DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

pendahuluan; penulis, kaidah dan tata cara penulisan; Uraian kegiatan, hasil kerja dan standar kualitas hasil kerja; sistematika dan format penulisan karya tulis/karya ilmiah; penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Teknis Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah Penyuluh Keluarga Berencana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non www.peraturan.go.id 2019, No.1544 Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455);
4.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH PENYULUH KELUARGA BERENCANA. www.peraturan.go.id 2019, No.1544

Pasal 1

Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Keluarga Berencana dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana baik di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional maupun pada instansi selain Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam menyusun karya tulis/karya ilmiah sesuai dengan standar penulisan.

Pasal 2

Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Keluarga Berencana bertujuan untuk membangun persamaan persepsi, memberikan standar, dan pedoman bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional maupun pada instansi selain Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam menyusun karya tulis/karya ilmiah.

Pasal 3

Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Keluarga Berencana bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

(1)Karya Tulis/Karya Ilmiah merupakan bagian dari sub unsur utama dalam pengembangan profesi.
(2)Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.
(3)Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana pada jenjang terampil sampai dengan jenjang Madya dapat mempresentasikan Karya Tulis/Karya Ilmiah, sedangkan Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya/Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih www.peraturan.go.id 2019, No.1544 tinggi menjadi Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama harus mempresentasikan Karya Tulis/Karya Ilmiah.
(4)Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Penyuluhan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara individu dan/atau secara bersama sama.

Pasal 5

(1)Pembuatan Karya tulis/Karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
1. a.membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dipublikasikan;
2. b.membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang tidak dipublikasikan;
3. c.membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang dipublikasikan;
4. d.membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang tidak dipublikasikan;
5. e.membuat tulisan ilmiah populer di bidang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disebarluaskan melalui media massa; dan
6. f.menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, dan/atau ulasan ilmiah di bidang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga pada pertemuan ilmiah. www.peraturan.go.id 2019, No.1544
(2)Pembuatan Karya tulis/Karya ilmiah untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama menggunakan jenis karya tulis/ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2019 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL ttd HASTO WARDOYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id 2019, No.1544 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…