DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 November 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Tata Kelola SPBE BKKBN; Manajemen SPBE BKKBN; Audit Teknologi, Informasi dan Komunikasi; Penyelenggara SPBE BKKBN; Percepatan SPBE BKKBN; Pemantauan dan evaluasi SPBE BKKBN; Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; www.peraturan.go.id 2019, No.1599 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah www.peraturan.go.id 2019, No.1599 dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
2.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik BKKBN yang selanjutnya disingkat SPBE BKKBN adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan www.peraturan.go.id 2019, No.1599 layanan kepada pengguna SPBE.
3.Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
4.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, sarana dan prasarana, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan SPBE.
5.Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
6.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
7.Pengguna SPBE yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Kementerian/Lembaga/Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
8.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
10.Rencana Induk SPBE BKKBN adalah dokumen perencanaan SPBE yang mendukung pelaksanaan SPBE di lingkungan BKKBN untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
11.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, Aplikasi, komunikasi www.peraturan.go.id 2019, No.1599 data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
12.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
13.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh BKKBN.
14.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh BKKBN untuk memenuhi kebutuhan khusus BKKBN.
15.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.
16.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
17.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
18.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
19.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
20.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang www.peraturan.go.id 2019, No.1599 disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE BKKBN dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

a.efektivitas;
b.keterpaduan;
c.kesinambungan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.interoperabilitas; dan
g.keamanan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE BKKBN dimaksudkan sebagai pedoman bagi BKKBN dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan SPBE BKKBN bertujuan untuk:

a.meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan BKKBN;
b.memudahkan masyarakat mendapatkan Pelayanan Publik; dan
c.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan BKKBN. www.peraturan.go.id 2019, No.1599

BAB II

TATA KELOLA SPBE BKKBN

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE BKKBN bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE BKKBN secara terpadu.
(2)Unsur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Rencana Induk SPBE BKKBN;
2. b.Arsitektur SPBE BKKBN;
3. c.Peta Rencana SPBE BKKBN;
4. d.rencana dan anggaran SPBE BKKBN;
5. e.Proses Bisnis;
6. f.Data dan informasi;
7. g.Infrastruktur SPBE BKKBN;
8. h.Aplikasi SPBE BKKBN;
9. i.Keamanan SPBE BKKBN; dan
10. j.Layanan SPBE BKKBN.

Pasal 6

(1)Rencana Induk SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
(2)Rencana Induk SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE BKKBN;
2. b.arah kebijakan SPBE BKKBN;
3. c.strategi SPBE BKKBN; dan
4. d.peta rencana strategis SPBE BKKBN. www.peraturan.go.id 2019, No.1599
(3)Rencana Induk SPBE BKKBN disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan Grand Design Reformasi Birokrasi.
(4)Rencana Induk SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

Pasal 7

Rencana Induk SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:

a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE BKKBN; dan/atau
b.perubahan kebijakan strategis nasional.

Pasal 8

(1)Arsitektur SPBE BKKBN disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(2)Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Kepala BKKBN.
(3)Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE BKKBN dengan Arsitektur SPBE Nasional, Kepala BKKBN berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4)Arsitektur SPBE BKKBN dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5)Reviu Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional; www.peraturan.go.id 2019, No.1599
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE BKKBN;
3. c.perubahan pada unsur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
4. d.perubahan Rencana Strategis BKKBN.
(6)Reviu Arsitektur SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Tim Pengarah SPBE BKKBN yang ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE BKKBN disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE BKKBN, dan rencana strategis BKKBN.
(2)Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE BKKBN dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Kepala BKKBN berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(4)Peta Rencana SPBE BKKBN dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(5)Reviu Peta Rencana SPBE BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Nasional;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE BKKBN; atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE BKKBN. www.peraturan.go.id 2019, No.1599

Pasal 10

Rencana dan anggaran SPBE BKKBN disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…