DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tata Cara Kerja Sama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian SALINAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
4.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
5.Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2.Kerja Sama adalah kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan antara BKKBN dengan pihak lain dalam lingkup tugas dan fungsi.
3.Kerja Sama Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat KSDN adalah usaha bersama yang dilakukan oleh BKKBN dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah yang berkedudukan di dalam negeri.
4.Lembaga Pemerintah adalah instansi pemerintah di pusat dan daerah.
5.Lembaga Nonpemerintah adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan lembaga lain yang berbadan hukum.
6.Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
7.BKKBN Pusat adalah struktur organisasi BKKBN yang berada di tingkat pusat.
8.Kesepahaman Bersama atau Sebutan Lain yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama adalah dokumen yang dibuat oleh BKKBN dengan mitra Kerja Sama di dalam negeri untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya Kerja Sama.
9.Perjanjian Kerja Sama atau Sebutan Lainnya yang selanjutnya disebut PKS adalah dokumen Kerja Sama antara BKKBN dengan mitra Kerja Sama di dalam dan di luar negeri yang berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode Kerja Sama.
10.Kepala BKKBN adalah pimpinan tertinggi yang menjalankan tugas dan fungsi BKKBN.
11.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang selanjutnya disingkat PTM adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN.
12.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat PTP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PTM yang membidangi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

a.bentuk dan tahapan KSDN;
b.Kerja Sama luar negeri;
c.pelaporan dan evaluasi; dan
d.pemanfaatan sistem informasi.

Pasal 3

(1)BKKBN Pusat atau Perwakilan BKKBN Provinsi dapat melakukan Kerja Sama dengan pihak lain.
(2)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.KSDN; dan
2. b.Kerja Sama luar negeri.
(3)Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang membidangi Kerja Sama.
(4)Unit kerja yang membidangi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.BKKBN Pusat; dan
2. b.Perwakilan BKKBN Provinsi.

BAB II

BENTUK DAN TAHAPAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Pasal 4

(1)Bentuk KSDN meliputi:
1. a.Kesepahaman Bersama; dan
2. b.PKS.
(2)Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan;
3. c.pembahasan; dan
4. d.penandatanganan.
(3)Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
1. a.judul;
2. b.keterangan mengenai tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Kesepahaman Bersama;
3. c.identitas para pihak;
4. d.maksud dan tujuan;
5. e.ruang lingkup;
6. f.pelaksanaan;
7. g.jangka waktu;
8. h.penghubung dan alamat korespondensi;
9. i.adendum/perubahan; dan
10. j.penutup.
(4)PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui tahapan:
1. a.penyusunan;
2. b.pembahasan; dan
3. c.penandatanganan.
(5)PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
1. a.judul;
2. b.keterangan mengenai tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan PKS;
3. c.identitas para pihak;
4. d.maksud dan tujuan;
5. e.ruang lingkup;
6. f.hak dan kewajiban;
7. g.keadaan kahar/force majeure;
8. h.penyelesaian perselisihan;
9. i.jangka waktu;
10. j.penghubung dan alamat korespondensi;
11. k.adendum/perubahan;
12. l.rencana aksi; dan
13. m.penutup.
(6)Format Kesepahaman Bersama, PKS, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh BKKBN dengan berpedoman pada rencana strategis BKKBN atau rencana kerja pemerintah.
(2)Dalam hal Kerja Sama tidak termuat rencana strategis BKKBN atau rencana kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kerja Sama dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pemenuhan pelayanan publik;
2. b.kebijakan pimpinan yang bersifat strategis; dan/atau
3. c.melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Perencanaan KSDN dilakukan berdasarkan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
1. a.Lembaga Pemerintah;
2. b.Lembaga Nonpemerintah; dan
3. c.BKKBN.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pokok pikiran mengenai urgensi dan kebutuhan penyelenggaraan KSDN serta komitmen kepatuhan hukum.

Pasal 7

(1)Permohonan dari Lembaga Pemerintah atau Lembaga Nonpemerintah yang berisi pokok pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan kepada Kepala BKKBN dengan tembusan kepada para PTM/Sekretaris Utama, PTP pemrakarsa, dan PTP pengampu.
(2)Dalam hal Kerja Sama dilakukan pada wilayah perwakilan BKKBN Provinsi, permohonan disampaikan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.
(3)Kepala BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menugaskan PTM, PTP pemrakarsa, dan Unit Kerja terkait untuk melakukan kajian dan telaahan.
(4)Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menugaskan Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi dan Unit Kerja terkait untuk melakukan kajian dan telaahan.
(5)Hasil kajian dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKKBN dan ayat
(4)kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi untuk mendapatkan persetujuan/rekomendasi.
(6)Format kajian dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan tahapan sebagai berikut:

a.Unit Kerja pemrakarsa bersurat kepada Kepala BKKBN hal usulan KSDN disertai pokok pikiran;
b.Kepala BKKBN menugaskan PTM pemrakarsa/Sekretaris Utama, PTP pengampu, biro hukum, dan Unit Kerja tekait untuk melakukan kajian dan telaahan atas usulan KSDN;
c.hasil kajian dan telaahan, disampaikan kepada Kepala BKKBN untuk mendapat persetujuan; dan
d.hasil kajian dan telaahan, yang telah disetujui oleh Kepala BKKBN selanjutnya disampaikan kepada Lembaga Pemerintah atau Lembaga Nonpemerintah.

Pasal 9

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ayat (2) dilakukan tahapan sebagai berikut:

a.Unit Kerja pemrakarsa bersurat kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi hal usulan KSDN disertai pokok pikiran;
b.Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud huruf a menugaskan Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi untuk melakukan kajian dan telaahan atas usulan KSDN;
c.Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi menyampaikan hasil kajian dan telaahan kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi;
d.berdasarkan hasil kajian dan telaahan sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dapat berkonsultasi dengan Kepala BKKBN; dan
e.Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi menyampaikan tanggapan Kerja Sama kepada Lembaga Pemerintah atau Lembaga Nonpemerintah.

Pasal 10

(1)Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh BKKBN dalam hal:
1. a.Kepala BKKBN dan/atau Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); dan
2. b.Kepala BKKBN dan/atau Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.
(2)Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pengampu, pemrakarsa, biro hukum, Unit Kerja terkait di lingkungan BKKBN, dan dapat melibatkan pakar atau ahli.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…