DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendataan Keluarga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun www.peraturan.go.id 2020, No.233 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang www.peraturan.go.id 2020, No.233 Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDATAAN KELUARGA.

Pasal 1

(1)Pendataan keluarga wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya secara serentak setiap 5 (lima) tahun.
(2)Hasil Pendataan keluarga menjadi basis data keluarga Indonesia yang wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun.

Pasal 2

Mekanisme pelaksanaan pendataan keluarga meliputi:

a.persiapan;
b.pelaksanaan;
c.pengamatan dan evaluasi; dan
d.pemanfaatan dan penyebarluasan.

Pasal 3

(1)Persiapan pendataan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
1. a.penyiapan kebijakan terkait pelaksanaan pendaatan keluarga;
2. b.penyiapan pedoman pelaksanaan pendataan keluarga;
3. c.penyiapan sumber daya manusia dan anggaran;
4. d.penyiapan teknologi informasi;
5. e.penyiapan pelatihan, orientasi dan sosialisasi;
6. f.penyiapan penghitungan indikator kinerja utama; dan
7. g.penyiapan monitoring dan evaluasi.
(2)Pelaksanaan Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi: www.peraturan.go.id 2020, No.233
1. a.kunjungan ke keluarga yang akan didata;
2. b.wawancara dan observasi;
3. c.pengumpulan data;
4. d.pemeriksaan data;
5. e.penginputan data;
6. f.umpan balik data;
7. g.pengolahan data;
8. h.analisa data; dan
9. i.monitoring dan evaluasi.
(3)Pengamatan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c meliputi:
1. a.pengamatan menggunakan lembar supervisi; dan
2. b.pengamatan menggunakan survey.
(4)Pemanfaatan dan penyebarluasan hasil pendataan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
1. a.memberikan gambaran mengenai karakteristik keluarga Indonesia menurut indikator kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
2. b.melakukan sarasehan;
3. c.melakukan seminar; dan
4. d.publikasi data.

Pasal 4

Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga di lini lapangan terdiri atas:

a.manager pengelolaan tingkat kecamatan;
b.manajer data tingkat kecamatan;
c.supervisor tingkat desa dan kelurahan; dan
d.kader pendata tingkat rumah tangga.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan pendataan keluarga dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan belanja negara;
b.anggaran pendapatan belanja daerah; dan www.peraturan.go.id 2020, No.233
c.sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pendataan keluarga dan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia ditetapkan oleh deputi yang membidangi data dan informasi.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No.233 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2020 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ttd HASTO WARDOYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…