLKB menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai kurang dari 0,50 (nol koma lima nol) maka tidak dapat ditetapkan Formasi untuk jenis dan jenjang Jabatan Fungsional PLKB tersebut (pembulatan ke bawah).
11. 1.Mekanisme pengusulan dan penetapan Formasi di lingkungan Instansi Pembina adalah sebagai berikut:
a.PPK di lingkungan Instansi Pembina mengajukan usul kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB bagi PNS di lingkungan Instansi Pembina kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara serta Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b.kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB di lingkungan Instansi Pembina ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul dari PPK, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
c.asli keputusan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB disampaikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara kepada PPK, dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
1. 2.Mekanisme pengusulan dan penetapan Formasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut:
a.PPK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB kepada Instansi Pembina untuk memperoleh rekomendasi;
b.PPK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disertai rekomendasi dari Instansi Pembina kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara serta Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat;
c.kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul dari PPK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat; dan
d.asli keputusan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB disampaikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara kepada PPK Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan tembusan: 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2) Kepala BKKBN; dan 3) Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat. B. Tanggung Jawab PPK yang menetapkan Formasi adalah sebagai berikut:
1. 1.PPK Instansi Pembina mempunyai tanggung jawab untuk:
a.menugaskan unit kerja Pembina Jabatan Fungsional PLKB untuk memverifikasi usulan kebutuhan dari unit/satuan kerja di lingkungan BKKBN, dan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b.memberi persetujuan/rekomendasi usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi oleh Unit Pembina; dan
c.mengusulkan permohonan penetapan Formasi Jabatan Fungsional PLKB kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
1. 2.PPK di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai tanggung jawab untuk:
a.memverifikasi usulan kebutuhan dari unit/satuan kerja;
b.melakukan konsultasi dan mengirimkan permohonan rekomendasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional kepada Unit Kerja Pembina pada Instansi Pembina dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Daerah dan dokumen uraian kegiatan dari masing-masing Jabatan Fungsional PLKB; dan
c.mengusulkan permohonan penetapan Formasi Jabatan Fungsional PLKB kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. C. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB
1. 1.Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Penghitungan kebutuhan PLKB berikut dilakukan pada unit kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Berdasarkan data yang dimiliki oleh unit kerja tersebut, terdapat 3 (tiga) sasaran kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: Tabel 2 Contoh Penetapan Volume Kegiatan Jabatan Fungsional PLKB NO KEGIATAN VOLUME PENJELASAN 1 Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga, Pengendalian lapangan, pelayanan kontrasepsi dan Pemutakhiran 716 Jumlah Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga di Desa dengan rincian 1 kali Pendataan keluarga/th, 12x input 4 jenis form dallap (SDM, Poktan, Setara Poktan, Sarana) dan ditambah 1x pemutakhiran data potensi wilayah untuk pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan serta 12x input perbulan untuk 3 form yan KB dan 1x pemutakhiran data potensi tempat pelayanan KB untuk pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi 2 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 48 Pembinaan kepada poktan BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R, poktan lainnya, PPKBD, SUBPPKBD, Pokja Kp, KB selama 12 kali/th NO KEGIATAN VOLUME PENJELASAN 3 Fasilitasi Teknis Pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi dan Pembangunan Keluarga 1781 Fasilitasi Teknis Pelayanan KB, Kesehatan Reproduksi dan Pembangunan Keluarga di Fasilitas Kesehatan, seperti mendampingi ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan, memfasilitasi pelayanan alat kontrasepsi berupa suntik, berupa alat kontrasepsi di bawah kulit dan/alat kontrasepsi dalam rahim, mendampingi peserta KB pasca persalinan atau pasca keguguran non metode MKJP, memfasilitasi pelayanan metode operasi wanita (MOW) atau metode operasi pria (MOP), memfasilitasi kegagalan MOW dan/atau MOP. Keterangan: - Jumlah target output dalam satu tahun sesuai dengan Beban Kerja unit masing-masing. Tabel 3 Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB Unit Kerja: Perwakilan BKKBN Provinsi Bali KEGIATAN SKR %Kontribusi jenjang jabatan VOLUME JUMLAH KEBUTUHAN PER JENJANG KETERANGAN Pemula Terampil Mahir Penyelia Pemula Terampil Mahir Penyelia 1 Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran 17,14 35% 27% 25% 13% 716 14,6 11,3 10,4 5,3 1 kali Pendataan keluarga/th, 12x input 4 jenis form dallap (SDM, Poktan, Setara Poktan, Sarana) dan ditambah 1x pemutakhiran data potensi wilayah untuk pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan serta 12x input perbulan untuk 3 form yan KB dan 1x pemutakhiran data potensi tempat pelayanan KB untuk pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi 2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi 30,00 40% 25% 20% 15% 48 0,6 0,4 0,3 0,2 Pembinaan kepada poktan BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R, poktan lainnya, PPKBD, SUBPPKBD, KEGIATAN SKR %Kontribusi jenjang jabatan VOLUME JUMLAH KEBUTUHAN PER JENJANG KETERANGAN Pemula Terampil Mahir Penyelia Pemula Terampil Mahir Penyelia Pokja Kp, KB selama 12 kali/th 3 Fasilitasi Teknis Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi 10,00 32% 32% 19% 17% 1781 57,0 57,0 33,8 30,3 Fasilitasi Teknis Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Faskes Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional 72,3 68,7 44,5 35,8 Tabel 4 Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB No Jabatan Hitungan ABK Eksisting Gap 1 2 3 4 5 = (3-4) 1 PLKB Pemula 72 0 72 2 PLKB Terampil 69 33 36 3 PLKB Mahir 45 40 5 4 PLKB Penyelia 36 34 2 TOTAL 222 107 115 Salinan sesuai dengan aslinya Keluarga Berencana Nasional . " dan Tata Laksana, Badan Kep Kepala B '1"f"\j~y'~ HASTO WARDOYO ttd KEPALA BAD AN KEPENDUDUKANDAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional PLKB ini disusun untuk memberikan acuan kepada para pemangku kepentingan untuk penyusunan usulan Formasi Jabatan Fungsional PLKB secara sistematis dan terstruktur, sehingga dalam penempatannya sesuai dengan usulan kebutuhan Formasi yang telah ditetapkan. Penghitungan Jabatan Fungsional PLKB pada pedoman ini disusun dengan menggabungkan beberapa komponen penghitungan, antara lain penghitungan Beban Kerja dan rencana strategis unit kerja. BABrv PENUTUP

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…