DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 62/PER/G2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

2.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan SALINAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43);
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
7.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2.Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
3.Tanda Penghargaan adalah penghargaan negara yang diberikan Kepala BKKBN kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
4.Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah program pemerintah yang melaksanakan kebijakan kependudukan melalui aspek pengendalian kuantitas penduduk dengan keluarga berencana serta peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
5.Mitra Kerja adalah organisasi swasta atau lembaga swadaya organisasi masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan Program Bangga Kencana.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan sebagai pedoman bagi BKKBN dalam pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

BAB II

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 3

(1)Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Karya.
(2)Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada gubernur, bupati, dan walikota serta Warga Negara Indonesia lainnya yang berjasa, beprestasi, berkomitmen, dan memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di wilayahnya, sehingga dijadikan panutan dan teladan bagi orang lain.

Pasal 4

Tanda Penghargaan terdiri atas:

a.Manggala Karya Kencana;
b.Wira Karya Kencana;
c.Dharma Karya Kencana;
d.Cipta Karya Kencana; dan
e.bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 5

(1)Tanda Penghargaan berupa Manggala Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penghargaan tertinggi dari Kepala BKKBN.
(2)Tanda Penghargaan berupa Manggala Karya Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas prestasi, komitmen, dukungan dan darma baktinya yang besar serta kepemimpinannya dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di wilayahnya.

Pasal 6

Pemberian Tanda Penghargaan berupa Manggala Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan kepada gubernur, bupati, walikota, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi, dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1)Tanda Penghargaan berupa Wira Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan penghargaan dari Kepala BKKBN.
(2)Tanda Penghargaan berupa Wira Karya Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas prestasi, komitmen, dukungan, darma baktinya secara nyata dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan bagi orang lain.

Pasal 8

Pemberian Tanda Penghargaan berupa Wira Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan kepada seseorang sebagai tenaga profesi.

Pasal 9

(1)Tanda Penghargaan berupa Dharma Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan penghargaan dari Kepala BKKBN.
(2)Tanda Penghargaan berupa Dharma Karya Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas komitmen, dukungan serta darma baktinya melalui penyediaan tenaga, dana, sarana dan prasarana, dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana sehingga dapat dijadikan contoh dan teladan bagi orang lain.

Pasal 10

Pemberian Tanda Penghargaan berupa Dharma Karya Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan kepada pimpinan institusi/Mitra Kerja.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…