DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 26 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan www.peraturan.go.id 2023, No.787 Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
7.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan landasan hukum yang kokoh dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga Indonesia. Pasal 47 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2.Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah program teknis sesuai dengan tugas, fungsi, dan lingkup kewenangan BKKBN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat.
3.Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak www.peraturan.go.id 2023, No.787 yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4.Keluarga Rentan adalah keluarga yang tidak mampu beradaptasi dan/atau memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi keluarga secara optimal.
5.Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut Satyagatra adalah wadah kegiatan terpadu yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan pelayanan keluarga sesuai siklus hidup yang dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi, konsultasi dan konseling, pendampingan serta rujukan.
6.Pengelola Satyagatra adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapat mandat untuk mengelola Satyagatra.
7.Pelaksana Pelayanan Teknis Satyagatra yang selanjutnya disebut Konselor adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi dan mendapat tugas untuk melakukan kegiatan konsultasi dan konseling di Satyagatra.
8.Pelayanan Data dan Informasi Program Bangga Kencana adalah layanan yang menyediakan dan memberikan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kependudukan secara umum, serta keluarga berencana dan pembangunan keluarga secara khusus.
9.Keluarga Balita dan Anak adalah keluarga yang memiliki balita dan anak usia nol sampai sepuluh tahun.
10.Keluarga Remaja adalah keluarga yang memiliki anak remaja usia sepuluh sampai dua puluh empat tahun yang belum menikah.
11.Keluarga Lansia adalah keluarga yang memiliki salah satu anggota keluarganya telah berusia enam puluh tahun ke atas atau keluarga yang terdiri dari suami istri, yang berusia enam puluh tahun ke atas.
12.Pemberdayaan Ekonomi adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.
13.Sistem Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut SIGA adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.
14.Kartu Pendaftaran yang selanjutnya disebut K/0 adalah catatan yang berisi data identitas dan informasi Satyagatra, sumber daya manusia, jenis pelayanan, serta sarana dan prasarana yang tersedia di Satyagatra.
15.Kartu Register Satyagatra yang selanjutnya disebut R/1 adalah catatan yang berisi kegiatan Satyagatra setiap bulan. www.peraturan.go.id 2023, No.787
16.Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unit kerja yang melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 2

(1)Satyagatra bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi keluarga dalam rangka mewujudkan Keluarga Berkualitas.
(2)Fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.fungsi agama;
2. b.fungsi sosial budaya;
3. c.fungsi cinta kasih;
4. d.fungsi perlindungan;
5. e.fungsi reproduksi;
6. f.fungsi sosialisasi pendidikan;
7. g.fungsi ekonomi; dan
8. h.fungsi pembinaan lingkungan.
(3)Keluarga yang tidak dapat menjalankan fungsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Keluarga Rentan.
(4)Ruang lingkup Keluarga Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.kerentanan secara fisik berkaitan dengan ketidakmampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari luar sistem untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;
2. b.kerentanan secara sosial berkaitan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengelola hubungan sosial di lingkungan sekitar keluarga, seperti menerapkan nilai agama, komunikasi efektif, memelihara ikatan, menetapkan komitmen berupa tujuan, pembagian dan penerimaan peran, pemberian dukungan, dan penanggulangan masalah, serta menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat; dan
3. c.kerentanan secara psikologis berkaitan dengan ketidakmampuan anggota keluarga dalam mengelola aspek psikologi sehingga menimbulkan ketidakharmonisan keluarga.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PENYELENGGARA SATYAGATRA A. Kedudukan Satyagatra merupakan wadah pelayanan kepada masyarakat yang kedudukannya dapat berada pada berbagai tingkatan wilayah.

Pasal 3

(1)Satyagatra dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui optimalisasi fungsi keluarga.
(2)Satyagatra dibentuk berdasarkan tingkatan wilayah dan dikelola oleh penyelenggara Satyagatra. www.peraturan.go.id 2023, No.787
(3)Pelaksanaan Satyagatra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempetimbangkan faktor:
1. a.kebutuhan;
2. b.potensi sumber daya; dan
3. c.permasalahan yang ada.

Pasal 4

Tingkatan wilayah Satyagatra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:

a.tingkat provinsi;
b.tingkat kabupaten/kota; dan
c.tingkat kecamatan.

Pasal 5

(1)BKKBN menyelenggarakan Satyagatra dengan melibatkan:
1. a.unsur pemerintah daerah; dan
2. b.unsur nonpemerintah.
(2)Unsur nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b terdiri dari:
1. a.lembaga swadaya masyarakat;
2. b.organisasi keagamaan;
3. c.organisasi profesi; atau
4. d.perguruan tinggi.
(3)Penyelenggara Satyagatra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:
1. a.Pengelola Satyagatra; dan
2. b.Konselor.
(4)Pengelola Satyagatra sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a, paling sedikit terdiri dari:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.bendahara;
4. d.seksi pelayanan; dan
5. e.seksi promosi dan pengembangan.
(5)Pengelola Satyagatra dan Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 6

(1)Pengelola Satyagatra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan administratif dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tingkatan wilayah Satyagatra.
(2)Tugas dan tanggung jawab Pengelola Satyagatra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Pengelola Satyagatra dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan perangkat daerah di setiap tingkatan wilayah, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait. www.peraturan.go.id 2023, No.787

Pasal 7

(1)Konselor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan konsultasi dan konseling dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada pengelola.
(2)Tugas dan tanggung jawab Konselor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3)Konselor dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pengelola Satyagatra.

BAB III

PEMBENTUKAN SATYAGATRA A. Identifikasi Potensi Sumber Daya dan Permasalahan Pembentukan Satyagatra dimulai dengan melakukan identifikasi potensi yang dimiliki, antara lain:

Pasal 8

(1)Satyagatra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibentuk melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.identifikasi potensi sumber daya dan permasalahan;
2. b.penetapan jenis layanan;
3. c.penyusunan standar operasional prosedur;
4. d.penetapan struktur Pengelola Satyagatra dan Konselor;
5. e.penganggaran;
6. f.penyiapan sarana dan prasarana;
7. g.penyusunan program kerja; dan
8. h.penetapan legalitas.
(2)Pembentukan Satyagatra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.
(3)Tata cara pembentukan Satyagatra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATYAGATRA A. Pelayanan Teknis Pelayanan teknis yang dilaksanakan pada Satyagatra terdapat 8 jenis, yaitu:

Pasal 9

Penyelenggaraan Satyagatra meliputi:

a.pelayanan teknis;
b.pelayanan rujukan;
c.promosi pelayanan;
d.pencatatan pelayanan;
e.pelaporan; dan
f.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

(1)Pelayanan teknis Satyagatra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan dalam bentuk:
1. a.Pelayanan Data dan Informasi Program Bangga Kencana;
2. b.konsultasi dan konseling Keluarga Balita dan Anak;
3. c.konsultasi dan konseling Keluarga Remaja dan www.peraturan.go.id 2023, No.787 remaja;
4. d.konsultasi dan konseling pranikah;
5. e.konsultasi dan konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
6. f.konsultasi dan konseling keharmonisan keluarga;
7. g.konsultasi dan konseling Keluarga Lansia dan lansia; dan
8. h.konsultasi Pemberdayaan Ekonomi keluarga.
(2)Selain bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan teknis Satyagatra juga dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan potensi.
(3)Pelayanan teknis Satyagatra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
(4)Pelayanan teknis Satyagatra dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…