DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan panduan kerja sama luar negeri di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan mitra kerja sama luar negeri perlu mengatur pelaksanaan kerja sama luar negeri;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 2021, No.965 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
4.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG KERJA SAMA LUAR 2021, No.1234 NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2.Kerja Sama Luar Negeri adalah kerja sama antara BKKBN atas nama Pemerintah Republik Indonesia dengan mitra Kerja Sama Luar Negeri.
3.Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program Bangga Kencana adalah program pemerintah yang melaksanakan kebijakan kependudukan melalui aspek pengendalian kuantitas penduduk dengan keluarga berencana serta peningkatan kualitas penduduk yang diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4.Surat Kuasa adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau penyelesaian hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian Internasional.
5.Salinan Naskah Resmi adalah salinan naskah asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
6.Pusat Pelatihan dan Kerja Sama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana yang 2021, No.965 selanjutnya disebut Pusat adalah unit kerja eselon 2 (dua) di lingkungan BKKBN yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan kerja sama internasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana.
7.Unit Kerja Terkait adalah unit kerja eselon 1 (satu) di lingkungan BKKBN yang mengajukan dan mengimplementasikan Kerja Sama Luar Negeri.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 2

(1)Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri di lingkungan BKKBN.
(2)Tujuan Peraturan Badan ini adalah untuk:
1. a.mewujudkan tata kelola penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri melalui Pusat;
2. b.memastikan perlindungan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia;
3. c.memastikan dasar pertimbangan Kerja Sama Luar Negeri berpedoman pada kepentingan Program Bangga Kencana; dan
4. d.memastikan terimplementasikannya Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Badan ini mencakup: A. prosedur pembuatan naskah Kerja Sama Luar Negeri; dan B. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan Kerja Sama Luar Negeri. 2021, No.1234

BAB II

BENTUK DAN MITRA KERJA SAMA LUAR NEGERI

Pasal 4

Bentuk Kerja Sama Luar Negeri mencakup:

a.pelatihan;
b.pendidikan;
c.penelitian dan pengembangan; dan D. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Mitra Kerja Sama Luar Negeri, yaitu:
1. a.negara;
2. b.organisasi internasional; atau
3. c.badan hukum asing.
(2)Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
(3)Badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan yayasan, perkumpulan, lembaga, organisasi kemasyarakatan, atau bentuk organisasi lain yang terdaftar sebagai badan hukum di negara selain Indonesia. 2021, No.965

BAB III

PROSEDUR KERJA SAMA LUAR NEGERI

Pasal 6

Prosedur pembuatan naskah Kerja Sama Luar Negeri meliputi:

a.pengajuan dan penawaran;
b.penjajakan;
c.penyusunan naskah;
d.perundingan naskah;
e.penandatanganan;
f.pengesahan;
g.pemberlakuan naskah Kerja Sama Luar Negeri;
h.penyimpanan naskah Kerja Sama Luar Negeri; dan
i.pengakhiran, perubahan, dan perpanjangan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 7

(1)Kerja Sama Luar Negeri dapat diprakarsai oleh:
1. a.Pusat; dan
2. b.Unit Kerja Terkait.
(2)Kerja Sama Luar Negeri yang diprakarsai oleh Unit Kerja Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikoordinasikan dengan Pusat.
(3)Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan kepada Kementerian.
(4)Pemrakarsa Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat analisa kebutuhan yang mencakup informasi paling sedikit tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup kerja sama, 2021, No.1234 dan calon mitra Kerja Sama Luar Negeri.
(5)Pemrakarsa Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyampaikan analisa kebutuhan kepada Pusat.
(6)Dalam hal Unit Kerja Terkait mendapatkan tawaran Kerja Sama Luar Negeri dari mitra Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Kerja Terkait meneruskan tawaran tersebut kepada Pusat.
(7)Pusat melakukan dokumentasi usulan Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam aplikasi monitoring Kerja Sama Luar Negeri yang dapat diakses oleh Unit Kerja Terkait.

Pasal 8

(1)Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditelaah oleh Pusat bersama dengan:
1. a.Unit Kerja Terkait;
2. b.biro yang mempunyai tugas di bidang hukum; dan
3. c.biro yang mempunyai tugas di bidang perencanaan.
(2)Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
1. a.keselarasan ruang lingkup Kerja Sama Luar Negeri dengan rencana strategis BKKBN yang berlaku;
2. b.peluang, risiko, manfaat, dan jangkauan Kerja Sama Luar Negeri yang dapat melibatkan lebih dari satu Unit Kerja Terkait dan/atau pemerintah daerah;
3. c.pembiayaan dan periode Kerja Sama Luar Negeri; dan
4. d.hubungan diplomatik dan/atau aspek legal calon mitra kerja sama.
(3)Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Pusat kepada deputi yang 2021, No.965 membidangi pelatihan, pendidikan, dan pengembangan untuk mendapatkan arahan dan rekomendasi.
(4)Telaah yang telah mendapatkan arahan dan rekomendasi deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh deputi yang membidangi pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kepada Kepala BKKBN untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada Sekretaris Utama dan pimpinan Unit Kerja Terkait.

Pasal 9

(1)Telaah yang telah mendapat persetujuan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dikonsultasikan dan dikoordinasikan oleh Pusat kepada Kementerian dan kementerian/lembaga terkait.
(2)Dalam hal jangkauan Kerja Sama Luar Negeri melibatkan pemerintah daerah, telaah dikonsultasikan dan dikoordinasikan oleh Pusat kepada Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 10

(1)Penyusunan Naskah Kerja Sama Luar Negeri berpedoman pada:
1. a.kepentingan nasional;
2. b.arah kebijakan Program Bangga Kencana; dan
3. c.ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyusunan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.judul;
2. b.tujuan;
3. c.identitas para pihak;
4. d.ruang lingkup; 2021, No.1234
5. e.bentuk;
6. f.pelaksanaan;
7. g.pembiayaan;
8. h.jangka waktu;
9. i.pengaturan hak dan kewajiban para pihak;
10. j.penyelesaian sengketa;
11. k.amandemen/addendum;
12. l.kerahasiaan;
13. m.hasil kerja sama/hak kekayaan intelektual;
14. n.kondisi kahar (force majeur);
15. o.penundaan (suspency);
16. p.mulai berlaku, masa berlaku, dan pengakhiran;
17. q.waktu dan tempat penandatanganan;
18. r.penutup;
19. s.pihak penandatanganan;
20. t.lampiran jenis kegiatan dan waktu kegiatan; dan
21. u.hal lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…