DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Mekanisme pengelolaan penelitian dan pengembangan; Organisasi penelitian dan pengembangan; penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan Dalam Penyelenggaraan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi 2019, No.1039 Keluarga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. 2019, No.1039

BAB I

Pendahuluan Berisi tentang latar belakang dan tujuan

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat KKBPK adalah program teknis yang dimiliki oleh BKKBN.
2.Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
3.Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
4.Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
5.Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6.Jabatan Fungsional Peneliti adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan teknologi pada organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian instansi pemerintah. 2019, No.1039
7.Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan teknologi pada organisasi Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Instansi Pemerintah.
8.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
9.Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
10.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
11.Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
12.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 2019, No.1039
13.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah badan yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
14.Uji Klinik adalah kegiatan Penelitian dengan mengikutsertakan subjek manusia disertai adanya intervensi Produk Uji, untuk menemukan atau memastikan efek klinik, farmakologik dan/atau farmakodinamik lainnya, dan/atau mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan, dan/atau mempelajari absorbsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan/atau efektivitas produk yang diteliti.
15.Kode Etik Penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan Penelitian untuk Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan.
16.Panitia Etik Penelitian Keluarga Berencana dan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Panitia Etik Penelitian adalah suatu komisi etika institusi yang tergabung dalam jaringan Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan, bersifat independen, multidisiplin ilmu, dan berkedudukan di BKKBN yang bertugas untuk memberikan kelayakan etik terhadap protokol Penelitian.
17.Tim Assesor Peneliti adalah tim penilai yang bertugas melakukan uji kompetensi bagi Peneliti muda dan Peneliti ahli pertama di lingkungan BKKBN.
18.Majelis Assesor Peneliti adalah tim yang berkedudukan di BKKBN yang bertugas menetapkan hasil uji kompetensi dari Tim Assesor Peneliti.
19.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 2019, No.1039

Pasal 2

Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dalam penyelenggaraan KKBPK bertujuan untuk mengatur mekanisme pengelolaan Penelitian dan Pengembangan dalam penyelenggaraan KKBPK.

Pasal 3

Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan meliputi:

a.perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
b.pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
c.monitoring, evaluasi Penelitian dan Pengembangan;
d.penyebarluasan, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan; dan
e.tata usaha Penelitian dan Pengembangan.

BAB II

Tinjauan pustaka

Pasal 4

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tentang KKBPK harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

a.mekanisme perencanaan dan penetapan kegiatan penelitian dan pengembangan KKBPK secara umum mengikuti tahapan dan siklus perencanaan program dan anggaran pemerintah, dengan mengacu pada kebijakan Program KKBPK yang tertuang dalam rencana strategis BKKBN;
b.kegiatan Penelitian dan Pengembangan direncanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan unit kerja terkait di BKKBN; dan
c.mekanisme penyusunan rencana kegiatan Penelitian dan Pengembangan mengikuti sistem perencanaan dan anggaran BKKBN. 2019, No.1039

Pasal 5

(1)Identifikasi kebutuhan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bertujuan untuk menentukan isu/tema Penelitian yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
(2)Identifikasi kebutuhan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

(1)Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh unit kerja yang bertugas di bidang Penelitian dan Pengembangan bidang KKBPK di BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi.
(2)Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mitra kerja Penelitian dan Pengembangan, meliputi:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;
3. c.lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
4. d.perguruan tinggi dalam negeri;
5. e.perguruan tinggi luar negeri;
6. f.organisasi masyarakat dalam dan/atau luar negeri;
7. g.organisasi profesi;
8. h.badan usaha;
9. i.swasta; dan
10. j.individu/kelompok individu yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan program.
(3)Kerja sama Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 2019, No.1039

Pasal 7

(1)Penilaian kelayakan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh komite penilai yang ditetapkan oleh Kepala BKKBN.
(2)Komite penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan ahli atau pakar sebagai tim.

Pasal 8

Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan teknis kerja sama Penelitian dan Pengembangan dan penilaian kelayakan penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dalam pedoman kerja sama Penelitian dan Pengembangan di lingkungan BKKBN.

Pasal 9

(1)Penelitian dan Pengembangan KKBPK harus berdasarkan pada Kode Etik Penelitian.
(2)Dalam hal Penelitian dan Pengembangan melibatkan manusia sebagai subyek Penelitian, harus mendapatkan persetujuan dari Panitia Etik Penelitian.
(3)Panitia Etik Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

Pasal 10

Penelitian dan pengembangan yang akan melakukan pengalihan spesimen klinik, materi biologi, dan muatan informasinya ke luar negeri wajib dilengkapi dengan perjanjian alih material dan mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 11

(1)Penelitian terdiri atas:
1. a.Penelitian primer; dan
2. b.Penelitian sekunder.
(2)Penelitian primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.survei; 2019, No.1039
2. b.studi kasus;
3. c.Uji Klinik; dan
4. d.Pengembangan.
(3)Penelitian sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.analisis data sekunder; dan
2. b.studi pustaka atau kajian literatur.
(4)Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk perbaikan program atau inovasi baru.
(5)Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.identifikasi awal;
2. b.rancangan model;
3. c.intervensi;
4. d.pengujian;
5. e.monitoring dan evaluasi; dan
6. f.replikasi.
(6)Tata cara pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…