DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 15 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080); www.peraturan.go.id 2020, No.490

2.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5.Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara www.peraturan.go.id 2020, No.490 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 323);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17);
11.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. www.peraturan.go.id 2020, No.490
4.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
5.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
6.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
7.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
8.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
9.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara.
10.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
11.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
12.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. www.peraturan.go.id 2020, No.490
13.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
14.Kepala Satuan Kerja adalah pemimpin pada unit eselon I atau unit eselon II di Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
15.Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan.

Pasal 2

(1)Peraturan Badan ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
(2)Tuntutan Ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap: www.peraturan.go.id 2020, No.490
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
2. b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
(2)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Informasi terjadinya kerugian negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana bersumber dari:

a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b.hasil pengawasan yang dilaksanakan BPKP dan/atau Inspektorat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
c.pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d.laporan tertulis yang bersangkutan;
e.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
f.perhitungan ex officio; dan/atau
g.pelapor secara tertulis.

Pasal 5

(1)Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan www.peraturan.go.id 2020, No.490 satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja menindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.melaporkan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
2. b.memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; untuk indikasi kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya;
(4)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 7

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. www.peraturan.go.id 2020, No.490

Pasal 8

(1)Kewenangan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku PPKN untuk menyelesaikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja.
(2)Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja, kewenangan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Atasan Kepala Satuan Kerja.

Pasal 9

(1)Untuk penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Atasan Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membentuk TPKN.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang atau berjumlah gasal yang terdiri dari Ketua dan Anggota TPKN yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
(3)Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut :
1. a.minimal pejabat/pegawai yang setingkat dengan pihak yang diduga menimbulkan kerugian; dan
2. b.memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara.
(4)Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja atas nama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana selaku PPKN. www.peraturan.go.id 2020, No.490
(5)Pembentukan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan untuk tiap-tiap Kerugian Negara yang terjadi dengan mempertimbangkan besaran nilai Kerugian Negara, waktu dan efektivitas penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 10

(1)TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
(2)Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Negara;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.

Pasal 11

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

a.pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
b.permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…