DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2022, No.92 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
6.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703); www.peraturan.go.id 2022, No.92
8.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Reguler Subbidang KB adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik di bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, keluarga berencana serta penurunan stunting.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota. www.peraturan.go.id 2022, No.92
5.Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut OPD-KB adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.
6.Tim Pengendali DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tingkat Pusat adalah tim yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang KB secara nasional yang diketuai oleh Sekretaris Utama BKKBN.
7.Tim Pengendali DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tingkat Provinsi adalah tim yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan DAK Fisik Reguler Subbidang KB di kabupaten dan kota yang diketuai oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
8.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
9.Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah pusat pengendali operasional dan pelayanan Program Bangga Kencana tingkat kecamatan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGGUNAAN DAK FISIK REGULER SUBBIDANG KB

Pasal 2

(1)Peraturan Badan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022.
(2)Peraturan Badan ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan dukungan sarana prasarana pelayanan keluarga berencana; www.peraturan.go.id 2022, No.92
2. b.meningkatkan dukungan sarana transportasi keluarga berencana;
3. c.meningkatkan dukungan sarana prasarana pendataan dan penyuluhan keluarga berencana di Balai Penyuluhan KB ;
4. d.menurunkan prevalensi stunting.
5. e.menjamin tertib pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pemanfaatan; dan
6. f.meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dan anggaran.

Pasal 3

(1)DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada pemerintah daerah untuk membantu mendanai kegiatan fisik dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
(2)DAK Fisik Reguler Subbidang KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana transportasi pelayanan keluarga berencana;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi data keluarga; dan
4. d.penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan stunting.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK REGULER SUBBIDANG KB

Pasal 4

(1)DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan www.peraturan.go.id 2022, No.92 sesuai dengan petunjuk operasional DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022.
(2)Petunjuk operasional DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.pendahuluan;
2. b.ruang lingkup kegiatan;
3. c.program dan kegiatan;
4. d.kriteria teknis;
5. e.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
6. f.Penutup.
(3)Petunjuk operasional DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022.
(2)Kegiatan penunjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
2. b.biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
3. c.jasa pendamping/fasilitator nonaparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
4. d.jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
5. e.penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
6. f.perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. www.peraturan.go.id 2022, No.92
(3)Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 di kabupaten/kota sesuai dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan.
(4)Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibiayai oleh APBD.
(5)Pelaksanaan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyaluran DAK Fisik Reguler Subbidang KB dilakukan secara campuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penyaluran DAK Fisik Reguler.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Tim Pengendali DAK Fisik reguler Subbidang KB Tingkat Pusat bersama dengan Tim Pengendali DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tingkat Provinsi, melakukan pemantauan dan evaluasi DAK Fisik reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 di kabupaten/kota secara mandiri atau terpadu bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian/lembaga lain yang terkait, serta Pemerintah Provinsi.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap DAK Fisik reguler Subbidang KB dengan memperhatikan:
1. a.ketepatan waktu penyelesaian kegiatan; www.peraturan.go.id 2022, No.92
2. b.capaian keluaran kegiatan yang direncanakan;
3. c.realisasi penyerapan dana setiap menu kegiatan;
4. d.kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN;
5. e.kesesuaian antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD dengan rencana kegiatan yang telah disetujui BKKBN;
6. f.pencapaian hasil serta manfaat pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas nasional; dan
7. g.keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Fisik Reguler Subbidang KB pada tahun berikutnya.

Pasal 8

(1)Pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala BKKBN secara berkala setiap 3 (tiga) bulan melalui aplikasi sistem pelaporan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi BKKBN.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pelaksanaan kegiatan;
2. b.pagu dan penyerapan dana; dan
3. c.capaian keluaran kegiatan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1770), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. www.peraturan.go.id 2022, No.92

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2022 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ttd HASTO WARDOYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd BENNY RIYANTO www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id 2022, No.92 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…