DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan SALINAN atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1315); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap instansi pemerintahan harus melakukan penataaan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan dengan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sesuai kebutuhan organisasi. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana menyatakan bahwa jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan formasi yang ditetapkan.

Pasal 1

Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yaitu melakukan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana melakukan kegiatan:

a.penyuluhan, merupakan kegiatan penyampaian komunikasi, informasi, dan edukasi tentang program dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku individu, keluarga dan/atau masyarakat;
b.pelayanan, merupakan kegiatan pelayanan dan fasilitasi program untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga dan/atau masyarakat dalam perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana;
c.penggerakan, merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana; dan
d.pengembangan, merupakan proses meningkatkan atau menciptakan produk konseptual secara sistematis dan bertahap untuk mencapai model dalam perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama;
2. b.Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda;
3. c.Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya; dan
4. d.Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama.
(3)Untuk Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkedudukan di instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

BAB II

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN A. Kedudukan Jabatan Fungsional Penyuluh KB

Pasal 4

(1)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis instansi pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan mempertimbangkan dinamika atau perkembangan organisasi.
(2)Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan organisasi.
(3)Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dilakukan melalui tahapan:

a.penghitungan; dan
b.pengusulan.

Pasal 6

Penghitungan dan pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 7

(1)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus mendukung pencapaian tujuan organisasi pada instansi pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang disusun berdasarkan beban kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
(2)Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dilakukan berdasarkan atas:
1. a.beban kerja;
2. b.persentase kontribusi; dan
3. c.standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
(3)Beban kerja pada instansi pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat instansi pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
(4)Persentase kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh dari pembagian jumlah waktu penyelesaian ruang lingkup kegiatan Penyuluh Keluarga Berencana yang dilakukan pada jenjang tertentu dengan jumlah waktu penyelesaian per kegiatan pada ruang lingkup kegiatan Penyuluh Keluarga Berencana pada seluruh jenjang.
(5)Standar kemampuan rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperoleh melalui studi beban kerja pada tugas yang menjadi lokus (titik berat) dari suatu jenjang Penyuluh Keluarga Berencana.
(6)Penghitungan dan Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dilakukan Salinan sesuai dengan aslinya Badan Kependud, an Keluarga Berencana Nasional ./(/. r C '<)t; Kepala Bircz,.}1..p.ku- ,0 -r~ ganisasi, dan Tata Laksana, !~ • BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 732 ASEP N. MULYANA ttd DIREKTUR JENDERALPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 September 2023 HASTO WARDOYO ttd KEPALABADAN KEPENDUDUKANDAN KELUARGA BERENCANA NASIONALREPUBLIK INDONESIA,Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 September 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasa18 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. BABIII PENUTUP' melalui pendekatan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. LAMPIRAN PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA Dalam kaitannya dengan jumlah kebutuhan pegawai, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, termasuk dalam hal ini yaitu menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, juga memiliki kewajiban menyusun pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Penyuluh Keluarga Berencana mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana. Target kinerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yakni mendukung terlaksananya program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, terwujudnya keluarga indonesia yang berkualitas dan berketahanan dalam seluruh dimensinya, serta terjaganya struktur umur penduduk seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan baik fisik maupun non-fisik, yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berkarakter. B. Tujuan Tujuan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana ini yaitu:

1.menyediakan tata cara penghitungan untuk mendapatkan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana sesuai dengan beban kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesiona; dan
2.menyediakan tata cara pengusulan dan penetapan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. C. Pengertian
1.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
6.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7.Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penyuluh KB adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
8.Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk melaksanakan pengelolaan perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana.
9.Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah BKKBN dan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
11.Unit Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Unit Pembina adalah unit kerja yang melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh KB.
12.Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh satuan organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh PyB.
13.Beban Kerja adalah sejumlah target yang harus dihasilkan atau harus dicapai dalam satuan waktu tertentu.
14.Standar Kemampuan Rata-rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata Pejabat Fungsional untuk menghasilkan output/hasil kerja dalam waktu 1 (satu) tahun. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB ini meliputi:
1.Pendahuluan;
2.Penghitungan kebutuhan;
3.Penetapan Formasi; dan
4.Penutup.
1.Kedudukan Jabatan Fungsional Penyuluh KB pada Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh KB pada instansi pembina berkedudukan pada unit kerja yang mempunyai tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pembangunan keluarga serta unit kerja pendukung lainnya.
2.Kedudukan Jabatan Fungsional Penyuluh KB pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3.Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Utama berkedudukan di Instansi Pembina. B. Prinsip Penghitungan Kebutuhan Dalam penghitungan kebutuhan harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1.Penghitungan kebutuhan dapat dilakukan apabila terdapat kesesuaian antara tugas dan fungsi satuan organisasi instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan tentang organisasi dan tata kerja masing-masing satuan organisasi instansi pemerintah dengan rincian tugas Jabatan Fungsional Penyuluh KB.
2.Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB pada masing-masing satuan organisasi Instansi Pengguna disusun berdasarkan analisis jabatan dengan menghitung Beban Kerja organisasi.
3.Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB berdasarkan Formasi jabatan yang tersedia.
4.Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh KB terjadi apabila terdapat:

a.pembentukan unit kerja baru;
b.Formasi jabatan belum terisi;
c.pindah/alih fungsi, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia; dan/atau
d.peningkatan volume Beban Kerja. C. Aspek dalam Penghitungan Kebutuhan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB ditentukan dari 4 (empat) ruang lingkup kegiatan yaitu Penyuluhan, Pelayanan, Penggerakan, dan Pengembangan. Objek kerja Penyuluh KB disusun berdasarkan indikator penghitungan kebutuhan yang dikaitkan dengan ruang lingkup kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh KB. D. Pelaksana Penghitungan Kebutuhan Penghitungan kebutuhan dilaksanakan oleh setiap unit/satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani kepegawaian, berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB yang telah disusun. E. Tata Cara Penghitungan Kebutuhan Penghitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan peta jabatan untuk mengetahui jumlah Penyuluh KB yang dibutuhkan menurut jenjang jabatan. Tata cara penghitungan kebutuhan ini berlaku untuk seluruh Jabatan Fungsional Penyuluh KB. Tata cara penghitungan kebutuhan sebagai berikut:
1. 1.Mengidentifikasi sasaran kegiatan keluaran untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis di unit kerja.
2. 2.Menentukan jumlah target keluaran (volume) setiap sasaran kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. 3.Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB per jenjang dengan cara menjumlahkan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dari masing-masing sasaran kegiatan. F. Pelaksana Penghitungan Kebutuhan Penghitungan kebutuhan yang dilakukan BKKBN dilaksanakan oleh perwakilan BKKBN provinsi dengan melibatkan unit yang membidangi lini lapangan, unit yang membidangi kepegawaian, dan unit yang membidangi organisasi. Penghitungan kebutuhan yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menangani kepegawaian. G. Tata Cara Penghitungan Kebutuhan Penghitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan peta jabatan untuk mengetahui jumlah Penyuluh KB yang dibutuhkan menurut jenjang jabatan. Tata cara penghitungan kebutuhan ini berlaku untuk seluruh Jabatan Fungsional Penyuluh KB. Tata cara penghitungan kebutuhan adalah sebagai berikut:
4. 1.Mengidentifikasi sasaran kegiatan keluaran untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana strategis di unit kerja.
5. 2.Nilai SKR dan nilai persentase kontribusi Penyuluh KB telah ditetapkan berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana pada tabel 1 (satu). Tabel 1 Nilai Persentase Kontribusi dan SKR Jabatan Fungsional Penyuluh KB menurut Jenjang Keahlian
6. 3.Menentukan jumlah target keluaran (volume) setiap sasaran kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. 4.Menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB per jenjang dengan cara menjumlahkan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dari masing-masing sasaran kegiatan atau sebagaimana rumus berikut: Jumlah Kebutuhan SDM = ∑ Volume Beban Kerja (V) Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR) Keterangan: ∑ : Penjumlahan dari banyaknya kegiatan setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh KB. NO URAIAN SKR %Kontribusi jenjang jabatan Pertama Muda Madya Utama 1 Penyuluhan Program Bangga Kencana 1,5 55% 25% 9% 11% 2 Pelayanan Program Bangga Kencana 4 55% 24% 20% 1,0% 3 Advokasi Program ke Pemangku Kebijakan dan Mitra terkait 6 45% 38% 15% 2% 4 Kemitraan Program 7 45% 27% 26% 2% x %Kontribusi (P) P : Persentase kontribusi setiap jenjang Penyuluh KB, menggambarkan seberapa besar kontribusi setiap jenjang Penyuluh KB pada suatu sasaran kegiatan keluaran. Nilai persentase kontribusi setiap jenjang Penyuluh KB dapat dilihat pada Tabel 1 (satu). SKR : Standar Kemampuan Rata-rata, menggambarkan kemampuan rata-rata Penyuluh KB untuk menghasilkan output, Nilai SKR untuk setiap kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan yang dapat dilihat pada Tabel 1 (satu). V : Volume atau jumlah target keluaran dalam 1 (satu) tahun. H. Penentuan jumlah kebutuhan
8. 1.Dalam menentukan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB, mempertimbangkan indikator wilayah kerja, jumlah penduduk, demografi wilayah, dan jumlah pasangan usia subur;
9. 2.Apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Penyuluh KB menurut jenis dan jenjang Jabatan memperoleh nilai lebih besar atau sama dengan 0,50 (nol koma lima nol) maka dapat ditetapkan jumlah kebutuhan Penyuluh KB berjumlah 1 (satu) (pembulatan ke atas); dan
10. 3.Apabila berdasarkan penghitungan yang dilakukan terhadap Jabatan Fungsional Penyuluh KB menurut jenis dan jenjang jabatan memperoleh nilai kurang dari 0,50 (nol koma lima nol) maka tidak dapat ditetapkan Formasi untuk jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh KB tersebut (pembulatan ke bawah).
11. 1.Mekanisme pengusulan dan penetapan Formasi di lingkungan Instansi Pembina adalah sebagai berikut:
a.PPK di lingkungan Instansi Pembina mengajukan usul kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB bagi PNS di lingkungan Instansi Pembina kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara serta Kepala Badan Kepegawaian Negara;
b.kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB di lingkungan Instansi Pembina ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul dari PPK, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
c.asli keputusan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB disampaikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara kepada PPK, dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
1. 2.Mekanisme pengusulan dan penetapan Formasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah sebagai berikut:
a.PPK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB kepada Instansi Pembina untuk memperoleh rekomendasi;
b.PPK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disertai rekomendasi dari Instansi Pembina kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara serta Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat;
c.kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB pada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul dari PPK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat; dan
d.asli keputusan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB disampaikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara kepada PPK Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan tembusan: 1) Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2) Kepala BKKBN; dan 3) Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat. B. Tanggung Jawab PPK yang menetapkan Formasi adalah sebagai berikut:
1. 1.PPK Instansi Pembina mempunyai tanggung jawab untuk:
a.menugaskan unit kerja Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh KB untuk memverifikasi usulan kebutuhan dari unit/satuan kerja di lingkungan BKKBN, dan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b.memberi persetujuan/rekomendasi usulan penetapan kebutuhan yang telah diverifikasi oleh Unit Pembina; dan
c.mengusulkan permohonan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh KB kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
1. 2.PPK di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mempunyai tanggung jawab untuk:
a.memverifikasi usulan kebutuhan dari unit/satuan kerja;
b.melakukan konsultasi dan mengirimkan permohonan rekomendasi usulan kebutuhan Jabatan Fungsional kepada Unit Kerja Pembina pada Instansi Pembina dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi Daerah dan dokumen uraian kegiatan dari masing-masing Jabatan Fungsional Penyuluh KB; dan
c.mengusulkan permohonan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh KB kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. C. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB
1. 1.Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Penghitungan kebutuhan Penyuluh KB berikut dilakukan pada unit kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Berdasarkan data yang dimiliki oleh unit kerja tersebut, terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: Tabel 2 Contoh Penetapan Volume Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh KB NO KEGIATAN VOLUME PENJELASAN 1 Penyuluhan 36 Melakukan Penyuluhan kepada Keluarga dalam suatu wilayah yang mendapatkan penyuluhan/KIE di bidang: Pembangunan Keluarga (Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga), Keluarga Berencana dan termasuk Kesehatan Reproduksi, serta Pengendalian Penduduk (pendidikan kependudukan dan perencanaan pembangunan berbasis kependudukan dan keluarga) dan/atau Pencegahan resiko stunting (dalam setahun) NO KEGIATAN VOLUME PENJELASAN 2 Pelayanan Program 891 Pelayanan Program di faskes kepada Keluarga dan Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan fasilitasi pelayanan, seperti: A. Pelayanan Dalam Bidang KB: 1) Fasilitasi terkait pelayanan alat/obat kontrasepsi (pemasangan, pendampingan komplikasi kegagalan, pendampingan paska pemasangan alokon), 2) pendampingan calon pengantin 3) Pendampingan terhadap ibu hamil (a. Kelas ibu hamil, b. Pelayanan ibu hamil dan Nifas, c. pelayanan ANC, d. Pelayanan persalinan dan nifas, e. Persalinan konseling KB, f. Kegiatan rujukan karena kasus/jenjang fasilitas) di wilayah Kabupaten/Kota 3 Advokasi Program ke Pemangku Kebijakan dan Mitra terkait 72 6 sasaran advokasi (pemerintah, pengusaha/swasta, badan penyandang dana, media massa, organisasi masyarakat, dan/atau organisasi profesi) 4 Kemitraan Program 60 5 kelompok mitra (pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, pendidikan, dan/atau organisasi profesi) Keterangan: - Jumlah target output dalam satu tahun sesuai dengan Beban Kerja unit masing-masing. Tabel 3 Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Unit Kerja: Perwakilan BKKBN Provinsi Bali NO URAIAN SKR %Kontribusi jenjang jabatan VOLUME JUMLAH KEBUTUHAN PER JENJANG KETERANGAN Pertama Muda Madya Pertama Muda Madya 1 Penyuluhan Program Bangga Kencana 1,5 55% 25% 9% 36 13,20 6,00 2,16 Volume Penyuluhan kepada keluarga terkait 3 substansi program bangga kencana 2 Pelayanan Program Bangga Kencana 4 55% 24% 20% 891 122,44 53,43 44,53 Jumlah Fasilitas Kesehatan (faskes) yang aktif menjalankan program Bangga Kencana, Penyuluh KB dapat memegang 2 atau lebih faskes sesuai wilayah binaannya 3 Advokasi Program ke Pemangku Kebijakan dan Mitra terkait 6 45% 38% 15% 72 5,40 4,56 1,80 6 sasaran advokasi (pemerintah, pengusaha/swasta, badan penyandang dana, media massa, ormas dan orprof) 4 Kemitraan Program 7 45% 27% 25% 60 3,86 2,31 2,14 5 klp mitra (pemerintah, swasta, ormas, pendidikan, orprof) Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional 144,9 66,3 50,6 Tabel 4 Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB No Jabatan Hitungan ABK Eksisting Gap 1 2 3 4 5 = (3-4) 1 Penyuluh KB Pertama 145 59 86 2 Penyuluh KB Muda 66 38 28 3 Penyuluh KB Madya 51 46 5 TOTAL 262 143 119 Tabel 5 Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Utama NO URAIAN SKR %Kontribusi jenjang jabatan VOLUME JUMLAH KEBUTUHAN PER JENJANG KETERANGAN Pertama Muda Madya Utama Pertama Muda Madya Utama 1 Penyuluhan Program Bangga Kencana 1,5 55% 25% 9% 11% 36 - - 2,64 Volume Penyuluhan kepada keluarga terkait 3 substansi program bangga kencana 2 Pelayanan Program Bangga Kencana 4 55% 24% 20% 1,0% 600 - - 1,50 Jumlah Fasilitas Kesehatan (faskes) yang aktif menjalankan program Bangga Kencana, Penyuluh KB dapat memegang 2 atau lebih faskes sesuai wilayah binaannya 3 Advokasi Program ke Pemangku Kebijakan dan Mitra terkait 6 45% 38% 15% 2% 72 - - - 0,24 6 sasaran advokasi (pemerintah, pengusaha/swasta, badan penyandang dana, media massa, ormas dan orprof) 4 Kemitraan Program 7 45% 27% 26% 2% 60 3,86 2,31 2,23 0,17 5 kelompok mitra (pemerintah, swasta, ormas, pendidikan, orprof) Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional 3,9 2,3 2,2 4,6 Tabel 6 Formulir Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Utama No Jabatan Hitungan ABK Eksisting Gap 1 2 3 4 5 = (3-4) 1 Penyuluh KB Utama 5 4 1 TOTAL 5 4 1 Salinan sesuai dengan aslinya Badan Kependud dan Keluarga Berencana Nasional Kepala Biro anisasi, dan Tata Laksana, Q'f" ~ HASTO WARDOYO ttd KEPALA BADAN KEPENDUDUKANDAN KELUARGA BERENCANA NASIONALREPUBLIK INDONESIA, Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB ini disusun untuk memberikan acuan kepada para pemangku kepentingan untuk penyusunan usulan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh KB secara sistematis dan terstruktur, sehingga dalam penempatannya sesuai dengan usulan kebutuhan Formasi yang telah ditetapkan. Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh KB pada pedoman ini disusun dengan menggabungkan beberapa komponen penghitungan, antara lain penghitungan Beban Kerja dan rencana strategis unit kerja.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…